cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junaidi
Contact Email
jurnallexlibrum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
Jln. Kol. H. Animan Achad (d/h Jln. Sukabangun II) KM. 6.5 Lr. Suka Pandai No. 1610. Palembang, Indonesia.
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 26219867     DOI : https://doi.org/10.46839/lljih
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Published by the Palembang Youth Pledge College of Law (STIHPADA) which aims to be academic media for discussing legal science issues. Contains scientific writing, summaries of research results, book reviews, and ideas. The editorial team invites lecturers, experts, students, practitioners and the public who are interested in expressing their thoughts into scientific writing. Publishing schedule 2 (two) times year in June and December. Submissions must be guided by scientific writing methods and writing instructions as attached.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 215 Documents
 8   9   10   11   12 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS TINDAKAN FORCED DELISTING PERUSAHAAN TERCATAT OLEH BURSA EFEK INDONESIA Nugraha, Ahmad Wirayudha
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.207

Abstract

Abstrak Perkembangan pasar modal saat ini sangat pesat, itupun dipengaruhi oleh peranan yang strategis dalam pembangunan perekonomian di dunia, terkhusus untuk Indonesia. Selain sebagai pendanaan usaha, pasar modal juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Perusahaan dalam mencari tambahan modal di pasar modal dapat melalui mekanisme listing di Bursa. Perusahaan yang terdaftar di Bursa tentunya harus mematuhi ketentuan yang berlaku seperti pengungkapan informasi, bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan melindungi kepentingan investornya. Ketentuan tersebut jika diabaikan dapat mengaki batkan kurangnya performa dari perusahaan bahkan dapat dilakukan forced delisting dari Bursa. Hal ini akan merugikan pemegang saham yang memiliki saham di perusahaan yang terkena forced delisting. Perlindungan hukum terhadap investor atas diberlakukannya forced delisting telah diberikan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai kelalaian pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan di forced delisting oleh Bursa Efek Indonesia. Sampai saat ini belum ada peraturan yang menegaskan bagi perusahaan yang di forced delisting untuk membeli kembali saham yang ada di masyarakat, akan tetapi ada OJK sudah berencana untuk mengaturnya lewat Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang akan diberlakukan kewajiban untuk emiten yang terkena forced delisting untuk membeli kembali saham yang sudah diterbitkannya (buyback). Kata Kunci : Pasar Modal, Penghapusan Pencatatan , Perusahaan Tercatat Abstract The development of the capital market is currently very rapid, and even then influenced by a strategic role in economic development in the world, especially for Indonesia. Aside as a business funding, the capital market also has functions for the public to invest in financial instruments. can look for additional capital in the capital market through a listing mechanism on the Exchange. Companies that are listed on the stock exchange must comply with applicable regulations such as information disclosure, act in accordance with established rules and protect the interests of their investors. If ignored these provision can be result in a lack performance company and can even be forced delisting from the stock exchange. This will be detrimental to shareholders who have shares in the company affected by forced delisting. Legal protection of investors for enforcing forced delisting has been provided in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regarding negligence of company management that causes public listed company to be forced delisted by the Indonesia Stock Exchange. Until now there has been no regulation that stipulates for public listed company that are forced to be delisted to buyback shares in the community, but there are OJK already planning to regulate them through the Financial Services Authority Regulation Draft No. 04 of 2020 concerning the Implementation of Capital Market Activities which will impose an obligation for issuers affected by forced delisting to repurchase shares already issued (buyback).
AKIBAT HUKUM DEBITOR WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Ardana, Yudhistira; Herlambang, Dian; Wicaksono, Yoga Catur; Wijaya, Muhammad Ridho
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.214

Abstract

Abstrak Pelaku Ekonomi dalam rangka pengembangan usaha sebagai pemilik atau pemegang hak paten dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan dengan paten sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga hak paten yang berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjkan terlebih dahulu antara lembaga jaminan fidusia selaku kreditor dengan inventor sebagai debitor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan bagaimanakan akibat hukum bagi pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, yang dikaji adalah ketentuan hukum positif mengenai hak paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan masalah yang akan dilakukan secara yuridis normatif. Hak paten bisa dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia karena hak paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak paten memiliki prinsip ekonomi yang akan memberikan keuntungan ekonomi kepada pemilik hakpaten. Hak paten diklasifikasikan kedalam benda bergerak yang tidak berwujud. Akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadiobjek jaminan fidusia. Akibat dari penjualan objek fidusia ini yang berupa hak paten maka dari pihak kreditur hilangnya piutang kepada debitur yang artinya hutang debitur telah lunas, kemudian dari pihak debitur hilangnya hak-hak atas paten yang sebelumnya dia miliki. Kata Kunci : Hak Paten, Jaminan, Fidusia Abstract Economic actors in the framework of developing a business as owner or patent holder can access credit from financial institutions with patents as objects of fiduciary institution. So that patents are based on the law, but were born because they had to be advance in advance between the fiduciary guarantee institution as the creditor and the inventor as the debtor The problem in this study is why patents can be used as fiduciary collateral objects and how the legal consequences for debtors who commit defaults. This research is a normative legal research. In this study, what is examined is the positive legal provisions regarding patent rights, namely Law Number 13 of 2016 concerning Patents and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This type of research used is descriptive with a problem approach that will be conducted normatively juridical. Patents can be used as collateral for debt by using fiduciary security institutions because patents are part of intellectual property rights where patents have economic principles that will provide economic benefits to the patent owner. Patents are classified as immovable property. The legal consequences of debtors who commit default will lead to fiduciary guarantee execution activities. Execution of fiduciary collateral is confiscation and sale of objects which are subject to fiduciary collateral. As a result of the sale of this fiduciary object in the form of a patent, the creditors lose their debts to the debtor, which means the debtor's debt has been paid off, then from the debtor's loss of patent rights he previously had such as.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA GLOBALISASI Tristy, Marsatana Tartila; Aminah, Aminah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.224

Abstract

Abstrak Secara garis besar artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengurangan sampah plastik bagi kelestarian lingkungan hidup di era globalisasi beserta efektivitas nya. Sehingga permasalahan yang dapat dirumuskan adalah mengenai kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di era globalisasi dan efektivitas kebijakan pengurangan sampah plastik di era globalisasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai permasalahan. Berdasarkan hasil pembahasan, Berbagai kebijakan telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan mengelola sampah, termasuk mengenai sampah plastik, demi kelestarian lingkungan hidup. Beberapa opsi dari kebijakan penanganan sampah plastik pun telah diterapkan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah plastik di era globalisasi seperti sekarang ini, apabila dimungkinkan, kebijakan yang satu dapat diberlakukan bersamaan dengan kebijakan yang lain yang saling terkait dan mendukung. Kata Kunci: efektivitas, globalisasi, kebijakan, lingkungan, sampah Abstract In essence, this article aims to determine the policy of reducing plastic waste for environmental sustainability in globalization era along with its effectiveness. So the problems that can be formulated are regarding policies related to environmental protection and management, also the effectiveness of policies on reducing plastic waste in globalization era. The method of approach used in this research is normative juridical, namely by emphasizing the science of law, regulations and applicable provisions regarding the problem. Based on the discussion results, various policies have been carried out by the Central and Regional Governments to deal with and manage garbage, including regarding plastic waste, for the sake of environmental sustainability. Several options for handling plastic waste policies have also been implemented. Thus, to improve the effectiveness of plastic waste management in current globalization era, if possible, one policy can be implemented in conjunction with other policies that are interrelated and supportive.
IMPLEMENTASI CITA HUKUM DALAM MENCAPAI NILAI KEADILAN GUNA MEMBANGUN PEMIMPIN YANG BERKARAKTER DI KOTA PALEMBANG Herlina, Ning; Putra, Yanuar Syam
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.227

Abstract

Abstrak Hukum dalam perkembangannya, mendorong para ahli hukum untuk menghasilkan suatu definisi mengenai hukum. Dapat ditemukan bahwa definisi mengenai hukum yang dihasilkan oleh para ahli memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini memiliki alasan bahwa dalam proses menghasilkan definisi tersebut para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi, Cita hukum ini harus memiliki bentuk, baik dalam tataran teoritis hingga pada tataran praktis. Pada tataran teoritis, cita hukum berawal pada tahap interpretasi yang berujung pada tataran Praktis, yaitu implementasi. Pada tahap interpretasi, cita hukum ini berawal dari konsep hukum itu sendiri. Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris melalui studi pustaka dari beberapa bahan buku dan media lainnya serta observasi lapangan di kota Palembang melalui wawancara. Kata Kunci : Hukum, Nilai Keadilan, Pemimpin. Abstract The law in its development, encourages legal experts to get a resolution on law. Can be found with the resolution of the law produced by experts have different characteristics with the others. This has a reason in the process of producing these experts have different points of view. So, this legal ideal must have a form, from the legal level to the practical level. At the level of transition, the purpose of law starts at interpretation which ends at the practical level, namely implementation. At the interpretation stage, this legal idea starts with the concept of law itself. Regarding this research, the author uses the normative-empirical research method through library research from several book materials and other media as well as field observations in the city of Palembang through interviews.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI BERDASARKAN UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sibarani, Sabungan; Santiago, Faisal
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.233

Abstract

Abstrak Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh: korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi. Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi.Dengan lahirnya Perma 13/2016 korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau organ korporasi. Dengan demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Amiruddin, Alifiya Mafaza; Sugiyono, Heru
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.244

Abstract

Abstract This study was conducted to determine the legal arrangements for termination of employment by employers who experienced the impact of Covid-19 on workers according to labor laws and legal protection of workers who experienced termination of employment by employers who were affected by Covid-19. This study uses normative juridical research methods. Legal protection for workers experiencing termination of employment during the Covid-19 pandemic until now there is still a lack of explicit efforts to heed workers' rights from employers to implement the provisions of the law. Since the issuance of Presidential Decree (Keppres) No.12 of 2020 concerning Determination of Non-Natural Disasters Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) As National Disasters employers certainly have reason to terminate employment in the face of this pandemic in terms of the state of the company. Legal provisions for termination of employment are regulated in Act Number 13 of 2003 concerning Manpower. The impact of employment due to this pandemic on employment relations that led to termination of employment due to the closure of the company, the Work From Home work system, causing unemployment. Keywords: Legal Protection, Work Termination, Employment, Covid-19
ANALISIS KOMPARATIF SISTEM PEMBUKTIAN KARTEL INDONESIA DAN MALAYSIA DI ERA MEA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Aswim, Danar
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.249

Abstract

The writing of this title is motivated by the inconsistency of cartel according to Law no. 5 year 1999, then the writer compares it with Competition Act 2010 to see conformity about cartel concept and its proof system. The writing of this law raised the problem of how the system of proof of cartel based on the nature of the ban according to Law no. 5 of 1999 and the Competition Act 2010 in Malaysia, as well as how the juridical implications of the differences and the nature of the cartel ban between Law no. 5 of 1999 and the 2010 Competition Act with respect to MEA. Law no. 5 of 1999 and the 2010 Competition Act, there are differences in the nature of the prohibition to prove the existence of indications of alleged monopolistic practice of cartel. The scope and nature of the prohibition of cartel causes legal uncertainty and the failure of the MEA objectives in the business competition law to strengthen a healthy competition culture.
Pengeboman Melalui Udara dalam Perang Yaman: Tinjauan Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas Hukum Humaniter Internasional Ariaputra, Milzam Giovanny; Lutfi, Khoirur Rizal
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.252

Abstract

Peperangan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dengan berbagai latar belakang. Seiring perkembangan teknologi, salah satu cara yang lazim digunakan saat ini adalah pengeboman melalui udara. Cara ini efektif namun sering memakan korban dari pihak sipil yang tentu menjadi larangan Hukum Humaniter Internasional. Perang Yaman, dimana pihak koalisi Arab Saudi melakukan pengeboman melalui udara disebut acapkali mengenai objek yang bukan objek militer hingga banyak menewaskan masyarakat sipil. Dalam perspektif hukum humaniter internasional Prinsip Proporsionalitas melarang lebih besarnya kerusakan yang tidak perlu dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat. Untuk itu tulisan ini membahas bagaimana hukum internasional utamanya Hukum Humaniter mamandang peristiwa pengeboman melalui udara dalam konteks perang Yaman. Hasil pembahasan yang dilakukan menunjukan bahwa pengeboman melalui udara yang dilakukan oleh koalisi Arab Saudi dalam perang Yaman tidak Proporsional, karena banyaknya pengeboman melalui udara yang dilakukan tidak sesuai dengan Protokol 1 Konvensi Jenewa tahun 1977 dan statuta Roma tahun 1998.
Pertanggungjawaban PT Birotika Semesta Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Surahmad, Surahmad; Krisna, Mallyyas Muhamad
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.253

Abstract

Abstrak Penelitian yang dibahas ini membahas mengenai permasalah yang terjadi pada perusahaan jasa pengiriman atau jasa kurir di Indonesia. Dimana barang yang dikrim melaui jasa pengriman hilang baik karena kesengajaan ataupun kelalaian perusahaan jasa pengiriman dan pertangungjawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literasi yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kehilangan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka perusahaan pengiriman diwajibkan untuk melakukan penggantian kerugian. Dalam perlindungan konsumen jika kehilangan barang tersebut terjadi tanpa perjanjian diawal maka jumlah ganti kerugian ditentukan oleh majelis hakim dan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan jika menggunakan perjanjian diawal, maka jumlah ganti kerugian yang dapat dilakukan adalah berdasarkan perjanjian tersebut dan dapat diajukan gugatan Wanprestasi Kata Kunci: Perusahaan Pengiriman, ganti rugi, perlindungan konsumen Abstract The research discussed discusses the problems that occur in shipping service companies or courier services in Indonesia. Where goods shipped through shipping services are lost either because of deliberate or negligent shipping service companies and the responsibility that must be done by the shipping service company. This research uses the Normative Juridical research method, which is research based on laws and regulations, books, and literacy related to the material being studied. In the laws and regulations in Indonesia, losses which ultimately cause harm to consumers, the shipping company is required to make compensation. In consumer protection if the loss of goods occurs without an initial agreement, the amount of compensation is determined by the panel of judges and can file a lawsuit against the law, whereas if using an initial agreement, then the amount of compensation that can be done is based on the agreement and a lawsuit can be submitted.
TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMILU SERENTAK DI 2020 PADA MASA PANDEMI COVIT-19 Husnaini, Husnaini; Kesuma, Derry Angling; Djufri, Darmadi; Candra, Andi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.259

Abstract

Abstrak Ada beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU atas nama negara agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU 2 Tahun 2011 perubahan atas UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. 3) Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, Hak Warga negara, Pemilihan Umum Abstract From what has been described in the previous sub-chapter, the writer can say that there are also several treatments that can be carried out by the KPU on behalf of the country so that the general election can run as desired, namely clean and healthy, including: 1) Providing Education Education Politics to the Community. Political Education is a process of learning and understanding of the rights, obligations and responsibilities of every citizen in the life of the nation and state. Providing political understanding to the community through political education not only during the election stage, but carried out continuously so that people can be literate (understand) politics. Law 2 of 2011 amendments to Law 2 of 2011 regarding political parties state that Political Parties function as a means of political education for members and the wider community to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in the life of society, nation and state. Reflecting on the law, political parties are required to provide political education to the community not only when there are election stages, but on an ongoing basis so that people are aware of their rights and obligations as citizens. 2) Increase Election Stages Socialization by Election Organizers. The obligation of election organizers, especially the KPU, is to disseminate information to the voters Election socialization is the process of delivering information about the stages and programs of the Election Implementation. 3) Develop quality voter data (DPT). Voters who are registered in the voter data are indeed not directly related to public awareness to use their voting rights in elections or elections, but the list of qualified voters will affect the number of voter attendance at polling stations. Only eligible voters are included in the permanent voter list, thereby reducing the level of absence of voters to the polling station.

Page 10 of 22 | Total Record : 215

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025) Vol. 11 No. 2 (2025): Juni Vol. 11 No. 1 (2024): Desember Vol. 10 No. 2 (2024): Juni Vol. 10 No. 1 (2023): Desember Vol. 9 No. 2 (2023): Juni Vol. 9 No. 1 (2022): Desember Vol. 8 No. 2 (2022): Juni 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021 Vol. 8 No. 1 (2021): Desember 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017 2016: Volume 3 Nomor 1 Desember 2016 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015 2015: Volume 1 Nomor 2 Juni 2015 2014: Volume 1 Nomor 1 Desember 2014 More Issue