Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGUATAN KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MICHAEL LAURENSCIUS; Muhammad Hamdan; Nurmalawaty Nurmalawaty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.079 KB)

PENGUATAN KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ABSTRAK Michael Laurenscius* M. Hamdan** Nurmalawaty ** Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah peraturan-peraturan apakah yang berkaitan dengan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), bagaimana penguatan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Sebelum LPSK memberikan perlindungannya, saksi dan/atau korban haruslah mengajukan permohonan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh LPSK, yang terkadang dirasakan berat oleh saksi dan korban untuk melakukannya. Diberikannya jaminan keamanan dan keselamatan bagi saksi dan/atau korban, dapat membuat rasa aman dan nyaman bagi mereka sehingga mereka dapat bersaksi dan memberikan keterangan-keterangan yang dapat membantu apgakum membongkar suatu tindak pidana kejahatan yang terorganisir. Saksi dan/atau korban berhak mendapat perlindungan baik pribadi, keluarga maupun harta bendanya. Saksi dan/atau korban juga bePENGUATAN KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ABSTRAK Michael Laurenscius* M. Hamdan** Nurmalawaty ** Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah peraturan-peraturan apakah yang berkaitan dengan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), bagaimana penguatan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Sebelum LPSK memberikan perlindungannya, saksi dan/atau korban haruslah mengajukan permohonan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh LPSK, yang terkadang dirasakan berat oleh saksi dan korban untuk melakukannya. Diberikannya jaminan keamanan dan keselamatan bagi saksi dan/atau korban, dapat membuat rasa aman dan nyaman bagi mereka sehingga mereka dapat bersaksi dan memberikan keterangan-keterangan yang dapat membantu apgakum membongkar suatu tindak pidana kejahatan yang terorganisir. Saksi dan/atau korban berhak mendapat perlindungan baik pribadi, keluarga maupun harta bendanya. Saksi dan/atau korban juga berhak mendapat bantuan medis dan psikologis serta dapat mengajukan restitusi (ganti rugi). Selain hak-hak di atas, para saksi dan/atau korban juga akan didampingi oleh LPSK disetiap pemeriksaan di Kepolisian maupun saat di Pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada saksi dan/atau korban. Sehingga mereka dapat bersaksi dengan perasaan yang nyaman. Kata Kunci : Kewenangan, LPSK, Peradilan Pidana *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utararhak mendapat bantuan medis dan psikologis serta dapat mengajukan restitusi (ganti rugi). Selain hak-hak di atas, para saksi dan/atau korban juga akan didampingi oleh LPSK disetiap pemeriksaan di Kepolisian maupun saat di Pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada saksi dan/atau korban. Sehingga mereka dapat bersaksi dengan perasaan yang nyaman. Kata Kunci : Kewenangan, LPSK, Peradilan Pidana *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PERANANBADANNARKOTIKANASIONAL(BNN)DALAM UPAYAPEMBERANTASANNARKOTIKAMENURUT UNDANG-UNDANGNOMOR35TAHUN2009 (STUDIDI BADANNARKOTIKANASIONALPROVINSI SUMATERAUTARA) Fikri Prabowo; Muhammad Hamdan; marlina marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (802.163 KB)

PERANANBADANNARKOTIKANASIONAL (BNN) DALAM UPAYA PEMBERANTASANNARKOTIKA MENURUTUNDANG-UNDANGNOMOR 35 TAHUN2009 (STUDIDIBADAN NARKOTIKANASIONAL PROVINSISUMATERAUTARA) ABSTRAK FikriPrabowo* M.Hamdan** Marlina*** Salahsatu tujuan negaraIndonesiasecara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang meratamateriildanspirituilberdasarkanPancasiladanUndang-UndangDasar 1945.PeranBadanNarkotikaNasional bersamamasyarakatsangatlahpenting dalammembantu prosespenegakan hukumterhadaptindak pidana narkotika yang semakin marak. Permasalahannya adalah 1) Bagaimana Pengaturan HukumTindakPidanaNarkotikadiIndonesiaberdasarkanUndang-undangNo 35Tahun2009TentangNarkotika? 2)BagaimanaPerananBadanNarkotika Nasional(BNN)Provinsi SumateraUtaradalamPemberantasanTindakPidana Narkotika? 3)Apakah FaktoryangmenghambatBadanNarkotikaNasional(BNN) ProvinsiSumateraUtaradalamUpayaPemberantasanTindakPidanaNarkotika. Jenispenelitianyang digunakan dalampenelitianini adalahyuridis normativedibantudenganyuridis empiris. Penelitianyuridis normatifadalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalamperaturanperundang-undanganyangbersifatteoritisserta wawancara denganinforman. Kesimpulanyaitu,pengaturantindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undangyangberlakudiIndonesia.Di dalam peraturanperundang- undanganyangberlakudiIndonesia,tindak pidanaNarkotika digolongkan kedalamtindak pidanakhususkarenatidak disebutkan didalamKUHP, pengaturannyapunbersifatkhusus.PerananBNNdalam pemberantasantindak pidana narkotikadi wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu melakukan penyelidikandanpenyidikanpenyalahgunaandanperedaran gelap Narkotika danPrekursorNarkotika.Faktor yangmenghambatBadanNarkotikaNasional (BNN)ProvinsiSumateraUtaradalamUpayaPemberantasan TindakPidana Narkotika, faktoryaitu; faktor hambataninternal,maupun faktor hambatan eksternal. Saran,yaitu,Didalammelakukanpenyelidikandan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelapNarkotika dan PrekursorNarkotikaBNN wilayah provinsi sumutharuslebihmeningkatkankinerjanyalagi terutama sinergeritas terhadapPOLRI agarlebihbaiklagikedepannyadidalam melakukan pemberantasantindak pidana narkotika.pemerintahharusmelakukantrobosan terbarudanmelihatkekurangandari padaUndang-Undang yang sudah ada yakniUndang-UndangNo.35Tahun2009agar melakukanpembaharuanuntuk lebih meningkatkan kualitas kerja dari pada BNN itu sendiri termasuk BNN wilayah ProvinsiSumatera Utara.Pemerintah harusmeningkatkankembali dengan cara melakukan pelatihan terhadap SDM yang sudah ada dan melakukanperekrutanSDMbaruyang memiliki kemampuandankompeten. KataKunci: Peranan,BNN,Narkotika,Undang-undangNomor35Tahun 2009 * MahasiswaDepartemenHukum PidanaFakultasHukum USU ** DosenPembimbingI,StaffPengajar FakultasHukum USU *** DosenPembimbingII,StaffPengajar FakultasHukum USU

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj) Junita Sari; Edy Yunara; Wessy Trisna
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.537 KB)

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj) Junita Sari Edi Yunara Wessy Trisna Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Abstrak Dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana prilaku mengejek, menganiaya teman sendiri bahkan hingga meninggal merupakan hal yang kurang tersorot, padahal sudah banyak terjadi. Proses peradilan terhadap anak sering kali menimbulkan stigmatisasi dan efek buruk terhadap diri anak, salah satu kelemahannya dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mencegah anak secara dini masuk ke dalam peradilan formal. Perlindungan terhadap korban anak tindak pidana bullying masih kurang mendapat perhatian, begitu juga dengan penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice belum sepenuhnya mendapat perhatian khusus. Tindak pidana bullying sudah menimbulkan banyak kerugian dan keresahan, seperti kasus di SMA Teladan Binjai yang diawali dengan perkataan hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj). Perlindungan secara khusus harus diberikan terhadap anak termasuk juga terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Maraknya kasus tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak yang kasusnya kurang mendapat perhatian dan menimbulkan ketidakadilan bagi korban bullying. Maka dari itu hal ini menjadi latar belakang penelitian hukum yang berjudul “ Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang dilakukan Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017PN Bnj). Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data sekunder yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam mengatur restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana bullying yang dilakukan anak. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Kata Kunci : Restorative Justice, Bullying, Anak

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARAONLINE DALAM PERSPEKTIFHUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna) Kristian Hutasoit; Syafruddin Kalo; Muhammad Eka Putra
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.037 KB)

ABSTRAK Kristian Hutasoit * Syafruddin Kalo ** Muhammad Ekaputra *** Tindak pidana penipuan secara online merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya internet. Tindak pidana penipuan secara online dilakukan dalam lingkup dunia maya yang disebut dengan cybercrime. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui internet yang bertujuan untuk menipu calon korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan jurnal ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online (berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengetahui upaya penanggulan terjadinya tindak pidana penipuan secara online dan mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap Putusan Pengadilan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan secara online. Berdasarkan permasalahan diatas maka metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode Penelitian normatif adalah metode penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan yang tertulis atau bahkan hukum yang lain atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan manusia dalam berprilaku dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, berdasarkan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Secara umum pengaturan hukum tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP, sedangkan pengaturan tindak pidana penipuan secara online diatur secara khusus dalam Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara online dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna telah tepat dimana hakim jelih melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Online *) Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **) Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU ***) Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

PERAN DAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) DALAM MENGUNGKAP TINDAK PID ANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN) Andreas Malau; Syafruddin Kalo; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.682 KB)

ABSTRAK PERAN DAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) DALAM MENGUNGKAP TINDAK PID ANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN) Andreas Malau*) SyafruddinKalo**) Alwan***) Polrestabes Medan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika tidak mengenal kata lelah. Buktinya Polrestabes Medan melalui penyidik satuan narkoba semakin gencar mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.Teknik pembelian terselubung tidak mudah dilakukan oleh penyidik, dimana penyidik berpura-pura sebagai pembeli, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana serta profesionalisme penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran dan metode pembelian terselubung (Undercover Buy) Oleh Pihak Sat Narkoba Polrestabes Medan. Keberhasilan metode pembelian terselubung (Undercover Buy)dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Kendala-kendala di lapangan terkait pelaksanaan metode pembelian terselubung (Undercover Buy). Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif.Alat Pengumpul data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara kepada Bripka Aidil Hadi, anggota Sat NarkobaPolrestabes Medan. Peran dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) oleh pihak Sat Narkoba Polrestabes Medan, yaitu dimana seorang informan atau anggota polisi atau anggota polisi dibawah selubung bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika.Keberhasilan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Kasus-Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, Pembelian terselubung (undercoverbuy) ini harus lah dipersiapkan secara matang , karena operasi ini merupakan operasi yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung. Kegagalan yang mengakibatkan kematian dari orang terselubung akan mengusik perasaan dari penyidik dan merupakan kegagalan bagi upaya penegakan hukum. Kendala-Kendala di Lapangan Terkait Pelaksanaan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Kendala internal, antara lain: Jumlah personil, kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan metode pembelian Terselubung (Undercover Buy), dan kendala eksternal, antara lain :dalam mendapatkan informan/spionase, menentukan lokasi pembelian terselubung, dan penyidik mendapat teror, serta jaringan narkotika menggunakan teknik ranjau. Kata Kunci : Peran, Metode Undercover Buy Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika *) Mahasiswa FH. USU **) Dosen FH USU ***) Dosen FH USU

PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TEHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO 1/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG) Hanif Zehra Mohara; Edy Yunara; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.016 KB)

PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TEHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO 1/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG) ABSTRAK Hanif Zehra Mohara* [1] Edi Yunara**[2] Marlina***[3] Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection). Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya pelaksanaan restorative justice melalui jalur diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, serta bagaimana kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penulis juga akan membahas penerapan sanksi pidana anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak (Putusan Nomor: 1/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG) Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data skunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Upaya pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan perkara anak, termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Sistem Pidana Anak, yaitu bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) yaitu: Pasal 76 D Jo Pasal 81, Pasal 76 E Jo Pasal 82. Penerapan sanksi pidana anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg) adalah berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan ketentuan pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selama proses dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. * Penulis Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara **Dosen Pembimbing I Penulis dan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Dosen Pembimbing II Penulis dan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor:52/Pid.Sus/2015/PN/Trt.) Muhammad Syah Rizki; Ediwarman Ediwarman; Edy Yunara
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.734 KB)

ABSTRAK *)Mhd Syah Rizki Ritonga **)Ediwarman ***)Edi Yunara Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas. Anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual, anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak di bawah umur. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pemerkosaan anak, apa faktor-faktor penyebab timbulnya korban pemerkosaan anak dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak. Sangat sedikit kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana perkosaan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut diketahui berdasarkan laporan keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang dinamakan juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat juga merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tirtier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam persektif Viktimologi ini berarti korban juga memiliki peranan penting dalam terjadinya kejahatan meskipun pelaku merupakan aktor utama timbulnya korban-korban kejahatan. *) Mahasiswa, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. **) Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. ***)Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

MOTIF KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso) Maher Syalal Gultom; Madiasa Ablisar; Nurmalawaty Nurmalawaty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.415 KB)

MOTIF KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso) ABSTRAKSI Maher Syalal H. Gultom* Madiasa Ablizar** Nurmalawaty*** Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam sudut pandang kriminologi, pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya selalu disertai dengan motif, selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan. Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skirpsi ini adalah dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Motif seseorang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain didasarkan atas faktor internal dan eksternal. Dalam kajian kriminologi, seseorang melakukan tindak pidana didasarkan atas beberapa teori yakni, Teori klasik, Teori neo klasik, Teori kartografi/geografi, Teori sosialis, Teori tipologis, Teori lambroso, Teori mental tester, Teori psikiatrik, Teori sosiologis dan Teori bio sosiologis. Dalam perspektif hukum, kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Dalam kaitannya terhadap perencanaan, suatu tindak pidana dengan perencanaan harus memenuhi unsur dan syarat suatu perencanaan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan unsur perencanaan dan kesengajaan, keyakinan Hakim amatlah penting. Hakim berhak untuk menerima atau mengesampingkan pendapat dari keterangan ahli namun haruslah berdasarkan alasan yang tepat, karena dalam mempergunakan kewenangannya hakim harus benar-benar bertanggungjawab demi terwujudnya kebenaran dankepastian hukum. *Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU ***Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK PABRIK ROKOK ILLEGAL (Studi Putusan No 348/Pid.sus/2013/PN.Bgl) Muhammad Munir Munthe; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.138 KB)

ABSTRAK Muhammad Munir Munthe* Alwan. S.H., M.Hum** Perkembangan di bidang industri dan perdagangan di Indonesia begitu pesat, terutama industri rokok baik legal maupun illegal, sehingga menuntut pemerintah untuk lebih melakukan pengawasan terhadap pabrik-pabrik rokok yang ada di Indonesia, sehingga dapat memberantas pabrik rokok illegal. Dan memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha.Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi perkembangan didalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik. Upaya penanggulangan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pemilik pabrik rokok yang bersifat illegal.Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengkaji perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Saat ini, Undang-Undang Cukai hanya mengatur tiga jenis barang kena cukai, yaitu hasil tembakau atau rokok, alkohol, dan minuman beralkohol. Berdasarkan Undang-Undang Cukai saat ini, cukai dapat dikenakan terhadap barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan demi keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menganalisis mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.Hal yang digambarkan adalah berupa suatu peraturan hukum dan teori-teori yang ada. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik pabrik rokok illegal. Kasus Putusan No. 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl, yang didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu: Terdakwa Melanggar Pasal 50, Pasal 55 huruf c, Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Terdakwa Muhammad Rofiq Bin Mukin, memiliki sebuah pabrik rokok di daerah Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur. Terdakwa telah mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Pembimbing I

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (APIK) MEDAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KDRT Andana Zwari Limbeng; Edy Yunara; Nurmalawaty Nurmalawaty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.529 KB)

ABSTRAKSI Andana Zwari Limbeng[1]) Edy Yunara **) Nurmalawaty ***) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Di LBH APIK MEDAN) berupaya untuk mengetahui keterangan bagaimana peran aktif Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan perlindungan kepada para wanita khususnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LBH APIK secara penuh memberikan bantuan baik dari awal hingga sampai pada proses pengadilan dan putusan di jatuhkan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Pertama, Bagaimana ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pengaturan hukumnya di dalam UU No 23 Tahun 2004. Kedua, Bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. Ketiga, Bagaimana upaya Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban KDRT. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe/jenis penelitian eksploratis yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Di LBH APIK MEDAN). KDRT mencakup seluruh pihak yang berada di dalam lingkungan suatu rumah tangga, akan tetapi wanita lebih sering mendapatkan masalah KDRT. Maka dari itu LBH APIK memberikan perlindungan hukum terhadap para wanita sebagai upaya untuk menegakkan keadilan kepada wanita sesuai dengan UU no 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. LBH APIK melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada, diantaranya dengan melakukan pendekatan kepada setiap mitra yang datang. Pemberian kata mitra juga merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh LBH Apik agar lebih mendekatkan diri kepada klien-klien mereka. Karena dengan kata mitra mereka beranggapan akan lebih terjalin hubungan yang lebih akrab sehingga membuat si korban KDRT lebih bisa terbuka dalam menceritakan masalahnya. * ) Andana Zwari Limbeng, Mahasiswa Fakultas Hukum USU **) Dr. Edy Yunara, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing I ***)Nurmalawaty, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing II

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA