cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junaidi
Contact Email
jurnallexlibrum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
Jln. Kol. H. Animan Achad (d/h Jln. Sukabangun II) KM. 6.5 Lr. Suka Pandai No. 1610. Palembang, Indonesia.
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 26219867     DOI : https://doi.org/10.46839/lljih
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Published by the Palembang Youth Pledge College of Law (STIHPADA) which aims to be academic media for discussing legal science issues. Contains scientific writing, summaries of research results, book reviews, and ideas. The editorial team invites lecturers, experts, students, practitioners and the public who are interested in expressing their thoughts into scientific writing. Publishing schedule 2 (two) times year in June and December. Submissions must be guided by scientific writing methods and writing instructions as attached.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 215 Documents
 10   11   12   13   14 
Tindak Pidana Perdagangan Black Market Atas Barang Elektronik Kurniawan, Kukuh Dwi; Dewi Arimbi, Adhesti Faradilla
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.317

Abstract

Abstrak Maraknya barang murah sangat diminati orang banyak, barang branded, barang elektronik dan lain-lain sangat mudah didapatkan melalui distributor Black Market atau Pasar Gelap. Berbagai jenis barang yang dijual dengan harga miring tetapin bermerek sangat banyak beredar di Black Market atau Pasar Gelap, akan tetapi orang yang membeli barang dari Black Market tidak pernah tau apa dampak buruknya jika membeli barang hasil penyelundupan Black Market tersebut, Handphone replica menjadi barang yang sangat diminati tanpa diperdulikan ada atau tidaknya garansi dan surat ijin resmi dan instansi yang sah. Padahal daripada itu garansi dan ijin yang sah sangat penting sebagai jaminan bahwa barang yang diperjual belikan tersebut aman. Peran Beacukaipun sangat penting untuk penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang illegal dari Black Market atau Pasar Gelap. Kata kunci: Black Market, Beacukai, Penyelundupan. Abstract The rise of cheap goods is very popular with many people, branded goods, electronic goods and others are very easy to get through Black Market or Dark Market distributors. Various types of goods sold at low prices but branded very much circulating in the Black Market or Dark Market, but people who buy goods from the Black Market never know what the bad effects if buying goods smuggled from the Black Market, Mobile replica becomes a very good item attractive without regard to the presence or absence of guarantees and official permits and legitimate agencies. But rather than that a guarantee and a valid permit is very important as a guarantee that the goods being traded are safe. The role of customs is very important for overcoming the crime of smuggling illegal goods from the Black Market or the Dark Market.
Kontradiksi Dalam Penerapan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation) Pada Masa Pandemi Covid-19 Bayuputri, Btari Amira; Khansa, Ravira Naila; Latifani, Dian
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.322

Abstract

Abstrak Dalam memberikan pelayanan terbaiknya berupa pelayanan yang sederhana namun cepat dan juga dengan biaya terjangkau, Mahkamah Agung meluncurkan sebuah aplikasi elektronik yang selanjutnya diberi nama E-Court. Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menangani proses perkara dapat membantu meningkatkan efisiensi. Sebuah investasi dibidang teknologi dan informasi akan memberikan pengaruhnya yang luar biasa terhadap kinerja sebuah organisasi. Layanan E-Court ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperkara di dalam pengadilan. Dalam penggunaan teknologi ini diharapkan dapat mengurangi waktu penanganan perkara dan tentunya adalah mengurangi intensitas para pihak untuk datang secara langsung ke pengadilan. Maka dari itu E-Court dan E-Litigation ini sangat cocok digunakan dalam kondisi seperti saat ini, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemic COVID-19 ini seluruh kegiatan dialihkan secara daring (online) dalam upaya untuk mengurangi lonjakan pasien yang terjangkit COVID-19. Namun demikian, penggunaan E-Court dan E-Litigation dalam beradministrasi perkara di Pengadilan di Indonesia masih menjadi suatu hal yang baru dan tentu akan menimbulkan beragam persoalan, baik dari norma hukumnya maupun dari segi kesiapan masyarakat yang berperkara dan juga lembaga peradilannya itu sendiri. Kata Kunci : Teknologi Informasi, E-Litigation, Penerapan. Abstract In providing the best service in the form of simple but fast and affordable services, the Supreme Court launched an electronic application, hereinafter named E-Court. The use of information technology by the Supreme Court in handling case processes can help improve efficiency. An investment in technology and information will have a tremendous impact on the performance of an organization. This E-Court service makes it easy for the public to take litigation in court. In using this technology, it is hoped that it can reduce the time for handling cases and of course, reduce the intensity of the parties to come directly to court. Therefore, E-Court and E-Litigation are very suitable for use in current conditions, where as we know that during the COVID-19 pandemic, all activities were shifted online in an effort to reduce the spike of infected patients. COVID-19. However, the use of E-Court and E-Litigation in administering cases in Courts in Indonesia is still a new thing and will certainly cause various problems, both from the perspective of legal norms and in terms of the readiness of the litigant people and their judicial institutions. itself.
TANGGUNGJAWAB NEGARA MELINDUNGI GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONALNYA Triputra, Yuli Asmara; Kesuma, Derry Angling; Oktanisa, Silvana; Meirani, Wasitoh
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.333

Abstract

Abstrak Guru adalah pendidik profesional yang tugas dan perannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara selaku pemangku kewajiban dalam melindungi warga negara terkhusus guru, dituntut peran aktifnya dalam melindungi guru dari tindakan kriminalisasi akibat melaksanakan tugas profesionalnya. Pada tataran peraturan, pemerintah telah melakukan tindakan aktif berupa pengundangan beberapa peraturan terkait tugas dan peran guru. Namun dalam taraf penegakan hukum, masih sering ditemui guru yang berhadapan dengan hukum akibat laporan dari orang tua murid atas tindakan guru yang mendisiplinkan murid. Mahkamah Agung selaku judex juris, melalui Putusan Nomor : 1554K/ Pid/ 2013 telah memvonis bebas guru di Majalengka yang bernama Aop Saopudin selaku terdakwa karena Mahkamah Agung menganggap apa yang dilakukannya sudah menjadi tugasnya dan bukan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin. Putusan Mahkamah Agung merupakan wujud tanggungjawab negara melalui lembaga kekuasaan kehakiman memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kata Kunci : Tanggungjawab negara, Perlindungan, Guru. Abstract Teachers are professional educators whose duties and roles have been regulated in the legislation. The state as a stakeholder in protecting citizens, especially teachers, is required to play an active role in protecting teachers from criminalization due to carrying out their professional duties. At the regulatory level, the government has taken active action in the form of the invite of several regulations related to the duties and roles of teachers. However, in law enforcement level, there are still often teachers who face the law due to reports from parents of students for the actions of teachers who discipline students. The Supreme Court as judex juris, through The Verdict Number: 1554K / Pid / 2013 has sentenced a free teacher in Majalengka named Aop Saopudin as a defendant because the Supreme Court considers what he did has become his duty and not a criminal act and the defendant can not be sentenced for his actions because it aims to educate to be a good student and disciplined. The Supreme Court's decision is a manifestation of the state's responsibility through the institution of judicial power to provide protection to teachers in carrying out their professional duties.
Kehadiran Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Swasta Dalam Meningkatkan Persaingan Pengusahaan Kepelabuhanan Di Indonesia Samawati, Putu
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.335

Abstract

Abstrak Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran melepas kedudukan monopoli PT.Pelindo (Persero) sebagai pengusaha pelabuhanan. Peran PT.Pelindo (Persero) sebagai regulator juga dicabut dan dialihkan kepada otoritas pelabuhan. Hal mendasar adalah dibukanya peluang Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Milik Swasta untuk berpartisipasi dalam pengusahaan pelabuhan yang akan bersaing dengan PT.Pelindo (Persero). Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan menjadi salah satu alasan dibutuhkannya investasi swasta. Skema kerjasama antara pemerintah dan BUP dilengkapi dengan pemberian hak konsesi oleh otoritas pelabuhan. Ada 223 BUP di Indonesia dan baru 15 BUP yang telah mendapatkan konsesi. Artinya masih banyak BUP yang belum memiliki hak konsesi, padahal hak ini merupakan syarat utama bagi BUP untuk menjalankan kegiatan usaha kepelabuhanan. Persoalan pemberian hak konsesi ini menjadi masalah dalam menghadirkan BUP yang dapat mengoptimalkan persaingan usaha kepelabuhanan. Artikel ini akan membahas permasalaan tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undanngan dan dianalisis secara kualitatif, sehingga akan ditarik kesimpulan yang bersifat induktif yang memberikan pemahaman tentang semakin banyak BUP yang mampu mengusahakan kepelabuhanan maka akan semakin terciptanya persaingan usaha kepelabuhanan yang dapat membantu percepatan pencapaian target pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Indonesia. Kata Kunci: Persaingan Usaha, PT.Pelindo (Persero), Badan Usaha Pelabuhan, Hak Konsesi. Abstract Law No.17 of 2008 concerning Shipping relinquished the monopoly position of PT Pelindo (Persero) as a port operator. The role of PT Pelindo (Persero) as a regulator was also revoked and transferred to the port authority. The basic thing is the opening of the opportunity for Port Business Entities (PBE) to participate in the exploitation of ports that will compete with PT Pelindo (Persero). The limited state has for port establish and development is one of the reasons it was needed for private investment. The cooperation scheme between the government and PBE is complemented by granting concession rights by the port authority. There are 223 PBE in Indonesia and only 15 PBE that have obtained concessions. This means that there are still many PBE that do not yet have concession rights, even though this right is the main requirement for PBE to carry out port business activities. The issue of granting concession rights is a problem in presenting a PBE that can optimize port business competition. This article will be carried out using the doctrinal method, through a legislative approach and analyzed qualitatively, so that an inductive conclusions will be drawn which provide an understanding of the more PBE are able to work on ports, the more it will create port business competition that can help accelerate achievement of development targets and port development in Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Kepemilikan Atas Tanah Negara Rohman, Zahrah Farhataeni; Sugiyono, Heru
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.352

Abstract

Abstrak Tanah Negara merupakan tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan barang milik Negara/Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara / Daerah. Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan prosedur tertentu. Kendatipun terhadap tanah negara dapat dimintakan suatu hak, namun dalam prakteknya baik perorangan maupun Badan Hukum masih kesulitan untuk mendapatkan hak atas tanah negara. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, bagaimana pengaturan pemberian hak kepemilikan atas tanah negara kepada perorangan atau Badan Hukum menurut sistem hukum di Indonesia dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak atas tanah negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni melalui studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemberian hak kepemilikan atas tanah negara belum dapat memberikan kepastian hukum atas diterimanya permohonan hak atas tanah negara yang diajukan oleh perorangan atau Badan Hukum. Tidak semua tanah negara bisa dimintakan mejadi hak milik, sehingga perlu ada sosialisasi mengenai jenis tanah negara yang dapat dimintakan menjadi hak milik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi perorangan ataupun badan hukum dalam mengajukan permohonan hak milik atas atas tanah negara. Kata kunci: Tanah Negara, Perorangan, Badan hukum Abstract State land is land that is not attached to a land right and is not property of the State/Regional and/or State/Regional-Owned Enterprises. Land with the status of state land may be asked for a right for certain interests and certain procedures. Even though a right to state land can be requested, in practice both individuals and legal entities are still having difficulty obtaining rights to state land. The formulation of the problem raised in this study, how to regulate the granting of ownership rights to state land to individuals or legal entities according to the legal system in Indonesia and legal certainty to obtain state land rights. The research method used is normative juridical, namely through library research using a statutory and case approach. The results of the study indicate that the arrangement for granting ownership rights to state land has not been able to provide legal certainty on the receipt of applications for state land rights submitted by individuals or legal entities. Not all state land can be requested as property rights, so there needs to be socialization regarding the types of state land that can be requested as property rights, so as to provide legal certainty for individuals or legal entities in applying for property rights on state land.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada PT. Solo Murni (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 794/Pid.B/2019/Pn Jkt.Tim) Darmono, Muhammad Andika Ardiansyah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.358

Abstract

Abstrak Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat yang perlu ditangani oleh penegak hukum dengan langkah yang tepat. Penggelapan adalah suatu tindak kejahatan atau kriminal yang pelakunya berniat mendapatkan keuntungan dari korbannya. Pe-nggelapan atau fraud/ embezzlement tersebut, adalah fenomena kejahatan yang kian marak terjadi di masyarakat yang perlu ditinjau faktor pencetus dan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut dengan penanganan yang efektif, serta selaras dengan hukum atau undang undang yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor penyebab banyak terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan mengetahui bagaimana pembuktian unsur-unsur penggelapan dalam jabatan pada PT. Solo Murni berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 794/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode literer atau penelitian perpustakaan (library research), yang artinya penulis melakukan penelitian dengan cara mengkaji buku-buku atau kitab-kitab yang terkait dengan jurnal ini dan tertulis dalam daftar pustaka. Semua sumber berasal dari buku-buku, bahan-bahan tertulis atau media cetak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, melalui penelusuran ilmiah dari media elektronik. .Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis yuridis,fakta – fakta persidangan, hakim, dalam penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Selain itu memperhatikan ketentuan dari 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Kata Kunci: Tinjauan yuridis; Kejahatan; Tindak Pidana; Penggelapan dalam jabatan Abstract Crime in society develops along with the development of society itself, because crime is a product of society that needs to be handled by law enforcers with appropriate steps. Embezzlement is a crime or crime in which the perpetrator intends to benefit from the victim. Embezzlement or fraud, is a crime phenomenon that is increasingly happening in the community which needs to be examined by trigger factors and how to deal with these problems with effective handling, and in accordance with applicable laws or laws in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the factors that cause many cases of embezzlement in office and to find out how to prove the elements of embezzlement in a position at PT. Solo Murni based on the decision of the East Jakarta District Court Number: 794 / Pid.B / 2019 / PN Jkt.Tim. The research method in this journal is the literary method or library research (library research), which means that the author conducts research by reviewing books or books related to this journal and written in abibliography. All sources come from written materials or printed media relating to research problems, and other literatures in electronic media. The results showed that in the juridical analysis, the facts of the trial, the judge, in the imposition of a criminal sentence in accordance with the provisions of Article 222 Paragraph (1) in conjunction with Article 197 paragraph (1) letter I of the Criminal Procedure Code, the Defendant was burdened to pay. court fee. In addition to paying attention to the provisions of 374 KUHP in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, the judge sentenced the Defendant to a sentence of 1 (one) year and 3 (three) months imprisonment.
Penerapan Asas Legalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Masyarakat Adat Arrizall, Fasih; Yulianto, Yulianto; Asmuni, Asmuni
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.367

Abstract

Abstrak Di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup juga dapat dianggap sebagai sumber hukum dengan batasan-batasan tertentu. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganlisis: (1) Bagaimana penerapan sanksi pidana pada masyarakat adat dan (2) Bagaimana relevansi asas legalitas hukum pidana terhadap penetapan sanksi hukum adat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan penelitian ini diperoleh temuan atau kesimpulan bahwa; (1) Penerapan sanksi pada masyarakat hukum adat hingga saat ini banyak diakui oleh beberapa masyarakat, dan meyakini bahwa pengadilan adat merupakan sistem hukum yang hingga saat ini masih dipakai oleh beberpa kalangan masyarakat adat dan (2) Penetapan sanksi hukum pidana adat seringkali tidak sesuai dengan asas legalitas sesuai dengan prisnsip dan norma hukum pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan asas legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada masyarakat adat masih berpatokan pada hukum adat yang ada dalam masyarakat tersebut. Kata Kunci: Legalitas, Hukum Adat dan Hukum Pidana Abstract In Indonesia, the main source of criminal law is the Criminal Code and other Criminal laws and regulations. However, it is possible that customary law is considered the source of law with certain limitations. This study aims to determine and analyze: (1) The application of criminal sanctions to indigenous people and (2) The relevance of the legality of criminal law to customary law sanctions. The methodology used is a juridical normative research method using a statutory and conceptual approach. With this research, the finding or conclusions are obtained that: (1) The application of sanctions to customary law communities is recognized by several communities, and they believe that the customary court is a legal system that is still used by some indigenous peoples, and (2) The stipulation of customary criminal law sanctions is often not in accordance with the principle of legality which based on the principle and norms of criminal law as stipulated in the revisions of Article 1 Paragraph (1) of the Criminal Code. Therefore, in conclusion, the application of the legality principle in the imposition of criminal sanction to customary society still benchmarks the customary law within the society itself. Keywords: Legality, Customary law and Criminal Law
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah Murni, Christiana Sri; Sulaiman, Sumirahayu
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.370

Abstract

Abstrak Sertifikat hak milik atas tanah diperoleh dari perbuatan hukum, yakni dengan mendaftarkan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Dengan mendaftarkan hak atas tanah maka akan diterbitkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah bagi pemegang hak. Sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagai tanda bukti hak yang berlaku untuk alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah. Sertifikatmerupakan tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, tanah diperoleh dengan etikad baik, tanah dikuasai secara nyata dan dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat (Pasal 32 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Kata Kunci:Hak milik, sertifikat, tanda bukti hak. Abstract Land title certificates are obtained from legal actions, namely by registering land rights at the Land Office. By registering land rights, a certificate of proof of rights will be issued as a strong evidence of land ownership for rights holders. In accordance with Article 32 Paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration confirms that the certificate issued for the benefit of the right holder concerned is in accordance with the physical data and juridical data that has been registered in the land book as proof of rights applicable to evidence strong over land ownership. Certificate is proof of absolute rights if it fulfills the elements cumulatively, namely the certificate is legally issued in the name of a person or legal entity, the land is obtained in good faith, the land is in real possession and within 5 years of the issuance of the certificate nothing has been issued. file a written objection to the certificate holder and the Head of the local Regency or City Land Office or not file a lawsuit to the Court regarding land control over the issuance of the certificate (Article 32 Paragraph (2) Government Regulation Number 24 Year 1997 concerning Land Registration).
Problematika Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Dan Kompensasi Terhadap Narapidana Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Maulidah, Ayi Safitri; Wahyudi, Slamet Tri
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.372

Abstract

Abstrak Adanya kelalaian dalam proses penegakan hukum di Indonesia menyebabkan seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah, sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak asasi pada diri narapidana korban salah tangkap. Dalam hal mengembalikan hak-hak tersebut, Negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dengan cara memberikan kebijakan rehabilitasi dan kompensasi kepada narapidana korban salah tangkap yang diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP dan PP RI No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 92 Tahun 2015. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan undang-undang serta pendekatan konsep. Pembahasan ini menghasilkan analisis tentang praktik pemberian kebijakan rehabilitasi dan kompensasi, dimana Negara masih belum dapat merealisasikannya dengan maksimal, karena memiliki proses yang sulit dan memakan waktu yang lama. Sehingga hak asasi narapidana korban salah tangkap belum bisa terpenuhi secara menyeluruh meskipun peraturan perundang-undangan tersebut sudah bagus dan jelas mencerminkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab negara atas kegagalan hukum yang disebabkan oleh kelalaian oknum penegak hukum. Dalam pemberian kebijakan kompensasi, Indonesia dapat mencontoh kebijakan di Negara Belanda berupa transparansi hukum terkait kasus salah tangkap dan kinerja aparat penegak hukum, serta terkait jangka waktu permohonan pengajuan kompensasi. Kemudian Indonesia juga dapat mencontoh Jepang dalam hal proses pencairan dana kompensasi secara cepat, tunai, dan langsung. Kata kunci: Narapidana korban salah tangkap, Rehabilitasi, Kompensasi, Hak Asasi Manusia. Abstract Negligence in the process of law enforcement in Indonesia causes an innocent person to be guilty, resulting in the loss of human rights to the convicted victim of wrongful arrest. In the event of restoring these rights, the State has an obligation to be responsible by providing rehabilitation and compensation policies to inmates of mis-arrest victims stipulated in Article 95 to Article 97 of the Criminal Code and PP RI No. 27 of 1983 as amended by PP RI No. 92 of 2015. This paper used normative juridical law research methods with literature studies and legal approaches as well as concept approaches. This discussion resulted in an analysis of the practice of providing rehabilitation and compensation policies, which the State still could not realize to the maximum, because it has a difficult and time-consuming process. So that the human rights of prisoners wrongfully arrested victims can not be met thoroughly even though the legislation is good and clearly reflects the values of Human Rights made as a form of state rights of prisoners wrongfully arrested victims can not be met thoroughly even though the legislation is good and clearly reflects the values of Human Rights made as a form of state responsibility for legal failures caused by negligence of law enforcement personnel. In granting the compensation policy, Indonesia can follow The Netherlands in the form of legal transparency related to cases of misapproanation and the performance of law enforcement officers, as well as related to the period of application for compensation. Then Indonesia can also follow Japan in terms of the process of disbursement of compensation funds quickly, cash, and directly. Keywords: an Innocent Peson, Rehabilitation, Compensation, Human Rights
Tinjauan Hukum Jual Beli Tembakau Tanpa Dilengkapi Dengan Bukti Tertulis Iswanto, Iswanto; Supanto, Supanto; Surbakti, Natangsa
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.376

Abstract

Abstrak Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Salah satu sektor jual beli yang terjadi adalah sektor perekonomian tembakau. Masyarakat Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah dalam melakukan jual beli masih dilandaskan dengan asas kepercayaan dan tanpa adanya bukti secara tertulis. Hal ini mendasari tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana legalitas dan perlindungan hukum perjanjian jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis dan untuk mengetahui akibat hukum Pidana yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan penipuan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dan wawancara terhadap responden yang dilakukan di Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 71% masyarakat melakukan jual beli dilengkapi dengan bukti tertulis dan sebanyak 29% melakukan jual beli tanpa dilengkapi bukti tertulis. Hal ini dapat dikatakan bahwa angka atau tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi khususnya dalam melakukan jual beli, Dalam sistem jual beli tembakau tanpa di lengkapi bukti tertulis bisa memberikan dampak kerugian dan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 378 KUH Pidana tentang tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun. Kata Kunci: Jual Beli, Asas Kepercayaan, Tanpa Bukti Tertulis, Penipuan Abstract Buying and selling is an exchange activity carried out by the seller and the buyer. One of the trading sectors that occurs is the tobacco economy sector. The people of Klepu, Kranggan, Temanggung, Central Java, in buying and selling are still based on the principle of trust and without any written evidence. This underlies the objectives of the study, namely to find out how the legality and legal protection of the tobacco sale and purchase agreement without written evidence and to find out the consequences of criminal law that arise if one of the sellers or buyers commits fraud. This research is included in qualitative research by collecting data and interviewing respondents in Klepu Village, Kranggan, Temanggung, Central Java. The results showed that as many as 71% of the people made buying and selling equipped with written evidence and as many as 29% made buying and selling without any written evidence. It can be said that the number or level of public confidence is still quite high, especially in buying and selling. In the tobacco trading system without written evidence it can have a negative impact and can lead to criminal acts of fraud as regulated in article 378 of the Criminal Code regarding the act of the criminal of fraud is punishable by a maximum of 4 years in prison.

Page 12 of 22 | Total Record : 215

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025) Vol. 11 No. 2 (2025): Juni Vol. 11 No. 1 (2024): Desember Vol. 10 No. 2 (2024): Juni Vol. 10 No. 1 (2023): Desember Vol. 9 No. 2 (2023): Juni Vol. 9 No. 1 (2022): Desember Vol. 8 No. 2 (2022): Juni 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021 Vol. 8 No. 1 (2021): Desember 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017 2016: Volume 3 Nomor 1 Desember 2016 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015 2015: Volume 1 Nomor 2 Juni 2015 2014: Volume 1 Nomor 1 Desember 2014 More Issue