cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 43   44   45   46   47 
Peran Puslatbang PKASN LAN dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik Pranawa, Widyawan
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 27, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v27i2.1031

Abstract

The issue of insufficient skills and capacity among employees, even at the managerial level, who are ineffective in managing public services, has been a persistent problem since the early reform era. This study examines the amendments to Law Number 5 of 2014 on Civil Servants (ASN) by the House of Representatives in 2023, which include changes such as a more flexible ASN recruitment process, ease of mobility for high-performing employees, accelerated competency development, and addressing performance issues among employees. These changes inspired the creation of the ASN Corporate University (Corpu). This research utilizes a descriptive qualitative approach with a case study method. The choice of a qualitative approach is based on the need to thoroughly understand and comprehend the phenomenon under study, grounded in HumanResource Development (HRD) theory and the Corporate University concept. The CorporateUniversity at Puslatbang PKASN has successfully implemented programs that have had a positive impact on ASN HR development. It encompasses three key aspects of ASN HR development: Leadership Training, Talent Management, and Competency and Potential Assessment of ASN employees, reflecting concrete efforts in the development of civil servants in Indonesia.
Inovasi Pelayanan Publik Suhendar, Ade
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 27, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v27i2.1029

Abstract

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dimulai pada 20 Oktober 2024, mengusung prioritas 8 program kerja atau lebih dikenal dengan Asta Cita diharapkan membawa perubahan dalam pelayanan publik di Indonesia. Program ini mencakup delapan pilar utama yang dirancang dengan harapan bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Salah satu fokus utama dari Asta Cita adalah peningkatan pelayanan publik, yang dianggap sebagai tulang punggung pembangunan bangsa.
Implementasi e-Government dalam Pelayanan Administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Rochaeni, Atik; Fujilestari, Noer Apptika; Irawaty, Tinda
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 27, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v27i2.1034

Abstract

This research aims to evaluate the implementation of E-government in administrative services at the West Bandung Regency Village Community Empowerment Service. Even though local governments have regulations that support the implementation of E-government, initial observation results show that implementation is still not optimal. The village community is still not familiar with E-government and the official website which is still under maintenance is the main obstacle. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and literature study. The research results show that the main obstacles to implementing E-government are the low connectivity and use of information technology, lack of competent human resources, and minimal budget allocation. As a result, people have difficulty accessing public services online.
Peranan Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah Revida, Erika
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 1 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i1.446

Abstract

In autonomy era, society needs the quality of public service in all sectors. Public service in the society’s right that must be fulfilled by government. Tp give the quality of public service needs an accurate and clear information from leader to subordinate, leader to leader, and subordinate to subordinate especially about the program and policy which have been formulated, so that every one in organization can understand what they need from others. It needs organizational communications. The channels of organizational communication are upward communication, downward communication, horizontal communication, and diagonal communication.
Analisis Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Visi DIY "Menyongsong Abad Samudera Hindia" dalam Perancangan RPJMD DIY 2017-2022 Muh Kamim, Anggalih Bayu; Amal, Ichlasul; Khandiq, M. Rusmul
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i2.107

Abstract

Penelitian ini mencoba menggali secara kritis dan mengevaluasi proses perumusan kebijakan dengan empat pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yakni pendekatan politis, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif dan pendekatan top down serta botttom-up yang akan digunakan untuk memahami proses perumusan kebijakan RPJMD DIY 2017-2022 dan sinkronisasinya dengan RPJMN 2014-2019. Penggambaran teoritis dengan rational-comprehensive menitikberatkan pengedepanan perumusan kebijakan secara rasional dengan menggunakan data secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan purposive sampling, serta teknik dokumentasi dengan melacak laporan riset, hasil kajian pemerintah dan hasil kajian LSM. Penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan teknokratis masih dominan dalam proses perumusan kebijakan RPJMD DIY 2017-2022. Mekanisme birokratis masih menjadi primadona dalam upaya penyelesaian perencanaan pembangunan di DIY.
Birokrasi Dalam Sorotan, Birokrasi KKN Riyadi, Riyadi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i2.284

Abstract

Dunia birokrasi memang unik. Mungkin karena keunikannyalah, maka birokrasi ini dapat bertahan dalam situasi apapun. Dalam keadaan stabil, khaos, perang atau bahkan dalam keadaan hancurnya suatu Negara sekalipun, kecuali kiamat. Lantas apa sebenarnya yang menjadi keunikan birokrasi, termasuk kemampuannya untuk bertahan dalam segala situasi? Birokrasi adalah sebuah tipe organisasi yang menjalankan fungsi fungsi administrasi dan manajemen dalam skala besar. Batasan ini merupakan batasan yang diramu dari teori dan konsep sebagaimana banyak dikembangkan oleh para ahli administrasi, organisasi, dan manajemen. Dalam batasan ini, sebenarnya birokrasi memiliki makna yang luas dimana ia adalah merupakan salah satu tipe organisasi, kemudian ada proses administrasi dan manajemen yang dilakukan dalam upaya mengoperasionalisasikannya, dan berada pada lingkup organisasi yang berskala besar. Paling tidak, itulah pandangan yang dikemukakan oleh para pengkaji birokrasi seperti: Weber (dalam terjemahannya oleh Henderson dan Parsons, 1947); Gifford & Pinchot (1993), Blau dan Meyer (2000).
Peranana Manajemen Aset Dalam Meningkatkan Vitalitas Pemerintahan Daerah Otonom Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i1.414

Abstract

Most of the local official more concerned with the financial aspects than the assets of the organization, even one rupiah than the million worth of one asset. Lannd, buildings and islands stay ian peace until they get lost or damaged. The procurements do not always backed up by the maintenance and repair budget sufficiently. Most of the new officials who are posted in new regions have difficulties in housing problems. Are pointed out by NAO (National Audit Office), the main problems faced by public institutions in assets management are: weakness in assets management, poor commercial sense in the existing assets and poor project management.
Manajemen Pelayanan Inklusif; Potert Implementasi Dan Langkah Pengukuran Taufiq, Muhammad
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v16i1.251

Abstract

Study raised the issue of inclusive service provision of public services that should be enjoyed all walks of life, including the people who need specialized service such as the disabled (disable), the aging society, pregnant women and children. Yet the provision of an accessible Service for all citizens (inclusive) in the public service sector to date has yet to be top priority for the government. it can be seen from various public facilities are available, such as the various means of transport; public transportation terminals, traffic signs, and street beacon, or the fords and-toilet public toilet. Evenithing is not fully equipped with access for the physically disabled community and other special gala community. Efforts toward an inclusive service should be implemented in a holistic (whole) ranging from aspects of policy, management of aspects, infrastructure, and cultural aspects.
Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Model Kelembagaan Lembaga Pengawasan Daerah Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 1 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i1.382

Abstract

The regulation of The Regional Financial No 17/2003 says, that the management of the public finance is based on the performance budgeting principal. Its means that the allocation of the budget is a part of the governmental management. The performance it self is measured by the standard of performance that consist of input, output, outcomes, benefit and impact performance. So that, the measurement of performance is very important as a basis of accountability to the society as a services achievement.
Analisis Kebijakan Perpajakan Dan Retribusi Dalam Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawit Wulandari, Putri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 18, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v18i1.219

Abstract

Crude Palm Oil (CPO) produced by Indonesia comes from three oil palm plantations, namely smallholder, State Big Plantation, and Privte Big Plantation. The amount of the contribution of palm oil produced by farmers, through smallholders shows that smallholders have a strategic role. In order to balance the involvement of farmers in palm oil bussiness, which is not only dominanted by the large farmers, the independen small farmers' competitiveness needs to be increased. This study was conducted to determine the government's efforts in empowering the independent oil palm farmers, especially in taxes and retributions. The recommendations were made as follows. First, the local government must eliminate all forms of retributions that do not fit on Taxes and Retributions’s policy. Thus the region which is still put on retriburion on the plantation business permit and the letter of plantation business listing needs to erase it immediately. Second, the Local Government eliminate the double tax that burden the farmer by eliminating eliminate illegal levies usually done by middlemen with reason as the contribution payment of VAT CPO. Third, the government should review the policies on taxes and charges in connection with the government's efforts to improve the competitiveness of processed palm oil products.

Page 45 of 55 | Total Record : 550

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue