cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edisah Putra Nainggolan
Contact Email
jurnalstigma@gmail.com
Phone
+6282165975455
Journal Mail Official
jurnalstigma@gmail.com
Editorial Address
Jl. Karya Jaya Perumbahan Taman Karya Jaya Indah Blok C.15 Medan-Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora
Published by Yayasan Mentari Meraki Asa
ISSN : -     EISSN : 29637228     DOI : https://doi.org/10.59086/stigma
Core Subject :
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka multidisiplin berskala nasional yang menggabungkan kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora. Semua artikel yang diterbitkan melalui proses penelaahan yang ketat dan cepat untuk memenuhi standar kualitas jurnal. Artikel berorientasi teori, juga dinyatakan secara praktis untuk meningkatkan penelitian di bidang sosial, politik, hukum, dan humaniora. Stigma juga mengatur relevansi kelayakan dan naskah yang akan diterbitkan. Jurnal diterbitkan oleh Lembaga Riset Ilmiah. Stigma terbit dengan frekuensi 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Implementasi Kebijakan Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalur Kereta Api di Kota Tebing Tinggi Rendi Ramadhan; Khaidir Ali; Riswanda Imawan; Yenis Contesa
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i2.2008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan di Kota Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan.  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang serta belum optimalnya penyediaan fasilitas keselamatan dan pengawasan di lapangan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan Edwards III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan panduan keselamatan perlintasan dan adanya kordinasi antarinstansi yang ditetapkan. Namun, pada pelaksanaan implementasi tersebut dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara optimal baik dalam keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, belum maksimalnya koordinasi, serta rendahnya kepatuhan masyarakat di lapangan. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pengawasan guna mendukung efektivitas kebijakan secara berkelanjutan.   This study aims to analyze the implementation of policies to improve safety at level crossings between railroad tracks and roads in Tebing Tinggi City, based on Minister of Transportation Regulation No. 94 of 2018 on Improving Safety at Level Crossings Between Railroad Tracks and Roads. This study was motivated by the persistently high risk of accidents at level crossings and the suboptimal provision of safety facilities and on-site supervision. The study employed a descriptive method with a qualitative analysis approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation. Data analysis was based on Edwards III’s policy implementation model, which includes the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that policy implementation has been carried out in accordance with the provisions of the level crossing safety guidelines and that inter-agency coordination has been established as required. However, the implementation has not been carried out optimally due to limitations in human resources, budget, and facilities and infrastructure; insufficient coordination; and low public compliance in the field. Therefore, institutional capacity building and enhanced supervision are needed to support the policy’s effectiveness on a sustainable basis.
Manajemen Konflik Organisasi dalam Perspektif Islam: Integrasi Musyawarah, Keadilan, dan Islah Hemi Ratmayanti
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i1.2025

Abstract

Konflik organisasi muncul karena perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, persepsi, distribusi sumber daya, dan relasi kekuasaan. Penyelesaian yang hanya berorientasi pada penghentian perselisihan dapat menghasilkan kesepakatan formal tanpa menjamin keadilan dan pemulihan hubungan. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka manajemen konflik organisasi dalam perspektif Islam melalui integrasi musyawarah, keadilan, dan islah. Penelitian menggunakan metode kepustakaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, normatif, dan analisis isi terarah. Sumber data mencakup Al-Qur’an, hadis, literatur manajemen Islam, serta 24 artikel jurnal nasional dan internasional terbitan 2022–2025 yang dipilih berdasarkan relevansi, kejelasan metode, dan keterkaitan dengan konteks organisasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa musyawarah berfungsi sebagai mekanisme tabayun, dialog, dan identifikasi akar konflik; keadilan menjadi standar prosedur, penilaian bukti, pembagian hak, dan penetapan tindakan korektif; sedangkan islah mengarahkan pemulihan hak, hubungan, dan kepercayaan. Ketiga prinsip tersebut perlu diterapkan secara berurutan tetapi saling mengoreksi melalui tahap identifikasi, musyawarah, keputusan adil, islah, dan evaluasi. Kerangka ini memperluas manajemen konflik dari pemilihan strategi menuju tata kelola konflik yang partisipatif, akuntabel, restoratif, dan berorientasi pada kemaslahatan organisasi. Penerapannya mensyaratkan mediator netral, saluran pengaduan aman, transparansi keputusan, serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Organizational conflict arises from differences in interests, goals, values, perceptions, resource distribution, and power relations. Approaches that merely seek to stop disputes may produce formal agreements without ensuring justice or repairing damaged relationships. This study develops an Islamic framework for organizational conflict management by integrating deliberation, justice, and islah (reconciliation and restoration). It employs qualitative library research using descriptive, normative, and directed content-analysis approaches. The sources include the Qur’an, hadith, Islamic management literature, and 24 national and international journal articles published between 2022 and 2025, selected for their relevance, methodological clarity, and organizational focus. The synthesis indicates that deliberation functions as a mechanism for verification, dialogue, and identification of conflict roots; justice provides standards for procedures, evidence assessment, allocation of rights, and corrective action; and islah directs the restoration of rights, relationships, and trust. These principles operate through five interconnected stages: identification, deliberation, fair decision-making, restoration, and evaluation. The framework extends conflict management beyond selecting a response style toward participatory, accountable, and restorative conflict governance oriented to organizational welfare. Its implementation requires neutral mediators, safe grievance channels, transparent decisions, proportional remedies, and protection for affected parties.
Ableisme Digital dan Perundungan Terhadap Penyandang Disabilitas di Media Sosial: Tinjauan dari Perspektif Media dan Ilmu Komunikasi Corry Novrica Sinaga; Ida Martinelli
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i2.2078

Abstract

Media sosial menjadi ruang penting bagi penyandang disabilitas untuk membangun komunitas, menyampaikan aspirasi, dan membentuk representasi diri. Namun, media sosial juga dapat memperluas ableisme digital melalui ejekan, parodi fisik, komentar merendahkan, eksploitasi kondisi ekonomi, serta konten yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek hiburan. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana perundungan terhadap penyandang disabilitas memperoleh perhatian dan dianggap wajar di media digital, serta menawarkan model komunikasi yang lebih inklusif. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif integratif. Sumber yang dianalisis meliputi artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan literatur teoretis yang berkaitan dengan cyberbullying, ableisme, representasi disabilitas, algoritma media sosial, framing, agenda-setting, disinhibisi daring, dan moral disengagement. Data dianalisis melalui pengodean tematik dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan enam mekanisme utama yang mendorong perundungan digital terhadap penyandang disabilitas, yaitu komodifikasi perbedaan, berkurangnya tanggung jawab individu di ruang daring, pembenaran melalui ungkapan “hanya bercanda”, framing disabilitas sebagai tontonan, penguatan konten oleh algoritma, dan lemahnya tata kelola platform. Artikel ini mengusulkan tiga strategi pemulihan ruang siber, yaitu membangun kontra-narasi berbasis martabat, mengurangi interaksi terhadap konten diskriminatif, serta memperkuat advokasi dan pengawasan platform. Kajian ini menegaskan bahwa perundungan digital tidak hanya disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga oleh budaya media sosial dan ekonomi perhatian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi disabilitas, pedoman produksi konten inklusif, sistem moderasi yang lebih responsif, dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam tata kelola media digital.   Social media is an important space for people with disabilities to build communities, express their aspirations, and shape self-representation. However, social media can also expand digital ableism through ridicule, physical parody, demeaning comments, exploitation of economic conditions, and content that subjects people with disabilities to entertainment. This article aims to explain how bullying of people with disabilities gains attention and is considered normal in digital media, and to propose a more inclusive communication model. This research uses an integrative qualitative literature review method. The sources analyzed include scholarly articles, policy documents, and theoretical literature related to cyberbullying, ableism, disability representation, social media algorithms, framing, agenda-setting, online disinhibition, and moral disengagement. Data were analyzed through thematic coding and conceptual synthesis. The results of the study reveal six main mechanisms driving digital bullying of people with disabilities: the commodification of difference, diminished individual responsibility in online spaces, justification through the phrase "just kidding," framing disability as a spectacle, content amplification by algorithms, and weak platform governance. This article proposes three strategies for cyberspace recovery: building dignity-based counter-narratives, reducing interactions with discriminatory content, and strengthening platform advocacy and oversight. The study emphasizes that digital bullying is not solely driven by individual behavior, but also by social media culture and the attention economy. Therefore, strengthening disability literacy, developing guidelines for inclusive content production, developing more responsive moderation systems, and involving people with disabilities in digital media governance are necessary.
Politik Perizinan Pertambangan dan Relasi Kuasa dalam Konflik Agraria: Studi Kasus Galian C di Kabupaten Mojokerto Muhammad Pandara Deta; Muhammad Kharist Firdhaus; Naisya Fattiya Rayhani; Muhammad Burhanuddin; Muhammad Farih Asy'ari
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i2.1744

Abstract

Aktivitas pertambangan Galian C di Kabupaten Mojokerto tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan kepentingan ekonomi, tetapi juga beririsan dengan konflik agraria, persoalan lingkungan, serta dinamika politik perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik perizinan pertambangan Galian C dan relasi kuasa yang terbentuk antara pemerintah, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat dalam konflik agraria di Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen terkait pertambangan, serta penelusuran pemberitaan media yang relevan. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan pertambangan tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi arena interaksi kepentingan dan relasi kuasa antar pemangku kepentingan. Perubahan kewenangan perizinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 turut menciptakan persoalan koordinasi dan pengawasan pada tingkat lokal. Dalam praktiknya, keterbatasan pengawasan dan kompleksitas hubungan antara aktor pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat berkontribusi terhadap munculnya ketegangan dalam pengelolaan sumber daya pertambangan. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertambangan membutuhkan penguatan pengawasan, transparansi tata kelola perizinan, koordinasi lintas kewenangan, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.   Mining activities involving Galian C materials in Mojokerto Regency are not only related to natural resource utilization and economic interests but are also intertwined with agrarian conflicts, environmental issues, and the political dynamics of mining licensing. This study aims to analyze the politics of mining licensing and the power relations formed among government institutions, mining businesses, and local communities in agrarian conflicts in Mojokerto Regency. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, documentary analysis of regulations and mining-related documents, and a review of relevant media reports. Data were analyzed through data reduction, thematic categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that mining licensing does not merely function as an administrative instrument but also serves as an arena for the interaction of interests and power relations among stakeholders. The shift in licensing authority following the enactment of Law Number 23 of 2014 has also generated challenges related to coordination and supervision at the local level. In practice, limited oversight and complex relationships among government actors, mining businesses, and local communities have contributed to tensions in the governance of mining resources. This study argues that resolving mining-related conflicts requires stronger regulatory oversight, greater transparency in licensing governance, improved coordination across levels of government, and broader community participation in natural resource management.
Modal Sosial Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan Desa Haerul; Nasir
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i2.1930

Abstract

Modal sosial merupakan sumber daya penting yang mendukung keberhasilan pembangunan desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, memiliki modal sosial yang kuat, ditandai oleh tradisi kemaritiman, nilai gotong royong, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan yang masih terpelihara. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran modal sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang terdiri atas kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong, keterlibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta kontribusi swadaya. Partisipasi masyarakat didukung oleh solidaritas kekerabatan, tradisi maritim, dan perkembangan pariwisata Pantai Bira yang memperkuat kepentingan bersama. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi, migrasi tenaga kerja usia produktif, dan rendahnya keterlibatan generasi muda menjadi faktor penghambat. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan sosial lokal, optimalisasi forum musyawarah desa, dan peningkatan peran generasi muda diperlukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.   Social capital is an essential resource that supports successful rural development by encouraging community participation. Bira Village, located in Bontobahari District, Bulukumba Regency, possesses strong social capital, reflected in its maritime traditions, mutual cooperation, social trust, and close kinship ties. This study aims to analyze the role of social capital in enhancing community participation in village development. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The research informants included the village head, traditional leaders, youth leaders, and community members. The findings indicate that social capital, consisting of trust, social networks, and social norms, plays a significant role in promoting community participation through mutual cooperation, involvement in village development planning meetings, and voluntary material contributions. Community participation is strengthened by kinship solidarity, maritime traditions, and the growth of tourism at Bira Beach, which fosters shared interests. However, economic constraints, the migration of the productive-age workforce, and the limited involvement of young people in village development forums remain major challenges. The study concludes that strengthening local social institutions, optimizing village deliberation forums, and increasing youth participation are essential strategies for enhancing community involvement in sustainable village development.
Tata Kelola Inklusif Mobile JKN: Tantangan Literasi Digital Pasien Lansia di Fasilitas Kesehatan Kota Semarang (Kajian Literatur) Berliana Anggita Sholekha; Sujatmiko; Izzatul Yazidah; Verina Rahma Widiasari
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i2.2395

Abstract

Transformasi digital layanan kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN merupakan bagian dari reformasi tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Namun demikian, penerapannya menghadapi tantangan inklusivitas, terutama bagi pasien lanjut usia (lansia) yang cenderung memiliki literasi digital lebih rendah. Artikel ini bertujuan mengkaji tata kelola inklusif Mobile JKN dan tantangan literasi digital pasien lansia di fasilitas kesehatan Kota Semarang melalui pendekatan kajian literatur (literature review) naratif terhadap 45 artikel dari basis data Scopus, Sinta, dan sumber ilmiah terpercaya lain yang terbit dalam kurun waktu 2012-2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan literasi digital lansia dipengaruhi oleh faktor usia, pendidikan, dukungan keluarga, desain antarmuka aplikasi, dan ketersediaan pendampingan. Tata kelola inklusif memerlukan kombinasi strategi teknis, sosial, dan kelembagaan yang melibatkan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, kader, dan keluarga. Studi ini merekomendasikan model tata kelola kolaboratif untuk mewujudkan layanan Mobile JKN yang inklusif bagi lansia.   The digital transformation of health services through the Mobile JKN application is part of the governance reform of Indonesia's National Health Insurance. However, its implementation faces inclusivity challenges, particularly for elderly patients who tend to have lower digital literacy. This article aims to examine the inclusive governance of Mobile JKN and the digital literacy challenges faced by elderly patients at health facilities in Semarang City through a narrative literature review of 45 articles from Scopus, Sinta, and other credible scientific sources published between 2012 and 2025. The review shows that the elderly digital literacy gap is influenced by age, education, family support, application interface design, and the availability of assistance. Inclusive governance requires a combination of technical, social, and institutional strategies involving BPJS Kesehatan, health facilities, local government, cadres, and families. This study recommends a collaborative governance model to realize an inclusive Mobile JKN service for the elderly.
Keterbukaan Data Pemerintah (Open Government Data) dan Perilaku Korporasi: Tinjauan Literatur serta Implikasinya bagi Tata Kelola Data di DKI Jakarta M. Faqih Ragil Pamungkas; Sujatmiko; Izzatul Yazidah; Sofiana Widyawati
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i2.2396

Abstract

Keterbukaan data pemerintah atau open government data (OGD) telah berkembang dari sekadar kebijakan transparansi administratif menjadi infrastruktur digital yang memengaruhi perilaku ekonomi aktor non-pemerintah, termasuk perbankan, investor institusional, dan perusahaan. Artikel ini menyajikan tinjauan literatur atas lebih dari sembilan puluh publikasi ilmiah terindeks Scopus, mencakup enam studi kuasi-eksperimental utama terbitan 2026 yang menguji dampak platform OGD terhadap pengambilan risiko perbankan, inovasi kolaboratif antarwilayah, herding institusional di pasar modal, sinergi transformasi digital-hijau, kewirausahaan digital, dan kinerja environmental, social, and governance (ESG), yang kemudian diperkaya dengan literatur konseptual OGD, studi turunan mengenai luaran keuangan dan tata kelola perusahaan lain, serta literatur empiris e-government dan data terbuka di Indonesia. Hasil sintesis menunjukkan bahwa OGD secara konsisten bekerja melalui tiga jalur utama, yaitu pengurangan asimetri informasi, penurunan biaya transaksi kelembagaan, dan penguatan kapasitas tata kelola data di tingkat kota maupun perusahaan, dengan efek yang cenderung lebih kuat pada wilayah dengan kepercayaan sosial rendah, infrastruktur digital lemah, atau keterbatasan sumber daya informasi. Artikel ini kemudian mendiskusikan relevansi temuan tersebut bagi konteks Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang telah mengembangkan berbagai portal data terbuka seperti data.jakarta.go.id dan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), namun pemanfaatannya oleh sektor swasta dan lembaga keuangan belum banyak diteliti secara empiris. Artikel ditutup dengan usulan agenda penelitian lanjutan berbasis data mikro perusahaan dan lembaga keuangan yang beroperasi di Jakarta   Open government data (OGD) has evolved from a mere administrative transparency policy into a digital infrastructure that shapes the economic behavior of non-government actors, including banks, institutional investors, and firms. This article presents a literature review of more than ninety Scopus-indexed publications, encompassing six core 2026 quasi-experimental studies examining the impact of OGD platforms on bank risk-taking, interregional collaborative innovation, institutional herding, digital-green transformation synergy, digital entrepreneurship, and environmental, social, and governance (ESG) performance, further enriched with OGD conceptual literature, related studies on other corporate financial and governance outcomes, and empirical e-government and open data literature from Indonesia. The synthesis shows that OGD consistently operates through three main channels: reducing information asymmetry, lowering institutional transaction costs, and strengthening data governance capacity at both the city and firm level, with stronger effects observed in regions with lower social trust, weaker digital infrastructure, or limited informational resources. The article then discusses the relevance of these findings for the Special Capital Region (DKI) of Jakarta, which has developed several open data portals such as data.jakarta.go.id and the Jakarta Kini (JAKI) application, although their utilization by private firms and financial institutions remains empirically underexplored. The article concludes with a proposed research agenda based on firm- and financial-institution-level micro-data in Jakarta.

Page 4 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 1 No. 3 (2022): November 2022 Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022