cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONSUMEN BARANG BLACK MARKET (PASAR GELAP) DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Putu Wina Saraswati Srikesuma; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peraturan hukum mengenai pertanggungjawaban Pidana bagi konsumen yang membeli barang atau produk pasar gelap (Black Market) ditinjau dalam perspektif hukum pidana. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hasil studi menunjukkan bahwa berkenaan dengan Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti sebagai konsumen barang pasar gelap cenderung dikategorikan dan diancam dengan Pidana Penadahan menurut Pasal 480 ke-1 KUHP. Padahal KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan dan batasan yang jelas terkait suatu kondisi ataupun barang yang dapat diduga berasal dari kejahatan. Ketidakjelasan ini seringkali mengenai target yang salah, padahal Konsumen sebagai pihak ketiga dapat diduga sebagai korban dalam praktik perdagangan pasar gelap (black market). Perdagangan yang dilakukan dengan jalan illegal atau tidak resmi, dan melawan hukum dapat disebut sebagai pasar gelap. Kata Kunci: Pasar Gelap, Pertanggungjawaban Pidana, Penadahan.   ABSTRACT The purpose of this research is to investigate the legal regulations regarding criminal liability for consumers who purchase goods or products from the black market, from the perspective of criminal law. This study employs a normative legal research approach, focusing on Law Number 1 of 1946 and Law Number 1 of 2023. The findings indicate that individuals proven to be consumers of black market goods are often categorized and charged with the crime of receiving stolen goods under Article 480 (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, the KUHP itself does not provide clear explanations or boundaries regarding the conditions or items that may be suspected of originating from criminal acts. This legal ambiguity often results in misplaced accusations, even though consumers, as third parties, can actually be considered victims in the practice of black market trading. Trade conducted through illegal or unauthorized means, and in violation of the law, is referred to as black market activity. Key Words: Black Market, Criminal Liability, Fencing.
BATASAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK Luh Dewi Suriantika Putri; I Gede Perdana Yoga
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kepastian hukum pembatalan perjanjian sepihak yang masih belum memiliki definisi yang jelas apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Penelitian ini berfokus pada batasan tipis antara dua perbedaan tersebut yang sampai sekarang belum diatur dalam peraturan manapun kecuali yurisprudensi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kategori pembatalan perjanjian sepihak tergantung dari bagaimana tindakan itu memenuhi unsur Pasal perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan penelitian terdahulu, memberikan pendapat yaitu pembatalan perjanjian sepihak ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi apabila ada klausul dilarang membatalkan perjanjian secara sepihak di dalam perjanjian dan dilanggar oleh salah satu pihak.   Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hukum Perikatan, Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi.   ABSTRACT   The purpose of this study is to examine the legal certainty of unilateral agreement cancellation, which still lacks a clear definition of whether it constitutes an unlawful act or a breach of contract. This study focuses on the fine line between these two differences, which until now has not been regulated in any regulation except jurisprudence. The findings of this study indicate that the category of unilateral agreement cancellation depends on how the action fulfills the elements of the Article on unlawful acts or breach of contract. In Supreme Court jurisprudence and previous research, it is stated that unilateral agreement cancellation is interpreted as an unlawful act even though there is a possibility of a breach of contract if there is a clause prohibiting unilateral cancellation in the agreement and it is violated by one of the parties.   Key Words: Legal Certainty, Contract Law, Agreements, Unlawful Acts, Breach of Contract.  
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS KEPUTUSAN VOLUNTARY DELISTING PERUSAHAAN TERCATAT OLEH BURSA EFEK INDONESIA Dimas Wahyu Nur Alief; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 8 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari studi ini tidak lain demi mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham minoritas yang terkena dampak keputusan voluntary delisting serta tanggung jawab hukum atas kerugian yang disebabkan akibat tindakan voluntary delisting tersebut. Selain itu, situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika suatu perusahaan telah berubah status menjadi perusahaan go private, yang akan lebih sulit diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Voluntary delisting dalam konteks pasar modal merujuk pada situasi di mana suatu emiten resmi menghilang dari Bursa Efek, sehingga sahamnya tidak lagi dapat diperdagangkan secara bebas, dan hal ini diusulkan oleh emiten itu sendiri dengan alasan tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode kepustakaan (library research). Meskipun tindakan voluntary delisting dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, seperti pengurangan biaya dan peningkatan fleksibilitas, langkah ini juga berpotensi menimbulkan risiko bagi pemegang saham, terutama bagi mereka yang menolak keputusan tersebut. Untuk melindungi hak pemegang saham, peraturan yang berlaku mensyaratkan perusahaan memberikan informasi yang jelas mengenai alasan dan tujuan delisting serta menyediakan mekanisme bagi stakeholder yang belum sepakat untuk menjual saham mereka kepada perusahaan dengan harga yang adil. Selain itu, keputusan delisting terlebih dahulu diwajibkan memperoleh kesepakatan bersama dari pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan delisting, khususnya setelah perusahaan berstatus go private. Kata Kunci: Voluntary Delisting, Pemegang Saham Minoritas, Pasar Modal. ABSTRACT The aim of this research is to identify the type of legal safeguards that can be offered to minority shareholders affected by the choice of voluntary delisting, as well as the legal accountability for the losses resulting from this process. Additionally, this scenario may become more complex if a company evolves into a private entity, which makes oversight by the Financial Services Authority (OJK) significantly more challenging. In the realm of capital markets, voluntary delisting refers to the process by which a company is formally taken off the Stock Exchange, resulting in its shares being no longer available for public trade, and this action is initiated by the issuer for specific reasons. This research adopts a normative legal study approach, utilizing a library-based method. While voluntary delisting can provide advantages to an organization, such as lowering expenses and enhancing adaptability, it can also generate risks for shareholders, especially those who oppose the decision. To safeguard the rights of shareholders, current regulations mandate that companies present transparent information concerning the justifications and goals of the delisting, along with a means for dissenting shareholders to sell their stocks back to the company at an equitable price. Furthermore, the decision to delist must receive consent from independent shareholders during the general shareholders' meeting (RUPS). This research also highlights the necessity of overseeing the execution of delisting, particularly after a firm transition to private ownership. Key Words:   Voluntary Delisting of Shares, Minority Shareholders, Capital Market.
KEJAHATAN PERANG TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA-TEPI BARAT Aldo Alexander Putra Sihombing; Gede Putra Ariana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik Israel-Palestina secara apa adanya, tanpa berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Fokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika historis, politik, dan hukum internasional yang membentuk jalannya konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan literatur akademik, dokumen resmi, resolusi internasional, serta publikasi ilmiah yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan penyelesaian konflik, khususnya resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, DK PBB belum memperlihatkan sikap yang tegas dan konsisten dalam menghentikan konflik Israel-Palestina. Meskipun berbagai resolusi telah dihasilkan, lemahnya mekanisme implementasi serta adanya perbedaan kepentingan politik negara-negara anggota tetap menyebabkan resolusi tersebut tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Situasi ini menimbulkan penilaian di kalangan masyarakat internasional bahwa konflik Israel-Palestina memiliki potensi untuk menjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan dianggap sebagai konflik abadi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan langkah konkret yang melibatkan komitmen politik global serta penegakan hukum internasional secara konsisten. Kata Kunci: Konflik, Hukum Internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ABSTRACT This research aims to examine the Israeli-Palestinian conflict as it is, without taking sides with either party. The primary focus of this research is to understand the historical, political, and international legal dynamics that shape the course of the conflict. The research method used is library research with a juridical-normative approach. Library research is conducted through a review of academic literature, official documents, international resolutions, and relevant scientific publications. Meanwhile, a juridical-normative approach is used to analyze international legal instruments related to conflict resolution, particularly United Nations Security Council (UNSC) resolutions. The results of the study indicate that as of 2021, the UNSC has not demonstrated a firm and consistent stance in ending the Israeli-Palestinian conflict. Although various resolutions have been produced, weak implementation mechanisms and differing political interests among member states continue to render these resolutions ineffective in achieving sustainable peace. This situation has led to the international community's assessment that the Israeli-Palestinian conflict has the potential to become a protracted conflict, even considered an eternal conflict. Thus, this study confirms that conflict resolution requires concrete steps involving global political commitment and consistent enforcement of international law. Key Words: Conflict, International Law, United Nations Security Council.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Luh Devi Naesila Putri; Devi Marlita Martana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum dan kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Saksi mahkota, merujuk pada terdakwa yang memberikan kesaksian terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama, sering digunakan ketika bukti yang ada terbatas, meskipun keberadaannya tidak diatur secara detail dalam KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus pada undang-undang dan analisis yuridis. Temuan dari penelitian ini menyoroti bahwa keberadaan saksi mahkota menciptakan dilema, karena di satu sisi dianggap krusial untuk mengungkapkan kebenaran substansial dan menegakkan keadilan, tetapi di sisi lain dapat berpotensi berlawanan dengan prinsip non self-incrimination yang tercantum dalam Pasal 66 dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP. UU No. 31/2014 pada Pasal 10A menjadi landasan hukum bagi saksi mahkota untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan dalam bentuk pengurangan hukuman. Yurisprudensi dari Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 1986 K/Pid/1989, mengizinkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat berkas perkara dipisah (splitsing), sementara keputusan lain menolak karena dianggap bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil. Dengan demikian, praktik saksi mahkota masih cenderung bersifat kasuistik dan memerlukan peraturan yang lebih komprehensif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa serta memenuhi kebutuhan pembuktian dalam perkara pidana.   Kata Kunci: Saksi Mahkota, Perlindungan Hukum, Kedudukan, Sistem Peradilan Pidana   ABSTRACT   The purpose of this study is to analyze the legal protection aspects and the position of crown witnesses in the criminal justice process in Indonesia. Crown witnesses, referring to defendants who testify against other defendants in the same case, are often used when the available evidence is limited, although their existence is not regulated in detail in the Criminal Procedure Code. The method used in this study is a normative legal approach with a focus on statutes and juridical analysis. The findings of this study highlight that the existence of crown witnesses creates a dilemma, because on the one hand they are considered crucial to revealing substantial truths and upholding justice, but on the other hand they can potentially conflict with the principle of non-self-incrimination as stated in Article 66 and Article 189 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code. Law No. 31/2014 in Article 10A is the legal basis for crown witnesses to receive protection and rewards in the form of reduced sentences. Jurisprudence from the Supreme Court, such as Decision No. 1986 K/Pid/1989, permits the use of crown witnesses on the condition that the case file is separated (splitting), while other decisions reject it because it is considered contrary to the principle of fair trial. Thus, the practice of crown witnesses still tends to be casuistic and requires more comprehensive regulations to guarantee the protection of human rights for the accused and meet the need for evidence in criminal cases.   Key Words: Crown Witnss, Legal Protection, Position, Criminal Justice System  
BATASAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DIKAITKAN DENGAN ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA I Dewa Gede Agung Dwi Cahyadhi; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, asas dominus litis menempatkan Jaksa sebagai pengendali utama proses penuntutan, namun kewenangan ini sering kali bersinggungan dengan asas diferensiasi fungsional yang menuntut pembagian peran yang tegas antara Penyidik, penuntut umum, dan Hakim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara khusus bagaimana kewenangan yuridis Jaksa dalam menerapkan asas dominus litis, serta bagaimana batas kewenangan tersebut ketika dikaitkan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual  serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun dominus litis diakui dalam praktik dan diperkuat melalui undang-undang serta kebijakan internal Kejaksaan, belum terdapat pengaturan yuridis yang tegas mengenai batasan fungsionalnya terhadap institusi lain dalam KUHAP saat ini, yang pada akhirnya menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketegangan antar lembaga penegak hukum, dan berpotensi melemahkan prinsip checks and balances, serta menimbulkan conflict of interest, sehingga diperlukan pembaruan hukum melalui revisi KUHAP atau peraturan antar lembaga guna menciptakan koordinasi horizontal yang akuntabel dan menjamin efektivitas sistem peradilan pidana yang adil. Kata Kunci : Pengendali Perkara. Diferensiasi Fungsional, Sistem Peradilan Pidana.   ABSTRACT In the current criminal justice system in Indonesia, the dominus litis principle places the prosecutor as the main controller of the prosecution process, but this authority often intersects with the principle of functional differentiation which demands a clear division of roles between investigators, prosecutors and judges, so this research aims to specifically examine how the juridical authority of the prosecutor in applying the dominus litis principle, as well as how the limits of this authority when associated with the principle of functional differentiation in the current criminal procedure law system in Indonesia. This research uses normative legal research methods through statutory and conceptual approaches and analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study found that although dominus litis is recognized in practice and strengthened through laws and internal policies of the prosecutor's office, there is no firm juridical regulation regarding its functional limits to other institutions in the current KUHAP, which ultimately leads to overlapping authority, tensions between law enforcement agencies, and has the potential to weaken the principle of checks and balances, as well as causing conflicts of interest, so that legal reform is needed through revision of the KUHAP or inter-agency regulations to create accountable horizontal coordination and ensure the effectiveness of a fair criminal justice system. Key Words: Dominus litis. Functional Differentiation, Criminal Justice System.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS MALPRAKTIK OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN Alodya Pramiswari Zaqy; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menelaah pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter, khususnya pada tahap penyidikan dan pembuktian, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban. Prosedur penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif dengan strategi perundang-undangan dan konseptual, yang menitikberatkan dalam kajian norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip regulasi hukum praktik kedokteran  dan perlindungan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahanisignifikani denganipembentukan MajelisiDisipliniProfesi (MDP) sebagai lembaga yang berwenang menilai pelanggaran disiplin tenaga medis. Namun, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara MDP dan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada tahap pembuktian, pembuktian tindak pidana malpraktik dilakukan melalui dua metode, yakni pembuktian langsung menggunakan tolok ukur 4D (Duty, Dereliction of Duty, Direct Causation, Damage) dan pembuktian tidak langsung melalui doktrin Res ipsa loquitur. Perlindungan hukum bagi korban malpraktik medis belum diatur secara khusus, namun dapat ditemukan dalam KUHP, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi peraturan dan penguatan mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban. Kata Kunci: Malpraktik Medis, Penyidikan, Pembuktian, Perlindungan Hukum.   ABSTRACT This research explores the topic of legal responsibility in instances of medical negligence by doctors, emphasizing the phases of inquiry and evidence collection, along with the extent of legal safeguards available to the victims. The findings reveal that Law Number 17 of 2023 concerning Health introduces significant reforms through the establishment of the Professional Discipline Council (Majelis Disiplin Profesi/MDP), which is vested with the authority to assess violations of professional conduct by medical practitioners. However, overlapping jurisdictions between the MDP and law enforcement investigators, as provided under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), create potential conflicts that may hinder the effectiveness of criminal justice processes. In the evidentiary phase, acts of medical malpractice may be proven through two approaches: direct evidence applying the 4D standard (Duty, Derelictioniof iDuty, Direct Causation, and iDamage) and indirect evidence based on the doctrine of res ipsa loquitur. Currently, there is no comprehensive statutory framework specifically regulating the legal protection of victims of medical malpractice; instead, relevant provisions are dispersed across the Criminal Code (KUHP), the Health Law, the Medical Practice Law, and other related regulations. This study underscores the urgent need for regulatory reform and harmonization to ensure equitable justice for victims.   Keywords: Medical Malpractice, Criminal Liability, Investigation, Evidence, Legal Protection.
PERTANGGUNGJAWABAN KURIR ATAS KEHILANGAN BARANG YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN DALAM PROSES EKSPEDISI Samuel Rianju Parlindungan Sinaga; I Gede Pasek Pramana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban kurir pengiriman barang terhadap kehilangan barang yang dialami oleh konsumen dalam proses pengiriman oleh kurir, penelitian ini dikaji menggunakan hukum perdata. Dengan maraknya transaksi online dan penggunaan jasa kurir, isu kehilangan barang menjadi perhatian penting bagi konsumen dan pelaku usaha. Sementara dari itu, pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep kunci seperti pertanggungjawaban hukum, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti kerugian, dan perlindungan konsumen. Komposisi hukum yang akan penulis gunakan terbagi menjadi tiga bahan, yakni hukum primer (undang-undang), sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), dan tersier (kamus, ensiklopedia), yang semuanya akan dikumpulkan dari studi kepustakaan dengan cara studi berdasarkan dokumen yang selanjutnya diisi dengan kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban perusahaan kurir, meliputi identifikasi subjek dan objek hukum, serta bentuk-bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat kehilangan barang dengan hasil Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman atas kehilangan barang akibat kelalaian kurir. Berdasarkan analisis hukum, perusahaan memiliki tanggung jawab mutlak terhadap konsumen, sementara kurir bertanggung jawab secara internal kepada Perusahaan dan Berdasarkan prinsip hukum perdata, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab mutlak kepada konsumen atas kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian kurir, baik secara kontraktual (wanprestasi) maupun perbuatan melawan hukum (vicarious liability). Sementara itu, kurir bertanggung jawab secara internal kepada perusahaan, dengan batasan ganti rugi yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau kemitraan.   Kata Kunci : Kehilangan barang, Pertanggungjawaban Kurir, Transaksi Online,  Kerugian     ABSTRACT   This study examines the liability of a courier for the looss of goods experienced by a consumerr during the delivery process, using a civil law approach. With the proliferation of online transactions and courier services, the issue of lost goods has become a significant concern for both consumers and businesses. A conceptual approach is used to gain a deep understanding of key legal concepts such as legal liability, breach of contract, tort, compensation, and consumer protection. The legal materials used by the author are divided into three types—primary (legislation), secondary (books, journals, legal articles), and tertiary (dictionaries, encyclopedias)—which were all collected through a literature review using a document study, followed by a qualitative analysis. This research aims to analyze the legal basis for the courier company's liability, including the identification of legal subjects and objects, as well as the forms of loss that may arise from lost goods. Based on the legal analysis, the courier company has strict liability toward the consumer for the loss of goods caused by a courier’s negligence, whether it is based on contract (wanprestasi) or tort (vicarious liability). Meanwhile, the courier is responsible internally to the company, with limitations on compensation as stipulated in their employment or partnership agreement. Key words : Loss of goods, Corporate liability, Online transaction, Damages or losses
KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Iluh Diah Karuni; Tania Novelin
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ini diarahkan untuk menggali secara luas konsep pertanggungjawaban hukum pidana yang berpotensi diterapkan pada institusi korporasi dalam perkara korupsi, dengan peninjauan khusus terhadap kasus yang melibatkan PT Pertamina. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang mengandalkan analisis kualitatif terhadap regulasi hukum, putusan lembaga peradilan, serta dokumen-dokumen relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa suatu badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila elemen-elemen tindak kejahatan terbukti dilakukan atas perintah maupun demi keuntungan perusahaan, dengan pembuktian yang ditunjukkan melalui tindakan para pengurus sebagai wakil sah korporasi. Studi kasus PT Pertamina memperlihatkan adanya kompleksitas dalam membuktikan kesalahan korporasi, terutama dalam menilai hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi. Temuan yang diperoleh mengindikasikan kebutuhan mendesak akan adanya regulasi yang lebih spesifik terkait prosedur pembuktian dan tata cara penerapan tanggung jawab pidana bagi korporasi di lingkungan hukum Indonesia.   Kata Kunci: Korporasi, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi.   ABSTRACT   This study seeks to provide an in-depth exploration of corporate liability in corruption-related offenses, with PT Pertamina serving as a case illustration. Utilizing a normative-legal framework, the research employs qualitative analysis based on legal doctrines, judicial rulings, and supporting documentation. Findings reveal that corporations may incur criminal liability when offenses are perpetrated under their authority and for their benefit, as proven through the actions of their governing officials acting on the corporation’s behalf. The case study of PT Pertamina highlights the complexity of proving corporate fault, particularly in assessing the link between individual actions and corporate policies. These findings emphasize the need for more detailed regulations regarding the standard of proof and mechanisms of corporate criminal liability within the Indonesian legal system.   Key Words: Corporation, legal subject, criminal liability, corruption offense.
HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN Dewa Ayu Made Vidha Kanya Dhaniswari; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan persoalan baru dalam ranah hak cipta di Indonesia. Status hukum karya yang dihasilkan oleh AI masih belum jelas, karena UU No. 28 Tahun 2014 hanya mengakui orang maupun badan hukum sebagai pencipta. Situasi ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) sekaligus ketidakpastian, terutama terkait kepemilikan, perlindungan, serta potensi komersialisasi karya berbasis AI. Studi ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan dari studi memperlihatkan bahwa AI tidak bisa diposisikan sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab hukum atas karya yang AI ciptakan tetap dibebankan pada orang ataupun badan hukum yang memanfaatkan serta mengoperasikannya. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak cipta dari karya yang melibatkan AI.   Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Subjek Hukum, Kekosongan Hukum.   ABSTRACT   The development of Artificial Intelligence (AI) has raised new issues in copyright law in Indonesia. Works produced by AI have an unclear legal status since Law Number 28 of 2014 only recognizes individuals or legal entities as creators. This situation creates a legal vacuum and uncertainty, particularly regarding ownership, protection, and the potential commercialization of AI-generated works. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that AI cannot be regarded as a legal subject; therefore, legal responsibility for AI-generated works remains with the individual or legal entity that operates and utilizes it. Consequently, regulatory reform is needed to provide legal certainty and ensure copyright protection for works involving AI.   Key Words: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Subject, Legal Vacuum.

Page 5 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue