Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn) DWI Rizky; Nurmala Waty; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.383 KB)

ABSTRAK Dwi Rizky Saputra* Nurmalawaty** Alwan ** Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang banyak ditemukan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (selanjutya disebut KTP). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang berlaku di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk adalah faktor ekonomi dan faktor makin canggihnya teknologi dalam meniru Kartu Tanda Penduduk asli. Cara yang pada umumnya digunakan pelaku pemalsu dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran dan dokumen lainnya adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu tersangka memakai program photoshop dan corel draw untuk membuat gambar, yang menyerupai gambar di dokumen aslinya dan gambar tadi dicetak dengan memakai bahan, seperti bahan kertas dokumen aslinya dengan menggunakan scanner, jadi stempel maupun tanda tangan para pejabat terkait cukup di-scanning. Penerapan sanksi pidana teerhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, hakim dalam putusannya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melalukan perbuatan pemalsuan surat berupa KTP.. Vonis ini tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara.

KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor .1923/Pid.Sus/2014/PN-Lbp) Romeo Manurung; Edi Yunara; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.439 KB)

ABSTRAK Romeo Manurung[1] Dr. Edy Yunara, S.H.,M.Hum[2] Alwan, S.H., M, Hum[3] Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 pasal 112 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa kewenangan dalam melakukan penyidikan diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukaisecara khusus untuk menyidik baik tindak pidana penyelundupan maupun pelanggaran kepabeanan. Pemberian kewenangan dalam undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 6. Kemudian kewenangan tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sehingga dengan ini kedudukan PPNS Bea dan Cukai berada pada lini terdepan untuk menangkap serta menindak setiap tindak pidana kepabeanan yang terjadi.Munculnya PPNS sebagai institusi di luar POLRI untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran PPNS Bea dan Cukai dalam proses penyidikan pada tindak pidana kepabeanan pada tindak penyelundupan narkotika, sangat penting untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan tentunya lebih tepat dalam merumuskan pasal yang dikenakan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa yang memegang kendali atas proses penyidikan terhadap tindak pidana adalah POLRI, oleh karena itu dalam melakukan penyidikanBea dan Cukai perlu berkoordinasi dengan penyidik utama yaitu POLRI. Pasal 7 KUHAP menegaskan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya tetap di bawah pengawasan dan pemberian petunjuk dari POLRI. Pejabat bea dan cukai berwenang memonitoring dan menghentikan pembongkaran. periksa fisik terhadap barang, surat, bangunan dan badan, melakukan penegahan, melakukan penyegelan, surat perintah, laporan, surat bukti penindakan dan berita acara serta pemeriksaan badan, ketentuan pidana, penyidikan, intelijen. Barang bukti lain selain sampel narkotika yakni semua yang barang bawaan yang dimiliki oleh pelaku seperti kartu identitas penumpang, uang, handphone dan segala barang pelaku akan disita oleh PPNS Bea Cukai untuk dilakukan proses penyidikan dan pencarian informasi terhadap pengembangan kasus terkait penyelundupan narkotika melalui penumpang yang selanjutnya juga akan dibuatkan BAP terkait pelaku tersebut serta dilakukan pelimpahan perkara ke kepolisian Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan sesuai ketentuan KUHAP yang apabila telah selesai disampaikan ke Penuntut Umum melalui penyidik POLRI untuk diteruskan ke proses selanjutnya yakni persidangan pengadilan. [1] Penulis skripsi [2] Dosen Pembimbing I [3] Dosen Pembimbing II

PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN Winda Anastasya; Muhammad Hamdan; Mohammad Eka
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.821 KB)

ABSTRAKSI Winda Anastasya D P[1] M. Hamdan[2] M. Eka Putra[3] Skripsi yang berjudul Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Rangka Penyidikan Terhadap Kasus Pembunuhan. Membahas tentang sejauh mana peranan dari ilmu kedokteran kehakiman dalam membantu penyidik untuk mengungkap suatu perkara pidana khusus terhadap tindak pidana pembunuhan di tingkat penyidikan.Ada kecenderungan yang menarik untuk dikaji didalam praktik penegakan hukum di Indonesia.Peranan ilmu kedokteran kehakiman menjadi kian menonjol dan semakin seringnya di gunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana. Hal inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan yaitu mengenai bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang ilmu kedokteran pada tahap penyidikandan mengapa diperlukan ilmu kedokteran kehakiman dalam penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas adalah penelitian hukum normatif.Penulis melakukan kajian berdasarkan kepada literatur yang ada dan undang-undang yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Ilmu kedokteran kehakiman disebut juga dengan Ilmu Kedokteran Forensik yang banyak berhubungan dengan bidang hukum dan peradilan.ilmu kedokteran kehakiman merupakan kumpulan ilmu hukum pengetahuan medis dan paramedis yang menunjang pelaksanaan penegak hukum. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka, pemeriksaan mayat, pemeriksaan korban yang sudah dikubur dan digali kembali, pemeriksaan barang bukti, dan memberikan kesaksian dalam siang pengadilan) dan pemeriksaan barang bukti yang harus diterangkan harus secara tertulis yaitu visum et repertum. [1]Mahasiswa Depertemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [2]Dosen Pembimbing I Dan Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara [3]Dosen Pembimbing II Dan Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (WANITA) DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan) ELDI RIZQI RIZQI; Edi Warman; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.692 KB)

ABSTRAK Eldi Rizqi[1]* Ediwarman[2]** Nurmalawaty [3]*** Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibakan seseorang tereksploitasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang pada umumnya melibatkan wanita dan anak sebagai korban. Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap tahunya mengalami peningkatan sehingga menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya Sumatera Utara. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan bagaimana upaya penangulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan). Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentasng Penghapusan Perdagangan Wanita dan Anak. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Penangulanggan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yaitu upaya penangulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana Upaya penal Pada putusan pengadilan no. 191/Pid.Sus/2015/PNMdn dan putusan no.741/Pid.Sus/2026/PN Mdn adalah menyatakan terdakwa farida hanum bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan menyatakan terdakwa abdul azis bersalah dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 9 tahun dan beban biaya sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah), sedangkan upaya non penal yaitu upaya penangulangan tindak pidana yang dilakukan diluar dari hukum pidana. 1* Mahasiwa fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [2]** Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [3]*** Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Tindak Pidana Terorisme AnalisisTerhadapPutusan Nomor 712/Pid.B/2011/PN. Mdn) Dendi sembiring; Alvi Syahrin; Edi Yunara
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Denny Dendi Frestian Sembiring Pelawi* Alvi Syahrin** Edi Yunara*** Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi diwilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan serta integritas nasional dari berbagai bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam.Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang diteliti dari skripsi ini adalah : Bagaimanakah Tindak Pidana Terorisme dalam hukum positif Indonesia? Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 712/Pid.B/2011/Pn Mdn ? * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II

PENGATURAN GANTI RUGI YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK TERKAIT TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI INDONESIA Febry Ramadhan; Edi Yunara; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.047 KB)

ABSTRAK Muhammad Febry Ramadhan* Edi Yunara** Marlina*** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengaturan ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak dijelaskan secara terperinci baik dalam pemberian dan penyelesaiannya. Penelitian tentang pengaturan ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu lintas ini diharapkan memberikan kesadaran untuk lebih memberikan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan pokok pemikiran diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan mengenai ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana status pihak terkait dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas setelah memberi ganti kerugian kepada pihak korban atau ahli warisnya serta apa saja peran penegak hukum dalam pemberian ganti rugi pada korban kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan mengambil data sekunder atau data yang berasal dari kepustakaan (dokumen). Pengaturan mengenai ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia sendiri telah diatur dalam pasal 240 b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Status pihak terkait dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas setelah memberi ganti kerugian kepada pihak korban atau ahli warisnya tidaklah mengalami keguguran sebagaimana diatur dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran penegak hukum dalam pemberian ganti rugi pada korban kecelakaan lalu lintas sendiri tidaklah terlalu dibutuhkan kecuali adanya permintaan khusus dari salah satu pihak untuk menghindari pertikaian dalam penyelesaian perkara ganti kerugian yang dimaksudkan berlangsung secara damai dan bersifat kekeluargaan. *Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. **Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ***Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK ( Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan ) Abdul Haris; Suwarto Suwarto; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.682 KB)

ABSTRAK Abdul Haris Dalimunthe[1] Suwarto** Mahmud Mulyadi*** Anak merupakan salah satu aset pembagunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Sehubungan dengan konteks ini, anak sebagai aset pembangunan nasional sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Penelitian dalam skripsi ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif dan penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan didasarkan pada pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Penelitian ini juga di dukung oleh data empiris. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Penelitian hukum yang dilakukan juga didukung oleh data empiris. Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan didasarkan atas asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan danTerjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dimana hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatur pula hak-hak narapidana. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap narapidana anak dalam proses pembinaan dilembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin oleh lembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan namun hal itu masih jauh dari yang diharapkan. Pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan kelas I Medan terdapat hambatan-hambatan yang ditemui namun juga terdapat juga hal-hal yang mendorong pelaksanaan pendidikan tersebut. [1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988) YOGI TRIYONO; Nurmala Waty; Mohammad Eka
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.783 KB)

ABSTRAKSI Yogi Triyono * Nurmalawaty, SH.,M.Hum ** Dr. M.Ekaputra, SH.,M.Hum *** Jurnal ini berbicara tentang peranan ajaran kausalitas dalam tindak pidana yang meyebabkan hilangnya nyawa orang, khususnya dalam kasus kelalaian pada saat di jalan raya yang terjadi di Purworejo. Tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, termasuk dalam peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Permasalahan dari penulisan skripsi ini yaitu terletak pada bagaimana ajaran kausalitas dalam hukum pidana indonesia, bagaimana pengaturan tentang tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dalam KUHP, serta bagaimana penerapan ajaran kausalitas dalam tindak pidana khususnya kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang di peroleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Ajaran kausalitas terbagi menjadi empat teori yaitu Teori Conditio Sine Qua non, Teori mengindividualisir, Teori Menggeneralisir dan Teori Relevansi. Hukum pidana Indonesia tidak secara eksplisit mengacu pada salah satu ajaran yang ada, para pakar hukum lah yang membuat suatu pandangan tentang ajaran kasusalitas yang manakah yang di pakai dalam suatu tindak pidana. Dalam KUHP di atur tentang tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven), kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (Culpose misdrijven) serta kejahatan terhadap jiwa (penganiayaan) yang mengakibatkan kematian. Pada kasus didalam putusan Mahkamah Agung No.1351 K/Pid/1988, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa teori kausalitas yang diterapkan oleh hakim adalah teori Relevansi. *Penulis, mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universita Sumatera Utara **Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdk) Adi Purwanto; Madiasa Ablisar; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.274 KB)

ABSTRAK Adi Purwanto* Madiasa Ablisar** Nurmalawaty*** Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia, saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, oleh karena itu Negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang untuk memberantas tindak pidana ini. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana perkembangan Tindak Pidana Narkotika dan perkembangan pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Polri sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan peneltian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dimana penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum dan juga mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainya. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna penyalahguna narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang tentang Narkotika juga mengalami beberapa kali perubahan dari Undang-Undang VerdoovendeMiddelen Ordonantie Tahun 1927, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan subyek hukum militer, namun karena profesinya anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi. Terdapat beberapa hal yang tidak bersesuaian di dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Rahman Fitri Harahap berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dengan menjatuhkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU ***Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU

Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-A Tanjung Gusta Medan) Devi Ria; Suwarto Suwarto; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.748 KB)

ABSTRAK Suwarto* Rafiqoh Lubis** Devi Ria Winanda Sinaga*** Anak Didik Pemasyarakatan merupakan komunitas masyarakat suatu bangsa. Sebagai manusia Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak yang wajib untuk dilindungi dan dihormati serta dijunjung tinggi oleh negara,pemerintah, hukum, dan setiap orang. Anak Didik Pemasyarakatan juga merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga diperlukan pembinaan terbaik demi kelangsungan hidup,pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental dan sosial. Namun kenyataannya saat ini Anak Didik Pemasyarakatan dihadapkan kepada situasi maksimalnya perawatan banyaknya kasus mengenai risiko Anak Didik Pemasyarakatan terinfeksi HIV,IMS serta penyakit menular lainnya yang menyebabkan kesakitan dan kematian serta masalah kelebihan kapasitas menyebabkan kurang maksimalnya perawatan dan pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini yaitu bagaimana perlindungan hak atas kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris untuk mendapatkan data primer, memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai pemenuhan hak atas kesehatan anak didik pemasyarakatan serta melihat secara langsung bentuk penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Demi melindungi hak atas kesehatan anak didik pemasyarakatan, Pemerintah membentuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta mengeluarkan Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan diperoleh kesimpulan bahwa dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak didik pemasyarakatan baik fisik maupun mental rohani, Lapas telah mengadakan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan, pemberian makan dengan menu yang terdiri dari lauk-pauk serta buah dan snack, menjaga kebersihan lingkungan, serta melaksanakan kegiatan ibadah dan pendidikan keagamaan serta moralitas. Namun pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana di dalam Lapas Anak Tanjung Gusta Medan tersebut tidak maksimal karena kelebihan kapasitas yang terjadi serta sarana dan prasarana yang terbatas.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA