cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siska Amelya
Contact Email
jojafh@upp.ac.id
Phone
+6282297203413
Journal Mail Official
jojafh@upp.ac.id
Editorial Address
Universitas Pasir Pengaraian Fakultas Hukum Jl. Tuanku Tambusai, Desa Kumu, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau
Location
Kab. rokan hulu,
Riau
INDONESIA
Journal of Juridische Analyse
Published by Universitas Pasir Pengaraian
ISSN : -     EISSN : 28306023     DOI : https://doi.org/10.30606/joja
Core Subject :
Journal of Juridische Analyse  is one of the oldest published law journal in  Indonesia. Published since 2022, Journal of Juridische Analyse focused on various subdiscipline of the legal science, among others basic principle of jurisprudence private law criminal law procedural law economic and business law constiutional law administrative law international law law and society Other than forementioned field, Journal of Juridische Analyse also accepts articles which cover the topic on the cross section between law and other scientific field, such as sociology of law, legal anthropology, law and economics, and others. Published 2 (two) times annually, on April and September. Each of the issue has 6 articles both  on review and research article. Journal of Juridische Analyse published in Bahasa Indonesia, but articles written in English are also welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO.8 TAHUN 2016 TENTANG PENYERAPAN TENAGA KERJA DISABILITAS PADA SAWIT ASAHAN INDAH: IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO.8 TAHUN 2016 TENTANG PENYERAPAN TENAGA KERJA DISABILITAS PADA SAWIT ASAHAN INDAH Khairul Musnadi; Almadison
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 01 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i01.3328

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur berbagai aspek perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pekerjaan dan kesempatan yang setara di dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan mengenai penyerapan tenaga kerja disabilitas sesuai dengan undang-undang tersebut, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi pada berbagai instansi pemerintah serta perusahaan swasta yang berkewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman perusahaan mengenai regulasi, keterbatasan aksesibilitas di tempat kerja, serta minimnya pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja disabilitas.Meskipun terdapat tantangan.
KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM PERATURAN HIRARKI PERUNDANG - UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA: KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM PERATURAN HIRARKI PERUNDANG - UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Romadhan Lubis; fitri Elfiani
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 01 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i01.3330

Abstract

ABSTRAK Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana, otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal, tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat. . Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten atau Kota, tetapi pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya peraturan desa, dan bagaimana kedudukan peraturandesa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan pada Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa merupakan instrumen hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan kewenangan Desa. Sehingga Peraturan Desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan desa mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, serta Ditetapkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia guna memberikan tatanan aturan yang baik dan jelas.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 8/PID-SUS- ANAK/2023/PN.PRP): PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 8/PID-SUS- ANAK/2023/PN.PRP) M Pauzi; SISKA AMELYA
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 01 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i01.3332

Abstract

ABSTRAK Banyak kasus persetubuhan terhadap anak yang telah terjadi merupakan sebuah masalah hukum yang perlu dikaji lebih mendalam kembali. Negara memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam konstitusi. Pengertian anak dalam konteks ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp, dan Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah umur putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini ialah Bentuk perlindungan hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp adalah: Bagi pelaku : pelaku mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan selama persidangan dari awal hingga akhir, identitas pelaku dilindungi dari pemberitaan, mendapat pendampingan rehab. Bagi korban: mendapatkan bantuan perlindungan hukum dengan dipenjaranya pelaku itu sendiri, kemudian mendapatkan bantuan pendampingan mental dan kesehatan, serta dilindungi identitas dalam pemberitaan, dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan anak dibawah Umur Putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp adalah: Pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan Anak merusak pola pikir Anak Korban, Perbuatan Anak Pelaku telah merusak masa depan Anak Korban, Perbuatan anak pelaku membuat anak korban merasakan trauma yarg mendalam sehingga mempengaruhi tingkah laku dan kesehatannya, dan Pertimbangan yang meringankan adalah anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dm berjanji tidak mengulanginya lagi, Anak belum pernah dipidana, Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU: ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU Riswandi Alridho; Rise Karmilia
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 01 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i01.3334

Abstract

ABSTRAK Kasus pencurian hewan ternak di di kebun sawit milik Subari di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo ini terjadi pada Oktober lalu. Waktu itu ada saksi melihat mobil pickup melaju membawa sapi, saksi curiga. Setelah ditelusuri, terungkap 4 ternak sapi milik warga hilang. Total kerugian tercatat mencapai puluhan juta. Hal semacam ini membuat masyaraakat resah. Pasalnya, pencurian hewan ternak di Marga Mulya sudah bukan sekali dua kali lagi, melainkan berkali-kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dan menganalisa secara yuridis tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif dan diuraikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini ialah faktor yang mempengaruhi kejahatan pencurian hewan ternak sapi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, ialah: faktor Pendidikan, faktor individu (ikap dan kebiasaan), faktor ekonomi, dan faktor lingkungan serta pergaulan. Analisa penulis secara yuridis pada tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo ialah 10 orang terdakwa tersebut sudah meresahkan masyarakat. Aksi pencuriannya itu bukan hanya di Marga Mulya saja, namun sudah beraksi di 3 kecamatan se-Rokan Hulu ini. Komplotan pencuri hewan ternak ini beraksi dilengkapi dengan surat tugas palsu, kenderaan pickup, dan handphone untuk komunikasi dalam proses pengangkutan hewan ternak. Penulis menganalisa bahwa keputusan hakim sudah pas untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 dalam dakwaan alternatif sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.
LEGITIMASI PROSES DEMOKRASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: STUDI NORMATIF TERHADAP DISKUALIFIKASI SEMUA PASANGAN CALON DALAM PILKADA: LEGITIMASI PROSES DEMOKRASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: STUDI NORMATIF TERHADAP DISKUALIFIKASI SEMUA PASANGAN CALON DALAM PILKADA Fitri Elfiani; Nofrizal
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 02 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i02.3811

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal sebagai bagian dari demokrasi konstitusional di Indonesia. Namun, praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) masih menjadi ancaman serius terhadap legitimasi demokrasi. Penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam Pilkada Barito Utara Tahun 2024 karena terbukti melakukan politik uang TSM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Putusan MK, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma MK dari sekadar “Mahkamah Kalkulator” menuju penjaga integritas demokrasi. Diskualifikasi seluruh pasangan calon sejalan dengan prinsip legitimasi demokrasi yang menekankan pentingnya proses pemilu yang bersih dan adil dibanding sekadar hasil suara. Putusan ini juga menegaskan prinsip Luber Jurdil, memperkuat supremasi hukum, dan menimbulkan implikasi yuridis berupa perintah pemungutan suara ulang. Meskipun demikian, regulasi Pilkada masih menyisakan kekosongan hukum terkait skenario pembatalan semua calon, sehingga perlu dilakukan reformasi hukum pemilu. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi demokrasi hanya dapat dibangun melalui proses elektoral yang berintegritas dan bebas dari praktik politik uang.
PARADOKS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DESA ANTARA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM: PARADOKS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DESA ANTARA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM Andri Juliansyah; siska amelya
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 02 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i02.3814

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini membahas paradoks penerapan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana korupsi di tingkat desa, khususnya yang melibatkan kepala desa dalam pengelolaan keuangan dan tanah kas desa. Restorative Justice pada dasarnya bertujuan memulihkan kerugian dan memulihkan hubungan sosial, namun dalam praktik hukum pidana korupsi muncul persoalan: apakah pengembalian kerugian negara secara sukarela dapat menghapus tindak pidana atau hanya menjadi alasan meringankan hukuman. Jurnal ini menganalisis dilema tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan membandingkan praktik peradilan, doktrin hukum pidana, serta kebijakan legislasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan Restorative Justice dalam perkara korupsi desa berpotensi melemahkan kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan substantif bagi masyarakat desa, meskipun secara pragmatis dapat mempercepat pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, dibutuhkan batasan normatif yang ketat agar penerapan Restorative Justice tidak menimbulkan impunitas terhadap pelaku korupsi.Kata Kunci: hukum pidana, korupsi desa, restorative justice, kerugian negara, kepastian hukum.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI MEDIASI (Studi Kasus Di Desa Rambah Muda): TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI MEDIASI (Studi Kasus Di Desa Rambah Muda) Akbar Adi Surya; rizki Anla Fater
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 02 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i02.3837

Abstract

Sengketa hak milik atas tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Rambah Muda. Penelitian ini berfokus pada konflik antara pemilik tanah bersertipikat dengan pihak penggarap yang hanya memiliki surat izin penggarapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di desa serta mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat efektivitas proses mediasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait serta studi terhadap dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Desa Rambah Muda belum berjalan secara optimal. Faktor internal yang menjadi kendala meliputi kurangnya kompetensi mediator, ketiadaan dokumentasi hasil mediasi, prosedur mediasi yang tidak jelas, serta tidak adanya kerangka waktu yang terstruktur. Sedangkan secara eksternal, kendala mencakup ketidaksiapan para pihak untuk berdamai, perbedaan latar belakang sosial budaya, dan terbatasnya sarana pendukung mediasi. Salah satu akibat dari tidak adanya hasil mediasi tertulis adalah konflik yang tidak kunjung selesai dan akhirnya berlanjut ke ranah hukum formal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) mediasi di tingkat desa yang merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku serta mengadopsi praktik baik dari desa lain. SOP tersebut diharapkan mampu memperkuat legalitas hasil mediasi dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah secara damai, efisien, dan berkeadilan.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN HIBAH DIBAWAH TANGAN TERHADAP SEBIDANG TANAH DI DESA PASIR UTAMA KECAMATAN RAMBAH HILIR: TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN HIBAH DIBAWAH TANGAN TERHADAP SEBIDANG TANAH DI DESA PASIR UTAMA KECAMATAN RAMBAH HILIR Nur Aulia Afriani; Almadison
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 02 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i02.3838

Abstract

Hibah menjadi salah satu sarana manusia untuk mengalihkan harta benda serta haknya kepada orang lain, hibah semestinya di laksanakan dengan akta yang otentik apabila terhadap harta benda tak bergerak seperti tanah namun di Desa Pasir utama Kecamatan rambah hilir hibah atas sebidang tanah dilaksanakan di bawah tangan. Permasalahan di dalam penulisan ini ialah bagaimana kedudukan perjanjian hibah sebidang tanah dan apakah yang menyebabkan terjadinya hibah atas sebidang tanah di Desa Pasir Utama Kecamatan rambah hilir yang dilakukan dibawah tangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yang ditarik kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kedudukan perjanjian hibah atas sebidang tanah di desa Pasir Utama sah dimata hukum, akan tetapi pembuktiannya kurang sempurna karena tidak memuat akta hibah yang autentik, Perjanjian di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian formal, apabila tanda tangan dan pernyataan yang terdapat didalam surat tersebut diakui dan dibenarkan maka surat dibawah tangan tersebut sebenarnya sudah memiliki kekuatan didalam pembuktian. Penyebab terjadinya hibah di bawah tangan di karenakan masyarakat sekitar kurang terbiasa dengan pengurusan di kantor notaris sehingga sudah mengganggap akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
EVALUASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN ROKAN HULU: EVALUASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN ROKAN HULU Rezki Tambusai; Rise Karmilia
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 02 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i02.3839

Abstract

Penambangan pasir ilegal di Kabupaten Rokan Hulu menimbulkan kerugian negara dan dampak lingkungan serius, terutama pada daerah aliran sungai dan lahan pertanian. Meskipun upaya penertiban telah dilakukan, aktivitas ini masih marak karena lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya aparat, pengaruh kepentingan politik dan ekonomi lokal, serta keterlibatan masyarakat akibat alasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber daring. Analisis dilakukan melalui kajian kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan hambatan penegakan hukum meliputi ketidaktegasan sanksi administratif dan pidana, lemahnya political will, serta inkonsistensi aparat di lapangan. Dari perspektif normatif, asas lex superior derogat legi inferiori dan lex specialis derogat legi generali seharusnya menegaskan UU Minerba sebagai hukum khusus yang efektif untuk menertibkan pertambangan ilegal, namun implementasinya terhambat. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan kelembagaan aparat, penegasan kewenangan pusat-daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014, integrasi penegakan hukum kepolisian–kejaksaan–pengadilan, serta penerapan pendekatan represif dan preventif. Diperlukan pula regulasi turunan yang responsif terhadap kondisi lokal dan harmonisasi norma pusat-daerah agar tidak terjadi tumpang tindih hukum. Edukasi hukum berbasis komunitas penting untuk membangun budaya hukum masyarakat yang mendukung pemberantasan pertambangan ilegal.
EVALUASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MATA DALAM KASUS TABRAK LARI: EVALUASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MATA DALAM KASUS TABRAK LARI Abuzar AlGhifari; Hendri
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 02 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i02.3840

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam kasus tabrak lari di Kabupaten Rokan Hulu, dengan menitikberatkan pada implementasi peraturan perundang-undangan, peran aparat penegak hukum, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tabrak lari, di mana keterangan saksi mata memegang peran penting dalam proses pengungkapan pelaku. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap saksi mata sering kali belum optimal sehingga berdampak pada keberanian masyarakat untuk memberikan keterangan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data primer melalui wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Rokan Hulu dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan publikasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi mata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Implementasinya di Kabupaten Rokan Hulu mencakup pendampingan saksi, kerahasiaan identitas, dan koordinasi dengan LPSK apabila diperlukan.Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan belum maksimalnya koordinasi lintas lembaga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum secara normatif sudah memadai, namun secara praktis perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait.

Page 5 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse Vol. 4 No. 02 (2025): Journal of Juridische Analyse Vol. 4 No. 01 (2025): Journal of Juridische Analyse Vol. 3 No. 02 (2024): Journal of Juridische Analyse Vol. 3 No. 01 (2024): Journal of Juridische Analyse Vol. 2 No. 02 (2023): Journal of Juridische Analyse Vol. 2 No. 01 (2023): Journal of Juridische Analyse Vol. 1 No. 01 (2022): Journal 0f Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse