Garuda - Garba Rujukan Digital

MEMAHAMI MAKNA DERAJAT LAKI-LAKI LEBIH TINGGI ATAS PEREMPUAN DALAM SURAT AL-BAQARAH/2: 228 Nelli, Jumni
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender Vol 13, No 2 (2014): Juli - Desember 2014
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Statements are often heard that men of higher social status of women has been received and considered true. This seems to have sealur with the letter al-Baqarah / 2: 228, âthe husband has a degree on the wife.â It is interesting to study whether it is Allah His discriminate because of differences in sex and then certainly not in line with the other verses stated that âthe most noble in the sight of Allah is the most piousâ,. It turns out that the word darajah in paragraph 228 surat al-Baqarah this does not mean kemulyaan, pronunciation darajah / excess is able to drop the divorce and ruju â. Excess in the right divorce because her husband can drop the divorce against his wife with himself, in contrast with the wife who require a third party to divorce her husband, as a judge. Excess in ruju âthe husband is entitled to received rujÃ»â his goodwill towards his wife who was in rajâÃ® divorce status, while his wife was pregnant. In addition, remember that the wife has the right to be met by her husband in the form of liability protection and living physically and spiritually

HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM (Usaha Memahami Nash Secara Kontekstual) Nelli, Jumni
MUWAZAH Vol 5 No 1: Juni 2013
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1240.836 KB)

Abstract : There are two opposite opinions about the permissibility of women in politics. One opinion states that women should be at home, devoted to her husband, just have a domestic role, and should not be involved in politics. Another opinion states that women have the freedom to play, both inside and outside the home as well as in politics. This happens because they don’t understand the concept of women's rights that purely political, as well as in understanding the text verse Al-Qur`an is still gender bias. The differences of those opinions related to the differences in understanding the Islamic sources especially the verses of the Al-Qur`an about politics. This paper discusses political rights of women in Islam, so that people can understand and not considered taboo against women who were involved in politics. Based on the identification, classification, and analysis of the texts of the Al-Qur'an and hadith about politics, found that women in politics have the right according to Islam. Men and women are obliged to enjoining good and forbidding evil through several ways including the political media. Islam does not distinguish between men and women in individual rights and social rights especially political rights. However, it was noted that all rights must be placed within the limits of natural as women. Abstrak : Terjadi dua pendapat yang berseberangan tentang kebolehan perempuan berpolitik. Satu pendapat menyatakan perempuan harus di dalam rumah, mengabdi kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berpolitik. Pendapat lain menyatakan perempuan mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah demikian juga dalam bidang politik. Hal tersebut terjadi karena belum difahaminya konsep tentang hak politik perempuan secara murni, juga karena dalam memahami teks ayat al-Qur`an masih bias gender. Perbedaan pandangan tersebut terkait dengan perbedaan dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam terutama ayat al-Qur`an yang berbicara tentang politik. Makalah ini membahas bagaimana sebenarnya hak politik perempuan dalam Islam, sehingga masyarakat dapat memahami dan tidak menganggap tabu terhadap perempuan yang terjun di dunia politik. Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi serta analisis nash-nash dari al-Qur’an dan hadis tentang politik dalam al-Qur`an, ditemukan bahwa perempuan mempunyai hak dalam berpolitik menurut Islam. Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar makrûf nahî munkar melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan utamanya hak politik. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah semua hak tersebut harus diletakkan dalam batas-batas kodrati sebagai perempuan.

Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Al-Qur’an Tasnim Taheras, Muhammad; Nelli, Jumni
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan konsep adil dalam poligami menurut perspektif Al-Qur’an Surat Al-Nisa’ ayat 3 dan 129 serta menggunakan tafsir ulama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode tafsir tahlili yaitu dengan cara mendeskripsikan uraian makna yang terkandung pada ayat Al-Qur’an dengan mengikuti urutan yang terdapat dalam mushaf.Berdasarkan hasil penafsiran dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pendapat mengenai poligami dan syarat adil.Sehingga itu timbulah beragam perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya poligami dilaksanakan. Dari tafsiran Q.S Al-Nisa’ ayat 3 dan 129 kita mengetahui tentang kedudukan hukum poligami dan persyaratan-persyaratan bagi mereka yang ingin berpoligami. Dalam Islam itu sendiri, poligami tidaklah merupakan suatu larangan dan bukan pula merupakan suatu anjuran. Namun demikian bagi mereka yang ingin berpoligami, tentunya harus menempuh beberapa persyaratan untuk merealisasikannya yaitu syarat adil terhadap para istri-istri yang bersifat material atau terukur.

Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Rumah Tangga Akbar Perdana Putra, Ilham; Nelli, Jumni
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkawinan merupakan janji istimewa yang melahirkan hak dan kewajiban suami istri.Saat terjadinya perkawiinan, keduanya sama-sama memiliki peran penting di dalam rumah tangga. Peran suami yang menjadi pemimpin didalam rumah tangga serta memberikan hak hak seperti nafkah tempat tinggal terhadap istri menjaga istri.Selain itu, istri memiliki peranan yang takkalah penting untuk suami di dalam menaatinya untuk menjadikan keharmonisan di dalam rumah tangga. Maka dariitu, perkawinan yang sah menurut Islam akan melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri, hingga kalaupun seandainya suami istri bercerai dan istri masih pada masa iddah maka ada hak hak istri yang diberikan kepada suami.

An Examination of Islamic Family Law in Kampar Regency, Riau: Focusing on the Causes and Prevalence of Divorce in the Community Afandi, M. Haikel; Nelli, Jumni; Yunus, Mohd.
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 2 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i2.19089

Marriage is the union of a male and a female to establish a harmonious household, which is a natural inclination of human beings to form partnerships. However, empirical evidence in the field contradicts this notion, since it observes numerous conflicts inside households, sometimes even leading to divorce. Kampa sub-district, located within the Kampar district, recorded a total of 9 divorce cases in the year 2021. The objective of this study is to elucidate the factors contributing to talak divorce in Kampa District and to examine the significance of divorce for those who initiate talak divorce in Kampa District. This study is a sociological investigation that specifically examines the factors contributing to divorce and divorce rates among the residents of Kampa District, Kampar Regency in 2021, with a particular emphasis on the application of Islamic family law. The data collection methods employed were interviews and document analysis. The research findings indicate that the variables contributing to divorce in Kampa District, Kampar Regency include economic circumstances, infidelity, domestic abuse, and educational background. Regarding the significance of divorce for individuals, there are two distinct forms: the notion of liberation and a means of resolving difficulties. In the realm of Islamic family law, divorce is not encouraged, although it is regarded as a viable solution if the household cannot be sustained.

Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Al-Qur’an Tasnim Taheras, Muhammad; Nelli, Jumni
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v5i3.2626

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan konsep adil dalam poligami menurut perspektif Al-Qur’an Surat Al-Nisa’ ayat 3 dan 129 serta menggunakan tafsir ulama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode tafsir tahlili yaitu dengan cara mendeskripsikan uraian makna yang terkandung pada ayat Al-Qur’an dengan mengikuti urutan yang terdapat dalam mushaf.Berdasarkan hasil penafsiran dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pendapat mengenai poligami dan syarat adil.Sehingga itu timbulah beragam perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya poligami dilaksanakan. Dari tafsiran Q.S Al-Nisa’ ayat 3 dan 129 kita mengetahui tentang kedudukan hukum poligami dan persyaratan-persyaratan bagi mereka yang ingin berpoligami. Dalam Islam itu sendiri, poligami tidaklah merupakan suatu larangan dan bukan pula merupakan suatu anjuran. Namun demikian bagi mereka yang ingin berpoligami, tentunya harus menempuh beberapa persyaratan untuk merealisasikannya yaitu syarat adil terhadap para istri-istri yang bersifat material atau terukur.

Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Rumah Tangga Akbar Perdana Putra, Ilham; Nelli, Jumni
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v5i3.2708

Perkawinan merupakan janji istimewa yang melahirkan hak dan kewajiban suami istri.Saat terjadinya perkawiinan, keduanya sama-sama memiliki peran penting di dalam rumah tangga. Peran suami yang menjadi pemimpin didalam rumah tangga serta memberikan hak hak seperti nafkah tempat tinggal terhadap istri menjaga istri.Selain itu, istri memiliki peranan yang takkalah penting untuk suami di dalam menaatinya untuk menjadikan keharmonisan di dalam rumah tangga. Maka dariitu, perkawinan yang sah menurut Islam akan melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri, hingga kalaupun seandainya suami istri bercerai dan istri masih pada masa iddah maka ada hak hak istri yang diberikan kepada suami.

Kebijakan dan Politik Hukum Nasional Tentang Air Susu Ibu di Indonesia Perspektif Hukum Islam Muklisin, Muklisin; Koto, Alaidin; Hanani, Silfia; Nelli, Jumni
NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 8 No. 1 (2021): (April 2021)
Publisher : Institut Agama Islam Yasni Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51311/nuris.v8i1.264

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi terpenting bahkan merupakan makanan utama bagi bayi dimana tidak akan ada yang dapat menggantikan. Gerakan untuk memberikan ASI eksklusif dinilai masih kurang menggema dan minim dukungan dari banyak pihak. Padahal, pemerintah telah membuat peraturan yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI); b) Bagaimana dampak Air Susu Ibu (ASI) pada kehidupan keluarga; C) Bagaimana kajian hukum keluarga Islam terkait pemberian Air Susu ibu (ASI) ?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yang digunakan adalah bersifat deskriptif â€“ kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Kebijakan Pemerintah Terkait Air Susu Ibu (ASI) bahwa Pemerintah telah membuat peraturan yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI eksklusif. 2) Dampak Air Susu Ibu (ASI) pada kehidupan keluarga yaitu pertama, Air Susu Ibu (ASI) dapat menurunkan angka kematian bayi. Kedua, Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dalam hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan pada anak-anak. Ketiga, dapat meningkatkan status kesehatan pada ibu dan bayi. Kempat, dapat menghemat pengeluaran rumah tagga. Kelima, dapat menumbuhkan teladan cinta kasih dan kemanusiaan pada orangtua dan anaknya. 3) Tinjauan hukum Islam mengenai hak menyusui bagi seorang ibu. Dimana para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah SWT.

Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw Hasibuan, Samsinar; Nelli, Jumni; Zulfahmi, Zulfahmi
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v1i2.21

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) Dalam Hadis Rasulullah Saw. Adapun metodete penelitian, adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan membaca, menelaah Jurnal-jurnal, buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahsan. Hasil pembahasan dalam ertikel ini adalah Khitbah berarti mengekspresikan permintaan untuk menikahi pria dengan wanita atau sebaliknya atau hanya melalui perantara yang tepercaya juga dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya serta dapat diketahui bahwa hukum peminangan bersifat tidak wajib.

CELIBACY (TABATTUL) IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Nelli, Jumni; Dilla, Rahma
Hukum Islam Vol 24, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v24i1.27818

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban tentang polemik atau bagaimanakah ketentuan hukum tabattul (membujang) dan juga analisa dampak tabattul dari segi sosial, agama, kejiwaan, dan lainnya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), dengan metode kualitatif. Analisis data melalui pendekatan analisis kritis deskriptif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tabattul (membujang) dalam pandangan hukum Islam itu dikembalikan kepada asas atau pokok hukum dalam menikah, sebagaimana hukum menikah merupakan sunnah Rasul dalam bentuk ibadah kepada Allah, adapun hukum menikah itu wajib kepada seseorang yang sudah membutuhkan serta hasrat untuk menikah dengan catatan mampu, namun apabila seseorang tidak ada hasrat untuk menikah maka hukum yang berlaku atasnya adalah sunnah, dalam arti tidak diwajibkan atasnya untuk menikah. ataupun haram bagi seseorang dilihat dari alasan dan latar belakang seseorang yang akan menjalaninya. Terlepas dari itu menolak menikah dengan alasan ekonomi juga tidak dibenarkan, hal ini karena Allah SWT dalam firmannya telah menjamin kemampuan ekonomi bagi seseorang yang menikah. Seseorang yang tidak mau menikah dengan alasan yang jelas adalah sangat merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya seperti dari segi kesehatan, sosial, agama, dan lain sebagainya.

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search