Jotika Research in Business Law
Jotika Research in Business Law diterbitkan oleh Jotika English and Education Center Tangerang, Indonesia dengan e-ISSN 2828-5441, merupakan jurnal yang menerbitkan hasil-hasil penelitian di bidang bisnis dan hukum. Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli.
Articles
41 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SWASTA TERHADAP NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Ade Pratiwi Susanty]]>
<![CDATA[ Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jotika English and Education Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56445/jrbl.v1i1.21
<![CDATA[Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbeda dengan tanggung jawab social perusahaan, dasar hukum yang lebih spesifik yang mengatur mengenai tanggung jawab lingkungan perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UPAH MINIMUM DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR KPTS.1581/XI/2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Hasnati]]>;
<![CDATA[Sandra Dewi]]>;
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jotika English and Education Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56445/jrbl.v1i1.22
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 menetapkan bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru adalah sebesar Rp 2.997.971,-. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penerapan upah minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru belum terlaksana. Faktor yang menghambat dalam penerapan upah minimum dari sisi pekerja adalah kurangnya pemahaman pekerja mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020. Faktor yang menghambat dalam penerapan upah minimum dari sisi pelaku usaha adalah kondisi keuangan pelaku usaha sedang menurun akibat pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan terkait kurangnya pemahaman pekerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.1581/XI/2020 kepada para pekerja. Apabila pelaku usaha ternyata sengaja tidak memberikan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru kepada para pekerja dan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasannya, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS NILAI KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA KASUS KEBAKARAN LAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rai Iqsandri]]>
<![CDATA[ Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jotika English and Education Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56445/jrbl.v1i1.23
<![CDATA[Meskipun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, namun salah satu kunci utama untuk membangun peradilan yang bersih adalah moralitas para penegak hukum, yaitu hakim. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pada tanggal 3 Februari 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggugat PT Bumi Mekar Hijau ke Pengadilan Negeri Palembang karena terjadi kebakaran lahan seluas 20.000 Ha di area PT Bumi Mekar Hijau. Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa kebakaran lahan yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup karena di atas bekas lahan yang terbakar tersebut pepohonan sudah ditanam kembali oleh PT Bumi Mekar Hijau. Wajar apabila putusan tersebut sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Diharapkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan tidak hanya menjadi corong dari suatu undang-undang. Hakim harus mampu menggali dan memahami hukum yang ada di masyarakat agar putusan hakim nantinya mencerminkan rasa keadilan.]]>
<![CDATA[ASPEK ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rizana]]>
<![CDATA[ Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jotika English and Education Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56445/jrbl.v1i1.24
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang ada. Aspek Ontologi dalam proses penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yaitu pandangan secara filosofis bahwa hutan dan lahan yang asri merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang harus dijaga kelestariannya dan diwariskan untuk generasi berikutnya. Dalam Epistemologi, dibicarakan tentang sumber pengetahuan dan sistematikanya serta hakikat ketepatan susunan berpikir yang secara akurat digunakan untuk masalah-masalah yang memiliki korelasi dengan maksud untuk menemukan kebenaran isi sebuah pertanyaan, yaitu “Mengapa kebakaran hutan dan lahan rutin terjadi setiap tahun di Indonesia?”. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat nilai sesuatu. Aspek Aksiologi dalam proses penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yaitu berpandangan secara filosofis bahwa membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana. Selain merupakan tindak pidana, secara Aksiologi membakar hutan dan lahan hukumnya haram menurut pandangan hukum Islam karena menyebabkan kerusakan di muka bumi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM TRANSAKSI KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2013 ]]>
<![CDATA[Yetti]]>;
<![CDATA[Miftahul Haq]]>;
<![CDATA[Dedy Felandry]]>
<![CDATA[ Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jotika English and Education Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56445/jrbl.v1i1.25
<![CDATA[Klausula baku yang disebut eksonerasi adalah klausula yang membebaskan, membatasi, atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, yang pada gilirannya akan memberatkan atau merugikan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Implikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan adalah perjanjian baku masih dipraktikkan di bank dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan yang memuat klausula eksonerasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Akibat hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan adalah perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di bank secara yuridis dapat berakibat batal demi hukum.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Azani, Muhammad Azani]]>;
<![CDATA[Cysillia, Cysillia Anggaraini Novalis]]>
<![CDATA[ Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Jotika English and Education Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56445/jrbl.v1i2.43
<![CDATA[Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mana dari peritiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari suami dan istri, tetapi tidak semua pasangan suami dan istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berujung pada perceraian di pengadilan. Berakhirnya perkawinan dengan Perceraian bukan berarti berakhir pula kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dalam perkara perceraian biasanya hak asuh anak yang berusia dibawah 12 tahun akan jatuh pada ibunya, dengan kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak-anak hasil dari perkawinan tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Permasalahan yang dibahas adalah terkait pelaksanaan, hambatan, dana upaya terkait putusan pengadilan mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1. A Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan mengenai hak nafkah anak pasca bercerai, untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan putusan hak nafkah anak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru dan upaya yang dilakukan oleh mantan istri terhadap mantan suami yang terbukti lalai melaksanakan putusan pengadilan agama mengenai hak nafkah anak pasca bercerai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tingkat kesadaran mantan suami untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama mengenai hak nafkah anak sangat rendah]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILLEGAL DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Manihuruk, Tri Novita Sari]]>;
<![CDATA[Riantika Pratiwi]]>;
<![CDATA[Nia Jayanti]]>
<![CDATA[ Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Jotika English and Education Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56445/jrbl.v1i2.45
<![CDATA[Fakta dilapangan menunjukkan masih tingginya penjualan rokok illegal di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kedua, faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Ketiga, Apakah Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas tentang Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian Sosiologi Hukum yang akan membahas tentang hubungan hukum dengan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan judul. Penelitian ini dilakukan di warung-warung yang berada di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal karena masih sering ditemukan rokok ilegal Hal ini mengakibatkan kerugian negara dan meluasnya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan razia, memberikan sanksi, serta melakukan pencegahan dan penyitaan.]]>
<![CDATA[PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ONLINE PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK ]]>
<![CDATA[Ade Pratiwi Susanty]]>;
<![CDATA[Devie Rachmat]]>;
<![CDATA[Suhendro]]>
<![CDATA[ Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Jotika English and Education Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56445/jrbl.v1i2.46
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian baku secara umum dan khususnya pada perjanjian endorsement. Keabsahan perjanjian endorsement ditinjau dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu untuk mengetahui kesesuaian perjanjian endorsement yang memuat klausula kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian endorsement yang merupakan salah satu contoh perjanjian baku dengan melalui sistem elektronik telah sesuai dengan ketentuan keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesesuaian perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak masih menjadi perdebatan. Beberapa berpandangan bahwa perjanjian baku termasuk di dalamnya perjanjian endorsement, tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena di antara para pihaknya tidak memiliki posisi tawar yang seimbang. Sebagian lainnya berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak apabila tidak terdapat klausula eksonerasi di dalamnya.]]>
<![CDATA[HAK AKSES BAGI DISABILITAS SEBAGAI PENGGUNA KARYA CIPTA ]]>
<![CDATA[Raihana]]>;
<![CDATA[Hendri Thomas Simarmata]]>;
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Jotika English and Education Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56445/jrbl.v1i2.47
<![CDATA[Kurangnya akses hasil karya cipta dalam pemenuhan hak atas pendidikan menempatkan disabilitas semakin termarginalkan. Ini terjadi, tidak hanya disebabkan belum konsisten dan maksimalnya pemerintah dalam pemenuhan hak disabilitas, tetapi juga adanya batasan ruang gerak kegiatan pendidikan. Pentingnya akses hasil karya cipta bagi disabilitas dalam pemenuhan hak-nya sebagai tanggungjawab negara dalam mewujudkan masyarakat inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak akses suatu karya cipta bagi disabilitas dalam mewujudkan masyarakat inklusif. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoses dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak akses hasil karya cipta bagi disabilitas dalam pemenuhan hak atas pendidikan masih dalam tatanan norma, akan tetapi dalam tatanan empiris masih menemukan hambatan dan ketidakkosistenan pemerintah dalam penyediaan layanan. Temuan ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut dalam pemenuhan hak akses karya cipta bagi disabilitas. Penelitian ini akan berdampak pada kebijakan, layanan serta pelaksanaan perkembangan pendidikan disabilitas berbasis hak guna pengembangan standarisasi layanan pemenuhan hak akses informasi terhadap hasil karya cipta bagi disabilitas dalam mewujudkan masyarakat inklusif khususnya pemenuhan hak atas pendidikan kedepannya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KERJASAMA ANTARA PT PERTAMINA HULU ROKAN DAN PT PATRA DRILLING CONTRACTOR DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Dedy Felandry]]>;
<![CDATA[Yetti]]>;
<![CDATA[Miftahul Haq]]>;
<![CDATA[Raihan Farras]]>
<![CDATA[ Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Jotika English and Education Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56445/jrbl.v1i2.51
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan, untuk dapat dijadikan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Hasil dari penelitian tentang Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan dasar dalam menjalankan roda perusahaan. Selain itu, rumusan tersebut dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan-peraturan lainnya. Target khusus penelitian ini adalah terumuskannya bentuk Prinsip GCG dalam perusahaan terutama BUMN. Dan hasil penelitian yang didapat dijadikan sebagai evaluasi atas konsistensi antara idealisme peraturan perundang-undangan secara normatif dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yakni suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber data dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Bahan Hukum Sekunder, yakni data yang berasal dari berbagai literatur, buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat-pendapat ahli hukum, yang berkaitan dengan penelitian; Bahan Hukum Tertier, yakni data yang berfungsi sebagai pendukung data primer dan sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia.]]>
