cover
Contact Name
MOHAMMAD SAWIR
Contact Email
moh.sawir26@gmail.com
Phone
+6285255939696
Journal Mail Official
journalspublik@gmail.com
Editorial Address
Jln. Kampus Umada, Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli 94511, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Location
Kab. toli toli,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Sektor Publik
ISSN : 30480035     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.56630/jsp.v1i1
Jurnal Sektor Publik (JSP) bertujuan untuk mempublikasikan penelitian kritis dan mutakhir yang diambil dari semua bidang studi politik serta pemerintahan, bertujuan untuk mempromosikan pengetahuan ilmiah, teoritis, pragmatis dan kontemporer, terbarukan dimana memberikan kontribusi konseptual dan metodologis yang jelas terhadap literatur nasional sampai dengan internasional yang ada. Artikel yang diterbitkan di Jurnal Sektor Publiktelah ditinjau sejawat dua kali oleh reviewer nasional. Keputusan diterima atau tidaknya suatu artikel ilmiah di jurnal ini akan diambil oleh dewan redaksi berdasarkan rekomendasi rekan-rekan. Jurnal Sektor Publik, dengan nomor registrasi ISSN 3048-0035 (online), adalah jurnal akses terbuka yang diterbitkan dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Madako Tolitoli.
Arjuna Subject : -
Articles 53 Documents
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Kelurahan Baru Kabupaten Tolitoli Eka De Patmonsela Liow; Asriani
Jurnal Sektor Publik Vol 1 No 2 (2024): Edisi Desember 2024
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v1i2.1365

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang terdiri atas empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya indikator komunikasi yang terpenuhi secara optimal. Tiga indikator lainnya belum maksimal: sumber daya manusia dan sarana belum memadai, disposisi pegawai masih rendah, dan struktur birokrasi belum terorganisasi dengan baik. Hal ini menghambat tercapainya tujuan kebijakan secara efektif.
Peran Pemerintah Desa Mengembangkan Pulau Wisata Ratu Ampat Di Desa Malala Kabupaten Tolitoli Alfian, Alfian; Abd Kahar; Eka De Patmonsela Liow
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i1.1438

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran pemerintah desa dalam mengembangkan pulau wisata Ratu Ampat di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan desakriptif. Pengumpulan data mengunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Informan penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Desa Malala, Sekertaris Desa Malala, pengelola pulau wisata Ratu Ampat dan 2 orang masyarakat lokal. Teknik analisis data terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator motivator sudah terpenuhi, hal ini bisa dilihat dari upaya pemerintah desa yang telah memperomosikan pulau Ratu Ampat melalui media sosial kepada masyarakat luas. Terkait peran pemerintah desa sebagai fasilitator secara umum dapat dikatakan belum memadai, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah desa dalam menyediakan sarana dan prasarana yang sampai dengan saat ini masih sangat terbatas. Begitupun peran pemerintah desa sebagai dinamisator, pemerintah desa belum optimal mengalokasikan anggaran pembangunan pariwisata di Ratu Ampat.
PENGEMBANGAN DAYA TARIK PENGUNJUNG PADA OBJEK WISATA AIR TERJUN MALANE DI DESA MALANGGA KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI Magfira, Magfira; Daniati Hi Arsyad; Nursifa
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 2 (2025): Edisi Desember 2025 (In Progress)
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i2.1054

Abstract

Desa malangga adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengembangan daya tarik wisata air terjun malane di Desa Malangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Dalam penelitian ini terdapat 7 informan yang dipilih secara purposive dan yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Malangga. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan daya tarik wisata Air Terjun Malane belum berjalan dengan maksimal karena adanya kawasan dari instansi Dinas Kehutanan yang tidak bisa dikelola tanpa ada izin, akses jalan untuk menuju tempat wisata yang kurang bagus (Bebatuan, curam dan ketika hujan licin), pihak pemerintah Desa Malangga tidak fokus melakukan pengembangan daya tarik wisata tersebut, sehingga hal ini  menyebabkan pengembangan daya tarik wisata Air Terjun Malane belum menunjukkan hasil yang optimal.
Efektifitas Pengamanan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli Muh Try Chaesar J Ongirwalu; Muhammad Iqbal; Arfan
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i1.1473

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan pengamanan narapidana di dalam Lapas Kelas IIB Tolitoli. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik purposive untuk memilih 7 informan, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Berdasarkan teori efektivitas menurut Duncan (Luh Gede Yuli Martinina et al., 2018). Kesimpulan penelitian pengamanan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli belum dapat mewujudkan rasa aman dalam lapas. Dari 3 ukuran efektfitas yang diteliti, semua indikator belum dapat terpenuhi. Pencapaian tujuan, yaitu ketidakakuratan dalam penghitungan warga binaan, terbatasnya CCTV, dan kurangnya alat deteksi X-ray mengurangi efektivitas pengamanan. Integrasi, yaitu: masih ada pelanggaran membawa barang berbahaya, dan perkelahian antar narapidana masih saja terjadi padahal sosialisasi rutin dilakukan; Adaptasi, jumlah personal pengamanan masih minim dengan rasio jaga yang tidak ideal yaitu 1:11. Kondisi ini juga semakin parah ditambah dengan fasilitas pengamanan yang belum memadai untuk membantu pengamanan.
Efektifitas Pengawasan Narapidana Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli Munif Rahman; Ayu Lestari; Daniati Hi. Arsyad
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i1.1474

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam efektivitas pengawasan narapidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli. Metode penelitian deskriptif  kualitatif. Peneliti menggunakan teknik purposive untuk memilih 7 informan, serta menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan dari Miles dan Huberman. Berdasarkan teori efektivitas menurut Duncan dalam Martinina et al., (2018) ditarik kesimpulan bahwa pengawasan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tolitoli belum dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Dari 3 indikator efektfitas, hanya indikator integrasi yang tercapai. Pencapaian tujuan, yaitu tujuan pengawasan narapidana di Lapas Kelas IIB Tolitoli belum terpenuhi. Rasio petugas dan jumlah narapidana belum sesuai, pelatihan bagi petugas jaga berkaitan dengan peningkatan kapasitas belum maksimal, masih ada pegawai kurang disiplin dan minimnya kesadaran narapidana. Integrasi, Kepala Lapas Kelas IIB Tolitoli aktif dalam memberikan pencerahan kepada narapidana dengan melibatkan pegawai Lapas dalam setiap kesempatan. Selain itu, kerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian juga sering dilakukan. Adaptasi, meskipun memiliki aturan pelaksanaan pengawasan yang jelas, kepatuhan terhada aturan tersebut terkadang kurang optimal. Faktor-faktor seperti keuangan keluarga, pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, serta ketidakpastian masa depan setelah bebas juga membuat narapidana sulit beradaptasi.
Pengawasan Badan Permusyawatan Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Buntuna Kabupaten Tolitoli Alia Diva Ratulia; Daniati Hi. Arsyad; Henra Rasa Putra
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i1.1475

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisa pengawasan badan permusyawaratan desa dalam melakukan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tahun 2023 Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulam data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Wakil Badan Permusyawaratan Desa Buntuna, Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 2 orang dan 3 orang masyarakat Desa Buntuna. Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan melekat belum terpenuhi, karena Badan Permusyawaratan Desa belum cukup optimal dalam mengawasi  program BLT-DD Buntuna, pada pengawasan fungsional sudah terpenuhi, karena Badan Permusyawaratan desa ikut serta dalam menyalurkan BLT-DD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, bahkan BPD pun melakukan evaluasi kembali bagi mereka yang telah menerima BLT tersebut. Pengawasan masyarakat belum terpenuhi, karena Badan Permusyawaratan Desa belum objektif dalam merekomendasikan masyarakat yang benar-benar berhak menerima BLT-DD.
Kualitas Pelayanan Pindah Domisili Di Kantor Desa Gio Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli Inda Lestari; Nursifa; Henra Rasa Putra
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i1.1476

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa pelayanan pindah domisili yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Gio Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam penelitian ini terdapat 6 informan yang dipilih melalui teknik purposive dan yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Gio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayana pindah domisili pada kantor Desa Gio dengan menggunakan lima indikator Keandalan, Ketanggapan, Jaminan, Empati dan Berwujud, bisa dikatakan sudah cukup berkualitas dalam berkemampuan memberikan pelayanan, akan tetapi lambat dalam pengurusan pelayanan khususnya pindah domisili, adapun juga kurang memberikan penjelasan terkait syarat-syarat pengurusan pelayanan pindah domisili, aparat Desa Gio belum cukup tanggap dalam memberikan pelayanan, hal ini kurang mendengar atas apa yang menjadi keluhan masyarakat serta lambat dalam mengatasi proses pelayanan pindah domisli, pemerintah Desa Gio juga kurang dalam memberikan respon yang baik terkait pengurusan pelayanan pindah domisli, dan peralatan yang digunakan sering mengalami kerusakan. Kemudian pegawai kurang memahami dalam penggunaan peralatan yang ada pada kantor Desa Gio.
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Studi Gizi Buruk di Desa Lalos Kabupaten Tolitoli) Muh Irsandy; Ayu Lestari; Henra Rasa Putra
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i1.1477

Abstract

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi anak akibat penyakit (Studi Gizi Buruk Di Desa lalos Kecamatan Galang Kab Tolitoli). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa secara mendalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi anak akibat penyakit (Studi Gizi Buruk Di Desa lalos Kecamatan Galang Kab Tolitoli). Penelitian ini dilaksanakan di Desa lalos kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Dalam penelitian ini terdapat berbagai macam indikator sebagai alat ukur yang menjadi isi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) komunikasi informasi jelas terlihat dari bukti situasi, seperti kerja sama antara ahli gizi, perawat Puskesmas Galang dan pegawai Kantor Desa Lalos untuk sosialisasi program gizi kepada masyarakat. 2) sumber daya terkelola dengan baik terlihat dari adanya tenaga ahli gizi di Puskesmas Galang, posyandu di setiap desa, serta pemberian makanan tambahan dan suplemen vitamin A untuk anak-anak. 3) disposisi terpenuhi karena petugas menunjukkan komitmen tinggi, terbukti dengan ahli gizi dan perawat yang turun langsung ke posyandu untuk memeriksa kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. 4) struktur birokrasi terpenuhi terlihat dari pembagian tugas sesuai bidang dan keahlian yang mendukung pelaksanaan SOP yang efektif.
Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Budaya Tari Moduai Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Dian Ayu Pratiwi; Abdul Wahid Safar; Abd Kahar
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i1.1496

Abstract

Desa Buntuna merupakan salah satu desa yang menjadi cagar budaya di Kabupaten Tolitoli. Tujuan penelitian untuk menganalisa partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya Tari Moduai di Desa Buntuna dan menganalisa bagaimana upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya khususnya Tari Moduai. Metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode triangulasi data yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis data dari satu sumber ke sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Buntuna secara aktif berpartisipasi dalam berbagai aspek pelestarian seperti keterampilan menari, memainkan alat musik yang mendukung kegiatan pelestarian budaya. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini partisipasi ide atau pemikiran masih rendah karena kurangnya koordinasi antara masyarakat dan lembaga adat terkait yang mengatur pelestarian kebudayaan yang ada di Desa Buntuna. Partisipasi ini dilakukan secara sukarela dan didukung oleh kesadaran akan pentingnya warisan budaya tersebut. Kendati demikian, diperlukan pengembangan ruang komunikasi dan inovasi dalam aspek pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelestarian budaya khususnya Tari Moduai di masa depan. Serta tenaga pengajar yang bisa membina masyarakat lokal demi pelestarian kebudayaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan pelestarian budaya sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan sinergi antara pemerintah, lembaga adat, serta warga lokal.
Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli Muh Rezky Pratama Syamsuddin; Muhammad Iqbal; Arfan
Jurnal Sektor Publik Vol 2 No 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : FISIP Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jsp.v2i1.1497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pembebasan bersyarat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan sebanyak 7 orang dipilih melalui teknik purposive. Analisis data mengacu pada pendekatan Miles dan Huberman meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan merujuk pada indikator implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian, meskipun indikator disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik, namun indikator komunikasi dan sumber daya masih menghadapi hambatan. Komunikasi terkait kebijakan pembebasan bersyarat belum optimal terutama dalam hal teknis pelaksanaan, sementara sumber daya seperti beban kerja yang berat dan kurangnya pengetahuan teknis staf menghadirkan tantangan tersendiri. Namun demikian, para pelaksana kebijakan telah menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab. Dalam hal struktur birokrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli telah mengimplementasikan kebijakan pembebasan bersyarat dengan baik berdasarkan petunjuk teknis dan aturan yang ada serta berkoordinasi dengan lembaga vertikal seperti Kejaksaan Negeri.