cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
KONSEKUENSI HUKUM PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WNA DAN WNI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Farrell Rafif Habibi Kurniawan; Ida Bagus Yoga Raditya
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 7 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri sejauh mana prinsip kepastian hukum mengenai hak atas tanah diatur dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria, dengan menitikberatkan pada fenomena Perjanjian Nominee. Melalui pendekatan hukum normatif yang mengintegrasikan analisis yuridis dan perbandingan hukum, temuan menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap aspek legalitas kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 21 (1) dan Pasal 26 (2) UU No. 5 Tahun 1960. Dalam konteks hukum positif, masyarakat lokal secara sah memiliki otoritas penuh atas penguasaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.   Kata Kunci: Kepastian Hukum, Masyarakat Lokal, Tanah, Kepemilikan     ABSTRACT   The purpose of this study is to explore the extent to which the principle of legal certainty regarding land rights is regulated within the framework of the Basic Agrarian Law, with a focus on the phenomenon of nominee agreements. Through a normative legal approach that integrates legal analysis and comparative law, the findings indicate the need for a re-evaluation of the legality of land ownership based on the provisions of Article 21 (1) and Article 26 (2) of Law No. 5 of 1960. In the context of positive law, local communities have full legal authority over land tenure in accordance with applicable regulations.   Key Words: Legal Certainty, Local Communities, Land, Ownership
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SKINCARE OVERCLAIM Hening Rahayu Parasanti; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penyususnan jurnal berikut guna menganalisis hingga menemukan jawaban atas pertanggungjawaban pengusaha terhadap  konsumen. pengguna produk skincare overclaim mengandung zat berbahaya. Promosi skincare overclaim ini sudah menjadi kebiasaan para pengusaha agar produk laku terjual di masyarakat, yang mana sering kali menimbulakan kerugian terhadap konsumen. Dalam penyusunan penulis menggunakan metode peneleitian yuridis normatif yang pendekatannya dengan undang-indang terkait. Penelitian ini merujuk pada pertanggungjawaban pengusaha dalam perspektif peraturan BPOM dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta guna menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum kepada  pengguna skincare overclaim. Seharusnya pengusaha wajib mengikuti standarisasi yang dibuat oleh BPOM guna menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen. Pengusaha yang terbukti melakukan hal tersebut dapat dipidana penjara dan denda yang tercantum dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Skincare, Overclaim, Pertanggungjawaban Hukum   ABSTRACT   The purpose of compiling the following journal is to analyze and find answers regarding the entrepreneur's accountability toward consumers, particularly regarding skincare products that overclaim to contain harmful substances. The promotion of these overclaim skincare products has become a common practice among entrepreneurs to make their products sell in the market, which often leads to consumer losses. In this writing, the author uses a normative legal research method, approaching relevant laws and regulations. This research refers to the accountability of entrepreneurs in the perspective of BPOM regulations and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It also aims to address issues related to legal protection for users of overclaim skincare products. Entrepreneurs should comply with the standards set by BPOM to ensure consumer safety and health. Entrepreneurs proven to commit such acts may face imprisonment and fines as stipulated in Law Number 8. Keywords: Consumer Protection, Skincare, Overclaim, Legal Liability
STUDI KOMPARATIF SANKSI DELIK KORUPSI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 I Komang Bayu Pramana Putra; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dibuat untuk menganalisis penyesuaian ketentuan tentang delik korupsi dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta mengkaji implikasi perubahan regulasi tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Tulisan ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif yang tersusun atas bahan hukum utama (primer) dan pendukunvg (sekunder). Hasil studi ini mengungkapkan bahwasannya Korupsi sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia masih merajalela meskipun telah diatur dalam UU Tipikor dan didukung lembaga seperti KPK, namun pengesahan KUHP 2023 yang menghapus kekhususan penanganan korupsi dan tidak mengatur pengembalian kerugian negara dikhawatirkan akan melemahkan upaya pemberantasan, sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang tegas serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kata kunci: Delik Korupsi, Komparatif, Implikasi.   ABSTRACT This paper is designed to analyze the adjustment of the provisions on corruption offenses in Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption through Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and to examine the implications of these regulatory changes for the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. Using both primary and secondary legal sources, this study employs a normative juridical legal research methodology. The results of this study reveal that corruption as an extraordinary crime in Indonesia is still rampant despite being regulated in the Anti-Corruption Law and supported by institutions such as the KPK, but the ratification of the 2023 Criminal Code which removes the specificity of handling corruption and does not regulate the return of state losses is feared to weaken eradication efforts, so that strict law enforcement and synergy between the government and society are needed. Keywords: Corruption Delicacy, Comparative, Implications.
PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI Komang Della Nadila; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 7 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam sistem hukum adat dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis bagaimana penentuan unsur kerugian negara dilakukan apabila terjadi penyelewengan dana di lingkungan LPD. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan seperti halnya pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Berdasarkan metode dan penedekatan tersebut ditemukan hasil bahwa keberadaan LPD diakui dalam sistem hukum adat melalui awig-awig, namun belum sepenuhnya diatur dalam sistem hukum positif secara komprehensif. Meski berakar pada awig-awig dan struktur tradisional desa adat, LPD juga menerima dana dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah atau penyertaan modal, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pengelolaan dana publik tersebut. Dana publik yang masuk ke dalam sistem pengelolaan LPD secara hukum dikualifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Dengan demikian, penyimpangan atas pengelolaan dana tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi apabila terdapat bukti kerugian negara yang nyata, pasti, dan terukur (actual loss). Proses audit oleh lembaga yang berwenang seperti BPK atau BPKP menjadi kunci utama dalam pembuktian. Penegakan hukum dalam kasus ini menuntut pendekatan integratif yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum nasional tanpa mengabaikan eksistensi hukum adat. Penelitian ini menegaskan bahwa korupsi pada LPD di Bali masuk dalam klasifikasi merugikan keuangan negara, bukan semata-mata hanya kerugian adat.   Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Hukum Adat, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum   ABSTRACT   This study aims to critically analyze the legal status of Lembaga Perkreditan Desa (LPD) within the dual framework of Indonesia’s customary law and national legal system, and to analyze how state financial loss is determined in cases of fund misappropriation within LPDs. Employing a normative juridicial method with statutory, conceptual, and analytical approaches, the study finds that LPDs are acknowledged under customary law through awig-awig (local customary rules), but are not yet fully integrated into national legal regulations. Although LPDs are rooted in customary institutions, they also receive public funds from regional governments in the form of grants or capital participation. Based on Law No. 17 of 2003 on State Finance, such funds are classified as state finances. Therefore, any unlawful use of these funds may constitute a corruption offense under Indonesian anti-corruption law, provided there is proven, actual, and measurable state loss. Determining such loss requires audit reports from authorized institutions like the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) or the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The enforcement of corruption law in these cases requires an integrated legal approach that balances the principles of accountability and legal certainty, while recognizing the cultural and legal relevance of customary norms. The study concludes that corruption within LPDs in Bali qualifies as harm to state finances under national law, rather than merely a community-level or internal customary issue.   Keywords: Village Credit Institution, Customary Law, State Financial Loss, Corruption Crime, Legal Certainty
TINJAUAN YURIDIS KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Margarrick Yoga Adinata Putra; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan meninjau dan menelaah pengaturan keberlakuan koordinasi dalam kewenangan penyidikan antara penyidik pegawai negeri sipil terhadap penyidik kepolisian negara republik indonesia. Penerapan metode pada riset ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatannya yakni pendekatan perundang-undangan serta tinjauan konsep hukum. Temuan riset menjelaskan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan menurut peraturan perundang-undangan baik kewenangan penyidik kepolisian serta kewenangan penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki wewenangnya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan pengaturannya pada KUHAP serta peraturan perundang- undangan terkait. Di samping itu, dengan adanya wewenang masing-masing dari kedua lembaga yang memungkinkan terjadinya kesamaan wewenang maka perlu adanya hubungan dan pengawasan antara kedua lembaga, sebagaimana yang ditetapkan pada KUHAP ayat (2) pasal 7 kewenangan penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik kepolisian. Dengan begitu, frasa yang ada pada KUHP ayat (2) pasal 7 sudah memberikan penerapan terhadap asas koordinasi antara kewenangan penyidikan kedua lembaga yang secara lebih rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pentingnya penerapan asas koordinasi ialah untuk menjaga hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan penyidikan agar tidak terjadinya kesenjangan antara kedua lembaga dalam proses penyidikan.   Kata Kunci: KUHAP, Penyidik, Penyidikan, Asas Koordinasi.     ABSTRACT   This study aims to review and examine the regulations governing coordination between civil servant investigators and Indonesian national police investigators in the exercise of their investigative powers. The research method used in this study is a normative legal approach, which involves a review of legislation and legal concepts. The research findings explain the investigative authority of investigators in conducting investigations according to legislation, including the authority of police investigators and civil servant investigators, each of which has its own authority as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and related legislation. In addition, with the respective authorities of the two institutions that allow for equal authority, it is necessary to have a relationship and supervision between the two institutions, as regulated in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the authority of civil servant investigators is under the supervision and coordination of investigators. police. Thus, the phrase in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code has provided the application of the principle of coordination between the investigative powers of the two institutions which are regulated in more detail in the relevant laws and regulations. The importance of implementing the principle of coordination is to maintain the relationship between the two institutions in carrying out investigations so that there are no gaps between the two institutions in the investigation process.   Key Words: Criminal Procedure Code, Investigator, Investigation, Coordination Principle.
MOBIL ESEMKA DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA: TELAAH HUKUM TERHADAP DUGAAN WANPRESTASI JANJI POLITIK Maria Gloria Isabela Ndona; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam hukum perdata dapat diterapkan kepada janji politik yang disampaikan kepada publik. Metode yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji politik yang disampaikan secara terbuka dan berulang oleh calon pejabat publik dapat dikualifikasikan sebagai pernyataan kehendak sepihak yang berpotensi menimbulkan perikatan hukum, khususnya apabila masyarakat telah menggantungkan harapannya secara wajar pada janji tersebut dan mengalami kerugian akibat ketidakterpenuhan janji. Studi kasus Mobil Esemka menunjukkan bahwa janji politik yang gagal direalisasikan dapat menimbulkan ekspektasi hukum dan akibat sosial-ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, konsep wanprestasi dan tanggung jawab perdata dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum terhadap janji politik tertentu yang memenuhi syarat substansial perikatan sipil. Kata Kunci: Janji Politik, Wanprestasi, Hukum Perdata, Mobil Esemka, Tanggung Jawab Perdata   ABSTRACT The purpose of this research is to analyse the concept of breach of contract in civil law as applied to political promises made to the public. The method used in this research is normative legal research using primary and secondary legal materials. Primary legal materials include related laws and regulations, while secondary materials include literature relevant to the research topic. The research results show that political promises delivered openly and repeatedly by candidates for public office can be classified as unilateral declarations of will that potentially give rise to legal obligations, especially when the public has reasonably relied upon these promises and suffers loss due to non-fulfilment. The case study of the Esemka car demonstrates that unfulfilled political promises can create legal expectations and real socio-economic consequences. Therefore, the concept of breach of contract and civil liability may serve as a legal basis to demand accountability for political promises that meet substantive criteria of civil engagement. Key Words: Political Promises, Breach of Contract, Civil Law, Esemka Car, Civil Liability
PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM UPAYA PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERBANKAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Jovita Felicia Kusniawan; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Analisa terhadap perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa akan menjadi tujuan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji hak perusahaan pembiayaan dalam menarik kembali objek yang menjadi jaminan atas pinjaman kepada konsumen serta pengaturan penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disimpulkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki hak yang sah untuk menarik kembali objek jaminan, namun harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur. Sementara itu, terkait dengan penggunaan jasa debt collector, meskipun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur di Indonesia, prinsip kerjanya didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada debt collector untuk menagih utang kepada debiturnya. Namun, penting bagi bank atau lembaga keuangan yang menggunakan jasa debt collector untuk memastikan bahwa para penagih hutang tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku, mengingat pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.   Kata Kunci: Debt Collector, Jaminan Fidusia, Objek Sengketa     ABSTRACT   An analysis of whether a finance company has the legal right to withdraw objects that are collateral for loans given to consumers and the use of debt collector services in withdrawing disputed objects will be the purpose of this research, using normative research methods to examine the rights of finance companies in withdrawing objects that are collateral for loans to consumers and regulating the use of debt collector services in withdrawing disputed objects. Based on the analysis of the applicable laws and regulations, such as Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 on the Business Operation of Financing Companies and Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, it is concluded that finance companies have the legal right to withdraw objects of collateral, but it must be done in accordance with the regulated procedures. Meanwhile, regarding the use of debt collector services, although there is no specific regulation in Indonesia, the working principle is based on the power granted by the creditor to the debt collector to collect debts from the debtor. However, it is important for banks or financial institutions that use the services of debt collectors to ensure that the debt collectors operate in accordance with applicable legal provisions and ethical standards, given that violations of legal provisions can be considered as criminal offenses and prosecuted in accordance with applicable laws.   Key Words: Debt Collector, Fiduciary Guarantee, Disputed Objects
PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN NAMA SELEBRITIS SEBAGAI KARAKTER DALAM KARYA FANFIKSI DI APLIKASI WATTPAD Ni Putu Regina Yudhita Putri Wirama; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini disusun untuk menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat  penggunaan nama selebritis sebagai karakter dalam fanfiksi, khususnya yang dipublikasikan di platform digital seperti Wattpad. Penelitian ini juga mengkaji apakah tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nama selebritis dalam fanfiksi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta selama penyebarannya tidak bersifat komersial dan tidak menimbulkan keuntungan ekonomi. Namun, jika fanfiksi tersebut dikomersialkan atau menimbulkan kerugian bagi pemilik nama, maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dan berpotensi dikenai kosekuensi hukum baik perdata maupun pidana. Oleh karenanya, penting bagi penulis fanfiksi untuk memahami batasan hukum serta perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta.   Kata Kunci: Hak Cipta Digital, Fanfiksi Wattpad, Nama Selebritis, Pelanggaran Hak Cipta, Fair Use.   ABSTRACT   This article is written to analyze the legal provisions in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which includes the use of celebrity names as characters in fanfiction, especially those published on digital platforms such as Wattpad. This study also examines whether such actions can be classified as copyright infringement. The method used is normative legal research with a conceptual and legislative approach. The results of the study indicate that the use of celebrity names in fanfiction is not categorized as copyright infringement as long as its distribution is not commercial and does not generate economic benefits. However, if the fanfiction is commercialized or causes losses to the owner of the name, then it can be qualified as copyright infringement and has the potential to be subject to both civil and criminal legal consequences. Therefore, it is important for fanfiction writers to understand the legal limitations and protection of the moral and economic rights of the creator.   Key Words: Digital Copyright, Wattpad Fanfiction, Celebrity Name, Copyright Infringement, Fair Use.  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019 Ni Putu Natasya Angela Diputri; Gusti Ayu Arya Prima Dewi
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan agar memahami warna baru dari ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan beberapa pasal dalam ketentuan aturan ini inkonstitusional bersyarat.  Adapun guna memahami lebih jauh mengenai hal tersebut dilakukan digunakan metode penelitian yuridis normatif beberapa pendekatan dimulai dari pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan metode tersebut ditemukan hasil bahwasanya jaminan fidusia, sebagai jaminan kebendaan yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, memberikan kedudukan superior kepada kreditur melalui hak eksekusi langsung (parate executie) berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan. Namun, kekuatan ini kerap disalahgunakan oleh kreditur, seperti penetapan sepihak status wanprestasi debitur tanpa proses verifikasi yang adil, serta penggunaan jasa debt collector ilegal yang melanggar prinsip itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata) dan asas perlindungan konsumen. Di sisi lain, debitur rentan mengalami pelanggaran hak akibat ketiadaan mekanisme banding efektif sebelum eksekusi dilakukan. MK akhirnya menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 ayat (2) tidak boleh diartikan sebagai kewenangan absolut kreditur untuk mengeksekusi tanpa proses peradilan, terutama jika terjadi sengketa. Penetapan wanprestasi pada ayat (3) juga harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan, bukan klaim sepihak kreditur. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Debitur, Eksekusi Jaminan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019   ABSTRACT   This research study aims to understand the new color of the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, namely the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 which states that several articles in the provisions of this regulation are conditionally unconstitutional.  In order to understand further about this matter, a normative juridical research method was used, several approaches starting from the approach through legislation and conceptual approaches. Based on this method, it was found that the fiduciary guarantee, as a material security regulated in Law No. 42 of 1999, provides a superior position to the creditor through the right of direct execution (parate executie) based on the fiduciary certificate which has executorial power equivalent to a court decision. However, this power is often abused by creditors, such as the unilateral determination of the debtor's default status without a fair verification process, as well as the use of illegal debt collectors who violate the principle of good faith (Article 1338 of the Civil Code) and the principle of consumer protection. On the other hand, debtors are vulnerable to rights violations due to the absence of an effective appeal mechanism before execution is carried out. The Constitutional Court finally stated that the phrase “executorial power” in Article 15 paragraph (2) should not be interpreted as the absolute authority of creditors to execute without a judicial process, especially in the event of a dispute. The determination of default in paragraph (3) must also be based on the agreement of the parties or a court decision, not the creditor's unilateral claim.    Key Words: Fiduciary Guarantee, Debtor, Execution of Guarantee, Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019  
KEDUDUKAN KEPUTUSAN MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI DALAM MENGATUR PEWARISAN WANITA HINDU BALI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Ida Bagus Gede Permana Putra Manuaba; Made Nurmawati
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 6 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam mengeluarkan Keputusan Majelis Desa Adat Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metode penelitiannya, yakni mengkaji pengaturan melalui teknik kepustakaan serta data sekunder yang relevan dengan Kewenangan Lembaga Persatuan Masyarakat hukum adat. Penelitian ini juga dikaji melalui metode statute approach (pendekatan perundang-undangan) serta metode Institutional Approach (Pendekatan Kelembagaan). Berdasarkan hasil riset ini, diperoleh bahwasanya Majelis Desa Adat Provinsi Bali memang memiliki kewenangan dalam hal menerbitkan Keputusan Majelis Desa Adat Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali. Hal ini dapat dibuktikan melalui Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) secara yuridis tidak tergolong sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang diatur secara formal dalam hierarki hukum nasional, namun keberadaannya tetap memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari sumber hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat. Keputusan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi Majelis Desa Adat dalam menjaga, mengatur, dan mengembangkan adat istiadat serta kearifan lokal, khususnya yang berkaitan dengan hak waris perempuan Hindu Bali.   Kata Kunci: Hukum Adat Bali, Majelis Desa Adat, Kewenangan.   ABSTRACT   The purpose of this study is to examine the authority of the Bali Province Customary Village Council in issuing the Decree of the Customary Village Council Number: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the Inheritance of Balinese Hindu Women. This study uses normative legal research as its research method, namely examining regulations through library techniques and secondary data relevant to the Authority of the Customary Law Community Association Institution. This research is also studied through the statute approach method and the Institutional Approach method. Based on the results of this research, it was found that the Bali Province Customary Village Council does have the authority to issue the Decree of the Customary Village Council Number: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Regarding the Inheritance of Balinese Hindu Women. This can be proven through Bali Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Customary Villages. The decisions of the Traditional Village Council (MDA) are not legally classified as part of the types of legislation regulated formally in the national legal hierarchy, but their existence is still recognized in the Indonesian legal system as part of the unwritten legal sources that grow and develop within the customary law community. These decisions represent a form of implementation of the Traditional Village Council's function in maintaining, regulating, and developing local customs and wisdom, particularly those related to the inheritance rights of Balinese Hindu women.   Key Words: Balinese Customary Law, Majelis Desa Adat (Traditional Village Assembly), Authority.

Page 4 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue