cover
Contact Name
Abdul Rahman Ramadhan
Contact Email
abdulrahmanramadhan95@gmail.com
Phone
+6285162544800
Journal Mail Official
musthalahjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Basuki Rahmat, Perum. Griya Permata Buana B-03 Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, 68132
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin
ISSN : 31101143     EISSN : 31100937     DOI : -
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin (E-ISSN 3110-0937 | P-ISSN 3110-1143) terbit secara berkala 3 (tiga) kali dalam setahun pada bulan April, Agustus dan Desember sejak tahun 2024. Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin diterbitkan dan dikelola secara independen oleh PT Syamilah Literasi Islami dan didedikasikan sebagai media publikasi karya akademik terbaik para peneliti dari kalangan akademisi maupun praktisi. Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin menempatkan isu-isu kontemporer dan fenomena sosial dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti hukum, politik, pemerintahan, agama, ekonomi, keuangan, manajemen, akuntansi, pendidikan, dan yang lainnya. Artikel yang dipublikasikan Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin telah terindeks di berbagai platform indeks artikel ilmiah seperti Google Scholar, dan lain-lain.
Articles 37 Documents
Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia: Dampaknya terhadap Perubahan Sosial dan Hukum Pendidikan Dedi Mulyadi; Sani San Zein
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang penerapan Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi yang mendasar yang merujuk pada harkat dan martabat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan bawaan sejak lahir dan tidak dapat dilanggar atau dihapuskan oleh siapa pun. Pendidikan sebagai hak asasi manusia berarti bahwa setiap orang berhak atas supremasi hukum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi haknya atas Pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdapat kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan. Kewajiban ini mengandung makna bahwa negara bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan dasar gratis dan wajib bagi anak usia sekolah. Kewajiban ini juga mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang akan memberikan dampak sosial yang baik untuk Masyarakat.
Implementation of Criminal Responsibility for The Press from The Theory Perspective of Paul Johann Anselm Von Feuerbach: Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers dari Perspektif Teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach Joko Susanto; Septia Maratus Solehah; Dhiny Ligia Rahma; Rinanda Asrian Ilmanta
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pertanggungjawaban pidana bagi pers dalam hukum pidana yang dipandu oleh perspektif teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana bagi pers menurut perspektif teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen terkait dari kasus-kasus yang telah terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pertanggungjawaban pidana bagi pers. Namun, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti pembatasan kebebasan pers dan intervensi pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi hambatan tersebut guna mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi pers.  
Society and Legal Formation: A Critical Analysis of Community Participation in the Process of Forming Laws and Laws in Indonesia: Masyarakat dan Pembentukan Hukum: Analisis Kritis Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Tanti Kirana Utami; Sani San Zein; Widiya Meynuary; Nurul Lestari; Kintan Berliana; Feyza Ashila Putri
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): December
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara hukum formil (rechtsstaat), peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Peran masyarakat merupakan perwujudan terdapatnya hubungan relasi di antara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam proses pembentukan Undang-undang. Proses pembentukan Undang-undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan undang-undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk undang-undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti peran masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat untuk kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan menggunakan metode studi literatur, dengan pendekatan analisis kualitatif.
Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia: Analisis Dampak terhadap Perubahan Sosial dan Sistem Hukum Pendidikan di Indonesia Dedi Mulyadi; Sani San Zein; Widiya Meynuary; Feyza Ashila Putri Hidayat; Prima Satria Kusumah; Farhan Dwi Kurnia; Yasser Kahfi
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): December
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the application of Education as a Human Right. Human Rights are fundamental human rights that refer to the dignity and worth of God Almighty's creation, which are innate from birth and cannot be violated or abolished by anyone. Education as a human right means that everyone has the right to the supremacy of law without discrimination. Thus, the state is obliged to protect, respect and fulfill its right to education. Based on Law Nomor 20 of 2003 concerning the national education system, there is a government obligation to fulfill the right to education. This obligation means that the state is responsible for providing free and mandatory basic education for school-aged children. This obligation also requires the central and regional governments to be responsible for efforts to make the nation's life smarter which will have a good social impact on society
Peran Hukum Dagang dalam Mencegah Penipuan Produk di Platform E-Commerce: Studi Kasus Lazada Indonesia Masripa Siti Zahra; Leny Megawati; Anita Kamilah
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2025): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran hukum dagang dalam menanggulangi penipuan produk di platform e-commerce, dengan fokus pada studi kasus aplikasi Lazada. E-commerce sebagai bentuk perdagangan digital telah mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia, namun juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam hal perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam konteks kasus penipuan produk.Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi dan pengawasannya masih lemah. Modus penipuan yang sering terjadi meliputi pengiriman produk palsu, deskripsi yang menyesatkan, toko fiktif, dan manipulasi ulasan. Kelemahan sistem verifikasi penjual dan ketidakjelasan kebijakan refund memperburuk kondisi perlindungan konsumen.Untuk menjawab tantangan ini, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan e-commerce, penerapan sistem escrow, peningkatan mekanisme pengawasan dan verifikasi penjual, serta penyediaan layanan pengaduan yang lebih responsif. Selain itu, edukasi hukum bagi konsumen dan pelaku usaha serta kolaborasi antara pemerintah, platform e-commerce, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, transparan, dan adil. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih efektif di era digital.
Peranan Online Single Submission dalam Meningkatkan Efisiensi Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Sani San Zein
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2025): August (In Press)
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Online Single Submission (OSS) diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi perizinan berusaha di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. OSS bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mengurangi birokrasi yang kompleks, dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan perizinan. Implementasi sistem ini telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme perizinan dengan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform elektronik. Meskipun memiliki banyak manfaat, OSS masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kesulitan pengguna dalam navigasi sistem, serta kurangnya integrasi data antar lembaga. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji efektivitas OSS serta solusi dalam menghadapi tantangan teknis yang ada. Dengan optimalisasi teknologi, peningkatan sosialisasi, serta pembaruan kebijakan yang mendukung, OSS memiliki potensi besar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pemodelan ARDL pada Konsumsi Energi, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Emisi CO2 di Indonesia Lusianah Dhewi Findartika; Nanda Alfreda Putri; Ubait Syauqi; Achmad Budi Susetyo
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2025): August (In Press)
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi terhadap emisi CO₂ di Indonesia dalam jangka pendek dan panjang menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Data yang digunakan adalah data deret waktu sekunder periode 1991-2021. Hasil uji stasioneritas menunjukkan bahwa variabel konsumsi energi dan emisi CO₂ stasioner pada tingkat diferensiasi pertama I(1), sedangkan pertumbuhan ekonomi stasioner pada tingkat I(0). Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap emisi CO₂. Sementara itu, dalam jangka pendek, konsumsi energi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan pada lag 1 dan lag 3, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh dinamis dengan arah yang berubah-ubah tergantung pada periode waktu.

Page 4 of 4 | Total Record : 37