cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junaidi
Contact Email
jurnallexlibrum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
Jln. Kol. H. Animan Achad (d/h Jln. Sukabangun II) KM. 6.5 Lr. Suka Pandai No. 1610. Palembang, Indonesia.
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 26219867     DOI : https://doi.org/10.46839/lljih
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Published by the Palembang Youth Pledge College of Law (STIHPADA) which aims to be academic media for discussing legal science issues. Contains scientific writing, summaries of research results, book reviews, and ideas. The editorial team invites lecturers, experts, students, practitioners and the public who are interested in expressing their thoughts into scientific writing. Publishing schedule 2 (two) times year in June and December. Submissions must be guided by scientific writing methods and writing instructions as attached.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 215 Documents
 9   10   11   12   13 
MODEL HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR DALAM RANGKA MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KOTA PALEMBANG Nursimah, Nursimah; Arista, Windi; Salia, Erli
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.266

Abstract

Abstrak Kebijakan kantong plastik berbayar adalah kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Pemakaian kantong plastik semakin lama semakin meningkat volumenya yang diperkirakan pada tahun 2025 bisa mencapai 2,2 milyar ton per tahun. Kondisi seperti ini apabila tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kantong plastik di Indonesia, maka dikeluarkanlah surat edaran oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : S.1230/PSLB-PS/2016 tentang Harga dan Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan kantong plastik, namun surat edaran tersebut memiliki posisi yang lemah secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang dikaji melalui pemberlakuan ketentuan hukum dalam suatu peristiwa hukum konkrit tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dari hasil penelitian bahwa penggunaan kantong plastik berbayar belum berlaku secara efektif hal ini disebabkan pemerintah kota Palembang belum menerbitkan model hukum lingkungan dalam penyelenggaraan kantong plastik berbayar yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengaturnya. Kata Kunci : Model Hukum, Kantong Plastik Berbayar. Abstract The paid plastic bag policy is a policy made by the Ministry of Environment and Forestry to reduce plastic waste and encourage an environmentally friendly lifestyle. The use of plastic bags is increasing in volume, which is estimated to reach 2.2 billion tons per year in 2025. If this condition is not resolved immediately, it will have a huge environmental impact. One of the government's policies to reduce plastic bags in Indonesia, a circular letter was issued by the Ministry of Environment and Forestry Number: S.1230 / PSLB-PS / 2016 concerning Prices and Application of Paid Plastic Bags. This policy is able to reduce the use of plastic bags, but the circular has a weak position legally. The method used in this research is an empirical legal research method that is studied through the application of legal provisions in a certain concrete legal event that occurs in society. From the research results, the use of paid plastic bags has not been effective, this is because the city government of Palembang has not issued an environmental law model in the implementation of paid plastic bags, namely in the form of Regional Regulations (Perda) which specifically regulate it.
PENGARUH COVID-19 TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK PERILAKU SOSIAL Riska, Riska; Aminah, Aminah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.268

Abstract

Abstrak Corona virus disease 2019 (covid-19) muncul pertama kali sejak akhir 2019 di wuhan, china. Menyebar ke Indonesia sekitar februari 2020.sampai sekarang angka kasusnya semakin meningkat. berbagai dampak yang ditibulkan, baik dampak positif maupun negatif. pengaruh tersebut cukup signifikan di dalam masyarakat, bahkan Indonesia telah memasuki era new normal sejak awal juni lalu. Meski demikian, masyarakat tetap diharuskan beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan, terutama perilaku physical distancing dan pola hidup yang sehat. Harus disadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan, tidak terlepas dari campur tangan manusia, sehingga dampaknya juga kembali kepada manusia itu sendiri. Perilaku masyarakat dalam memerangi covid-19, mendorong sikap manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, hal tersebut merupakan proses simbiosis mutualisme sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif untuk mendeskripsikan permasalahan dampak covid-19 terhadap lingkungan hidup, serta pengaruhnya terhadap perilaku sosial. Dengan tujuan untuk memahami perilaku sosial dalam lingkungan hidup ditengah pandemi covid-19. Kata Kunci ; Covid-19, Lingkungan Hidup, Perilaku Sosial Abstract Corona virus disease 2019 (covid-19) first appeared since the end of 2019 in Wuhan, China. Spread to Indonesia around February 2020.Various impacts that were generated, both positive and negative impacts. As well as significant influence in society, even Indonesia has entered a new normal era since early June, but people are still required to behave in accordance with health protocols, especially physical distancing behavior and healthy lifestyles. It must be realized that everything that happens to the environment, it can not be separated from human intervention, so that the impact also returns to humans themselves. Community behavior in combating covid-19, encouraging human attitudes to need one another, this is a process of symbiotic mutualism as a logical consequence that must be faced by society. This paper uses qualitative research methods, with a normative juridical approach to describe the problem of covid-19 impact on the environment and its influence on social behavior. With the aim of understanding social behavior in the environment amid the covid-19 pandemic.
KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER Akmal, Diya Ul; Pratiwi, Eka; Sulistiani, Anisa
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.273

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala lini kehidupan dengan peraturan dari yang terhierarkis sampai dengan yang tidak namun tetap diakui kekuatan mengikatnya. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu agar tidak dilanggar oleh individu lainnya. Namun pada kenyataanya hukum yang ada saat ini belumlah melindungi secara penuh dari adanya diskriminisi gender. Utamanya perempuan masih belum terlindungi secara penuh hak-haknya. Banyaknya korban pelecehan yang terdiskriminasi dalam pendidikan, berbagai permasalahan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak sebagai perempuan dalam bidang pekerjaan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang belum dapat dijawab dengan hukum yang sudah ada. Perlu adanya penguatan dan pembaharuan dalam hukum nasional agar menjaga kedudukan, peran, serta hak yang dimiliki oleh perempuan. Hukum yang dibuat harus mengedepankan pengarusutamaan gender. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan gender dan keadilan gender di Indonesia.
PERBANDINGAN HUKUM KEBIJAKAN PENANGANAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI BERBAGAI NEGARA: DISKURSUS EKSKULSIVITAS DAN RELATIVITAS KEDAULATAN NEGARA Syahrin, Muhammad Alvi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.275

Abstract

Masalah pengungsi telah menjadi isu internasional yang harus segera ditangani. Akan tetapi di dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian menangani pengungsi tidak berdasarkan standar internasional yang sudah diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi di berbagai negara terhadap pola eksklusivitas dan relatifitas kedaulatan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada negara di atas negara. Semua negara memiliki kedudukan yang sama, karena dibatasi oleh kedaulatan wilayahnya masing-masing. Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia melakukan pendekatan kedaulatan negara dengan mengoptimalkan operasi perbatasan guna mencegah masuknya imigran illegal. Malaysia dan Singapura bukan merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951. Sehingga sikap mereka jelas, yaitu menolak kehadiran pencari suaka dan pengungsi. Kedua negara ini menunjukkan sikap konsisten bahwa kedaulatan negara tidak dapat diintervensi oleh lembaga internasional. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan Australia. Walaupun sebagai negara pihak, kedua negara tersebut dengan tegas menolak masuknya pencari suaka dan pengungsi melalui berbagai macam kebijakan perbatasannya. Amerika Serikat dan Australia lebih memilih untuk melanggar prinsip non-refoulement yang diatur dalam Konvensi Tahun 1951 daripada mengobankan keamanan dan kedaulatan negaranya.
OTONOMI DAERAH DAN PELUANG INVESTASI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN Sugianto, Bambang; Kurniawati, Dita; Abbas, Zakaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.286

Abstract

Abstrak Tujuan Otonomi daerah memberikan kemudahan daerah dalam melaksanakan kewenangan, sehingga dalam menjalankan kewenangan membawak efek positif dalam berinvestasi. Investasi bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat daerah serta peningkatan Pendapatan Daerah, tetapi otonomi sering disalahgunakan oleh Pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan perizinan, sehingga Investor mengalami kesulitan dan hambatan. Tujuan otonomi daerah supaya ada dampak positif serta memberi pelayan publik lebih mudah dan cepat, penyederhanaan Pelayanan Kegiatan Investasi, dan penyederhanaan (regulasi) pelayanan kegiatan ekonomi membantu kelancaran usaha dari para pelaku ekonomi, karena deregulasi dipandang untuk meningkatkan efisiensi bagi pelaku ekonomi. Adanya kepastian proses adminitrasi dan kepastian hukum yang dapat menjamin keamanan dan stabilitas politik Daerah, singkronisasi regulasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, Daerah harus membuka diri dan mempermudah perizinan sektor investasi terutama berhubungan rekruitmen tenaga kerja yang besar, terukurnya kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah dengan menggunakan kinerja fiscal sehingga tercapainya keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Investasi. Abstract In doing investment, there are often problems, one of which is regional autonomy, the challenges of implementing investment in Indonesia in the era of regional autonomy in Indonesia. In its regulation, there is a system of division of authority in facilitating the entry of investments with the investment arrangements at the regional level referring to investment regulations at the national level. Therefore, although the direction of Indonesian economy after Regional Autonomy refers to the economy in the region, it must be remembered that the authority of regional autonomy towards regional independence remains within the framework of the unitary state. The direction of the investment policy and the increase in business activities through investment policies are expected to create opportunities for the growth and development of the business world for every large, medium, and small scale of economic actor. Simplification of Investment Services, Simplification (deregulation) economic activity services helps accelerate the operation of economic actors, because deregulation is seen to increase efficiency for economic actors. The certainty of the administrative process and legal certainty that can guarantee the security and political stability of the region, synchronization of regulations between the local government and the central government, faster in licensing and the realization of certainty, the regional government must open up and facilitate licensing of the investment sector, especially related to the large recruitment of workers, measurable regional financial capacity in the era of regional autonomy by using performance so that the regional achievement can successfully undergone the regional autonomy.
RECHTSVACUUM ATAS TANGGUNGJAWAB PEMBINA YAYASAN Miarsa, Fajar Rachmad Dwi; hazir, cholilla adhaningrum
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.290

Abstract

The foundation is a legal entity that is private and run without profit (profit oriented). There are three organs that run a Foundation, namely Builders, Managers and Supervisors. The organ that is responsible for running the Foundation so that the purpose and purpose of the foundation of the Foundation which is social, religious, and humanitarian can be realized. Establishment of Law Foundation Number 16 of 2001 on the Foundation. The regulation contains the norm vacancy (rechtsvacuum) in the regulation of Foundation Builders. The problematic form of authority possessed by the Founders of the Foundation, seems to be infinite (absolute) and there is no arrangement for the termination of the Builder. The purpose of this writing is to analyze the form of vacancy norms of Law No. 16 of 2001 on the Foundation regarding the authority held by the Founders of the Foundation. Based on the description, then the problem is what are the consequences of juridis rechtsvacuum on Law Number 16 of 2001 on the Foundation on the form of responsibility of the Builder ?. This writing uses the writing method used is the normative juridical writing that is all the activities of a person to answer legal issues that are academic and practical, using a legal approach (Statute Approach), and a conceptual approach (Conceptual Approach) with prescriptive writing that gives a description or formulate problems in accordance with existing circumstances / facts. The author uses this method to provide an argument for the results of the writing done by the author. The results of the writing on the legal consequences of the form of problem solving on the form of arbitrariness of the Founders of the Foundation due to the vacancy of rules (rechtsvacuum) on Law No. 16 of 2001 on the Foundation.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Yang Jaminan Fidusianya Tidak Didaftarkan Firdausi, Kamalia
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.294

Abstract

Abstrak Jaminan fidusia dalam akad murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesanannya, sehingga nasabah akan melaksanakan pembayarannya kepada lembaga keuangan atas barang yang telah dipesan. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setiap benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Namun dalam praktiknya, masih ada jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia dalam akad murabahah yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang fidusia apabila jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Kata kunci: Akad Murabahah, Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum Abstract Fiduciary guarantees in murabaha contracts are allowed so that customers are serious about their orders, so they will carry out payments to financial institutions for goods that have been ordered. In accordance with Article 11 of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Collateral, every object charged with fiduciary collateral must be registered. But in practice, there are still fiduciary guarantees that are not registered. This research was conducted to determine the legal protection for fiduciary holders in murabahah contracts whose fiduciary guarantees were not registered. This research is a normative legal research using the legislative approach method. The results of this study indicate that there is no certainty and legal protection for fiduciary holders if the fiduciary guarantee is not registered.
SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia Utoyo, Marsudi; Afriani, Kinaria; Rusmini, Rusmini; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.298

Abstract

Abstrak Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana. Bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian “Sengaja dan Tidak Sengaja” dalam hukum pidana Indonesia adalah Kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (willens en wetens). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Kata Kunci : Kesalahan, kesengajaan, kealpaan Abstract Criminal action is an act for which the perpetrator is subject to criminal penalties. This perpetrator can be said to be the "subject" of a criminal act. Whereas criminal liability is defined as the continuation of an objective reproach that is in the criminal act and subjectively meets the requirements to be convicted of that act. What is meant by error is error is the basis for accountability. Mistakes are the mental state of the maker and the inner connection between the maker and the deeds. Regarding the mental state of a person who does an action, it is commonly referred to as the ability to be responsible, while the mental relationship between the maker and the action is deliberate, negligent, and excuses for forgiveness. Thus, in order to determine an error, a legal subject must fulfill several elements, among others: The ability to be responsible to the perpetrator, the act is in the form of intent (dolus) or negligence (culpa); There is no excuse for erasing mistakes or the absence of excuses for forgiveness. The definition of "Intentional and Unintentional" in Indonesian criminal law is intentional, it means "willing" and "knowing" (willens en wetens). The point is that someone who commits an act deliberately, must will (willens) what he does and must also know (wetens) what he is doing and its consequences.
PELAKSANAAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR Adisti, Neisa Angrum; Nashriana, Nashriana; Mardiansyah, Alfiyan; Yuningsih, Henny; Handayani, Lefi Evti; Rosada, Bella
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.299

Abstract

Ketentuan mengenai asas legalitas seperti yang tercantum dalam KUHP berlaku untuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP termasuk juga tindak pidana narkotika dan psikotropika. Pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini diancam dengan sanksi pidana penjara seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain diancam dengan sanksi pidana penjara para pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika dapat dikenakan sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi. Di Indonesia saat ini sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa pengguna narkotika dan Psikotropika dapat dikirim ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sebagai ganti hukuman kurungan, yaitu didalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika . Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan, Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan? Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (Field Research) atau Penelitian sosiologis yang tujuan dari penelitian ini . Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normatif dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis.Rehabilitasi pada BNN OI terdiri dari 2 yaitu Regabilitasi rawat jalan dan Rehabilitasi Rawat Inap. Pada rehabilitasi rawat inap kegiatan rehabilitasi dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu assesmen awal, rencana terapi, assesmen lanjutan.Dalam pelaksanaannya rehabilitasi di pengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat. Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang ”Pelaksanaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di BNN Ogan Ilir”.
Dualisme Antara Hak Asasi Manusia Dan Kepentingan Publik Dalam Hal Menggunakan Masker Di Era Pandemi Covid 19 (Tinjauan Sosiologi Hukum) Wijaya, Hanna; Haryanto, Imam
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.314

Abstract

Abstract The appearance of Covid-19, later on, a pandemic, stunned the world. The spread is very fast, and research continues today, making the WHO and government regulations that are still evolving. Implementing hygiene precautions such as using masks, washing hands with soap, bringing hand sanitisers, and preserving distance, generally called social distancing and independent isolation can be achieved by the group in breaking the chain of COVID-19 disease transmission. This analysis uses a research approach that reviews normative legal studies. In Indonesia, enforcing health protocols, including wearing masks, is still very difficult, the Indonesian people are not yet aware of breaking the Covid-19 spread chain. The use of shows and COVID-19 disease is correlated with human rights, and the public interest must be considered. Using a mask is everyone's fundamental right to breathe safe, virus-free air. Also, a mask honours collective interests rather than personal interests. Therefore, the government takes action by making legislation restricting the use of masks and enforcing other health protocols in this COVID-19 pandemic period, using sanctions to make citizens aware of the value of wearing masks today. Keywords: Human Rights; Public Interest; Law Applicable; Covid-19

Page 11 of 22 | Total Record : 215

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025) Vol. 11 No. 2 (2025): Juni Vol. 11 No. 1 (2024): Desember Vol. 10 No. 2 (2024): Juni Vol. 10 No. 1 (2023): Desember Vol. 9 No. 2 (2023): Juni Vol. 9 No. 1 (2022): Desember Vol. 8 No. 2 (2022): Juni 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021 Vol. 8 No. 1 (2021): Desember 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017 2016: Volume 3 Nomor 1 Desember 2016 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015 2015: Volume 1 Nomor 2 Juni 2015 2014: Volume 1 Nomor 1 Desember 2014 More Issue