cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reski Nofrialdi
Contact Email
nofrialdirezky@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
legalitasinfojurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9 Kelurahan Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Legalitas
Published by Universitas Pertiba
ISSN : 29854210     EISSN : 29857422     DOI : https://doi.org/10.58819/jle
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legalitas adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM Universitas Pertiba Pangkal Pinang. Jurnal Legalitas memilik e-ISSN: 2985-7422 dan p-ISSN: 2985-4210, Pemilihan dan penggunaan kata Jurnal Legalitas (JLE) dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis, isu- isu dalam lingkup bidang Ilmu Hukum baik di tingkat nasional maupun international.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2023)" : 6 Documents clear
Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik FRAYA Dental dalam Pengelolaan Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien kifly, Windy; Saliman, Abdul Rasyid; Baharudin; Zulkifli, Muhamad Aziz; Thamrin, Husni
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.94

Abstract

Pada saat ini sering terjadi kasus kebocoran data pribadi, salah satunya ialah kebocoran data pribadi pasien. Banyak klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mempublikasikan hasil perawatan pasien tanpa persetujuan yang bersangkutan. Salah satu klinik gigi di pangkalpinang yaitu klinik FRAYA Dental  juga mempublikasikan hasil perawatan gigi pasien di halaman sosial media yang klinik miliki. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab klinik Fraya Dental dalam mengelola dan menjaga keraasiaan data pasien berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dimana peneliti mengkaji kaidah hukum yang berlaku mengenai peraturan data pribadi pasien. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa klinik Fraya Dental telah melakukan prosedur yang tepat dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Namun belum sepenuhnya terpenuhi karena klinik masih mempublikasikan hasil perawatan gigi pasien dilaman sosial media klinik. Oleh karean itu sebaiknya klinik tetap menjalakan prosedur yang tepat dalam mengelola kerahasiaan data pasien agar keamaan dan kesejahteraan pasien terjamin.
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelalaian Jasa Ekspedisi Id Express Di Pangkalpinang Nissa, Nayu; Effendi, Farid; Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.97

Abstract

Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kegiatan penambangan timah di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan studi lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan BatuBara sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku penambang timah ilegal, akan tetapi fakta lapangannya masih ada pelaku penambang ilegal didalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sampai saat ini.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Martekplace Shopee: Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang Pratiwi; Yandi; Baharudin; Rahmiati Ranti Pawari; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.99

Abstract

Pada Keterkaitan antara pihak-pihak di Marketplace Shopee dalam kegiatan jual beli online menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan. Kelalaian yang dilakukan jasa pengirim (Ekspedisi) ke konsumen dalam proses jual beli online di Marketplace Shopee seperti kehilangan/kerusakaan dalam pengiriman. Maka dalam hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen perlu mendapatkan perlindungan dan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan penjual sebagai konsumen di Shopee dan tanggungjawab jasa pengiriman (Ekspedisi) Shopee Express terkait kelalaian yang dilakukan dalam proses pengiriman ke konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian sebagai upaya Shopee dalam perlindungan penjual sebagai konsumen adalah dengan mengantikan barang yang hilang/rusak ada yang berdasarkan Asuransi Pengiriman dan tidak dengan Asuransi Pengiriman. Bentuk pertanggungjawaban Shopee Express atas kehilangan/kerusakan barang dalam proses pengiriman ke pembeli adalah berupa pengembalian dana ke Shopeepay dan penjual ke saldo penjual masing-masing seharga kerugian yang dialami.
Tindak Pidana Lalu Lintas: Menggagas Model Keadilan Restoratif di Ruang Publik Sunggara, Muhamad Adystia
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.107

Abstract

Tindak pidana lalu lintas merupakan permasalahan yang signifikan di masyarakat saat ini. Dalam upaya mencapai keadilan yang lebih holistik, konsep keadilan restoratif muncul sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas, khususnya yang melibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengacu pada bahan hukum, peraturan perundang-undangan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban dan reintegrasi sosial pelaku. Dalam konsep ini, korban, pelaku, dan mediator memainkan peran yang penting. Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka, mengungkapkan kebutuhan dan harapan, serta berkontribusi dalam proses penyelesaian sengketa. Pelaku memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, meminta maaf, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Mediator bertugas memfasilitasi dialog dan menciptakan lingkungan yang aman untuk negosiasi dan kesepakatan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat diambil dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Salah satu solusi yang disarankan adalah pembayaran ganti rugi kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi materiil. Selain itu, penerapan sanksi rehabilitasi dan pendidikan tentang keselamatan berkendara juga menjadi penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di masa depan. Kesimpulannya, implementasi model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemulihan hak-hak korban, reintegrasi sosial pelaku, dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Namun, perlu memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi, seperti dukungan institusi, kesadaran masyarakat, dan kerjasama antara berbagai pihak terkait.
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambang Ilegal di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Ulpa, Padila; Abdillah, Junaidi; Gunawan, Arifin Faqih; Marhayani, Cik
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.108

Abstract

Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kegiatan penambangan timah di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan studi lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan BatuBara sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku penambang timah ilegal, akan tetapi fakta lapangannya masih ada pelaku penambang ilegal didalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sampai saat ini.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada Baharita, Baharita
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.110

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada”. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada hakikatnya adalah juga merupakan pemilihan umum, guna memilih Kepala daerah Provinsi atau Gubernur, Kepala daerah kabupaten atau Bupati, dan Kepala daerah kota atau Walikota Dalam perkembangannya, tindak pidana pemilihan umum pengaturannya dikembangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain. Rumusan masalah yang penulis angkat ialah bagaimana Tindak Pidana Pemilu dalam persepektif teoritis dan regulatif. Bagaimana bentuk tindak pidana pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Pemilukada.  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi peraturan perundang-undangannya. Pengertian tindak pidana pemilu secara sederhana dapat diakatan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cangkupan tindak pidana pemilu; pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di atur di dalam undang-undang pemilu; kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu; dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilukada dapat di bagi dalam tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa tahap pada proses pemilu kepala daerah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)