cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : https://doi.org/10.32832/mizan
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 250 Documents
 13   14   15   16   17 
KORELASI KONSEP KEMENTERIAN (WIZARAH) MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IMPLEMENTASINYA DI KEMENTERIAN INDONESIA Haq, Isa Anshori Al; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20305

Abstract

Kementerian merupakan salah satu lembaga penting dalam pemerintahan. Fungsinya adalah membantu tugas Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Kementerian di Indonesia dibentuk oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sejarahnya, dunia Islam pernah ada tokoh yang mengemukakan konsep Kementerian, tepatnya padamasa kekhalifahan Abbasiyah. Pemikir tersebut bernama Imam Al Mawardi. Konsep Kementerian menurut Imam Al Mawardi dituangkan di dalam karyanya yang berjudul AlAhkam Al-Shulthaniyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah kitab klasik karya Imam Al-Mawardi dengan judul Al-Ahkam Al-Shulthaniyah dan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam AlMawardi membagi konsep wizarah (Kementerian) menjadi dua, yaitu wizarah tafwidh dan wizarah tanfidzh. Dari kedua konsep Imam Al Mawardi tersebut terdapat korelasi antara konsep wizarah (Kementerian) tanfizh dengan konsep Kementerian di Indonesia. Perbedaannya tidak adanya partai politik pada masa Imam Al-Mawardi, sedangkan pada pemerintahan Indonesia ada partai politik.
HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN NOMOR: 0018/PDT.G/2017/PA.MRB DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR: 1476/PDT.G/2017/PA.JT) Kamarusdiana, Kamarusdiana; Aini, Najla Nurul; Helmi, Muhammad Ishar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20306

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar putusan Majelis Hakim Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang hadhanah kepada ibunya dan Putusan Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT yang mana anak kedua yang belum mumayyiz di bawah asuhan bapaknya Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan menganalisis dua putusan yang berkenaan dengan penetapan putusan hak hadanah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara hadhanah semata-mata mendahulukan kepentingan sang anak, Majelis Hakim Pengadilan Marabahan memberikan hak hadhanah kepada ibu sesuaikehendak peraturan Undang-Undang dan kemaslahatan anak tersebut, begitu pula majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan anak yang belum mumayyiz kepada bapak karena dinilai mampu untuk memelihara anak berdasarkan kemaslahatan anak tersebut.
NILAI KEADILAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI TENGAH MARAKNYA PERDAGANGAN E-COMMERCE Mufidah, Mufidah; Hardian, Michell Eko; Nugraha, Adhy
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20307

Abstract

Era globalisasi merubah tatanan sosial berbasis digital, terutama dalam pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang lebih dinamis dan praktis.. Perubahan tersebut terjadi pada praktek jual beli konvensional menjadi digital atau yang disebut dengan e-commerce. Ecommerce semakin nyata dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan ekonomi di Indonesia, tentu ini merupakan angin segar dalam pertumbuhan ekonomi, namun seperti dua sisi mata uang yang berbeda e-commorce juga menciptakan ketimpangan dalam masyarakat seperti kesenjangan digital di kalangan masyarakat, kemudian juga padapelaku bisnis UMKM lokal, meliputi kendala dalam permodalan, pengetahuan teknologi, serta jangkauan akses internet yang terbatas. Dengan konsep tidak memerlukan toko maka tentu pengangguran juga bertambah. Kompetisi lokal juga menjadi dampak yang harus diperhatikan mengigat pemilik modal memiliki peluang dalam melakukan branding produk agar terkesan menarik dan berkelas, yang berakibat pada intimidasi pengusaha mikro atau retail. Pemerintah sebagai regulator memiliki peranan strategis dalam langkah preventif maupun represif untuk membuat kebijakan yang berdasarkan atas nilai keadilan.
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN SERANG DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI MASA PANDEMI COVID 19 Najmudin, Najmudin; Syihabudin, Syihabudin; Fatoni, Ahmad; Saleh, Sujai
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Serang. Objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan model analisis data Miles dan Huberman. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dilakukan melalui programbantuan modal usaha kecil (BMUK) yang diberikan kepada tujuh jenis usaha mikro kecil (UMK) yaitu warung, pengrajin golok, pedagang, terapi herbal/pedagang herbal, kuliner, pembuatan nama sendal dan travel. Bantuan modal usaha kecil (BMUK) disalurkan dalam bentuk pinjaman modal bergulir dengan menggunakan akad qardul hasan (jumlah pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman), apabila terjadi kebangkrutan usaha akibat adanya wanprestasi dari pelaku UMK, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menyelesaikannya melalui mitra dari aparat desa setempat, tetapi apabila kebangkrutan tersebut terjadi tanpa ada unsur wanprestasi, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menghapus UMK dari nominative jika waktu bantuan sudah melampaui 5 tahun.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG TANPA AGUNAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Octarina, Nynda Fatmawati; Malasari, Artin Dwi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20309

Abstract

Penelitian ini bertujuan pertama mengetahui dan menganalisa kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi dan perlindungan hukum bagi kreditur pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi bila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berkedudukan sebagai kreditur konkuren, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW merumuskan asas pari passu prorate parte yang mana hak yang sama untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur baik kebendaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan upaya meminimalisir terjadinya masalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang paling utama adalah melakukan pengecekan bahwa Penyelenggara Fintech Lending tersebuttelah terdaftar/berizin di OJK, ajukan pinjaman hanya pada penyelenggara yang telah terdaftar/berizin di OJK.
PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON MANGGA DI DESA SITURAJA KECAMATAN GANTAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE TAHUN 2020-2021 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Urfa, Salsabila; Iswandi, Irvan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20310

Abstract

Sewa menyewa biasa dilakukan dengan menukar barang dan jasa yang memiliki manfaat dengan suatu imbalan, namun lain hal dengan praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Situraja. Mereka menyewakan pohon mangga yang nanti akan diambil buahnya untuk dijual. Perbedaan praktik sewa menyewa ini yang memicu timbulnya pertanyaan, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Mayoritas warga Desa Situraja adalah beragama Islam, dimana akan sangat bertentangan jika praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipraktik sewa pohon mangga di Desa Situraja dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dengan responden, dan artikel dari Jurnal ilmiah. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Situraja belum sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dikarenakan objek sewa belum memenuhi rukun sewa menyewa karena adanya unsur gharar, namun dalam perspektif hukum positif praktik sewa menyewa ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.
URGENSI PELAKSANAAN ASAS DESENTRALISASI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PANDANGAN FIQIH SIYASAH Fathulloh, Syahid; Mufidah, Mufidah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20311

Abstract

Kesejahteraan merupakan jaminan asasi dalam konstitusi, oleh sebab itu Negara wajib merealisasikannya. Dalam hal tersebut, Indonesia melakukan segenap daya dan upaya dengan menerapkan asas desentralisasi agar masing-masing daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini ditujukan untuk pemerataan ekonomi, sehingga terealisasi sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsepsi sejahtera dalam teori Tata Negara dan Fiqih Siyasah, serta untuk mengetahui bagaimana urgensi pelaksanaan asas desentralisasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan doktrinal. Data penelitian diperoleh dari buku, jurnal, maupun perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwapelaksanaan asas desentralisasi sangat diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan memperhatikan rambu-rambu fiqih siyasah. Fiqih siyasah dan desentralisasi tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan inovasi baru, yaitu menggabungkan fiqih siyasah ke dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
KEWARISAN ADAT SUKU LAMPUNG PEPADUN DALAM TINJAUAN FIKIH ISLAM Humaira, Aida; Rahmi, Latifa; Adhha, Nurul
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20314

Abstract

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan adat istiadat dan budaya yang beraneka ragam, bahkan hukum adat masih dijadikan solusi atas berbagai permasalahan keluarga yang ada di masyarakat. Khususnya masalah kewarisan, terdapat perbedaan sistem antara kewarisan adat Lampung Pepadun dan kewarisan Islam atau yang dikenal dengan ilmu faraid, di sisi lain mayoritas masyarakat adat Lampung Pepadun beragama Islam. Studi ini mengkaji bagaimana tinjauan fikih Islam terhadap pelaksanaan kewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun. Artikel ini menyimpulkan bahwa kewarisan adat Lampung Pepadun berupa kewarisan mayorat laki-laki, dikarenakan suku Lampung Pepadun condong kepada sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Kewarisan adat Lampung Pepadun berbeda dengan kewarisan Islam bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan Jahiliyah dalam segi ketiadaan bagian wanita dalam waris.
DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN REGULASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) TERHADAP PENINGKATAN KINERJA DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR Fajri, Ibrahim; Hartini, Sri; Purwaningsih, Prihatini; Mustika, Desty Anggie; Dwiastuti, Rukmi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20315

Abstract

Program MBKM memuat tentang kebijakan hak belajar mahasiswa di luar mata kuliah untuk 3 (tiga) semester. Mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mendapatkan kredit di luar kampus seperti pelaksanaan magang/praktik kerja industri atau tempat kerja lainnya. Dasar hukum dilaksanakannya MBKM di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Dari Perguruan Tinggi Negeri Berubah Menjadi Perguruan Tinggi Yang Berbadan Hukum, 3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, 4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020, dan 5) Tentang Penerimaan Mahsiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri, Permendikbud Nomor 7 tentang Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pembentukan, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Fakultas Hukum UIKA Bogor telah mengeluarkan peraturan Universitas Ibn Khaldun Fakultas Hukum telah melaksanakan MBKM, pedoman pelaksanaan MBKM di Universitas Ibn Khaldun Nomor 12/Per/Universitas Ibn Khaldun/2020 tentang Pedoman Pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Ibn Khaldun Bogor, Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor.705/F.3/FH-Universitas Ibn Khaldun/2021 tentang Pelaksanaan Kuliah Program Merdeka Belajar Kampus-Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Dampak terhadap Fakultas Hukum dengan lebih memperbanyak kerjasama dengan institusi dan perguruan tinggi lain guna melaksanakan program MBKM. Mahasiswa Fakultas Hukum UIKA memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau diluar UIKA dan paling lama 3 semester atau setara dengan 40 sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Susilowati, Ida; Ariefudien, Adha Amir; Wicaksono, Adhitya Sandy
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20316

Abstract

Tulisan ini mengurai permasalahan kebijakan terkait pengungsi di Indonesia. Diketahui bahwa Indonesia tidak terikat dengan Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, namun Indonesia termasuk negara transit yang menampung dan mengurus sejumlah pengungsi yang melarikan diri dari wilayah konflik dari berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dan membandingkannya dengan pandangan Islam khususnya dalam perlakuan terhadap pengungsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia jika ditinjau dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum Islam. Hal itu belum dapat dikatakan telah menjamin keamanan, kesejahteraan, dan keselamatan pengungsi. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya regulasi pemerintah yang tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia yang menjamin hak pengungsi terpenuhi.

Page 15 of 25 | Total Record : 250

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 13 No 1 (2025): JUNI Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER Vol 12 No 1 (2024): JUNI Vol 11 No 2 (2023): DESEMBER Vol 11 No 1 (2023): JUNI Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 10 No 1 (2022): JUNI Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 9 No 1 (2021): JUNI Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): JUNI Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER Vol 7 No 1 (2019): JUNI Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER Vol 6 No 1 (2018): JUNI Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER Vol 5 No 1 (2017): JUNI Vol 4 No 2 (2016): DESEMBER Vol 4 No 1 (2016): JUNI Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER Vol 3 No 1 (2015): JUNI Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER Vol 2 No 1 (2014): JUNI Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER Vol 1 No 1 (2013): JUNI More Issue