Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Articles
89 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 1 (2026)"
:
89 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Penerapan Prinsip First To File Dan Hambatan Pendaftaran Merek Serta Potensi Pelanggaran Hak Cipta Logo Pada Umkm Kuliner Di Kabupaten Banjar ]]>
<![CDATA[Farhan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Zikri, Muhammad Afdal]]>;
<![CDATA[Ilham, Muhammad Idrus]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1652
<![CDATA[Pendaftaran merek merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap identitas usaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan mekanisme perlindungan tersebut secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan prinsip First to File dalam pendaftaran merek, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi UMKM kuliner dalam proses pendaftaran merek, serta mengkaji potensi kerentanan hukum akibat penggunaan logo tanpa perlindungan hak cipta di Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara terhadap pelaku UMKM kuliner dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pendaftaran merek dengan pemahaman sosiologis pelaku UMKM. Prinsip First to File belum dipahami secara utuh, sehingga pelaku usaha masih mengandalkan penggunaan faktual tanpa pendaftaran. Selain itu, persepsi terhadap kompleksitas birokrasi dan biaya pendaftaran, rendahnya daya pembeda merek yang digunakan, serta minimnya kesadaran terhadap perlindungan hak cipta logo turut memperkuat posisi rentan UMKM dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya perlindungan merek dan logo bukan semata disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh rendahnya literasi hukum dan kurangnya pendampingan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum dan pendampingan teknis yang berkelanjutan agar UMKM memperoleh perlindungan hukum yang seimbang dengan pertumbuhan usahanya]]>
<![CDATA[Pandangan Ulama Banjar Terkait Banyu Penerang Hati ]]>
<![CDATA[Zubair, Akhmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1656
<![CDATA[Banyu penerang hati merupakan salah satu praktik spiritual yang hidup dan berkembang dalam tradisi masyarakat Banjar. Praktik ini umumnya dilakukan dengan cara membacakan doa, selawat, dan ayat-ayat Al-Qur’an ke dalam air, kemudian air tersebut diminum atau digunakan dengan harapan memperoleh ketenangan, kemudahan dalam belajar Al-Qur’an, serta penguatan hati dalam beribadah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama Banjar terhadap praktik banyu penerang hati ditinjau dari perspektif keimanan dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research), melalui wawancara dengan ulama Banjar, serta didukung oleh studi literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ulama Banjar pada umumnya memandang banyu penerang hati sebagai praktik yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur kesyirikan dan tidak diyakini sebagai sebab independen dari manfaat. Praktik ini dipahami sebagai wasilah spiritual yang bertumpu pada doa, keberkahan bacaan Al-Qur’an, dan keyakinan penuh kepada Allah SWT sebagai satu-satunya pemberi manfaat.]]>
<![CDATA[Pandangan Ulama Fikih Terhadap Basalamatan Rumah Hanyar Di Kota Banjarmasin ]]>
<![CDATA[Munirah, Nur Azmi As'syifa]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1657
<![CDATA[Basalamatan rumah anyar merupakan tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat Banjar, khususnya di Kota Banjarmasin, dan biasa dilakukan saat menempati rumah baru. Tradisi ini umumnya diisi dengan doa bersama, pembacaan ayat Al-Qur’an, serta jamuan sederhana sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan akan keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama fikih di Kota Banjarmasin terhadap praktik basalamatan rumah anyar ditinjau dari perspektif fikih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dengan ulama atau tokoh agama setempat, serta didukung oleh studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya ulama memandang basalamatan rumah anyar sebagai tradisi yang dibolehkan selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik dan tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini dipahami sebagai sarana berdoa, bersyukur kepada Allah SWT, sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, basalamatan rumah anyar dapat diterima sebagai bagian dari tradisi lokal yang sejalan dengan nilai-nilai fikih Islam.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Melalui OSS (Online Single Submission) Bagi Umkm Di Kelurahan Komet, Kecamatan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru ]]>
<![CDATA[Yasya, M. Fauzi Noor]]>;
<![CDATA[Ghani, Abwabur Rezeki]]>;
<![CDATA[Wahda, Wahda]]>;
<![CDATA[Zaini, Fahrul]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1658
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Komet, Kecamatan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang sebagai bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek merupakan aset strategis yang berfungsi sebagai identitas usaha, pembeda produk, serta instrumen perlindungan hukum terhadap potensi peniruan dan persaingan usaha tidak sehat. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan awal terkait prosedur pendaftaran merek dagang melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis Risk Based Approach (RBA). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami urgensi pendaftaran merek dan tahapan administratif yang harus dipenuhi. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat hukum dan ekonomi dari pendaftaran merek dagang serta prosedur pendaftarannya melalui OSS. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan merek usahanya guna memperoleh kepastian hukum, meningkatkan daya saing usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Pemahaman Masyarakat Terhadap Web SIMKAH Studi Kasus Kecamatan Kua Martapura Kota ]]>
<![CDATA[Rahmah, Laila]]>;
<![CDATA[Azkia, St. Aulia]]>;
<![CDATA[Jamilah, Siti]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1659
<![CDATA[Pernikahan adalah peristiwa signifikan dalam hidup manusia yang memiliki nilai hukum dan juga nilai spiritual. Di zaman digital ini, pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan inovasi dengan memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya digitalisasi layanan publik di sektor pendaftaran pernikahan. Penelitian ini berangkat dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan WEB SIMKAH di KUA Kecamatan Martapura Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH dan juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metodologi penelitian memanfaatkan pendekatan hukum empiris dan normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat serta observasi langsung terkait proses pendaftaran nikah melalui SIMKAH. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa banyak masyarakat yang masih belum paham cara menggunakan SIMKAH karena kurangnya sosialisasi, rendahnya tingkat literasi digital, dan minimnya akses internet. Lebih jauh, sejumlah masyarakat masih merasa lebih nyaman untuk mendaftar secara langsung di KUA daripada melalui jalur online. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Web SIMKAH di KUA Martapura Kota belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif, pelatihan literasi digital, serta penyediaan sarana teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pendaftaran pernikahan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin Dalam Pencegahan Banjir Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Bambang, Jam’ul Ihsan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1661
<![CDATA[Banjir perkotaan merupakan permasalahan tata kelola pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan kewajiban negara dalam menyediakan pelayanan dasar dan melindungi keselamatan warga. Kota Banjarmasin, dengan karakteristik geografis dataran rendah dan jaringan sungai yang kompleks, menghadapi risiko banjir yang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022, serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas PUPR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR dalam pencegahan banjir tergolong cukup efektif, ditinjau dari aspek perencanaan program, pemeliharaan sungai dan drainase, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, serta respons terhadap kejadian banjir. Namun, efektivitas tersebut belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sistem monitoring berbasis data, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pencegahan banjir tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh integrasi mitigasi struktural dan non-struktural, penguatan koordinasi lintas instansi, serta akuntabilitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah.]]>
<![CDATA[Spiritualitas Sufistik dan Pencegahan Korupsi: Pendekatan Etika Qur’ani Terhadap Krisis Moral Sosial (Integrasi Etika Ihsan dalam Moralitas Publik) ]]>
<![CDATA[Ayyasy, Muhammad]]>;
<![CDATA[Norhidayat, Norhidayat]]>;
<![CDATA[Mujahid, Ahmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1662
<![CDATA[This article seeks to explore the relevance of Sufistic spirituality as a basis for moral ethics in preventing social misconduct, particularly through the integration of the value of ihsan within the realm of public morality. Using a descriptive-qualitative approach based on a textual analysis of the Qur’an and classical Sufism literature, this research finds that ihsan defined as spiritual awareness of God’s presence in every action is the core of Sufistic ethics capable of cultivating inner integrity, honesty, and social responsibility. When the value of ihsan is internalized within individuals and social structures, it serves as a preventive mechanism against corrupt behavior and other moral deviations. The Qur’anic ethical approach, rooted in the principles of tazkiyatun nafs (purification of the soul) and muraqabah (self-monitoring), demonstrates that moral reform requires not only a strong legal system but also profound spiritual cultivation. Thus, Sufistic spirituality offers a transcendental ethical paradigm relevant to the formation of a public morality that is clean, just, and oriented toward Divine consciousness.]]>
<![CDATA[Tantangan Tatkala Daftar Nikah Online Pada Laman Simkah Di Kua Banjarmasin Barat ]]>
<![CDATA[Mudzalifah, Mudzalifah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1663
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan publik, termasuk dalam bidang pencatatan pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi masyarakat dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat dalam pelaksanaan daftar nikah online. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang muncul meliputi keterbatasan literasi digital calon pengantin, akses jaringan internet yang belum merata, serta faktor administratif yang memerlukan konfirmasi manual. Meskipun SIMKAH diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, realitas di lapangan menunjukkan perlunya strategi pendampingan dan optimalisasi sistem agar tujuan modernisasi layanan dapat tercapai.]]>
<![CDATA[Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional dalam Penegakan Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Kholik, Muhamad Abdul]]>;
<![CDATA[Zulfaidah, Rena]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1672
<![CDATA[The principle of presumption of innocence is a fundamental constitutional principle in the modern criminal justice system and is one of the main pillars in protecting human rights. This study analyzes the position and implementation of the principle of presumption of innocence as a constitutional principle in the enforcement of Indonesian criminal law with a special focus on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and Law Number 20 of 2025 concerning the Integrated Criminal Justice System (SPPT), as a substitute for the Criminal Code. The research uses normative legal research methods with an analytical approach and comparison of the latest laws and regulations. The results of the study show that the 2023 Criminal Code and the new 2025 Criminal Code have provided more explicit and comprehensive recognition of the principle of presumption of innocence by integrating international human rights standards. However, its application in the field still faces significant challenges in the form of limited capacity of the apparatus, pressure of public opinion, and the gap between ideal norms and practical reality. The study concludes that continuous efforts are needed in increasing the capacity of law enforcement officials, socializing new regulations, and building a strong legal culture to optimally implement the principle of presumption of innocence in all stages of criminal law enforcement.]]>
<![CDATA[Pengaruh Eco-Friendly Packaging Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Green Coffee Shop di Kota Bogor ]]>
<![CDATA[Chaerudin, Mochamad Chaidar]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Anwar]]>;
<![CDATA[Pramesti, Anindya Indah Ajeng]]>;
<![CDATA[Gustiono, Azis Khairil]]>;
<![CDATA[Ilvanny, Balqis Khalisafathinah]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Muhamad Faturhman]]>;
<![CDATA[Apriliyanti, Putri Melati]]>;
<![CDATA[Fathoningtyas, Tabitha Rahma]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1673
<![CDATA[Growing environmental awareness has encouraged food and beverage businesses to implement sustainable business practices, including the adoption of eco-friendly packaging. This study aims to examine the effect of eco-friendly packaging on consumer loyalty at Green Coffee Shop Kopi Nako Daur Baur in Bogor City. A quantitative approach with a survey method was employed. Data were collected from 48 consumers selected through purposive sampling using structured questionnaires. The data were analyzed using validity tests, reliability tests, and simple linear regression analysis with statistical software. The findings reveal that eco-friendly packaging has a positive and significant impact on consumer loyalty. This indicates that environmentally friendly packaging can enhance consumers’ intentions to repurchase, recommend products, and maintain long-term commitment to the brand. The study concludes that eco-friendly packaging serves not only as an environmental initiative but also as an effective sustainable marketing strategy for strengthening consumer loyalty. These results provide practical implications for coffee shop businesses to integrate sustainability principles into product innovation and branding strategies.]]>
