Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PT.NIDA ROKAN PUTRI SULUNG DENGAN PT PERTAMINA EP ( STUDI KASUS PT PERTAMINA EP FIELD RANTAU ACEH TAMIANG ) MUSTIKA PUTRA ROKAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.372 KB)

Perjanjian pengadaan barang/jasa antara PT.Nida Rokan Putri Sulung dan PT Pertamina EP yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah perjanjian pengadaan barang/jasa penyediaan kenderaan ringan penumpang baru lengkap dengan pengemudinya serta sepeda motor baru untuk mendukung kegiatan operasi PT Pertamina EP Field Rantau. Perjanjian pengadaan barang/jasa ini dilakukan oleh PT. Nida Rokan Putri Sulung selaku penyedia barang/jasa dengan PT Pertamina EP Field Rantau selaku pengguna barang/jasa. Para pihak yang terkait pengadaan barang/jasa membuat suatu perjanjian kerja agar kerjasama dapat berjalan dengan baik, untuk itu perjanjian pengadaan barang/jasa ini dibuat dalam suatu kontrak. Pembuatan perjanjian dilakukan saat perusahaan penyedia barang/jasa dinyatakan sebagai pemenang tender, surat perjanjian/kontrak berbentuk perjanjian baku. Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan para pihak mengalami beberapa hambatan yang banyak dipengaruhi kehendak manusia ataupun diluar kehendak manusia. Hambatan yang dialami para pihak dapat segera diatasi dengan baik tanpa ada masalah yang membuat keadaan semakin rumit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku, dokumen, asas-asas hukum, kaidah hukum, sistematika hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian empiris adalah penelitian yang meneliti bagaimana hukum dalam masyarakat atau menggunakan sumber data primer, dengan melakukan penelitian di PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang dan PT. Nida Rokan Putri Sulung. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara kelapangan untuk memperoleh data. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa penyediaan kenderaan ringan penumpang baru lengkap dengan pengemudinya serta sepeda motor baru yang dilakukan PT. Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang dalam proses pelaksanaannya, bentuk dan jenis kontraknya sesuai dengan KUHPerdata dan Peraturan BPMIGAS yang sekarang menjadi SKK MIGAS yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Tata Kerja Nomor : PTK-007/SKO0000/2015/S0 Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa. Kata Kunci : Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa, Perjanjian

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET ATAS JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi pada PT Bank Sumut Cabang Stabat) NURUL WIDYATAMA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (891.3 KB)

Penerapan hak hipotek dalam perjanjian kredit yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak, oleh karena itu Bank dalam memberikan kredit harus ada jaminan sebagai jaminan dan kepastian kredit yang diberikan, karena tanpa keamanan bank sulit menghindari risiko. sebagai hasil dari kreditor wanprestasi. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit, faktor-faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi, dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan hipotek di PT. Bank Sumut Branch Stabat.Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, yuridis normatif adalah pendekatan berdasarkan norma atau hukum yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas sedangkan yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara wawancara untuk mendapatkan informasi tentang upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak hipotek.Hasil yang diperoleh dari penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Stabat dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian credi di PT. Bank Sumut Branch Stabat menerapkan prinsip 5C yaitu karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi. Sehubungan dengan prinsip tersebut, Bank berpedoman pada dua prinsip, yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Adapun penyebab wanprestasi debitur pada PT. Bank Sumut Branch Stabat adalah karakter debitur dan kondisi ekonomi debitur menurun yang berakibat pada penurunan omset bisnis dan pada akhirnya membuat kemampuan debitur membayar bunga dan kewajiban kredit pokok menurun. Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat dalam penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan hipotek adalah dengan cara penagihan dalam bentuk uang kepada nasabah, restrukturisasi kredit, lelang hipotek dan metode penghapusan langsung atau mencatat jumlah kredit macet. Eksekusi hipotek dapat dilakukan oleh pemegang hak itu sendiri dengan melakukan penjualan lelang umum tanpa meminta persetujuan eksekusi ke pengadilan distrik.Kata kunci: Perjanjian Kredit, Upaya Penyelesaian Kredit Macet, Setoran Jaminan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN BARANG TIRUAN YANG MENGGUNAKAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI DI KOTA MEDAN) PONIAH MANURUNG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.051 KB)

Adanya fenomena yang terjadi di daerah Medan khususnya di Pajak USU Kota Medan terkait banyaknya peredaran barang tiruan . Peminat barang tiruan ini disebabkan karena harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya. Dengan jumlah konsumen yang terus bertambah maka makin bertambah penjual yang mejual barang tiruan. Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Tiruan Yang Menggunakan Merek Terkenal Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Di Kota Medan). Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana praktik perdagangan barang tiruan yang menggunakan merek terkenal di Kota Medan, apa faktor penyebab semakin meluasnya perdagangan barang tiruan yang menggunakan merek terkenal di Kota Medan dan bgaimana efektivitas UU NO. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Hal Perdagangan Barang Tiruan yang Menggunakan Merek Terkenal di Kota Medan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian yang dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan atau implementasi UU NO. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Hal Perdagangan Barang Tiruan yang Menggunakan Merek Terkenal di Kota Medan.Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yaitupraktik perdagangan barang tiruan di Kota Medan khususnya Pajus masih ada . Dari 50 pelaku usaha, 35 diantaranya mengaku menjual barang tiruan. Faktor-faktor yang menyebabkan semakin meluasnya perdagangan barang tiruan yang menggunakan merek terkenal di kota Medan yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan faktor kebudayaan. Undang-Undang MIG belum efektif. Didalam Undang-Undang MIG mengatur pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya dan mendapat perlindungan terhadap merek yang didaftarkan. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek. Maka Pemerintah hendaknya meninjau kembali UU MIG dan memperbaiki peraturan tersebut agar dapat mengakomodir permasalahan yang ada. Kata kunci: Barang Tiruan, Merek Terkenal, Perdagangan Barang

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL BAGI KONSUMEN MUSLIM (STUDI PADA MUI MEDAN) ARSYAD SUBHAN PURBA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.576 KB)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Klausul dari Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, telah memiliki kejelasan. Klausul yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, di harapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha, hanya demi perlindungan konsumen.Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kajian yuridis tentang label halal pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) ? 2. Bagaimana kajian yuridis tentang perlindungan Konsumen? 3. Bagaimana kebasahanan produk makanan tanpa label halal bagi konsumen muslim?Metode pendekatan yuridis normatif ini digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat menganalisa permasalahan yang akan dibahas.Kesimpulan Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Hukum perlindungan konsumen yang mengatur mengenai pemberian perlindungan terhadap konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Perlindungan konsumen juga mengatur hak dan kewajiban dari konsumen, hak dan kewajiban dari pelaku usaha, serta hak dan kewajiban mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Keabsahan dan labelisasi halal sangatlah penting untuk menenteramkan umat Islam Indonesia pada khususnya dalam memilih makanan dan minuman, karena dengan demikian umat muslim dapat dengan mudah untuk memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam.Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Keabsahan Produk, Makanan, Label Halal, Konsumen, Muslim, MUI, Kota Medan

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DOKTER MUDA (CO ASS) DALAM PENANGANAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN DI RUMAH SAKIT PIRNGADI MEDAN HAZIELA F
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.459 KB)

Rumah sakit merupakan jenis sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit juga menjadi sarana pendidikan bagi para calon dokter yang bias disebut sebagai dokter muda. Dalam hal ini dokter muda yang sedang melaksanakan pendidikannya di rumah sakit adalah salah satu pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan juga merupakan hak bagi setiap orangyang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat baik perseorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dokter muda dalam melayani dan menangani pasien selama melakukan proses pembelajaran di rumah sakit, serta siapa saja para pihak yang ikut bertanggungjawab dan proses pertanggungjawabannya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam melakukan pelayanan kesehatan selama berada dirumah sakit, dokter muda hanya melakukan proses pembelajaran yang olehmya dibawah bimbingan dan arahan dari residen dan supervisor lah yang bertanggung jawab atas nama mahasiswa yang bersangkutan jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter muda tersebut yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh pasien selama menjalankan pengobatan dirumah sakit.Selain itu Universitas juga mempunyai tanggungjawab yang besar terkait pelaksanaan pendidikan oleh mahasiswanya selama berada dirumah sakit dimana rumah sakit hanyalah tempat mahasiswa mendapatkan ilmu dan memperdalam pengetahuaannya dalam prakter pelayanan kesehatan. Kata Kunci : Rumah Sakit,Pelayanan Kesehatan dan Dokter Muda

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF (Studi PT. Sarana Sumut Ventura) LIANWALESTRIANI LIANWALESTRIANI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.703 KB)

Perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh pemerintahan dan pengaturan pemerintahan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara dengan mengembangkan usaha-usaha menegah yang sering kali terkendala pada modal. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga alternatif untuk membantu pengembangan usaha-usaha menengah, salah satu lembaga pembiayaan di indonesia adalah perusahaan modal ventura yaitu suatu badan usaha yang memberikan bantuan berupa fasilitas yang dibutuhkan oleh perusahaan pasangan usaha berupa modal usaha dengan melakukan penyertaan modal dan bantuan manajemen ke dalam perusahaan pasangan usahanya dengan Perjanjian Pembiayaan Produktif yaitu usaha untuk menghasilkan nilai tambahan dan meningkatkan pendapatan. Masalah-masalah tersebut akan dijawab dengan metode penelitian yuridis normatif dan didukung metode penelitian yuridis empiris. Pengikatan yang dilakukan perusahaan modal ventura dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif adalah dengan proses penyeleksian perusahaan pasangan usaha sebagai mitra kerjanya. Permaslahan yang terjadi dalam perjanjian ini adalah wanprestasi dimana perusahaan pasangan usaha lalai dalam melakukan pembayaran modal. Ada jaminan yang menjadi perlindungan hukum perusahaan modal ventura, akan tetapi jaminan yang tercantum dalam peraturan tidaklah kuat. Kata Kunci : Modal Ventura,Perlindungan, Usaha Produktif

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi di PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia Medan) NIDYA LUVIANA GUSTARI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.726 KB)

Proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit pada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia Medan, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Bagaimana Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.Bagaiman Jaminan Dalam Perjanjian Kredit. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT BNI (Persero) Tbk SKC Polonia Medan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, mengunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data Library Research yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat sarjana, bahan perkuliahan dan Field Research yaitu metode lapangan digunakan ketika peneliti mengunjungi lokasi PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia Medan dan melakukan Observasi (pengamatan) serta Wawancara (interview). Perjanjian kredit menurut KUHPerdata mengenai Hak Tanggungan adalah mengenai kegiatan yang memberikan perlindungan dan kedudukan istimewa kepada kreditur tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Hukum mengenai yang dijamin dengan hak tanggungan mengatur perjanjian dan hubungan utang-piutang tertentu antara kreditur dan debitur. Kata Kunci : Kreditur, Perjanjian Kredit,Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA ATAS PENGGANDAAN BUKU ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Penggandaan Buku oleh Pedagang Buku Titi Gantung Medan) PRASETYO PRASETYO
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.055 KB)

Maraknya penggandaan karya cipta khususnya buku secara ilegal dilakukan oleh masyarakat luas, termasuk oleh mahasiswa, dosen, dan/atau peneliti, yang berkepentingan untuk mendapatkan akses memanfaatkan karya cipta tersebut secara komersial. Permasalahan penelitian ini yaitu, pengaturan hak cipta dalam penggandaan buku, kedudukan hukum pelaku usaha penggandaan buku dalam penjualan buku dan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas hak cipta dalam penggandaan buku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris (applied law research) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Pengaturan hak cipta dalam penggandaan buku, yaitu melalui perjanjian lisensi dalam lapangan hukum hak kekayaan intelektual. Isi suatu perjanjian penerbitan buku harus jelas mengatur tentang pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dari pengarang kepada penerbit buku yang akan mengeksploitasinya. Upaya pengalihan dengan tujuan mengeksploitasi ciptaan karya tulis harus diatur secara jelas dan transparan dalam isi perjanjian penerbitan buku yang bersangkutan. Kedudukan hukum pelaku usaha penggandaan buku, pelaku usaha dapat melakukan penggandaan dalam segala bentuknya apabila pemegang hak cipta atau hak terkait memberikan lisensi berdasarkan perjanjian tertulis sesuai Pasal 80 ayat (1) dan hanya berlaku pada jangka waktu tertentu serta tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait pada Pasal 80 ayat (2). Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas hak cipta dalam penggandaan buku, Perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi di Indonesia belum maksimal dalam pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penggandaan, Buku

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN) RANDY SAY JOVITA RAMBE
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.341 KB)

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi isteri maupun suami yang berdampak kepada anak dan harta perkawinan setelah timbulnya masalah perkawinan. Konsekuensi ini timbul setelah perceraian itu terjadi oleh sebab itu ada akibat yang akan di tanggung oleh suami dan istri. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu, Bagaimanakah hak pemeliharaan terhadap seorang anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bagaimana Pembagian harta bersama didalam UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagaimana peranan pengadilan dalam menyelesaikan Persoalan Yang Timbul Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Dalam penulisan skripsi ini. Metode penulisan yang digunakan adalah kombinasi penelitian hukum normatif dan hukum sosiologi, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian hukum sosiologi adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dijalankan pada prakteknya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah desktiptif analistis, maksudnya adalah penelitian yang menggungkapkan suatu peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, bahwa pemeliharaan anak tersebut pada umumnya jatuh kepada ibunya dan pengadilan agama dalam memutuskan hak pemeliharaan itu juga jatuh kepada ibunya. Kedua, pembagian harta perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing, pemecahan pembagian harta perkawinan berdasarkan hukum agama maka pembagiannya setengah-setengah. Ketiga, Peranan pengadilan dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat adanya perceraian, menurut ketentuan Undang-Undang 1 Tahun 1974 adalah mutlak. Alasan Undang-Undang, setiap perceraian itu harus dilakukan di depan persidangan, hal ini sesuai dengan fungsi dari peradilan itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum yang tidak mampu diselesaikan oleh para pihak namun yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah pengadilan baru dapat campur tangan setelah adanya pemintaan dari para pihak. Kata Kunci : Perceraian, anak dan harta, Pengadilan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. ASUSINDO SERVISTAMA DAN MEDAN SELULAR (STUDI PADA PT. ASUSINDO SERVISTAMA MEDAN) SUHENDRI SUHENDRI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.403 KB)

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan. Namun dalam praktiknya pada perjanjian kerjasama, klausula telah ditentukan secara sepihak oleh pihak pertama, sedangkan pihak kedua, tentunya harus mematuhi ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut, sehingga sebenarnya tidak terjadi keseimbangan. Demikian juga dalam perjanjian kerjasama antara PT. Asusindo Servistama dan Medan Selular yang merupakan perjanjian baku dan merupakan akta di bawah tangan (bukan akta notariil). Skripsi ini diangkat dari permasalahan kesesuaian asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dengan isi klausula, tanggung jawab jika terjadi risiko, serta penyelesaian yang dilaksanakan apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Untuk menjawab permasalahan dalam rangka penelitian ini maka digunakan metode deskriptif yuridis dengan pendekatan yuridis empiris. Data hasil penelitian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dengan menggunakan perangkat normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan tidak terpenuhi dikarenakan bentuk perjanjian kerjasama antara PT. Asusindo Servistama dan Medan Selular merupakan perjanjian dibawah tangan dan dalam bentuk perjanjian baku. Dalam perjanjian baku syarat-syarat ditentukan sepihak oleh pihak PT. Asusindo Servistama sehingga kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama tidak seimbang. Dalam hal tanggung jawab dan wanprestasi, seluruh ketentuan diatur secara sepihak oleh pihak PT. Asusindo Servistama sehingga sangat merugikan hak-hak hukum pihak Medan Selular. Seperti dalam hal tanggung jawab, PT. Asusindo Servistama terlihat mencari celah dan menghindari masalah tanggung jawab yang tercermin dalam klausula perjanjian hanya sedikit mengatur masalah tanggung jawab. Mengenai wanprestasi juga pihak PT. Asusindo Servistama dalam klausula dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila terjadi wanprestasi oleh pihak Medan Selular. Sedangkan wanprestasi oleh pihak PT. Asusindo Servistama tidak diatur dalam perjanjian kerjasama, sehingga perlu diatur dalam perjanjian kerjasama selanjutnya. Kata kunci : Perjanjian Kerjasama, Tanggung Jawab, Wanprestasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA