cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : https://doi.org/10.32832/mizan
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 250 Documents
 16   17   18   19   20 
IMPLEMENTASI HARMONISASI AKAD PERBANKAN SYARIAH DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Aji, Ahmad Mukri; Putra, Gilang Rizki Aji; Mukri, Syarifah Gustiawati
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20340

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi tentang penerapan Akad Syariah pada Produk Perbankan Syariah yang diharmonisasi dengan hukum positif. Penelitian ini akan membahas segala problematika dan permasalahan penerapan fikih muamalah/ fatwa dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selama kurun waktu sejak adanya bank syariah di Indonesia, semua transaksi pembiayaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah saat ini, khususnya dalam pembuatan akad atau perjanjian lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris, dengan sumber data primer dan sekunder bersifat normatif dan empiris. Pembiayaan syariah hakikatnya tidak mengatur adanya kewajiban jaminan dalam proses transaksinya, karena jaminan dalam Islam disebut dengan rahn atau kafalah yang mana jaminan tersebut harustetap dikuasai oleh rahin. Sementara dalam hukum positif jaminan itu adalah sebagai bentuk agunan dalam peristiwa perikatan atau perjanjian sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Adapun dalam konteks hukum nasional, jaminan merupakan hak kebendaan yang bersifat pelunasan utang yang melekat pada bank yang memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Dalam rangka meyakinkan kemitraan nasabah dan bank, maka perlu diikat dengan jaminan yang memiliki nilai ekonomis, maka harus dituangkan dalam perjanjian yang jelas. Dalam hal perjanjian pembiayaan produk syariah ini lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif, maka dalam pembuatan akad atau perjanjian harus memperhatikan regulasi terkait.
SANKSI HUKUM BAGI SUAMI YANG MENELANTARKAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) Fauziyah, Bunga Nur; Yono, Yono; Kosim, Ahmad Mulyadi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20341

Abstract

Putusnya ikatan Pernikahan antara suami dan istri akibat perceraian sejatinya tidak menjadi penghalang bagi kedua orang tua untuk berlepas diri dari tanggung jawab terhadap anaknya. Seorang ayah masih dibebani tanggung jawab yang sama atas anaknya dalam hal pemberian nafkah serta menjadi wali yang sah bagi putrinya. Tindakan penelantaran anak yang dilakukan dengan penuh kesengajaan tidak hanya berupa pengabaian nafkah bagi anak, namun juga segala bentuk tindakan yang memutuskan hak-hak atas diri anak yang seharusnya ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang hak-hak seorang anak pasca perceraian orang tua, sanksi hukum bagi ayah yang menelantarkan anak serta persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi hukum bagi ayah yang menelantarkan anak pasca perceraian. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normative dengan metode penelitian deskriptif komparatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder yang meliputi; quran hadits, Undang-undang, buku hukum dan KUHP. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang dilarang dan tergolong sebagai suatu tindak pidana yang tercantum dalam UU no 23 tahun 2004. Dalam hukum Islam maupun hukum positif penelantaran anak dapat di kenakan sanksi dan mempunyai dampak yang buruk pada anak. Kedua hukum tersebut dengan tegas menerangkan bahwa setiap tindakan kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sanksi pada tindakan penelantaran anak dalam hukum positif berupa penjara maupun denda. Adapun Islam mengkategorikan tindakan ini kedalam jarimah ta`zir yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada ulil amri atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman.
BATAS KEBEBASAN PERS DAN HATESPEECH DI INDONESIA DALAM DEMOKRASI DAN FIQH SIYASAH Risman, Haeru; Rahim, Abdur; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20342

Abstract

Kebebasan pers merupakan pilar keempat demokrasi kebebasan yang akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan kinerja pemerintah dapat diketahui, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Namun faktanya, kebebasan pers terkadang menimbulkan hate speech. Tulisan ini memberikan pemahaman tentang bagaimana batas kebebasan pers dan Hate Speech dalam demokrasi dan bagaimana batas kebebasan pers dan Hate Speech dalam fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Kesimpulan (1) Kebebasan pers dibatasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (2) Batasan kebebasan pers dalam fiqh siyasah adalah yang mengikat semua hak yang bermuara pada kemasalahatan luas, seperti yang termaktub dalam QS AlHujurat ayat 12. Ujaran kebencian (Hate Speech) yang dapat dikategorikan sebagai fitnah dalam siyasah dapat dijatuhi hukuman ta’zir karena mengganggu kemaslahatan umum.
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH Azizah, Jihadini Nur; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20343

Abstract

Grasi dikenal secara umum sebagai pengampunan yang diberikan kepada terpidana. Kewenangan pemberian grasi dimiliki oleh presiden. Di Indonesia, presiden memberikan grasi kepada terpidana kasus kejahatan biasa maupun terpidana kasus kejahatan luar biasa. Salah satu pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana kasus kejahatan luar biasa adalah pemberian grasi kepada terpidana narkoba. Pemberian grasi ataupun penolakan pemberian grasi oleh presiden terhadap kasus narkoba mendapatkan berbagai kritikan dan tanggapan dari masyarakat. Selain itu, istilah pemberian grasi telah dikenal pada masa pemerintahan Islam. Akan tetapi, pemberian grasi kepada terpidana narkoba belum pernah terjadi pada masa itu. Oleh sebab itu, penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai kewenangan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana narkoba perspektif fiqihsiyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, kamus dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah kewenangan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana narkoba menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilakukan. Pemberian grasi kepada terpidana narkoba tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melarang pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana narkoba. Dalam perspektif fiqih siyasah, pemberian grasi kepada terpidana narkoba juga dapat dilakukan dan merupakan kewenangan dari kepala negara atau presiden yang mana dalam pemberian grasi tersebut harus bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam pemberian grasi kepada terpidana narkoba, presiden juga harus benar-benar mempertimbangkan dampak dan bahaya akibat pemberian grasi tersebut.
PERADILAN ADAT SEBAGAI KERANGKA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA Mufidah, Mufidah; Maulana, Rizal; Ahmad, Lia Fauziyyah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20344

Abstract

Penyelesaian pelanggaran hukum pidana dalam peradilan adat dirasa efektif dalam mengatasi obesitas lapas melalui pendekatan restorative justice yang secara subtantive teoritik bersandar pada nilai-nilai yang berkarakter keindonesiaan keharmonisan,keseimbangan (evenwicht atau harmonie), yang menjamin sustainabilitas kehidupan bersama. Oleh sebab itu, segala bentuk pengakuan hukum adat harus dilakukan melalui penerimaan dan pemberian status keabsahan terkait eksistensi pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan jenis kualitatif dan pendekatan konseptual dan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dengan cara mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum adat yang berlaku. Kesimpulan yang dapat dalam penelitian ini adalah: (1) peradilan adat tidak dianggap sebagai peradilan non formal di luar peradilan di bawah Mahkamah Agung sejajar dengan badan peradilan lainnya (2) Peradilan adat merupakan kerangka nyata yang memuat pinsipprinsip restoratif justice yang fokus pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilanagar nilai keadilan dapat diterima oleh masing-masing pihak.
MASA TUNGGU EKSEKUSI TERPIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PENDEKATAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASID AL SYARIAH SUATU KAJIAN PERBANDINGAN Helmi, Muhammad Ishar; Refriani, Dian Ayu
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20345

Abstract

Banyaknya kasus terpidana mati di Indonesia yang sedang menunggu untuk dieksekusi menimbulkan keresahan. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidan amati tersebut bertentangan dengan HAM dan salah satu konsep maqasid al-syariah yaitu hifz nafs. Selain itu, lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati juga digaung-gaungkan dapat mengakibatkan terjadinya hukuman ganda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati secara tidak langsung membuat terpidana mati mendapatkan dua hukuman yaitu pidana penjara selama masa tunggu eksekusi mati dan pidana matisetelah waktu eksekusi ditentukan dalam waktu yang belum diketahui sebelumnya.
ANALISIS PENGARUH SIGNIFIKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP LIKUIDITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2019-2021 Khasanah, Nur Laila Khoirun; Iswandi, Irvan; Prawoto, Imam
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20346

Abstract

Kondisi likuiditas yang tidak stabil akan menurunkan profitabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Hal ini dapat memicu kebankrutan bank syariah. Oleh karena itu, rasio likuiditas digunakan sebagai acuan dalam menentukan kesehatan finansial bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah dan musyarakah baik secara parsial maupun silmutan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia pada periode 2019-2021. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Varibel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah (X1) dan pembiayaan musyarakah (X2) dan variabel dependen adalah likuiditas (Y). Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Syariah di Indonesia yang terindeks Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R2), uji regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji t & uji F) yang diolah dengan software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.; (2) Pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.; (3) Pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia.
THE SOCIAL IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON PHYSICAL AND MENTAL HEALTH IN INDONESIAN SOCIETY Yunus, Nur Rohim; Rezki, Annissa
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20347

Abstract

Almost every nation has been affected by the Covid-19 pandemic. The number of people infected with COVID-19 is increasing every day, causing concern in numerous social circles. Starting with the implementation of the lockdown, the PSBB continued and virtually all activities were prohibited by governments in virtually every country on earth, it was alleged, and the number of people exposed to COVID-19 increased. Despite the fact that previously there was a great deal of news based on the assumptions of the community, whether it was generated by rogue elements who exploited the Covid-19 situation for financial gain or becausethere were people who directly experienced the effects of Covid-19, this is no longer the case. The effects of Covid-19 can no longer be overlooked; not only do physical health problems represent a threat to life but so does mental health, which has far-reaching consequences for society as a whole. Before Covid-19, greeting or introducing oneself by shaking hands was a cultural norm in Indonesia, but it has become an issue for many people. In this study, the author uses a qualitative approach, which simplifies his work, to demonstrate how covid-19 has affected (physical and mental) health and socialization in society.
ISLAMIC PERSPECTIVE ON PANCASILA VALUES IMPLEMENTATION IN HUMAN RIGHTS PRACTICES Anggraeni, RR Dewi; Ahmad, Pendi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20348

Abstract

The values contained in Pancasila are real representations of the scope of human rights (HAM) practice. In various views, human rights (HAM) are an absolute thing and need to be upheld for every human being, including in the view of Islam. Pancasila is the ideology of the Indonesian nation that has been agreed upon fairly and cannot be changed just because it follows current developments. This country, which has been contained in Human Rights (HAM) such as equality in the eyes of God Almighty (YME) and human attitudes in respecting other individuals, is an illustration that this country is a state of law. Meanwhile, one of theconditions for running a democracy is the protection of human rights (HAM), which is the main goal of a Pancasila democratic state. This study aims to describe the values of Pancasila in practice in the context of human rights (HAM) and from an Islamic point of view. The method used in this study uses a qualitative method. The results of this study explain that Pancasila isthe philosophy of the Indonesian nation. It consists of the essential values for living in Indonesia. Protecting human rights is the goal and condition for democracy to work in Indonesia. Islam and Pancasila are not two contradictory ideas.
DILEMA PENGAWASAN BANK SYARIAH DI INDONESIA Tebba, Sudirman
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20349

Abstract

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Pada mulanya bank syariah di Indonesia disebut bank bagi hasil berdasarkan UU No: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian bank syariah disebut bank berdasarkan prinsip syariah dalam UU No: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Akhirnya, bank Islam disebut bank syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam menjalankan operasinya bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). OJK dan Bank Indonesia mengawasi dari segi manajemennya, sedang DSN MUI mengawasi dari segi penerapan syariahnya. Pengawasan ini didasarkan pada undang-undang. Pengawasan OJK berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang OJK, pengawasan Bank Indonesia didasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia membuat peraturan yang antara lain menyebut peranan MUI dalam mengawasi bank syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain mengatur produk-produk bank syariah, yaitu muharabah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna, kafalah, hawalah, wakalah, ijarah mutahiya bittamlik, dan wadiah. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai produk-produk ini.

Page 18 of 25 | Total Record : 250

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 13 No 1 (2025): JUNI Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER Vol 12 No 1 (2024): JUNI Vol 11 No 2 (2023): DESEMBER Vol 11 No 1 (2023): JUNI Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 10 No 1 (2022): JUNI Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 9 No 1 (2021): JUNI Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): JUNI Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER Vol 7 No 1 (2019): JUNI Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER Vol 6 No 1 (2018): JUNI Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER Vol 5 No 1 (2017): JUNI Vol 4 No 2 (2016): DESEMBER Vol 4 No 1 (2016): JUNI Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER Vol 3 No 1 (2015): JUNI Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER Vol 2 No 1 (2014): JUNI Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER Vol 1 No 1 (2013): JUNI More Issue