Mizan: Journal of Islamic Law
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Articles
250 Documents
<![CDATA[KONSEP QAṬ-IY DAN ẒANNIY DALAM EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: TELAAH MODEL IJTIHAD MASDAR F MASUDI ]]>
<![CDATA[Kamaludin, Imam]]>;
<![CDATA[Rahman, Ryan Arif]]>;
<![CDATA[Suntoro, Adib Fattah]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20317
<![CDATA[Artikel ini menganalisis pandangan Masdar Farid Mas’udi tentang rekonstruksi konsep qaṭ’iy dan ẓanniy dalam epistemologi hukum Islam. Masdar mengkategorikan kemaslahatan dan ajaran yang bersifat universal sebagai kategori qaṭ’iy (absolut) sedangkan ajaran yang bersifat teknis dan jabaran sebagai kategori ẓanniy (asumtif). Berdasarkan dari konsep tersebut, Masdar merumuskan metodologi penalaran hukum Islam yang menjadikan kemaslahatan sebagai acuan utama dan meletakkan ajaran yang bersifat teknis sebagai penyokongnya. Konsekuensinya, ajaran baku (qaṭ’iy) yang bersifat teknis dapat modifikasi dan dianulir apabila dianggap bertentangan dengan maslahat. Pandangan Masdar tersebut cukup kontras dengan konsep qaṭ’iy dan ẓanniy dalam pandangan para pakar ushul fikih yang tidak mengacu pada kemaslahatan semata, namun acuan dalam menentukan qaṭ’iy dan ẓanniy dalam pandangan para pakar adalah aspek semantik (dalâlah) dan autentisitas sumber (tsubût) suatu teks keagamaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan esensial secara definisi maupun implementasi antara konsep qaṭ’iy dan ẓanniy yang diusung Masdar dengan konsep para pakar ushul fikih pada umumnya.]]>
<![CDATA[RENEWAL OF ISLAMIC FAMILY LAW: RELEVANCE TO THE NUSYUZ SETTLEMENT PROCESS ]]>
<![CDATA[Kautsar, Izzy Al]]>;
<![CDATA[Lestari, Ahdiana Yuni]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20318
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa urgensi pembaharuan hukum Islam di bidang hukum keluarga dan mengkaji pembaharuan hukum keluarga Islam tersebut dengan relevansinya terhadap konsep nusyuz. Kenyataan seringkali menunjukan bahwa kehidupan berumah tangga antara suami dengan istri tidak selalu harmonis dan menyimpang, ini adalah wujud dari perilaku nusyuz. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan statue approach dan concept approach. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masih banyak kajian hukum Islam yang menggambarkan peran dan fungsi perempuan yang belum terefleksi dengan baik pada substansi nilai dan hukum positif di Indonesia, maka pembaharuan hukum perlu sekiranya dilakukan dengan memperhatikan ajaran Al Quran dan As-Sunnah. Relevansi terhadap konsep nusyuz adalah perlunya modifikasi proses penyelesaian nusyuz sesuai dengan aturan sosial yang terjadi saat ini. Solusi yang relevan dan representatif telah ditawarkan Al-Qur’an untuk menangani nusyuz istri dengan tiga tahapan, yaitu dengan nasihat, pisah ranjang, dan pukulan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KOMPARATIF MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF LAZ HARFA DAN DOMPET DHUAFA BANTEN ]]>
<![CDATA[Najib, Mohamad Ainun]]>;
<![CDATA[Najmudin, Najmudin]]>;
<![CDATA[Atiyah, Isti Nuzulul]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20319
<![CDATA[Penelitian ini membahas dan menganalisis tentang komparasi dua lembaga pengumpul ZISWAF, yaitu LAZ HARFA dan Dompet Dhuafa. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen fundrising dan distribusi wakaf produktif di LAZ HARFA dan Dompet Dhuafa di Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan saintifik yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan LAZ HARFA dan Dompet Dhuafa Banten memiliki empat strategi yang sama dalam fundrising wakaf: Pertama, kedua lembaga menjadikan millenial sebagai objek wakaf; Kedua, memberikan edukasi wakaf terhadap masyarakat; Ketiga, melakukan kampanye wakaf; Keempat, LAZ HARFA menjalin silaturahmi dan diskusi dengan para pendiri, sedangkan Dompet Dhuafa melakukan monitoring dan reporting. Terkait distribusi LAZ HARFA memprioritaskan hasil wakaf diperuntukan guna menghidupkan aset wakaf yang belum produktif. Target distribusi wakaf LAZ HARFA adalah pendidikan, ekonomi dan kesehatan, sedangkan target distribusi wakaf Dompet Dhuafa adalah kesehatan, ekonomi, dakwah, sosial dan pendidikan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 1160/PDT.G/2018/PA.BMS) ]]>
<![CDATA[Azhari, Mohamad Bagja]]>;
<![CDATA[Priandini, Liza]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20320
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms yang mana dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan sedarah yang telah berjalan sejak tahun 1989. Dalam perkawinan ini dikaruniai 3 orang anak berumur 28 tahun, 23 tahun dan 12 tahun. Perkawinan kedua Termohon harus dibatalkan setelah Termohon I dan Pemohon yang hendak menikahkan salah satu anak kandungnya namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut. Hal ini terungkap setelah KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak Termohon I menjadi wali nikah dari anaknya dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang sedarah/senasab. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder melalui buku-buku, jurnal-jurnal tentang hukum perkawinan, hukum keluarga dan juga melihat aspek-aspek normatif dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada status perkawinan serta kedudukan hukum keturunannya. Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan secara tegas terkait pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya menjadi dianggap seolah tidak pernah terjadi.]]>
<![CDATA[HUKUM DAN PERILAKU EKONOMI: ETIKA KEAGAMAAN ]]>
<![CDATA[Rahman, Muh. Fudhail]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20321
<![CDATA[Pergumulan narasi tentang etika dan norma keagamaan menjadi satu kajian yang menarik di tengah perbincangan para pemikir dunia. Perbincangan tersebut bisa kita jumpai dalam paparan tentang etika ekonomi. Peta pemilahan kecenderungan perilaku ekonomi terbagi pada paham kapitalisme, sosialisme dan Islam (ekonomi Islam). Keseimbangan dan keadilan yang diinginkan dalam mendiskusikan tentang nilai dan norma ekonomi, misalnya ditunjukkan oleh pikiran Max Weber dengan etika protestannya yang cukup berpengaruh terhadap berkembangnya paham kapitalisme. Paham ini bersanding dengan sistem ekonomi sosialis yang lebih dahulu mulai dipandang tidak bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, paham ini mulai tergerus oleh sistem dan mekanisme perekonomian yang global menginginkan adanya wujud dan output memberi kemasalahatan dan keadilan bersama. Ini ditandai dengan maraknya perkembangan ekonomi Islam dewasa ini di dunia global.]]>
<![CDATA[ANALYSIS OF SHAFI'IYAH SCHOLARS' THOUGHTS ON BRIBERY (RISYWAH) ]]>
<![CDATA[Hsb, Muhammad Yusuf]]>;
<![CDATA[Katrino, Iqbal]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20322
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan hukum suap oleh para ulama Syafi’iyyah yang menetapkan hukum penyuapan haram. Namun, dalam studi, beberapa ulama Syafi’iyyah memberikan keringanan hukum denganmempertimbangkan situasi dan keadaan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tentang relevansi praktik risywah untuk Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam konteks saat ini, praktek penyuapan adalah hal yang wajar untuk melakukan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam birokrasi karena pasti suka atau tidak suka orang-orang harus melakukan praktek tersebut.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM ZAKAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nurdin, Nurdin]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20323
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dinamika politik hukum zakat di Indonesia dari rezim Orde Lama, rezim Orde Baru dan Reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pergolakan politik hukum zakat dari Orde Lama dan Orde Baru serta Reformasi mengalami pergeseran yang cukup signifikan walaupun dalam perjalanan politik hukum zakat mengalami stagnansi di rezim Soekarno dan Soeharto. Hal tersebut disebabkan karena dalam dua rezim menilai zakat hanya dianggap sebagai salah satu pranata agama bahkan dianggap sebagai ritual agama Islam tanpa melihat manfaat zakat dari aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Era reformasi membawa angin segar bagi umat Islam terbukti dengan hadirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun dalam UU tersebut belum mampu mengakomodir pengelolaan zakat yang ideal sehingga muncul reaksi masyarakat Islam pada umumnya mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU tersebut. Dari desakan tersebut pemerintah dan DPR mengundangkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.]]>
<![CDATA[RELEVANSI BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DENGAN TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN: STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Harahap, Rafnitul Hasanah]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20324
<![CDATA[Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bertujuan mewujudkan keluarga bahagia dan tentram serta menekan angka perceraian. Namun pada realitanya di Kota Medan angka perceraian tetap meningkat pada setiap tahunnya. Penelitian ini memfokuskan masalah pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikahberdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 di KUA Kota Medan dan dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 terhadap penurunan angka perceraian di Kota Medan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (empiris). Adapun kesimpulan penelitian ini bahwa bimbingan perkawinan pranikah tidak berjalan sebagaimana mestinya, masih banyaknya pasangan yang telah menikah tidak mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah, namun mendapatkan sertifikat kursus nikah. Seharusnya bimbingan perkawinan pranikah menjadi syarat administrasi dengan menunjukkan bukti sertifikat bagi pasangan yang hendak menikah. Pemerintah hendaknya memberikan kewenangan kepada KUA sebagai tidak lanjut dari kegiatan bimbingan perkawinan pranikah untuk melakukan mediasi kepada pasangan suami isteri yang akan melakukan perceraian sebelum ke Pengadilan Agama.]]>
<![CDATA[HERMENEUTIC METHOD: SOLUTIONS TO FIQH MUAMALAH CONTEMPORARY PROBLEMS ]]>
<![CDATA[Afriadi, Wawan]]>;
<![CDATA[Pati, Surya]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20325
<![CDATA[The fiqh muamalah discourse is not immune from the demands of reform by not being controlled by the monotonly that narrows the scope of Muslims thinking. This study examines the relevance of the use of Islamic hermeneutics to answer fiqh muamalah contemporary problems, especially the issue of the concept of riba and bank interest by using the Islamic hermeneutic method of Fazlur Rahman and Muhammad Syahrur. This research is library one of which research data sources come from primary and secondary sources. The primary data sources are the works of Rahman and Syahrur, while the secondary data sources are articles, journals, books. The data analysis method used is a qualitative descriptive method. The description of the research data is divided into several stages, namely; Islamic hermeneutics against the monotony of thought, fiqh muamalah in contemporary, riba and bank interest issues the thoughts of Fazlur Rahman’s and Muhammad Syahrur’s.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA ]]>
<![CDATA[Purnama, Al Abror Bilqis Aris]]>;
<![CDATA[Iswandi, Irvan]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 1 (2022): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v10i1.20329
<![CDATA[Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi beberapa kebijakan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kebijakan itu berdampak pada kebijakan dalam sektor perbankan syariah dalam menyalurkanpembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor timbulnya pembiayaan bermasalah di dunia perbankan syariah dan antisipasi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif dan empirisi. Data diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah nasabah dibagi dalam dua kategori, yakni kategori ringan dan kategori berat. Masing-masing kategori tersebut akan dilakukan tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Tahapantersebut yakni tahap penagihan, tahap restrukturisasi dan tahap penebusan. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia berdasarkan faktor internal yang berasal dari pihak bank dan eksternal yang berasal dari pihak nasabah.]]>
