cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haudi
Contact Email
jrbljotika@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jrbljotika@gmail.com
Editorial Address
RT.001/RW.006, Neglasari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Jotika Research in Business Law
Published by Jotika English and Education Center
ISSN : -     EISSN : 28285441     DOI : https://doi.org/10.56445/jrbl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jotika Research in Business Law diterbitkan oleh Jotika English and Education Center Tangerang, Indonesia dengan e-ISSN 2828-5441, merupakan jurnal yang menerbitkan hasil-hasil penelitian di bidang bisnis dan hukum. Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2023): Januari" : 5 Documents clear
KEBIJAKAN HUKUM DI SEKTOR PERBANKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Susanty, Ade Pratiwi
Jotika Research in Business Law Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Virus Corona (COVID-19) yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia mengambil berbagai kebijakan, termasuk kebijakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan hokum di sektor perbankan pada masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan layanan jasa keuangan. Di sektor perbankan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
KONSTRUKSI KAIDAH FIQHIYYAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU Al-TAYSIIR DALAM MASALAH HUKUM SHOLAT JUM’AT DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Andrizal, Andrizal; Nelli, Jumni; Gani, Erman
Jotika Research in Business Law Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu model penalaran Hukum Islam, pendekatan qaidah fiqhiyyah menjadi sangat urgens di tengah keterbatasan dalil nash dalam menjawab tantangan dan persoalan kontemporer. Penggunaan qaidah fiqhiyyah disamping memberikan kontribusi pada kekayaan khazanah hukum Islam juga merupakan salah satu faktor yang menyumbangkan ikhtilaf dalam hukum-hukum furu’. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa konstruksi kaedah fiqhiyyah yang diperselisihkan para ulama menjadi sebab perbedaan pendapat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research) dengan sumber data primer beberapa kitab fiqh klasik dan modern dengan menganalisa pemikiran para ulama dan mengkaitkannya dengan contoh peristiwa hukum dalm penelitian ini yaitu hukum solat Jumat di tengah kesulitan adanya pandemic covid-19. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa qawaid fiqhiyyah memberi ruang bagi penyelesaian persoalan kontemporer yang dihadapi umat Islam dengan tetap beroreintasi pada kemaslahatan sebagai tujuan dari maqashid syariah. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Sholat Jumat di era pandemic covid yang dapat diganti dengan shalat dzuhur karena kekhawatiran terpapar covid-19 dengan mengambil qaedah al-masyaqqah tajlibu al-taysir. Namun di samping qaedah yang disepakati ada kaedah yang diperselisihkan terkait solat jumat apakah digantikan dengan solat Zhuhur atau tidak. Perbedaan pendapat yang muncul adalah satu kelompok mengatakan Sholat jum`at dapat diganti dengan sholat zhuhur artinya tetap pelaksanannya dengan niat sholat zhuhur. Namun dalam pendapat lainnya maka pelaksanaan sholat jumat tidak dapat diganti dengan solat zuhur namun dikerjakan dengan niat sholat jumat dan tidak dapat dijamak dengan sholat ashar.
PENGUATAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAAN RUANG DI KECAMATAN RUMBAI BARAT Maiyori, Cisilia; Harianto, Wismar; Yusuf, M. Fadly Daeng
Jotika Research in Business Law Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ruang terbuka hijau publik merupakan kawasan yang dibuat dengan konsep modern tetapi punya nilai estetika , dimana kawasan hijau itu bisa dibuat dan diciptakan atau kawasan tambahan yang dibuat tanpa menghilangkan konsep alamiahnya atau memordenisasi tanpa menghilangkan unsur alamiahnya. Menurut kesepakatan pada konferensi Bumi kedua di Johanes Berg maka ruang terbuka hijau haruslah 30 persen dibuat dan pembangunan wilayah keseluruhan dan ini diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Penerapan Undang-undang ini diturunkan kewenangannnya dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimaksud agar dibuatnya sebuah lingkungan yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek alamiah dari alam itu sendiri dan menambah ruang terbuka hijau dalam rangka penataan perkotaan yang bisa menjadi sumber udara yang bersih, kalau dihutan bernama penghijauan atau reboisasi tetapi diperkotaan dinamakan ruang terbuka hijau publik. Dan perlindungan terhadap lingkungan bersifat mutlak dan menjadi tangggung jawab bersama.Pekanbaru juga merupakan kota di Indonesia yang menerapkan konsep ruang terbuka hijau ini terbukti dengan banyaknya taman dikota Pekanbaru, seperti taman kaca mayang, taman integritas, taman kota atau hutan kota dan ruang publik seperti perkantoran dan kampus yang juga mempertahankan unsur alamiahnya. Hal yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau publik ini juga diimpelentasikan kewilayah kecamatan dan kelurahan yang ada di Provinsi Riau. Salah satu yang membuat ruang terbuka hijau adalah rumbai barat yang merupakan kecamatan pemekaran yang harus berinisiatif membuat konsep modern yang tidak menghilangkan unsur alamiah.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG BERASAL DARI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) HAK CIPTA, HAK PATEN DAN HAK MEREK Haq, Miftahul; Akbarizan, Akbarizan
Jotika Research in Business Law Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta bersama salah satu berasal dari benda tidak berwujud, benda tidak berwujud tersebut ada yang berupa Intellectual Property Rights atau Hak Kekayaan Intelektual. Dalam praktik dilapangan adakalanya terdapat kekosongan hukum, tidak adanya sinergitas antara Undang-Undang, dalam hal ini Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rezim undang-undang yang mengatur perihal Hak Kekayaan Intelektual terkait pembahagian harta Bersama jika terjadinya perceraian. Merujuk pada problematika di atas, maka perlu mendudukkan secara jelas hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil Penelitian melihat bahwa Intellectual Property Rights merupakan obyek harta bersama dalam perkawinan selama obyek dari Harta Bersama tersebut sudah jelas wujud dari benda materiilnya atau kongkrit, tidak abstrak (belum diwujudkan), telah memiliki nilai ekonomis misal karya cipta lagu, dan karya tulis yang sudah memiliki royalti ia diwujudkan ketika dalam masa perkawinan; Mekanisme pembagiannya dilakukan lewat gugatan di Pengadilan Agama, baik gugatan kumulasi dengan perkara perceraian maupun gugatan harta bersama dengan status gugatan yang berdiri sendiri. Pengalihan HKI sebatas pada hak ekonomi dan tidak menyentuh hak moralnya si pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya bagian masing-masing suami-isteri adalah ½ bagian. Berhubung obyek yang dibagi berupa benda bergerak tidak berwujud, maka yang dibagi royaltinya saja.
ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Asnawi, Eddy
Jotika Research in Business Law Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana yang sangat penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Berbicara di tingkat daerah, pemilihan umum diaktualisasikan dalam bentuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan etika politik dalam pemilihan umum kepala daerah. Melalui Pemilukada, ada ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah pemerintahan di daerah, khususnya memilih pemimpin di daerahnya masing-masing. Pemilukada terbukti gagal memilih kepala daerah yang baik dan bermoral. Ada empat jenis pengeluaran yang menyebabkan ‘ongkos’ politik Pemilukada menjadi mahal, yaitu biaya ‘perahu’ pencalonan kepala daerah, dana kampanye untuk pencitraan politik, biaya konsultasi dan survei pemenangan, serta money politic. Beberapa bentuk perilaku penyimpang yang dilakukan oleh kepala daerah antara lain money politic, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, serta perbuatan yang menyangkut masalah moral dan susila.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Januari Vol. 4 No. 2 (2025): Juli Vol. 4 No. 1 (2025): Januari Vol. 3 No. 2 (2024): Juli Vol. 3 No. 1 (2024): Januari Vol. 2 No. 2 (2023): Juli Vol. 2 No. 1 (2023): Januari Vol. 1 No. 2 (2022): Juli Vol. 1 No. 1 (2022): Januari