cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riskayanti
Contact Email
riskayanti@unsulbar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
riskayanti@unsulbar.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Talumung, Majene, West Sulawesi
Location
Kab. majene,
Sulawesi barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Unsulbar
Published by Universitas Sulawesi Barat
ISSN : 25488724     EISSN : 27160203     DOI : https://doi.org/10.31605/j-law.v8i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Unsulbar (JHU) dengan ISSN Cetak 2548-8724 dan ISSN Online 2716-0203, adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat. JHU merupakan komitmen sivitas akademika untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum melalui penyebarluasan penelitian yang dihasilkan oleh para akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa. JHU terbit dua kali setahun yakni pada bulan Januari dan Juli. Untuk menjaga kualitas, setiap artikel ditelaah melalui proses peer-review oleh editor dan reviewer dari berbagai universitas di Indonesia. JHU hadir sebagai media publikasi ilmiah yang kredibel bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 74 Documents
 4   5   6   7   8 
ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGGUNA SEPEDA LISTRIK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA Moh Risky Pratama Risky Pratama; Andi Tamaruddin; Asrullah; Akhdiari Harpa; Azriel Pualillin
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i2.3234

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar terhadap pengguna sepeda listrik yang beroperasi di jalan raya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif. Hasil penelitian yang telah dilakukan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar adalah pengawasan secara melekat dan fungsional bersama stakholder terkait dengan melakukan penempatan personil di titik tertentu dan melakukan sosialisasi serta edukasi ke masyarakat tentang aturan penggunaanya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikenakan pasal 359 dan 360 KUHP jika mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia sedangkan kecelakaan ringan dapat dikenakan restoratif justice.
HAM dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Budi Prayetno
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 3 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v5i3.3239

Abstract

Abstrak Salah satu isu penting dalam deklarasi HAM internasional yaitu masalah tentang kebebasan beragama. Masalah kebebasan beragama menjadi penting karena itu merupakan bagian dari hak dasar seseorang yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, intervensi atau pemaksaan dalam agama merupakan sebuah bentuk pelanggaran. Adapun metode yang dipakai oleh penulis adalah metode library research. Pertama penulis menentukan tema penelitian, setelah menentukan tema pembahasan penulis kemudian mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema sehingga ada argumen pendukung yang relevan dengan tema yang dibahas. Data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber tulisan yang berkaitan langsung dengan riset lapangan. Sebagai kesimpulan dari tulisan ini bahwa isu tentang kebebasan beragama tak luput dari isu HAM, Karena dalam deklarasi universal sendiri telah disepakati warga dunia. Pelanggaran atau Pengingkaran terhadap hal tersebut dianggap mengingkari dunia internasional dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Karena pada dasarnya agama adalah hak personal seseorang dimana tidak ada sesuatu yang boleh mengatur bahkan hingga Negara pun tidak berhak ikut campur atas keyakinan seseorang
FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KESESUAIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAPALANG BARAT ramadhan madan; Andi Tamaruddin; Salma Laitupa; Asrullah Asrullah
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i1.3319

Abstract

Ramadhan I0119340, FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KESESUAIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAPALANG BARAT. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Dosen pembimbing Drs. H. A. Tamaruddin,S.Ag.,M.H. dan Dr. Salma Laitupa ,S.H.,M.H. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar, penurunan kualitas fisik di lingkungan pesisir yang dianggap merusak ekosistem laut seperti: terumbu karang dan hutan laut. Proyek reklamasi di wilayah pesisir menawarkan peluang besar bagi pengembangan kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sektor bisnis namun terkadang mengabaikan dampak lingkungan. Mengabaikan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan sumber daya pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif – empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulann data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka, dan wawanara para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dengan melaksanakan patroli laut dan penindakan. Penindakan dalam hal ini pemeriksaan dokumen administrasi, pemberian teguran dan penyitaan. Pemanfaatan ruang laut memberikan dampak pada kerusakan terumbu karang dan ekosistem pesisir.
ASPEK HUKUM DISKRESI PENYELENGGARAAN VERIFIKASI FAKTUAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU (STUDI KASUS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 001/TM.PL/BWSL.PROV/30.00/XI/2022) Ilham Ilham; Asrullah; S. Muchtadin Al Attas; Dian Fitri Sabrina
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i1.3373

Abstract

Diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas manakala hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, yang disebabkan karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak ada atau kurang jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas diskresi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mamuju dan Bagaimana pertimbangan hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat atas diskresi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pembahasan sebagai berikut. Ruang verifikasi faktual ulang keanggotaan partai politik di tutup begitu rapat dalam PKPU (tidak terjadi kekosongan hukum) untuk menghindari transaksi elit yang bernuansa suap. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh kpu kabupaten mamuju telah melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan verivikasi faktual yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan telah diberikan sanksi teguran berdasarkan putusan bawaslu nomor 001/TM.PL/ADM/BWSL.PROV/30.00/XI/2022
TINJAUAN PERLINDUNGAN SAKSI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KABUPATEN MAJENE: Perlindungan hukum, anak, saksi. abdwahid wahid; Putera Astomo; Akhdiari Harpa; Fadli Yasser Arafat Djuanda
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i1.3378

Abstract

Abd. Wahid I0118342 “Tinjauan Perlindungan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Majene”. Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Dr. Putera Astomo, S.H.,M.H dan Akhdiari Harpa DJ. S.H., M.H.Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa Negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu: Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dan Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris. Yaitu Tinjauan Perlindungan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Majene.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat suatu pengaturan tentang perlindungan khusus yakni suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada anak. Selain Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan mengenai saksi anak juga diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam penerapannya oleh pihak yang berwenang di kabupaten majene masih ada kekurangan-kekurangan/kendala-kendala yang kemudian di alami.
ASPEK HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN PENGELOLAAN LAHAN DI DESA KINATANG KABUPATEN MAMAJU Herselin Selin; Sulaeman Sulaeman; Eka Dewi Kartika
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i1.3401

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, kedua sumber data tersebut dianalisis dengan metode berpikir deduktif ke induktif. Adapun hasil penelitian ini, aspek hukum wanprestasi terhadap perjanjian kemitraan pengelolaan lahan di Desa Kinatang Kabupaten Mamuju ialah kelalaian. Kelalaian itu muncul pada dua hal yakni wanprestasi terhadap pengelolaan lahan dan wanprestasi terhadap bagi hasil. Pada pengelolaan lahan, PT Mal tidak pernah mengelola lahan yang telah dikosongkan untuk ditanami sawit sebagaimana kewajibannya yang termuat dalam MoU yang disepakati bersama. Sedangkanw wanprestasi terhadap bagi hasil ialah ketika masyarakat Desa Kinatang tidak pernah memperoleh bagian hasil yang ditetapkan. Karena sama sekali tidak memenuhi perestasi PT Mal akhirnya tidak tepat waktu dalam memberikan hasil perjanjian lahan kepada masyarakat Desa Kinatang yang merupakan haknya. Bentuk perlindungan hukum tersebut hanya bisa diberikan oleh negara lewatm mekanisme peradilan, maka masyarakat Desa Kinatang Kabupaten Mamuju cq Koperasi Buana harus mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengdilan Negeri kelas 1 Mamuju, dengan demikian negara memiliki landasan yuridis dalam memenuhi perlindungan hukum kepada masyarakat Desa kinatang.
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA PADA TINGKAT KELURAHAN Fransiskus Samderubun
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i1.3617

Abstract

Abstrak Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan maro sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan otonomi daerah selalu dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang tercermin lewat kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan serta peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Pokok masalah Yang sering terjadi yaitu terdapat keluhan dari masyarakat dan juga dari pegawai yang bekerja di kelurahan maro terkait manajemen Pegawai Negeri Sipil. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dilakukan oleh pegawai di kelurahan Maro yang sering tidak professional dengan pegawai yang datang terlambat, pelayanan yang lama, adanya praktik nepotisme dan berbagai keluhan lainnya. Keluhan dari aparatur yaitu belum ada pengadaan Aparatur Sipil Negara sehingga Sebagian besar pegawai masih berstatus Honor, kurangnya kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman, belum ada kenaikan pangkat, susah untuk rotasi ke dinas yang lainnya, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. jenis penelitian menggunakan kajian yuridis empiris. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini bertempat di Kelurahan Maro Merauke. Pelaksanaan Manajemen pegawai negeri sipil di kelurahan Maro belum dilaksanakan dengan baik terlihat pada indikator Manajemen ASN yang meliputi penyusunan, penetapan kebutuhan, pengembangan karir, Pola karir dan penilaian kinerja yang belum maksimal. Dampak yang terjadi merugikan dua pihak yaitu pegawai yang bekerja di Kantor Kelurahan Maro dan juga masyarakat sebagai pihak yang menerima hasil kinerja dari pegawai di kelurahan Maro. Kata kunci: Manajemen, Pegawai Negeri Sipil
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN PT.PERKEBUNAN NUSANTARA OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG Elisa Soraya; Andi Tamaruddin; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i1.3830

Abstract

Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Lahan Pt.Perkebunan Nusantara Oleh Masyarakat Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Endrejang” Suatu kajian Normatif empiris. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.dan mengetahui implementasi pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.Hasil pene;itian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban perdata pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah dengan melakukan musyawarah terhadap masyarakat dan pihak PT.Perkebunan Nusantara, adapun pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi adalah pihak pemda memberikan surat rekomendasi pembaharuan HGU kepada pihak PT.Perkebunan Nusantara dengan nomor surat 424/2867/SETDA/2020, dan memberikan kompensasi dan Implementasi pemanfaatan lahan. Kata kunci: pemanfaatan,Lahan perkebunan,tanggungjawab
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY DI KABUPATEN MAJENE Padlia Djalaluddin; Sulaeman; Ika Novitasari
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i1.3927

Abstract

Pelaku usaha laundry di Kabupaten Majene mencantumkan klausula eksonerasi pada nota laundry untuk melepaskan tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausul pembebasan biaya dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku usaha laundry kepada konsumen atas ketentuan pencantuman klausula eksonerasi pada nota laundry di Kabupaten Majene, bagaimana bentuk penggunaan klausula eksonerasi pada nota laundry di Kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan, serta analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku nota di Kabupaten Majene. Terdapat 5 (lima) bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian baku nota laundry di dalamnya. Menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999, penggunaan klausula eksonerasi pada nota laundry tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dalam isi nota laundry terdapat “Pengalihan tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen” atau klausula eksonerasi. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha jasa di bidang laundry di Kabupaten Majene yaitu bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha akan tetapi pada pelaksanaannya pelaku usaha tidak mengikuti aturan UUPK yaitu ganti rugi dengan nominal yang setara sebagai pertanggung jawaban pihak pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu:(1)bagi pihak sebaiknya mengedepankan kualitas serta kuantitas dari jasa yang diperdagangkan, agar nantinya tidak ada pengalihan tanggungjawab yang mana dibebankan seluruhnya kepada konsumen.(2)pelaku usaha hendaknya bertanggung jawab akibat terjadinya kelalaian yang merugikan konsumen dengan memberikan ganti kerugian yang setara dengan nominal dari barang yang rusak atau hilang sesuai dengan ganti kerugian menurut UUPK yang berlaku. Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen, Laundry
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) YANG TERJADI DI WILAYAH MAJENE DAN POLMAN: Modus Operandi, Tindak Pidana, Pencurian Uang, Mesin ATM dan Kriminologi anjeli anjeli; Ika Novitasari; S. Muchtadin Al Attas
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i2.4193

Abstract

ABSTRAK Anjeli 10120005 “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)YANG TERJADI DI WILAYAH MAJENE DAN POLMAN”. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Ika Novitasari S.H., M.H. dan S.Muchtadin Al Attas S.H.,M.H., S.H.,M.H. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman memiliki kesamaan dalam hal akses pekerjaan untuk melakukan aksi kejahatan namun modus operandi yang berbeda, termasuk pemanfaatan akses dan kepercayaan dari pihak perbankkan serta manipulasi teknis terhadap mesin ATM. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi tindakan represif dengan penangkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku, serta tindakan preventif melalui peningkatan keamanan mesin ATM dan edukasi ke masyarakat. Kata Kunci : Modus Operandi, Tindak Pidana, Pencurian Uang, Mesin ATM dan Kriminologi

Page 6 of 8 | Total Record : 74

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 3 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Unsulbar More Issue