cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KECERDASAN BUATAN SEBAGAI PELANGGAR KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA DIGITAL Yonathan Ariel Alexander Tambunan; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 4 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to comprehensively evaluate the implications of legal gaps regarding artificial intelligence (AI) as a potential infringement of intellectual property rights in the context of digital works in Indonesia, and to identify and analyze the need for revisions to Indonesia's Copyright Law to accommodate AI developments. Employing a normative juridical research method, this study utilizes statute, conceptual, and analytical approaches to examine relevant legislation, legal concepts, and critically analyze the implications of legal gaps. The research relies on primary legal materials such as copyright legislation, secondary legal materials including books and scholarly articles, and tertiary legal materials. The study finds that the current legal vacuum poses significant risks to intellectual property protection, potentially hampering innovation and creative industry growth. It also identifies crucial areas for legislative reform to address AI-generated works within the copyright framework. This study contributes to the development of a more comprehensive legal framework for protecting intellectual property rights in the AI era, offering concrete recommendations for Copyright Law revision. 
  URGENSI PEMBATASAN KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN PENGADILAN NEGERI Kadek Arya Wiwekananda; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengaturan kewenangan absolut antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri belum memberikan batasan yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dalam penelitian ini, disusun konsep pembatasan kewenangan yang ideal melalui parameter nilai gugatan, kompleksitas perkara, serta sifat dan urgensi sengketa. Konsep ini diharapkan mampu mendukung sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.   Kata Kunci: Kewenangan Absolut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri   ABSTRACT This study aims to analyze the issues surrounding the regulation of absolute authority between the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the District Court in consumer dispute resolution based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. A normative legal research method was employed using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the regulation of absolute authority between BPSK and the District Court lacks clear boundaries, leading to legal uncertainty in resolving consumer disputes. This study proposes an ideal authority limitation concept through parameters such as claim value, case complexity, and the nature and urgency of disputes. This concept is expected to support an effective, efficient consumer dispute resolution system that ensures legal certainty.   Key Words: Absolute Authority, Consumer Dispute Resolution Agency, District Court
PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH MENGGUNAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN SEBAGAI JAMINAN Ni Putu Dian Pratiwi; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami legalitas Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan dan ketentuan yang mengatur pemberian pinjaman dengan menggunakan Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan. Penelitian ini menggunakan teknik normatif, yaitu menganalisis norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Pensiun (SK) dapat dijadikan agunan, namun Surat Keputusan Pensiun (SK) tetap berada di tangan pensiunan tanpa digadaikan atau mengalihkan hak pemberian kredit kepada nasabah. Hal ini secara tertulis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Namun secara realita terdapat beberapa Bank yang memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai jaminan dalam pemberian kredit tanpa prosedur yang benar. Mengenai hal ini haruslah terdapat analisis terkait peraturan yang mengatur secara khusus kedudukan dan kepemilikan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai benda jaminan. Kata Kunci: Surat Keputusan (SK) Pensiun, Jaminan Kredit, Nasabah, Bank. ABSTRACT This study aims to ascertain and comprehend the legality of the Pension Decree (SK) as collateral and the regulations governing loan supply using the Pension Decree (SK) as collateral.  This study employs the normative technique, analysing a legal norm using both a statutory regulatory approach and a conceptual approach.  The findings of this study demonstrate that the Pension Decree (SK) may serve as collateral; nonetheless, the Pension Decree (SK) remains with the retiree without being pledged or transferring rights for credit provision to clients. This is explained in writing in Law Number 11 of 1969 concerning Employee Pensions and Employee Widow/Widower Pensions. However, in reality there are several banks that provide credit to customers by using a pension decree (SK) as collateral in granting credit without the correct procedure. Regarding this matter, there must be an analysis related to regulations that specifically regulate the position and ownership of pension decrees as collateral objects. Keywords: Pension Decree, Credit Guarantee, Customer, Bank.
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI DELIK PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH Made Dwitya Paramaswari; Gde Made Swardhana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 8 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menganalisa konsep perbuatan perdagangan pengaruh menjadi bentuk tindak pidana korupsi dan urgensi perdagangan pengaruh dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative sebagai metode penelitian, dengan data primer yang digunakan penulis berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Konvensi Internasional yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa di Indonesia masih terdapat keterbatasan mengenai pengaturan Perdagangan pengaruh di Indonesia, sehingga masih banyak sekali terjadi penjeratan pelaku tindak pidana korupsi terhadap pihak yang seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya atau pelaku tidak dapat dihukum karena tidak adanya pengaturan hukum yang pasti mengenai perbuatannya. Sehingga disarankan di masa mendatang terdapat pengaturan hukum Indonesia yang pasti terhadap delik Perdagangan pengaruh sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi.   Kata Kunci: Perdagangan Pengaruh, Tindak Pidana Korupsi   ABSTRACT This study was purposed to examine Trading in Influence concept as a form of corruption and the urgency of Trading n Influence regulation in legal procedure regarding corruption in Indonesia. This study uses normative research methods, with primary sources is Act Number 20 of 2001 about Amendments to Act Number 31 of 1999 about Eradication of Corruption and international conventions, the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. In this study, determined the result, Indonesia has not made a regulation of Trading in Influence, therefore are still considerably of entanglements of perpetrators of corruption crimes against parties that should not have the obligation to be responsible for their actions. From this study can be suggested that in the future, there should be legal procedure against a Trading in Influence as a delict form of corruption.   Key Words: Trading in Influence, Corruption Criminal Act
PENGATURAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Kezia Melisa; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji efektivitas mekanisme perampasan aset dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sebagaimana diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa mekanisme NCB, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 draf RUU Perampasan Aset dan didukung oleh United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana, sementara pembalikan beban pembuktian yang diusulkan memperkuat penegakan hukum dengan menekan pelaku untuk membuktikan asal-usul kekayaannya yang sah. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, proses penelusuran aset sebagaimana dipraktikkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi langkah krusial untuk memastikan pengembalian aset hasil korupsi kepada negara, meskipun implementasinya masih terhambat oleh dinamika politik dan kompleksitas legislasi.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERAMPASAN ASET DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI I Putu Aris Perdana Putra; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan perampasan aset dalam mendukung upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tulisan ini menerapkan metode normatif dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum. Hasil studi menunjukan bahwa Korupsi telah menjadi kejahatan transnasional yang mempersulit upaya pemulihan aset karena masalah yurisdiksi. Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) turun secara signifikan pada tahun 2022, yang mengindikasikan strategi anti-korupsi yang tidak efektif. Pendekatan perampasan aset yang saat ini bergantung pada putusan pengadilan dinilai belum memadai. Studi ini mengeksplorasi perampasan aset tanpa melalui proses peradilan, dengan fokus pada penelusuran dan penyitaan aset yang diperoleh secara koruptif. Konsep ini bertujuan untuk mendukung strategi follow the money & follow the asset dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Model yang diusulkan ini bertujuan untuk meningkatkan mekanisme pemulihan aset di Indonesia, mengatasi kelemahan dalam undang-undang yang ada, dan meningkatkan upaya antikorupsi secara keseluruhan. Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Perampasan Aset, Pemberantasan Korupsi ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of asset forfeiture policies in supporting efforts to eradicate corruption. This paper applies a normative method with a legislation-based approach and legal concepts. The study results show that Corruption has become a transnational crime that complicates asset recovery efforts due to jurisdictional issues. Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) dropped significantly by 2022, indicating an ineffective anti-corruption strategy. The current approach to asset forfeiture that relies on court decisions is considered inadequate. This study explores non-judicial asset forfeiture, with a focus on tracing and seizing corruptly acquired assets. The concept aims to support the follow the money & follow the asset strategy while respecting human rights. The proposed model aims to improve asset recovery mechanisms in Indonesia, address weaknesses in existing laws, and enhance overall anti-corruption efforts. Key Words: Policy Effectiveness, Asset Confiscation, Eradication of Corruption
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU INVESTASI ASET KRIPTO DI INDONESIA Cokorda Gede Bagus Mahardinata Pemayun; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji permasalahan status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia dan efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk dari perlindungan konsumen dalam investasi pada aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan berbasis perundang-undangan, serta konsep dari teori ilmu hukum, yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkhususnya dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Keabsahan transaksi aset kripto juga telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun demikian, efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku investasi aset kripto masih menghadapi berbagai tantangan. Walaupun telah terdapat kerangka hukum yang komprehensif, implementasi perlindungan hukum dari berbagai produk hukum tersebut belum optimal. Hal ini tercermin dari masih maraknya kejahatan terkait aset kripto seperti penipuan, penggelapan, dan serangan phishing yang menimbulkan kerugian signifikan bagi pelaku investasi. Permasalahan ini diperparah dengan adanya ketidakjelasan dalam beberapa aspek regulasi, seperti mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lintas yurisdiksi, serta keterbatasan dalam kapasitas pengawasan oleh otoritas terkait.   Kata kunci: Aset Kripto, Perlindungan Konsumen, Investasi.   ABSTRACT   The purpose of this study is to examine the problem of the legal status of crypto asset investment actors in Indonesia and the effectiveness of laws and regulations in Indonesia as a form of consumer protection in investing in crypto assets. This research uses empirical juridical methods with a legislation-based approach, as well as concepts from legal science theory, which are sourced from primary and secondary legal materials. The results of this study show that the legal status of crypto asset investment actors in Indonesia has been legitimized through various laws and regulations, especially in Bappebti Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Crypto Asset Physical Market on the Futures Exchange. The validity of crypto asset transactions has also fulfilled the terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Nevertheless, the effectiveness of laws and regulations in providing legal protection for crypto asset investment actors still faces various challenges. Although there is a comprehensive legal framework, the implementation of legal protection from these various legal products has not been optimal. This is reflected in the prevalence of crimes related to crypto assets such as fraud, embezzlement, and phishing attacks that cause significant losses to investment actors. This problem is exacerbated by the lack of clarity in several aspects of the regulation, such as dispute resolution mechanisms and cross-jurisdictional law enforcement, as well as limitations in supervisory capacity by relevant authorities.   Keywords: Crypto Assets, Consumer Protection, Investment.  
URGENSI REGULASI DESAIN FASHION DI INDONESIA: FENOMENA KNOCK-OFFAKIBAT DAMPAK MICROTRENDS Ida Ayu Dhyanita Mahesvari; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena microtrend dalam industri fashion telah mendorong terjadinya fenomena knock-off, yaitu peniruan desain secara masif tanpa izin. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi perlindungan hukum desain fashion di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem di UK . Metode yang digunakan Adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan  perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan regulasi di Indonesia masih terbatas pada Undang-Undang Desain Industri dan Hak Cipta yang belum adaptif terhadap tren yang berkembang cepat. Proses pendaftaran yang Panjang, syarat kebaharuan absolut, serta ketiadaan proses perlindungan otomatis menimbulkan celah hukum bagi praktik knock-off. Sebaliknya, UK lebih responsif melalui Unregistered Design Right dan Supplementary Unregistered Design memberikan perlindungan otomatis hingga tiga tahun, sesuai karakteristik tren mode yang berumur pendek. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi perlindungan pada desain tak terdaftar, menyederhanakan prosedur, serta memperkuat kesadaran dan penegakan hukum. Kata Kunci: desain fashion, microtrend, knock-off, kekayaan intelektual. ABSTRACT The Microtrend phenomenon in the fashion industry has accelerated knock-off practices, such as unauthorized imitation of designs, particularly harming unregistered works. This study aims to analyze the urgency of legal protection for fashion designs in Indonesia and compare it with the UK system. The research applies a normative juridical method using statutory and comparative approaches. Research shows that Indonesia’s regulation is limited to the Industrial Design Law and Copyright Law, which are not fully adaptive to fast-changing trends. Lengthy registration processes, the requirement of absolute novelty, and the absence of automatic protection create loopholes for knock-off practices. In contrast, the UK provides a more responsive system through the Unregistered Design Right and Supplementary Unregistered Design, granting automatic protection for up to three years, which is suitable for short-lived fashion trends. Thus, Indonesia should reform its regulations by adopting unregistered protection, simplifying registration procedures, and strengthening awareness and enforcement. Key Words: fashion design, microtrend, knock-off, intellectual property.  
MENGULIK FENOMENA CHILDFREE  (PILIHAN UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI Putu Darmika Susilawati; A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan terkait fenomena childfree di Indonesia serta dampak hukumnya berdasarkan hukum adat Bali. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena childfree yang tengah menjadi perbincangan di Indonesia merupakan keputusan individu untuk tidak memiliki anak, dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Keputusan ini berbeda dari kebiasaan mayoritas masyarakat, khususnya di Bali, yang sangat mengutamakan keberadaan anak dalam keluarga. Dalam konteks hukum adat Bali, keputusan tersebut berdampak pada tidak adanya penerus yang dapat melanjutkan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) suatu keluarga, baik dari aspek sekala (realitas) maupun niskala (kepercayaan). Kata Kunci: Childfree, Hukum Adat Bali, Swaharma, Swadikara   ABSTRACT   This study aims to investigate the problems related to the childfree phenomenon in Indonesia and its legal impact based on Balinese customary law. In analyzing the problem, the normative legal research method is used. The results of the study indicate that the childfree phenomenon that is currently being discussed in Indonesia is an individual decision not to have children, with various underlying factors. This decision is different from the habits of the majority of people, especially in Bali, who prioritize the existence of children in the family. In the context of Balinese customary law, this decision has an impact on the absence of successors who can continue the swadharma (responsibility) and swadikara (rights) of a family, both from the aspects of sekala (reality) and niskala (belief).   Keywords: Childfree, Balinese Customary Law, Swadharma, Swadikara
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL Ni Kadek Ari Duwi Pratiwi; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 7 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengulas perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai korban pinjaman online ilegal. Menggunakan pendekatan normatif, kajian ini menelaah berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian ini  menyatakan bahwasanya perlindungan hukum pada pelanggan menjadi aspek yang sangat krusial dalam menghadapi maraknya pinjaman online ilegal. Ketetapan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menjadi dasar penting untuk mencegah masyarakat dari kerugian materiil maupun tekanan psikologis yang mungkin timbul akibat praktik yang merugikan. Perlindungan ini tak hanya berguna menjadi payung hukum, namun pula menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga hak-hak konsumen.   Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal   ABSTRACT   This study explores the legal protection provided to individuals who fall victim to illegal online lending practices. Adopting a normative approach, it examines relevant laws and regulations to assess the issue. The findings highlight that safeguarding consumer rights is a vital aspect in addressing the widespread rise of unlawful online loans. The provisions set out in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection serve as a crucial foundation to help prevent both financial loss and emotional distress that consumers may face due to harmful practices. This protection not only acts as a legal shield but also reflects the state's responsibility in upholding the rights of its citizens   Key Words: Role of Government, Legal Protection, Online Loans

Page 2 of 6 | Total Record : 55

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue