Journal of Juridische Analyse
Journal of Juridische Analyse is one of the oldest published law journal in Indonesia. Published since 2022, Journal of Juridische Analyse focused on various subdiscipline of the legal science, among others basic principle of jurisprudence private law criminal law procedural law economic and business law constiutional law administrative law international law law and society Other than forementioned field, Journal of Juridische Analyse also accepts articles which cover the topic on the cross section between law and other scientific field, such as sociology of law, legal anthropology, law and economics, and others. Published 2 (two) times annually, on April and September. Each of the issue has 6 articles both on review and research article. Journal of Juridische Analyse published in Bahasa Indonesia, but articles written in English are also welcomed.
Articles
59 Documents
<![CDATA[Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Rise Karmilia]]>;
<![CDATA[Dani Kurniawansyah]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 01 (2022): Journal 0f Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i01.1156
<![CDATA[The policy of the criminal justice system based on the Diversion and Restorative Justice criminal justice system has been regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) prioritizes peace over the formal legal process. The essential changes include the use of a Restorative Justice approach through a diversion system. The purpose of this paper is to analyze and describe the implementation of the policy of the criminal system through restorative justice in Indonesia, especially related to the process of resolving criminal cases and to find out the legal efforts of rehabilitation through community mentors to foster children as perpetrators of criminal acts. This research is included as a normative legal research research using a study approach that examines the problems to be discussed using legal regulations in the form of secondary data (primary, secondary and tertiary legal materials). The analysis was carried out qualitatively and the discussion of the problem formulation using library research. This legal facility aims to anticipate the stigma caused when a child is in conflict with the law, as well as to restore and re-socialize the child. One solution is to divert or place the perpetrators of child crimes out of the criminal justice system and provide an alternative for settlement with a restorative justice approach with assistance carried out by community coaches.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN TRAVEL UMROH DI MASA YANG AKAN DATANG ]]>
<![CDATA[Siska Amelya]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 01 (2022): Journal 0f Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i01.1236
<![CDATA[Saat ini marak penipuan ibadah umroh.Penipuan saat ini tidak terlepas daribanyaknya golongan masyarakat kelas tertentu yang berangkat umroh.Dulu kasuspenipuan terkait keberangkatan umroh sangat jarang terjadi karena saat itu kalanganmenengah ke atas lah yang paling banyak berangkat ibadah.Mereka yang kalangan bawahsaat itu lebih ingin beribadah haji.Penipuan ini meningkat terjadi karena adanyaketerbatasan kuota haji.Dulu Menteri Agama RI Lukman mengatakan bahwa ibadah hajitak perlu menunggu antrean karena belum ada pembatasan kuota.Saat ini, ada kuotahaji.Jadi, banyak kalangan menengah ke bawah yang memilih berumroh.Tulisan inimembahas mengenai kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travelumroh di masa yang akan datang. Jenis dan sifat penelitianadalah penelitian hukumnormatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan datasekunder.Teknik pengumpulan data yaitukajian kepustakaan.Analisis data dilakukansecara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikirdeduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yaknikebijakan pencegahan tindak pidanapenipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang adalah SistemInformasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) yangdikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraanperjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejakpendaftaran sampai kepulangan. Sistem ini memuat informasi di antaranya pendaftaranjemaah umroh, paket perjalanan yang ditawarkan PPIU, harga paket, pemantauanpenyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan pemantauanakomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah (badan atau yayasan yangdidirikan sebagai pengganti syekh jamaah Haji di Makkah) di Arab Saudi. Adapunlangkah-langkah dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh oleh BiroPPIU, antara lain yakni penyuluhan pada masyarakat, penentuan standar biaya perjalananumroh oleh biro PPIU dan pengawasan terhadap Biro PPIU. Tentunya denganmengimplementasikan kebijakan tersebut akan menjadi sebuah kebijakan efektif dalammencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yangakan datang.Saran untuk kedepan seharusnya pihak travel menyampaikan kepada Jamaahbahwa terdapat fasilitas yang dapat menjamin kelancaran Jamaah dalam perjalananibadah umroh, pemerintah khususnya Kepolisian dan Kementrian Agama dapat lebihmengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas kasus penipuan umroh danmengambiltindakan cepat untuk menghukum dan/atau memberikan sanksi kepada biro perjalananumroh yang melakukan penipuan terhadap calon jamaah.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN TRAVEL UMROH DI MASA YANG AKAN DATANG ]]>
<![CDATA[Siska Amelya]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 01 (2022): Journal 0f Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i01.1237
<![CDATA[Saat ini marak penipuan ibadah umroh.Penipuan saat ini tidak terlepas daribanyaknya golongan masyarakat kelas tertentu yang berangkat umroh.Dulu kasuspenipuan terkait keberangkatan umroh sangat jarang terjadi karena saat itu kalanganmenengah ke atas lah yang paling banyak berangkat ibadah.Mereka yang kalangan bawahsaat itu lebih ingin beribadah haji.Penipuan ini meningkat terjadi karena adanyaketerbatasan kuota haji.Dulu Menteri Agama RI Lukman mengatakan bahwa ibadah hajitak perlu menunggu antrean karena belum ada pembatasan kuota.Saat ini, ada kuotahaji.Jadi, banyak kalangan menengah ke bawah yang memilih berumroh.Tulisan inimembahas mengenai kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travelumroh di masa yang akan datang. Jenis dan sifat penelitianadalah penelitian hukumnormatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan datasekunder.Teknik pengumpulan data yaitukajian kepustakaan.Analisis data dilakukansecara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikirdeduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yaknikebijakan pencegahan tindak pidanapenipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang adalah SistemInformasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) yangdikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraanperjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejakpendaftaran sampai kepulangan. Sistem ini memuat informasi di antaranya pendaftaranjemaah umroh, paket perjalanan yang ditawarkan PPIU, harga paket, pemantauanpenyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan pemantauanakomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah (badan atau yayasan yangdidirikan sebagai pengganti syekh jamaah Haji di Makkah) di Arab Saudi. Adapunlangkah-langkah dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh oleh BiroPPIU, antara lain yakni penyuluhan pada masyarakat, penentuan standar biaya perjalananumroh oleh biro PPIU dan pengawasan terhadap Biro PPIU. Tentunya denganmengimplementasikan kebijakan tersebut akan menjadi sebuah kebijakan efektif dalammencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yangakan datang.Saran untuk kedepan seharusnya pihak travel menyampaikan kepada Jamaahbahwa terdapat fasilitas yang dapat menjamin kelancaran Jamaah dalam perjalananibadah umroh, pemerintah khususnya Kepolisian dan Kementrian Agama dapat lebihmengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas kasus penipuan umroh danmengambiltindakan cepat untuk menghukum dan/atau memberikan sanksi kepada biro perjalananumroh yang melakukan penipuan terhadap calon jamaah.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Nofrizal]]>;
<![CDATA[Zulkifli]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 01 (2022): Journal 0f Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i01.1238
<![CDATA[Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang kedudukan dan bagian ahli waris pengganti yaitu Pasal 185 yang berbunyi : (1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Bila diperhatikan rumusan dalam pasal 185 ayat (1) KHI, terdapat kata ‘dapat diganti’, hal tersebut menyimpulkan bahwa pergantian ahli waris dapat terjadi dan dapat juga tidak terjadi ahli waris pengganti. Jika kita merujuk pada Hukum Waris Islam, sesungguhnya warisan telah diatur dengan jelas oleh Allah SWT. tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlah yang akan diterima, dan bagaimana cara mendapatkannya. Dari beberapa ayat dari surat Al-Quran yang menjelaskan tentang waris tersebut tidak ada menjelaskan tentang ahli waris pengganti. Secara spesifik tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang ahli waris pengganti sebagaimana yang temuat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ( KHI). Namun setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa istilah ahli waris pengganti sebagaimana yang terantum pada Pasal 185 KHI tersebut tidak dikenal dalam Hukum Islam.]]>
<![CDATA[KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Almadison]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 01 (2022): Journal 0f Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i01.1239
<![CDATA[Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen bersifat final dan mengikat. Namun pengaturan putusan BPSK yang dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri ditempat konsumen dirugikan berdomisili, merupakan hal yang tidak lazim dalam hukum acara perdata, karena permohonan eksekusi biasanya dilakukan oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan, bukan oleh lembaga yang mengeluarkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data yang diperoleh dikerjankan dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Suatu putusan yang dikeluarkan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilakukan eksekusi, disini BPSK mengalami kesulitan untuk melaksanakan eksekusi putusannya kepada Pengadilan Negeri baik itu untuk proses penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi, ataupun arbitrase. Kesulitan untuk putusan konsiliasi dan mediasi adalah tidak adanya kekuatan paksa untuk dilaksanakan oleh para pihak karena putusan ini didasarkan karena kesepakatan, celah ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengabaikan hal tersebut. Sedangkan untuk putusan arbitrase untuk dapat dilakukan eksekusi maka harus didaftarkan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri, dengan pendaftaran ini otomatis BPSK harus membiayai pendaftarannya, sebagaimana diketahui anggaran untuk BPSK sangat kecil disamping itu dalam berpekara di BPSK juga tidak dikenai biaya, akibatnya putusan BPSK hanya menjadi dokumen akhir dari kinerjanya]]>
<![CDATA[TINJAUAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DALAM SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (Si-RUP) ]]>
<![CDATA[Nur Singgih]]>;
<![CDATA[Rizki Anla Pater]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 01 (2022): Journal 0f Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i01.1240
<![CDATA[Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Si-RUP) merupakan bagian awal dimulainya proses perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perencanaan pengadaaan barang dan jasa oleh pemerintah idealnya diumumkan pada awal atau sebelum pelaksanaan. Terdapat RUP yang diumumkan pada triwulan ketiga dan keempat, bagaimana hal yang demikian dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan dan dari sisi empiris atau praktek nya oleh para pihak. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengumuman RUP, melalui Aplikasi Si-RUP adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai tugas dan wewenang nya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan wewenang PA dan PPK dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada aplikasi Si-RUP tahun 2020 dan Bagaimana Implikasi yang timbul dari pengumuman Si-RUP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 dalam proses Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Penelitian dilakukan dengan metode Deskriptif dan pendekatan Empiris menggunakan sumber data Primer yaitu hasil wawancara dan hasil observasi dan didukung data Sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris kedudukan dan tata cara pengumuman RUP Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta aturan-aturan turunannya yang mengatur tentang RUP. Didapati juga bahwa implikasi yang timbul dari pengumuman RUP tahun 2020 ini terdapat 16 paket RUP yang tidak dapat terlaksana dikarenakan perubahan anggaran atau refocusing.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBENTUKAN PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG ILMU PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Fitri Elfiani]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 01 (2022): Journal 0f Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i01.1241
<![CDATA[Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang-undangan, dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangansatu sama lain, baik yang sederajat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai staats fundamental norm. Pro kontra Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan data hukum sekunder, dengan alanilis data secara kualitatif, serta metode penarikan kesimpulan secara induktif. Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS ini masih belum memenuhi ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, yakni tidak terpenuhinya ketentuan asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Sehingga Permendikbud ini bisa dikatakan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dan juga bertentangan dengan Pancasila.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA DANA PENSIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i2.1314
<![CDATA[Pension Fund is a legal entity that manages and runs a program that promises pension benefits. The legal basis that regulates Pension Funds in Indonesia is Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds. The method used in this research is normative legal research. Based on Article 58 of Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds, it is regulated that anyone is prohibited from intentionally causing the payment of an amount of Pension Fund money that deviates from Pension Fund regulations or participating in transactions involving Pension Fund assets. One of the legal problems that occur in the Pension Fund is the misuse of the Pension Fund by the Pension Fund manager. The sanction is a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[SISKA AMELYA]]>;
<![CDATA[Fitri Elfiani]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i2.1495
<![CDATA[Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang selama ini digunakan di dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia. Tulisan ini membahas mengenai sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis dan sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Dalam rangka mewujudkan kebijakan penetapan sanksi yang rasional dan sesuai dengan hukum pidana, hendaknya diperhatikan sanksi tindakan yang setara dengan sanksi pidana, karena: memperhatikan hakikat permasalahannya, tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang berdimensi baru, lebih dekat dengan masalah-masalah perekonomian, maka dalam pemidanannya akan lebih sesuai apabila lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan atau pidana denda. Saran peneliti hendaknya sanksi pidana tambahan diformulasikan menjadi sanksi tindakan, sehingga sanksi tindakan menjadi sanksi mandiri yang setara dengan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BUMDES TUNAS MUDA DI DESA BANGUN PURBA BARAT KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU ]]>
<![CDATA[PAUZAN]]>;
<![CDATA[Dani Kurniawansyah]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i2.1498
<![CDATA[Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, merupakan kabupaten yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beroperasi, saat ini terdapat sebanyak 153 BUMDes yang tersebar di 153 desa di Kabupaten Rokan Hulu. BUMDes Tunas Muda yang terletak di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba sebagai lembaga yang bergerak di bidang unit usaha dan jasa salah satunya berupa bantuan modal kepada masyarakat dengan posisi sebagai kreditur dan anggota/kelompok masyarakat sebagai debitur. Pemberian pinjaman kepada masyarakat atau anggota sebagai modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ditengah pademi covid-19 dan meningkatkan pendapatan BUMDes dari hasil laba pinjaman nampaknya jauh dari kata sukses karena minimnya pengembalian cicilan uang dari nasabah, yang menyebabkan penghasilan BUMDes menyusut sampai kurang penghasilan. Banyak kendala yang dirasakan BUMDes Tunas muda dalam pemberian kredit pada warga, yakni ada banyak debitur yang tidak penuhi prestasi berbentuk pembayaran hutang dasar seperti yang sudah diputuskan dalam kesepakatan kredit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengatasi kredit macet pada BUMDes Tunas Muda Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dan apa faktor kendala dalam penyelesaian krediti macet tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan analisis data secara kualitatif.]]>
