cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alex Rikki
Contact Email
alexrikisinaga@gmail.com
Phone
+6281274007518
Journal Mail Official
maidin_gultom@ust.ac.id
Editorial Address
Jl. Setia Budi No. 479 F Tanjungsari, Medan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Profil Hukum
Published by Universitas Katolik Santo Thomas
ISSN : -     EISSN : 29861624     DOI : https://doi.org/10.54367/ph.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Profil Hukum atau yang disingkat dengan JPH merupakan sebuah jurnal hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang bersifat inklusif menjaring tulisan ilmiah hukum, baik dari mahasiswa, akademisi, dan umum. JPH berfokus pada artikel yang bersifat konseptual dan berdasar pada hasil penelitian dalam pendekatan normatif dan empiris dengan penekanan pada bidang hukum interdisipliner dan multidisiplin.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
PEMIDANAAN KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL SECARA MELAWAN HUKUM Ica Karina; Brian March Wijaya Siregar
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan mengetahui kepemilikan senjata api untuk melakukan tindak pidana dipertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN.Mks dan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Sak. sebagai bahan hukum utama dan dilengkapi dengan data primer, analisis data dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Pasal 8 Perkap Nomor 82 Tahun 2015, sedangkan mekanisme kepemilikannya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1948, dan kepemilikan senjata api yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tidak digunakan hakim, bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan untuk menentukan pidana.
PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK BEKAS TANAH ADAT DI KELURAHAN SIOGUNGOGUNG KABUPATEN SAMOSIR Junpitri R Gultom; Ratna D. E. Sirait
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat dan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat, dan kelurahan serta Badan Pertanahan Nasional, di Kelurahan Siogungogung Kabupaten Samosir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lurah dan BPN Samosir. Sedangkan data sekunder bersumber peraturan dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik yang berasal dari tanah adat dilakukan secara sporadik maupun sistematik dimana BPN dan kelurahan mempunyai peran untuk mendukung proses pendaftarannya, karena melalui pendaftaran pemegang hak memperoleh perlindungan hukum. Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pendaftaran tanah hak milik dalam kepemilikan hak atas tanah adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, sumber daya yang terbatas, sengketa lahan, keberadaan ahli waris yang jauh dari tempat, dan banyaknya sanggahan dari pihak lain.
PERAN KORBAN SEBAGAI DASAR HAKIM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN Mira Santi Dewi; Maidin Gultom; Sahata Manalu
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran korban dan faktor-faktor yang harus diperhatikan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaaan di wilayah hukum Pegadilan Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai implementasi ketentuan secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada ketua pengadilan dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran korban sangat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana ketika korban terbukti memberi peluang bagi pelaku melakukan pemerkosaan dapat meringankan hukuman. Faktor pertimbangan hakim terdiri dari, faktor internal berupa mental pribadi yang bersifat negatif, dan faktor eksternal berupa penampilan, serta kondisi korban yang memicu terjadinya tindak pidana.
TANGGUNG JAWAB PT. TRANS MITRA MANDIRI TERHADAP KERUSAKAN AKIBAT KECELAKAAN PADA SEWA MOBIL Charly Enmoya Munthe; Yohanes Suhardin
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri terhadap kerugian atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan, dasar pertimbangan hakim menentukan besaran ganti rugi atas kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membutuhkan data sekunder berupa Putusan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN.Mdn, sebgai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri terhadap kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan didasarkan kepada perjanjian yang sudah disepakati, dan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi didasarkan pada kesepakatan dengan pemilik perusahaan sesuai form kesepakatan yang disediakan bahwa apabila terjadi kerusakan maka yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah penyewa.
TINJAUAN YURIDIS KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN Henny Saida Flora; Fatar Ferdinan Banjarnahor
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya hayati Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) tidak hanya terbatas dikelola oleh nelayan Indonesia, tetapi nelayan asing pun dapat ikut memanfaatkannya sesuai peraturan Internasional. Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. Dan untuk kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia. Pencurian Ikan atau illegal fishing akhirnya terjadi di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran empuk pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga. Itu terjadi karena kekayaan laut Indonesia sangat melimpah, sementara kemampuan dalam melakukan patroli pengawasan masih sangat terbatas mengingat juga dikarenakan selama bertahun-tahun laut bukanlah prioritas kebijakan pembangunan pemerintah.
KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO Ica Karina; Zuversichtlich Sieger Orlays Putra Laia
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Resor Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu yang mengacu kepada adanya penelitian yang bersifat analisis untuk mendapatkan kebenaran konkrit yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian wawancara (interview), untuk memperoleh data. Data yang diperoleh, dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang mengalami tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor berupa pemberian pelayanan yang baik dalam proses penyelesaian perkara, melakukan perawatan fisik dan psikis korban, pemberian ganti kerugian, restitusi, dan kompensasi kepada korban serta pemenuhan hak-hak korban. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor sudah tepat. Baik dengan melakukan upaya yang bersifat represif yakni dengan menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas dan upaya yang bersifat preventif yakni dengan melakukan kegiatan patroli yang lebih cenderung berinteraksi dengan masyarakat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih merasa terlindungi, terayomi, dan terlayani dengan baik.
PENYELESAIAN HUTANG ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG MENINGGAL DUNIA Calvin Foturia Zebua; Elisabeth Nurhaini Butarbutar; Yohanes Suhardin
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian hutang anggota Koperasi Simpan Pinjam yang meninggal dunia berdasarkan hukum yang berlaku dan mengetahui hambatan dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang memfokuskan pada realitas hukum masyarakat dalam memanfaatkan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hutang anggota yang meninggal dunia di Koperasi K-OFPN Unit Sendoro akan hapus dengan ketentuan selama menjadi anggota, debitur melaksanakan kewajibannya secara berkala. Namun anggota yang meninggal dunia yang selama menjadi anggota tidak memenuhi kewajibannya dengan lancar, hutangnya tidak dapat diputihkan, tetapi menjadi tanggung jawab ahli waris, sedangkan hambatan pelunasan hutang, akibat anggota yang meninggal dunia cidera janji yang ditagihkan kepada ahli waris, tidak selalu bersedia melunasi, dalam hal ini, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN LEBIH RINGAN TERHADAP PENYEDIA CHIP HIGH DOMINO DI WILAYAH PN PEMATANGSIANTAR: ( Studi Kasus : Putusan No 54/Pid.B/2023/PN Pms ) Maidin Gultom; William Heru Sidauruk
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan terhadap pelaku penyedia chip Higgs Domino di wilayah hukum PN Pematangsiantar dan untuk mengetahui Kualifikasi tindak pidana perjudian terhadap jual beli chip Higgs Domino dan perspektif Hukum Pidana di Wilayah hukum PN Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Putusan No.54/Pid.B/2023/PN Pms. Alat yang digunakan yaitu dari bahan hukum sekunder, yang dengan memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Analisa data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisa pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis, dan sistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan No.54/Pid.B/2023 PN Pms adalah bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa menjadi penyedia chip game higgs domino sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang. Selain itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan sesuai dengan asas kebebasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hakim harus mendasarkan pada tingkat atau bobot kesalahannya dan tidak terikat dengan ketentuan pidana minimum khusus karena acuan tertinggi Hakim adalah nilai keadilan. Kualifikasi tindak pidana perjudian terhadap jual beli chip Higgs Domino dan perspektif Hukum Pidana dikategorikan sebagai concursus perbuatan berlanjut, dimana perbuatan pertama yaitu mempertaruhkan chip sudah dianggap memenuhi unsur perjudian yang kemudian dilanjut dengan memperjual-belikan chip tersebut sebagai bentuk pemenuhan unsur Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yaitu dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Ira Frida Sidabutar; Berlian Simarmata
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi terhadap korban dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya dalam tindak pidana perdagangan orang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, normatif, logis, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah dengan memberitahukan kepada korban akan haknya dalam pengajuan permohonan restitusi ke pengadilan dan kejaksaan berhak untuk menyita aset-aset tersangka sebagai jaminan pembayaran ganti rugi (restitusi) kepada korban. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah faktor hukumnya yang belum ada pedoman pelaksanaan bagi penyidikan dan penuntutan, dan penetapan nilai kerugian, serta faktor korban tindak pidana perdagangan orang umumnya takut melaporkan adanya kejahatan terhadap dirinya.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Niswan Harefa; Mitha Anggriani Br Sitanggang
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 259 /Pid.B/2020/PN Bnj. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data utamanya yaitu data yang diperoleh secara studi kasus terhadap putusan oleh Pengadilan Negeri Binjai untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 259 /Pid.B/2020/PN Bnj hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hal ini sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, karena terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kepada hal yang meringankan karena terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga hakim meringankan hukumannya menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dari ancaman paling lama 9 (sembilan) tahun.

Page 2 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Profile Hukum Edisi Juli 2025 Volume 3 Nomor 1 Januari 2025 Volume 2 Nomor 2 Juli 2024 Volume 2 Nomor 1 Januari 2024 Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 Volume 1 Nomor 1 Januari 2023