cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : https://doi.org/10.32832/mizan
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 250 Documents
 12   13   14   15   16 
HAK WARIS JANIN DAN METODE HITUNGAN BAGIANNYA DALAM WARIS ISLAM; ANALISIS DAN APLIKATIF Ritonga, Raja
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20294

Abstract

Kewarisan dalam Islam tidak membedakan tingkatan umur dalam mendapatkan warisan. Usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua bahkan janin sekalipun mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapatkan warisan. Status jenis kelamin dan hidup janin yang bersifat taqdiri memunculkan berupa prediksi. Metode penelitian ini merupakan library research, selanjutnya dilakukan analisis terkait penentuan bagian janin dan metode hitungan bagian warisnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keberadaan janin harus berbanding lurus dengan kematian pewaris. Janin lahir dalam keadaaan hidup menjadi penentu hak warisnya. Pada proses hitungan bagian warisnya, dilakukan metode prediksi sebanyak empat atau tiga kemungkinan. Yaitu, janin dengan jenis kelamin sebagai seorang lelaki, sebagai seorang perempuan, sebagai perempuan kembar dan janin meninggal dunia. Pascahitungan dilakukan, ahli waris hanya boleh mengambil bagian yang paling kecil di antara empat kemungkinan. Sedangkan sisa warisan harus disimpan sampai janin dilahirkan.
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK ISTRI DALAM PENGAJUAN KHULU’ BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Anggraeni, RR. Dewi; Primadianti, Dianna
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20295

Abstract

Perceraian, meskipun diizinkan, namun tetaplah menjadi suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, terutama agama Islam yang menganggap perceraian sebagai “Perkara halal yang paling dibenci”. Dalam Hukum Islam khulu’ merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ dan hubungan ketentuan khulu’ dalam hukum perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran ’iwadh, yaitu berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK CIPTA Sutisna, Sutisna
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20296

Abstract

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (library reseach) yang berupaya menjawab persoalan tentang hak cipta dalam pandangan Islam. Selain itu, penelitian ini membahas tentang prinsip Islam dalam melindungi hak cipta. Data diperoleh dengan menelaah literatur kepustakaan, file-file digital terutama pada Maktabah Syamilah, Hadits Asy-Syarif dan Jami’ Fiqh Al-Islam, serta situs-situs Open Library yang menyediakan akses buku-buku Islam klasik dan kontemporer. Penelitian ini juga memperkuat data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan data lapangan (field research) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta, Perwakilan Buseniss Software Alliance Jakarta dan Kantor IKAPI Pusat Jakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah haq al-ibtikar yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Pertama, tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya. Kedua, tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat. Ketiga, tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA MASA PENDEMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF; STUDI KASUS DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA KECAMATAN HAURGEULIS Hastuti, Yusriana Maida; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20297

Abstract

BMT NU Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan untuk membantu modal bagi anggota dalam usaha produktif. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan Murabahah, dimana harga perolehan dan margin diketahui oleh kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif denganpendekatan sosiologis empiris dan pendekatan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor utama penyebab terjadinya wanprestasi berasal dari faktor eksternal yaitu force majeure, dimana keadaan memaksa dalam situasi Pandemi. Pandangan hukum Islam terhadap model penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera belum sesuai syariah dalam fatwa DSN MUI No. 47. Pandangan hukum positif terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BMT NU Sejahtera sudah sesuai peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS dan Unitunit Syariah dan peraturan OJK No. 11 tahun 2020 serta pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata.
HIJAB TRENDS DURING COVID-19 IN THE STUDY OF CONTEMPORARY FIQH IN INDONESIA Zulaekah, Zulaekah; Harisah, Harisah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20298

Abstract

Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi menularnya virus. Keadaan tersebut membuat masyarakat Indonesia menjadikan cara keselamatan sebagai tren. Perubahan tren banyak dilakukan, termasuk tren hijab untuk memberikan keselamatan dan tetap modis di Indonesia. Pilihan tren hijab menjadi salah satu peluang usaha yang halal dengan pertimbangan kesehatan. Indonesia dengan mayoritas muslim sangat tepat jika tren yang diambil salah satunya dengan tren hijab, karena mayoritas masyarakat menggunakan hijab dan sesuai perubahan model. Dengan demikian kajian ini dilakukan dengan metode pendalaman kajian fikih kontemporer yang digunakan untuk menganalisa cara pakai masyarakat, peluang usaha masyarakat, serta bentuk hijab sesuai syariah. Selanjutnya data disempurnakan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data dari pelaku usaha hijab, pemakai hijab, team medis, serta pengamat usaha. Penelitian ini menemukan tren hijab dalam kajian fikih kontemporer menjadi salah satu cara dalam mencari penghasilan yang diperbolehkan, serta merupakan salah satu cara seseorang dalam menyelamatkan diri dari virus covid-19 yang telah aman digunakan oleh masyarakat. Namun, menjadi hal yang tidak diperkenankan dalam kajian fikih kontemporer jika tren sampai pada prilaku ishrof, mubadzir, dan memunculkan kesombongan.
AL-ILHAAD WATATSIIRUHU ALAA ZUHURI AL-EILMANIA (الإلحاد وتأثيره على ظهور العلمانية) Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim; Putra, Gilang Rizki Aji
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20300

Abstract

Filsafat abad ke-19 dan ke-20 melahirkan ateisme. Ateis Orang-orang modern termasuk Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, dan Jean-Paul Sartre. Penyangkalan keberadaan Tuhan dikemukakan oleh tokoh-tokoh di setiap abadAbad ke-19 dan ke-20 memiliki argumen dan latar belakang masing-masing. Maka untukMendapatkan manfaat dalam konteks saat ini membutuhkan penelitian mendalam. Lord Ludwig Itu adalah ciptaan impian manusia. Karl Marx, agama adalah candu rakyat. Lord Nietzsche Dead Sigmund Freud percaya bahwa agama adalah ilusi berdasarkan sifat psikologisnya. Sigmund Freud, jika ada dewa manusia, lupakan saja. Tolak keberadaan Tuhan membuktikan melalui citra ilmuwan modern yang tidak mereka percayai Tidak ada Tuhan sama sekali, karena mereka tidak pernah meminta Tuhan ada atau tidak ada. Pala Ilmuwan menyangkal keberadaan Tuhan karena kebangkitan Manusia adalah agama tempat mereka hidup dan menyaksikan kemajuan peradaban.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PASAL 15 AYAT (2) UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Arwanto, Bambang; Bahirah, Adillah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20301

Abstract

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa, surat-surat, akta- akta ataupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atasberbagai perbuatan hukum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sepanjang tidak dikecualikan atau ditugaskan kepada pejabat lain menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan selain membuat akta otentik notaris berwenang pula membuat Legalisasi, Waarmerking yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menelaah mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking sebagai alat bukti di sidang Pengadilan dan terhadapakta di bawah tangan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridis-normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa penelitian terhadap norma hukum tertulis dan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Legalisasi, Waarmerking atas akta yang dibuat dibawah tangan memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris.
KETAHANAN KELUARGA DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN CENGKARENG Fadhlillah, Fikry; Hadi, Firdaus; Ramadhena, Gilang; Fauziah, Gina; T, Nur Asia
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20302

Abstract

Penelitian ini membahas tentang ketahanan keluarga dalam meminimalisir terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng. Pandemi Covid-19 berdampak besar pada berbagai sektor kehidupan dan kini merambah pada ketahanan keluarga. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Akibatnya, banyak muncul masalah dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Hal ini mejadi latar belakang kami mengangkat tema tersebut dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menguraikan permasalahan dan solusi yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga. Permasalahan yang muncul di masa Pandemi cenderung pada permasalahan ekonomi yang berujung pada perceraian. Dampak perceraian tersebut paling besar dirasakan oleh anak korban perceraian. Menurut perspektif Islam salah satu kunci mempertahankan keluarga yaitu dengan membangun keharmonisan keluarga.
URGENSI PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI TINDAKAN PEMBLOKIRAN DAN PERAMPASAN ASSET SEBAGAI STRATEGI PENEGAKAN HUKUM KORUPSI Saputro, Heri Joko; Chandra, Tofik Yanuar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20303

Abstract

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini menetapkan kebijakan bahwa kerugiankeuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery). Tindakan pemulihan (Asset Recovery) penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjaga agar negara tidak selalu dirugikan dan terabaikan hanya dengan pemidanaan hukuman badan (penjara) saja. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Hasil penelitianmenyatakan bahwa perlunya rumusan kebijakan dan langkah aksi yang konkrit, dikarenakan prosedural asset recovery meliputi pelacakan, pembekuan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara.atas Asset yang dimiliki dan diduga berasal dari keuangan negara yang telah dicuri berupa uang maupun tabungan dalam rekening pelaku ataupun benda dapat dilakukan melalui penelusuran untuk kemudian dilakukan Pemblokiran dan dilakukan Perampasan Asset.
PERANAN NEGARA MENGANTISIPASI TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasbiyulloh, Irvan; Rahim, Abdur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20304

Abstract

Transgender merupakan isu yang tengah banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia, ditambah lagi dengan maraknya promosi atau iklan kaum Transgender di media sosial. Hal inilah yang menjadi keberagaman sudut pandang masyarakat mengenai isu transgender. Mereka melihat dari latar belakang agama, sosial budaya dan kelompok mereka.Dalam pandangan masyarakat transgender dianggap sebagai penyelewangan norma kehidupan, karenanya Peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengantasipasi hal ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang bahan penelitiannya mengunakan sumber buku, jurnal, undang-undang dan penelitian sebelumnya yang terkait. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan analisa deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Transgender di Indonesia dalam Perspektif hukum Islam adalah haram dilakukan. Peranan negara dalam mengantisipasi transgender dalam perspektif hukum Islam dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran individual transgender, serta menerapakan peraturan yang tegas disertai dengan sanksi bagi pelakunya agar dapat kembali berperilaku normal.

Page 14 of 25 | Total Record : 250

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 13 No 1 (2025): JUNI Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER Vol 12 No 1 (2024): JUNI Vol 11 No 2 (2023): DESEMBER Vol 11 No 1 (2023): JUNI Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 10 No 1 (2022): JUNI Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 9 No 1 (2021): JUNI Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): JUNI Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER Vol 7 No 1 (2019): JUNI Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER Vol 6 No 1 (2018): JUNI Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER Vol 5 No 1 (2017): JUNI Vol 4 No 2 (2016): DESEMBER Vol 4 No 1 (2016): JUNI Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER Vol 3 No 1 (2015): JUNI Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER Vol 2 No 1 (2014): JUNI Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER Vol 1 No 1 (2013): JUNI More Issue