Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR : 9/PID.SUS.K/2012/PT-MDN) TANTRA KHAIRUL; Syafruddin Kalo; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.171 KB)

ABSTRAK Syafruddin Kallo* Mahmud Mulyadi** Tantra Khairul Rizal *** Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan keuangan dan/ atau perekonomian Negara saja, tetapi juga sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Terdapat cukup alasan yang rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga (extraordinary measure) dan dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument). Permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana ketentuan hukum pidana mengenai penyertaan dan perbuatan berlanjut dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 9/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn. Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Penyertaan tindak pidana dan perbuatan berlanjut pada dasarnya diatur dalam KUHP yaitu Pasal 55 dan 56 tentang penyertaan (deelneming) dan pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut (voortgezette handeling).Di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, penyertaan diatur di dalam Pasal 15. Sedangkan mengenai perbuatan berlanjut tidak terdapat pengaturan yang khusus. Dalam putusan pengadilan tinggi Medan nomor 9/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan terdakwa Halomoan Harahap terbukti telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 undang-undang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan dan Perbyatan Berlanjut dalam Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana * Dosen Pembimbing I ** Dosen Pembimbing II *** Mahasiswa Fakultas Hukum USU

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2010/PN.KDL) BASRIEF ARYANDA; Alvi Syahrin; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.986 KB)

ABSTRAKSI Prof. Dr. Alvi Syahrin. SH., M.S* Syafruddin, S.H., M.H., D.F.M* Basrief Aryanda* Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan menimbulkan keinginan akan informasi tersebut ditambah dengan kebebasan berekspresi. Namun karena kebebasan akan berekspresi menyebabkan timbulnya berbagai akibat baik positif maupun negatif dengan menggunakan teknologi yang berbasis internet. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan digolongkan atas bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku – buku dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, jurnal – jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (Library Reseach) dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia di atur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1), Pasal 318 ayat (1), Pasal 320 ayat (1), Pasal 321 ayat (1). Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan alat Informasi dan Transaksi Elektronik ( Studi Putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN. Kdl ) adalah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik * Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2010/PN.KDL) BASRIEF ARYANDA; Alvi Syahrin; Syafruddin Hasibuan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.748 KB)

ABSTRAKSI Prof. Dr. Alvi Syahrin. SH., M.S* Syafruddin, S.H., M.H., D.F.M* Basrief Aryanda* Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan menimbulkan keinginan akan informasi tersebut ditambah dengan kebebasan berekspresi. Namun karena kebebasan akan berekspresi menyebabkan timbulnya berbagai akibat baik positif maupun negatif dengan menggunakan teknologi yang berbasis internet. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan digolongkan atas bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku – buku dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, jurnal – jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (Library Reseach) dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia di atur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1), Pasal 318 ayat (1), Pasal 320 ayat (1), Pasal 321 ayat (1). Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan alat Informasi dan Transaksi Elektronik ( Studi Putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN. Kdl ) adalah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik * Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang turut serta melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu) Renata Hasibuan; Liza Erwina; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.352 KB)

ABSTRAK Renata Tilanda Maharani Hasibuan* Liza Erwina** Rafiqoh Lubis*** Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dididik dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan masa depan yang baik bagi bangsa dan negara. Namun belakangan ini sering sekali terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak melakukan suatu kejahatan bahkan yang tergolong serius, seperti pembunuhan berencana sehingga anak akan dijatuhkan sanksi sebagai akibat dari perbuatannya. Hakim-hakim anak di Indonesia masih cenderung memilih untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan mengenyampingkan keberadaan sanksi tindakan sebagai alternatifnya. Padahal sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak dianjurkan tidak merugikan kepentingan dari si anak. Jurnal ini membahas permasalahan mengenai kaitan antara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan prinsip perlindungan anak dan pengaturan sanksi tindakan terhadap anak menurut Hukum Pidana di Indonesia.Jurnal ini juga membahas tentang penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu.Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan.Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupannya.Hakim yang menjatuhkan sanksi harus meneliti dengan sungguh-sungguh faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan memperhatikan kepentingan serta hak-hak anak, sehingga sanksi yang dijatuhkan nanti tidak merugikan anak serta masa depannya, misalnya dengan menjatuhkan sanksi tindakan.Pengaturan sanksi tindakan terhadap anak dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Sanksi tindakan merupakan sanksi alternatif yang tidak bersifat nestapa, melainkan bertujuan untuk melindungi dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Putusan PN. Dompu No.2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu telah memberikan perlindungan terhadap Terdakwa Anak dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS.Dengan sanksi ini, anak diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan memperbaki diri menjadi lebih baik agar dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan secara layak. * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ** Dosen Pembimbing I. *** Dosen Pembimbing II.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI ANAK MELALUI MEDIA INTERNET (Studi Putusan No: 2191/PID.B/2014/PN.SBY) Dara Ade Suandi Ade; Edi Yunara; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.955 KB)

ABSTRAK Dara Ade Suandi[1] Edy Yunara[2] Rafiqoh Lubis[3] Pada zaman era globalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan cyber crime. Cyber crime disebut juga dengankejahatan dunia maya yaitu jenis kejahatan yang berkaitan dengan sebuah teknologi informasi tanpa batas Bentuk kejahatan cyber crime yang menjadikan anak sebagai sasaran korbannya merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat memprihatinkan, sebab hal itu dapat mempengaruhi mental anak hingga kehidupan sosialnya. Salah satu penyalahgunaan internet yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan anak sebagai korban yaitu pelecehan dan pengeksploitasian seksual akibat dari kejahatan seksual. Rumusan masalah yang akan dibahasa dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak melalui media internet. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa sertiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kasus dalam Putusan perkara No.2191/PID.B/2014/PN.SBY dengan terdakwa Tjandra Adi Gunawan Als Recca Hanabishi adalah kasus mengenai pornografi anak melalui media internet dalam putusan tersebut hakim belum tepat dalam menjatuhkan putusan sebab hakim seharusnya menjatuhkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan atau Jo Pasal 27 ayat (1) dan dihubungkan pula atau Jo Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekteronik, karena menyangkut tentang pornografi anak melalui media internet dimana hukumannya ditambah sepertiga maka hukumannya seharusnya menjadi 8 (delapan tahun). [1]Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [2]Dosen Pembimbing I [3]Dosen Pembimbing II

IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) Novi Rahmawati; Alvi Syahrin; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.884 KB)

ABSTRAK IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) Novi R.Harefa* Alvi Syahrin** Mahmud Mulyadi*** Kebebasan dalam berekspresi merupakan hak mutlak setiap masyarakat Indonesia yang di cantumkan dalam UUD 1945.Kebebasan berekspresi baik secara lisan maupun tulisan bukan berarti suatu kebebasan yang tanpa batasan, melainkan suatu kebebasan yang mampu di pertanggungjawabkan, serta mengikuti norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu Ujaran Kebencian (Hate Speech). Ujaran Kebencian (Hate Speech) merupakan suatu peristiwa yang saat ini sangat membutuhkan suatu perhatian dan penaggulangan yang tegas, Ketentuan Ujaran Kebencian (Hate Speech) belum diatur secara khusus di Indonesia, padahal begitu banyak efek yang ditimbulkan dari Ujaran Kebencian (Hate Speech), antara lain pengucilan, diskriminasi, kekerasan, sampai yang paling parah yakni pemusnahan terhadap kelompok tertentu/genosida. Dengan perkembangan teknologi Ujaran Kebencian (Hate Speech) pun telah merambah ke media elektronik, untuk itu pemerintah berusaha merevisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai perisai dalam menanggulangi kejahatan di media elektronik termasuk tindak pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). Masalah dan pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana implikasi perubahan undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap tindak pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisis pasal-pasal dan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi ini.Dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan perbandingan (historical approach) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya disimpulkan dan diberi saran yang berupa argumentasi baru terkait permasalahan yang dikaji. Dengan adanya perubahan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, maka penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian menjadi lebih memiliki kepastian hukum, pemerintah dan penyidik memiliki kewenangan yang lebih kuat, terminimalisirnya multi tafsir dalam ketentuan pidana ujaran kebencian (Hate Speech), serta privasi setiap masyarakat dapat terjamin. Kata kunci: Ujaran Kebencian (Hate Speech), Informasi Dan Transaksi Elektronik, Implikasi * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PT. POS INDONESIA (Studi Putusan No: 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn) Yolanda Sari; Edi Yunara; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.012 KB)

ABSTRAK [1]*Yolanda Sari KS **Edi Yunara ***Rafiqoh Lubis Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi negara kita saat ini.Korupsi sudah seperti membudaya karena dalam praktiknya telah begitu erat dengan prilaku dan kebiasaan hidup para pejabat dan penyelenggara negara di Indonesia. Bukan hanya menjadi wabah penyakit yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara, korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Karena maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan produk hukum yang berbentuk undang-undang mulai dari UU PTPK 1971 sampai sekarang ini yang masih digunakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU PTPK korupsi tidak hilang begitu saja, korupsi terus terjadi karena meningkatnya kebutuhan hidup manusia dan gaya hidup yang modrenisasi. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pengaturan tindak pidana korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi di PT. Pos Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan yang menitik beratkan pada data skunder yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel, majalah, yang menjelaskan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. Tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK 1999 merupakan delik formil. Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”. Sesuai hasil analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di PT. Pos Indonesia dalam putusan perkara No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn oleh terdakwa Ardin Sayur Nasution selaku Kepala Kantor Pos Cabang Sipiongot, dalam putusan tersebut hakim tepat dalam menjatuhkan putusan yaitu pidana pokok penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lebih ringan dari tuntutannya, hakim mempertimbangkan hawa pelaku telah mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan, dan terdakwa juga mempunyai tanggungan istri dan juga anak-anak yang masih sekolah. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT (StudiPutusanNomor: 101/Pid.b/2014/PN Rap) RINI MEYLANI MEYLANI; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.273 KB)

ABSTRAK *)Rini Meylani Nasution **)Liza Erwina ***)Alwan Permasalahan perdagangan perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan perdagangan perempuan dan anak bahkan dijadikan sebagian dari kebijakan politik perburuhan cheap Labour yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi. Olehkarenaitusangatmenarikuntukmembahastentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap)”.DalampenulisanskripsiinidibahaspermasalahanpertamadenganPengaturanTindakPidanaPerdagangan Orang menurutUndang-UndangRepublikIndonesia Nomor 21 Tahun 2007, keduaPerlindunganHukumTerhadapAnak Korban Perdagangan Orang. AnalisisYuridisPutusanNomor 101/Pid.B/2014/PN Rap. Jenispenelitiandalamskripsiiniadalahyuridisnormatif yang bersifatdesktriptif. Denganmenggunakan data sekunder, yang berkaitandenganPerdaganganperempuandanAnaksertaputusanNomor 101/Pid.B/2014/PN Rap yang terkait.Metodepengumpul data yang digunakandalampenulisanskripsiiniadalahmelaluistudidokumendanmetodestudipustaka (library research). Analisis data menggunakanmetodekualitatif yang menghasilkan data deskriptifanalitis. HasilPenelitiandalamSkripsiinimenunjukkanDalamPutusan No 101/Pid.B/2014/PN Rap, disimpulkanbawhaPutusan Hakim atauputusanpengadilanmerupakanaspekpentingdandiperlukanuntukmenyelesaikanperkarapidana.Putusan Hakim bergunabagiterdakwauntukmendapatkankepastianhukumtentangstatusnya, Hakikatdaripertimbanganyuridismerupakanpembuktianunsur-unsurdarisuatutindakpidanaperbuatanterdakwatersebuttelahmemenuhidansesuaidengantindakpidana yang didakwaanolehpenuntutumum. *)MahasiswaDepartemenHukumPidanaFakultas Hukum USU. **)Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. ***) Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn) Muhammad Syarif; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.486 KB)

ABSTRAK Liza Erwina, S.H., M.Hum*)[1] Alwan, SH., M.Hum**)[2] Muhammad Syarif***)[3] Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Pengawasan penguasaan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil dan penerapan hukum pidana terhadap pihak yang menguasai dan menggunakan senjata api (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn). Jenis penelitianyang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metodepengumpulandatayang digunakandalam penelitianiniadalah penelitian kepustakaan(libraryresearch).Keseluruhandataataubahanyang diperolehdianalisissecarakualtitatif. Pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, yaitu, Undang-Undang Nomor8tahun1948tentangpendaftarandanpemberian izinpemakaiansenjataapi,dalamPasal9. Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang No. 20 tahun1960 tentangKewenangan PerijinanyangDiberikanMenurutPerundang-UndanganSenjataApi. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan PengendalianSenjataApiUntukKepentinganOlahraga. Pihak yang berwenang dalam mengawasi izin penggunaan senjata api yang dipergunakan masyarakat sipil. Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn) yakni berupa sanksi yang diancam ke pelaku diatur dalam pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat no.15 tahun 1951, terdakwaAsnulHendrytersebutolehkarenaitu dengan pidanapenjaraselama1(satu) bulan. *)Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **)Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU ***)Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENEBANGAN HUTAN SECARA ILEGAL MENURUT UU NO 18 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan No 212/Pid.sus/2014/Pn.Dum) Ridwanta Tarigan; Alvi Syahrin; Mohammad Eka
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.119 KB)

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENEBANGAN HUTAN SECARA ILEGAL MENURUT UU NO. 18 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan No. 212/Pid.sus/2014/Pn.Dum) Alvi Syahrin *) M. Eka Putra**) M. Ridwanta Tarigan ***) Aktivitas penebangan hutan secara illegal pada saat ini berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang penebangan hutan secara illegal di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara illegal dan Analisis putusan No. 212/Pid.sus/2014/Pn.Dum tentang tindak pidana penebangan hutan illegal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis data secara kualitatif. Pengaturan hukum tentang penebangan hutan secara illegal di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 19 tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konvervasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara illegal. Setiap orang dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang-perorangan dan/atau korporasi. Sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 yang berkaitan dengan illegal logging telah dihapuskan, sehingga digunakan sanksi pidana dalam Undang-Undang N0. 18 tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana illegal logging terdapat pada Pasa; 82-85, Pasal 94 dan Pasal 98. Analisis putusan No. 212/Pid.sus/2014/Pn.Dum tentang tindak pidana penebangan hutan illegal, terdakwa di Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) *) Mahasiswa Fakultas Hukum USU **) Dosen Pembimbing I *** ) Dosen Pembimbing II

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA