cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 1   2   3   4   5 
PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA PADA PERKAWINAN Ni Putu Nadia Puspita Dewi; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini disusun  untuk mengeksplorasi pentingnyan perjanjian pranikah dalam memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta, perlindungan dan terhadap harta bawaan masing-masing pasangan. Perjanjian pranikah merupakan instrument hukum yang digunakan oleh calon pasangan suami istri untuk mengatur hak dan Tanggungjawab masing-masing pihak terhadap harta kekayaan baik sebelum, selama, maupun setelah perkawinan. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum Indonesia, perjanjian pranikah diakui secara sah berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya perjanjian pranikah memungkinkan pembagian dan pengelolaan harta secara adil, sekaligus meminimalkan konflik hukum di masa depan, baik karena perceraian maupun kematian salah satu pihak. Penulisan jurnal ini juga menunjukkan bahwa substansi perjanjian harus sesuai dengan prinsip hukum, kesusilaan, dan agama, serta memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. KatanKunci : Perjanjian Pranikah, Harta Perkawinan, Pembagian Harta, Kepastian Hukum. ABSTRACT This article was written to explore the importance of a prenuptial agreement in providing legal certainty regarding the division of assets, protection and the assets brought by each partner. A prenuptial agreement is a legal instrument used by prospective husband and wife to regulate the rights and responsibility of each party to assets before, during, and after marriage. The research method in writing this journal uses normative legal research, the approach uses a statutory regulatory approach. From an Indonesian legal perspective, prenuptial agreements are legally recognized based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The existence of a prenuptial agreement allows for the division and management of assets fairly, while minimizing legal conflicts in the future, either due to divorce or death of one of the parties. The writing of this journal also shows that the substance of the agreement must be in accordance with the principles of law, morality, and religion, and fulfill the elements of a valid agreement in order to have binding legal force. Key Words : Prenuptial Agreement, Marital Property, Division of Property, Legal Certainty.
PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN Ni Made Angelina Adnyakausalya; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 7 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan dari sudut pandang hukum di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bentuk perlindungan dan upaya hukum apabila mengalami penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang sah oleh perusahaan. Dalam tulisan ini dipergunakan penelitian  hukum  normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum atas praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan terdiri dari upaya preventif melalui perjanjian kerja yang jelas, dan upaya represif melalui gugatan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Upaya hukum terhadap penahanan ijazah oleh perusahaan dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti somasi dan mediasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan dapat melalui jalur litigasi berupa gugatan perdata atau pelaporan pidana jika ada unsur pemerasan. Perlindungan hukum dan upaya hukum ini tidak semata-mata ditujukan untuk menjaga hak-hak pekerja, tetapi juga untuk memperkuat implementasi prinsip keadilan dan jaminan hukum dalam hubungan ketenagakerjaan. Kata Kunci: Penahanan Ijazah, Perlindungan Hukum, Perusahaan.   ABSTRACT This article aims to provide a comprehensive legal analysis of the practice of diploma withholding by companies against employees from a legal perspective in Indonesia. The main focus of this legal research is to examine the forms of legal protection and legal remedies available in cases of diploma retention by a company without a lawful legal basis. Normative legal research is applied in this article, with emphasis on statutory and conceptual approaches. The results of this article indicate that legal protection against the withholding of employee diplomas by companies consists of preventive measures, such as clear and fair employment agreements, and repressive measures, such as filing lawsuits or industrial relations disputes. Legal remedies for diploma withholding by companies may be pursued through non-litigation means, such as legal notices (somasi) and meditation facilitated by the Manpower Office, or through litigation, such as civil lawsuits or criminal complaints in cases involving elements of coercion or extortion. This legal protection and the associated legal remedies are not merely intended to safeguard the fundamental rights of workers, but also to uphold the principles of justice and strengthen legal certainty within the framework of employment relations. Key Words: Diploma Withholding, Legal Protection, Company.    
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA I Kadek Devara Sandy Pradnyana Putra; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak-hak pekerja/buruh dengan sistem outsourcing atau alih daya dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang dalam pembahasan penelitian dengan mengacu berdasarkan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta sumber literatur hukum lain yang berkaitan dan relevan untuk mendukung isi dari penelitian ini dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam hasil kajian yang dilakukan ditemukan bahwa kedudukan hukum dari pekerja/buruh dan pengusaha sebagai penyedia jasa dalam perjanjian kerja memiliki pengaturan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang UU Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang terkait dengan isu dalam penelitian ini. Kedudukan tersebut penting untuk diketahui mengingat dalam penulisan ini membahas tentang hak-hak pekerja/buruh outsourcing dalam perspsektif UU Cipta Kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat penghapusan dan perubahan ketentuan yang merevisi UU Ketenagakerjaan sebelumnnya. Mengenai pekerja/buruh outsourcing mendapatkan perluasan dalam batasan-batasan pekerjaan, sebab sebelumnya hal ini dibatasi oleh perusahaan penyedia namun setelah perubahan Pasal 66 pada UU Cipta Kerja batasan ini telah dirubah ketentuannya. Akibatnya pekerja/buruh kini dapat mengambil pekerjaan pokok produksi dan pekerja lainya yang dapat digolongkan sebagai pekerjaan core (utama). Dalam perspektif UU Cipta kerja apakah dengan perubahan ketentuan tersebut juga turut melindungi hak-hak pekerja/buruh outsourcing didalamnya, isu permasalahan inilah yang kemudian dikaji lebih lanjut oleh peneliti melalui penulisan jurnal ini. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, Pengusaha.   ABSTRACT   This research is conducted to examine the legal protection of the rights of workers/laborers with outsourcing or outsourcing systems in the perspective of positive law in Indonesia, which in the discussion of research refers to the Job Creation Law. This research uses normative legal research methods sourced from Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation as well as other sources of legal literature that are related and relevant to support the content of this research and uses a statutory approach. In the results of the study conducted, it was found that the legal position of workers / laborers and employers as service providers in employment agreements has a regulation sourced from Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Law and other regulations related to the issues in this study. This position is important to know because this paper discusses the rights of outsourced workers/laborers from the perspective of the Job Creation Law. The results of the study show that there are deletions and changes in provisions that revise the previous Labor Law. Regarding outsourced workers/laborers, there has been an expansion in the boundaries of work, because previously this was limited by the provider company, but after the amendment to Article 66 of the Job Creation Law this limitation has been changed. As a result, workers/laborers can now take on basic production work and other work that can be classified as core (main) work. In the perspective of the Job Creation Law, whether the changes in these provisions also protect the rights of outsourced workers/laborers, it is this issue that is then further examined by researchers through the writing of this journal.   Keywords: Legal protection, Workers, Employers.  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA LEPAS: KEKOSONGAN REGULASI DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA BERBASIS EVENT Daffa Fauzan Azis; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan regulasi dalam perlindungan hak-hak pekerja lepas, khususnya dalam konteks kerja berbasis event. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh data empiris dari praktik di lapangan, artikel ini mengidentifikasi ketidakjelasan hubungan kerja, minimnya perlindungan sosial, serta tidak adanya standar kerja yang berlaku umum. Penulis merekomendasikan pembentukan kerangka hukum baru yang lebih inklusif, baik melalui regulasi turunan dari undang-undang ketenagakerjaan maupun pengakuan formal atas kerja fleksibel dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Reformulasi kebijakan ini penting untuk menjamin kebutuhan,hak,dan kewajiban dasar pekerja lepas – sebagaimana jaminan sosial, upah, dan perlindungan terhadap hukum atas sengketa kerja—sehingga terpenuhi dengan adil. Kata kunci: pekerja lepas, hukum ketenagakerjaan, event, perlindungan hukum, kekosongan regulasi ABSTRACT This article aims to analyze the regulatory vacuum concerning the fulfillment of labor rights for freelance workers, particularly those engaged in event-based employment. Employing a normative legal research method supported by empirical observations, this study reveals ambiguities in employment relationships, the lack of social protection, and the absence of standardized working conditions. The findings suggest the urgency of establishing a more inclusive legal framework, either through derivative regulations under existing labor laws or formal recognition of flexible employment models within the national labor system. Such legal reform is essential to ensure the protection of fundamental labor rights—including fair wages, social security, and legal remedies in the event of labor disputes—for freelance workers in the event industry. Keywords: freelance workers, labor law, event-based work, legal protection, regulatory vacuum
URGENSI DAN KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) TEORI DAN PRAKTEKNYA DALAM PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS Dewa Gde Aggra Abhytama; Ketut Krisna Hari Bagaskara P.
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 7 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memorandum of Understanding (MoU) mempunyai peran yang sangat urgen dalam penyusunan kontrak bisnis. Substansi dari MoU kemudian akan dimasukkan pada kontrak yang dibuat para pihak. Tujuan penelitian ini ialah guna melihat secara lebih dalam mengenai tentang urgensi pembuatan MoU dalam penyusunan kontrak bisnis. Di samping itu penelitian ini dilaksanakan juga untuk memahami secara mendalam tentang kedudukan MoU teori dan prakteknya dalam penyusunan kontrak bisnis. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan Perpu, analisis konsep hukum, serta pendekatan fakta. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa pembuatan MoU untuk kontrak bersekala besar dan beresiko tinggi demikian urgen dan diperlukan, guna menghindari adanya kerugian karena prospek bisnis yang belum jelas, belum adanya jaminan kepastian hukum menyangkut perijinan, serta penandatangan kontrak masih lama dan tidak bisa segera dilakukan. Selanjutnya menyangkut kedudukan MoU dalam penyusunan kontrak bisnis diperoleh hasil penelitian bahwa secara teori, MoU belum merupakan kontrak, tetapi hanya kesepakatan pendahuluan saja yang memiliki tujuan menjalani ikatan moral saja. Namun prakteknya di Masyarakat MoU banyak dibuat layak seperti struktur sebuah kontrakyang mengikat secara hukum.   Kata Kunci: Urgensi dan Kedudukan, Memorandum of Understanding, Kontrak Bisnis.     ABSTRACT   Memorandum of Understanding (MoU) has a very urgent role in the preparation of business contracts. The substance of the MoUs will later be included in the contract made by the parties. The purpose of this reseaerch is to find out in depth about the urgency of making MoUs in the preparation of business contracts. In addition, this reaearch was also conducted to find out in depth about the position of MoUs in theory and practice in the preparation of business contracts. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, analysis of legal concepts, and a factual approach. The results show that the creation of an MoU for large-scale and high-risk contracts is urgent and necessary, in order to avoid losses due to unclear business prospects, the absence of legal certainty regarding licensing, and the fact that signing the contract takes a long time and cannot be done immediately. Furthermore, regarding the position of the MoU in the drafting of business contracts, research has shown that in theory, an MoU is not a contract, but only a preliminary agreement that aims to uphold moral obligations. However, in practice, in society, many MoUs are made to look legitimate, like the structure of a legally binding contract.   Key Words: Urgency and Position, Memorandum of Understanding, Business Contract
AKTIVITAS JUDI ONLINE YANG MARAK TERJADI DI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Johanes Fieldyo Ikun Bere; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian daring dan mengkaji peran aparat penegak hukum dalam penanggulangannya dari perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan konseptual dan legislatif. Sumber data diperoleh melalui tinjauan pustaka yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, maupun literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan data empiris dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian daring dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur secara khusus dalam KUHP dan UU ITE. Sanksi pidana yang dijatuhkan bervariasi, termasuk pidana penjara hingga 9 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar menurut KUHP terbaru, serta pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Meskipun peraturan perundang-undangan relatif komprehensif, implementasi di lapangan belum optimal karena rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya hukum, dan kesulitan teknis yang disebabkan oleh server perjudian yang berlokasi di luar negeri.   Kata kunci: Judi Online, Sanksi Pidana, Hukum Pidana Indonesia   ABSTRACT   The purpose of this study is to examine the application of criminal sanctions against online gambling perpetrators and to examine the role of law enforcement officials in addressing it from a criminal law perspective in Indonesia. This study uses a normative or doctrinal legal method with a conceptual and legislative approach. Data sources were obtained through a literature review covering the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and its amendments, as well as legal literature, previous research results, and empirical data from relevant agencies. The results of the study indicate that online gambling is categorized as a crime specifically regulated in the Criminal Code and the ITE Law. The criminal sanctions imposed vary, including imprisonment of up to 9 years and a maximum fine of IDR 50 billion according to the latest KUHP, as well as imprisonment of up to 6 years and/or a fine of IDR 1 billion based on Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. Although the legislation is relatively comprehensive, implementation in the field is not optimal due to low legal literacy among the public, limited legal resources, and technical difficulties caused by gambling servers located overseas.   Keywords: Online Gambling, Criminal Sanctions, Indonesian criminal law
SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Melsy Yani Binaria Br Kaban; I Made Walesa Putra; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Catcalling merupakan sebuah fenomena sosial yang dimana melibatkan perilaku tidak sopan dan menyinggung terhadap seseorang, korban dari catcalling adalah seorang perempuan. Fenomena ini seringkali dilaksanakan di jalan raya, pusat kota, atau lingkungan kerja. Indonesia merupakan negara yang masih banyak terjadi kasus catcalling pada tempat umum yang membuat resah dan ketidaknyamanan bagi para korbannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum berbasis kepustakaan. Metode ini melibatkan studi bahan pustaka yang meliputi data primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara teratur untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi yang ada dalam pemberian sanksi bagi para pelaku mungkin saja tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan beberapa faktor. Catcalling merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, dan meskipun dianggap wajar dan umum, namun dapat berdampak besar bagi korbannya. Kata kunci: Catcalling, Pelecehan Seksual Secara Verbal, Hukum Pidana Indonesia   ABSTRACT   Catcalling is a social phenomenon involving impolite and offensive behavior toward a person, often a woman. This phenomenon often occurs on highways, city centers, or in workplaces. Indonesia is a country where catcalling still occurs frequently in public places, causing anxiety and discomfort for the victims. The method used in this research is normative legal research, or literature-based legal research. This method involves the study of library materials, including primary and secondary data. The legal materials are organized in an orderly manner to facilitate drawing conclusions from the research problem. Several legal regulations govern sexual harassment, such as the Criminal Code and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Existing regulations regarding sanctions for perpetrators may not be implemented in accordance with existing regulations due to several factors. Catcalling is a fairly serious problem in Indonesia, and although considered normal and common, it can have a significant impact on its victims. Keywords: Catcalling, Verbal Sexual Harassment, Indonesian criminal law
PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM SEKTOR TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) Sagung Chintya; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum investasi dalam sektor teknologi finansial (fintech) di Indonesia dan upaya pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengoptimalkan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor dan konsumen. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai peraturan yang ada, termasuk Peraturan OJK dan Rancangan Undang-Undang Fintech yang sedang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat langkah-langkah signifikan seperti penerapan regulatory sandbox dan peningkatan literasi keuangan, tantangan seperti keberadaan fintech ilegal dan perlindungan data pribadi masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman dan inklusif. Dengan demikian, diharapkan perkembangan fintech dapat memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Kata Kunci: Investasi, Fintech, OJK, Pengaturan Hukum. ABSTRACT This study aims to analyze the legal framework for investment in the financial technology (fintech) sector in Indonesia and the efforts of the government and the Financial Services Authority (OJK) to optimize regulations to provide legal protection for investors and consumers. Using a normative legal approach, this research explores existing regulations, including OJK regulations and the draft Fintech Law currently under discussion. The findings indicate that despite significant steps such as the implementation of a regulatory sandbox and increased financial literacy, challenges such as the presence of illegal fintech operations and personal data protection still need to be addressed. This study recommends the need for more comprehensive regulations and collaboration among stakeholders to create a safe and inclusive fintech ecosystem. Thus, it is expected that the development of fintech can have a positive impact on financial inclusion in Indonesia. Keywords: Investment, Fintech, OJK, Legal Regulation.
PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MELALUI PERSPEKTIF THE DIFFERENCE PRINCIPLE I Dewa Ayu Rai Suryati; Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini guna membahas dan menelaah penerapan RUU PPRT melalui pandangan prinsip keadilan John Rawls yaitu the difference principle serta pengimplementasian regulasi tersebut dari sudut pandang kepentingan PRT. Penyusunan tulisan berikut mempergunakan metode studi hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat kelemahan dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga guna memberikan perlindungan hukum bagi PRT, sehingga keberadaan RUU PPRT diharapkan terjadi kesepakatan yang seimbang antara Pemberi Kerja dengan Pekerja melalui kesamaan dan kesetaraan di dalam prinsip John Rawls, sehingga mampu melindungi kedudukan PRT yang lebih lemah dari kedudukan Pemberi Kerja.   Kata Kunci: The Difference Principle, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum     ABSTRACT   The aim of writing this article to discuss and examine the implementation of the PPRT Bill through the John Rawls' view of the principle of justice, namely the difference principle, and execution of the regulation from point of view interestsof domestic workers. The preliminaries of the following article apply a normative legal study method with a legislative approach. The research outcome explain that there are weaknesses in the Manpower Law and the Regulation of the Minister of Manpower concerning the Protection of Domestic Workers in order to offer legal protection for domestic workers, so that the existence of the PPRT Bill is expected to create a balanced agreement between Employers and Workers through equality and equality in the principles of John Rawls, so able to protect position of domestic workers who are weaker than the position of Employers.   Key Words: The Difference Principle, Domestic Workers, Legal Protection
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI BENTENG PENCEGAHAN KORUPSI Diva Ramadhani; I Wayan Parsa
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 8 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Administrasi Negara berperan penting dalam mencegah berbaggi bentuk kecurangan di Indonesia. Jurnal ini mengeksplorasi penguatan dari segi hukum administrasi untuk dapat mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dalam birokrasi. Penelitian ini menganalisis regulasi yang ada serta peran hukum administrasi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Lemahnya hukum administrasi sering kali menciptakan celah bagi praktik korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, yang menggunakan teknik studi dokumen. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti penerapan prinsip good governance, peningkatan integritas dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta pembentukan kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Selain itu, pembentukan lembaga anti-korupsi di tingkat daerah juga menjadi kunci dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Hasil dari penelitian ini dapat disimulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang krusial untuk dapat memastikan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hukum administrasi dapat  membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah melalui pengawasan dan pembatasan kekuasaan.   Kata kunci : Hukum Administrasi Negara, Korupsi, Pemerintah.   ABSTRACT   Administrative Law plays a crucial role in preventing various forms of fraud in Indonesia. This paper explores the strengthening of administrative law to reduce the opportunities for corrupt practices within the bureaucracy. This study analyzes existing regulations and the role of administrative law in creating a transparent and accountable government. Weak administrative law often creates loopholes for corrupt practices. This study was conducted using a normative research method, utilizing document study techniques. Therefore, strategic steps such as implementing good governance principles, improving integrity and ethics in state administration, and fostering public awareness are essential. Furthermore, the establishment of anti-corruption institutions at the regional level is also key to strengthening corruption eradication efforts. Therefore, Administrative Law serves not only as a regulatory tool but also as an instrument for building public trust and encouraging public participation in government oversight. The results of this study can be concluded that Administrative Law plays a crucial role in ensuring clean, transparent, and accountable governance. Administrative law can help prevent abuse of authority by government officials through oversight and limitations on power.   Key Words : Law Administrative, Corruption, Government.    

Page 3 of 6 | Total Record : 55

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue