cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siska Amelya
Contact Email
jojafh@upp.ac.id
Phone
+6282297203413
Journal Mail Official
jojafh@upp.ac.id
Editorial Address
Universitas Pasir Pengaraian Fakultas Hukum Jl. Tuanku Tambusai, Desa Kumu, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau
Location
Kab. rokan hulu,
Riau
INDONESIA
Journal of Juridische Analyse
Published by Universitas Pasir Pengaraian
ISSN : -     EISSN : 28306023     DOI : https://doi.org/10.30606/joja
Core Subject :
Journal of Juridische Analyse  is one of the oldest published law journal in  Indonesia. Published since 2022, Journal of Juridische Analyse focused on various subdiscipline of the legal science, among others basic principle of jurisprudence private law criminal law procedural law economic and business law constiutional law administrative law international law law and society Other than forementioned field, Journal of Juridische Analyse also accepts articles which cover the topic on the cross section between law and other scientific field, such as sociology of law, legal anthropology, law and economics, and others. Published 2 (two) times annually, on April and September. Each of the issue has 6 articles both  on review and research article. Journal of Juridische Analyse published in Bahasa Indonesia, but articles written in English are also welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
TINJAUAN YURIDIS ATAS PERALIHAN HAK TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) : TINJAUAN YURIDIS ATAS PERALIHAN HAK TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu) Devi Arnela; rizki anla pater
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4480

Abstract

Abstrak: Reforma Agraria merupakan program strategis nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, salah satunya melalui pendistribusian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan hukum, khususnya terkait peralihan hak atas tanah TORA yang dilakukan melalui jual beli secara bawah tangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan peralihan hak atas tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta mengkaji solusi hukum terhadap praktik jual beli tanah TORA di Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh pendekatan empiris melalui studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data lapangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah TORA yang dilakukan sebelum jangka waktu larangan pengalihan dan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tanpa pendaftaran di Kantor Pertanahan tidak memiliki kekuatan hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan pemahaman hukum masyarakat penerima TORA, serta penegakan ketentuan hukum secara konsisten agar tujuan Reforma Agraria dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan sosial dapat tercapai secara optimal. Kata kunci: Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Jual Beli Tanah, Kepastian Hukum.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr) T. Raihan Hidayat; Siska Amelya
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4501

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan perlindungan anak, keadilan restoratif, serta penerapan diversi. Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap anak dalam perkara tersebut telah sesuai secara normatif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diversi tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat hukum, namun putusan hakim tetap mencerminkan upaya penerapan prinsip keadilan restoratif melalui pendekatan pembinaan anak. Kata Kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Pencurian, Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif, Diversi.
IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Ferdy Saputra; Dani Kurniawansyah
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4505

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya asa keseimbangan dalam kontrak kerja konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Rumusan masalah yang disusun adalah bagaimana implementasu asas keseimbangan dalam kontrak kerja konstruksi serta faktor pendukung, faktor penghambat, masalah yang timbul, dan solusi normatif-praktis yang relevan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif implementasi asas keseimbangan telah ditopang oleh kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 4, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, serta ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata, terutama Pasal 1321, Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 1339, yang menegaskan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, kewajiban itikad baik, mekanisme pembayaran berbasis progres, pengawasan, dan penyelesaian sengketa berjenjang. Kerangka tersebut diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2025 juncto Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan, serta Perbup Nomor 67 Tahun 2024 tentang Dinas PUPR. Faktor pendukunya yaitu optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 88–91 UU Jasa Konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020, pemanfaatan ADR dan Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2021, serta penerapan asas itikad baik dan kepatutan agar kepastian hukum benar-benar menunjukkan keadilan dan keseimbangan substantif bagi para pihak.
KEDUDUKAN DAN PERAN KETUA ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MANDAILING DI DESA MENAMING KABUPATEN ROKAN HULU Zara Setira; Almadison
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4516

Abstract

Penelitian ini mengkaji penabalan gelar adat terhadap ketua suku Mandailing di Desa Menaming, Kabupaten Rokan Hulu, dalam perspektif hukum adat. Penabalan merupakan institusi hukum adat yang berfungsi sebagai bentuk pengesahan dan legitimasi kepemimpinan ketua suku oleh Sutan atau Raja Adat. Namun dalam praktiknya, hampir 90% pengangkatan ketua suku tidak lagi disertai prosesi penabalan sebagaimana ketentuan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum adat yang mengatur penabalan, pelaksanaannya dalam praktik, faktor penyebab tidak dilaksanakannya penabalan, serta dampaknya terhadap kedudukan ketua suku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penabalan merupakan hukum adat tidak tertulis (living law) yang memiliki makna yuridis, moral, dan spiritual sebagai instrumen legitimasi, pengendalian kewenangan, serta peneguhan tanggung jawab kepemimpinan. Tidak dilaksanakannya penabalan disebabkan oleh faktor pandemi Covid-19, globalisasi, modernisasi, kemajuan teknologi, perubahan pola pikir masyarakat, lemahnya pewarisan adat, serta faktor ekonomi. Dampaknya meliputi melemahnya legitimasi dan kewenangan ketua suku, berkurangnya kepastian hukum adat, menurunnya wibawa hukum adat, terganggunya keharmonisan sosial, serta berpotensi melemahkan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pelestarian penabalan menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan hukum adat Mandailing.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LANDASAN HUKUM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Fitri Elfiani; Nofrizal
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4517

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memiliki dasar hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, namun belum didukung oleh undang-undang sebagai lex specialis. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam kepastian hukum dan keberlanjutan kebijakan. Selain itu, kedudukan Peraturan Presiden yang berada di bawah undang-undang membuat kekuatan hukumnya relatif terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan undang-undang serta harmonisasi lintas sektor guna menjamin efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.
KRISIS ETIKA KONSTITUSIONAL DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN INDONESIA KONTEMPORER Marfuah; FITRI ELFIANI
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4532

Abstract

This study aims to critically examine the crisis of constitutional ethics in contemporary Indonesian constitutional practice, which is characterized by a distortion between constitutional norms as a source of ethical values and the pragmatic, formalistic exercise of state power. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, supported by a socio-legal perspective to analyze the gap between normative frameworks and actual practices. The findings reveal that the crisis of constitutional ethics manifests in various forms, including the politicization of constitutional interpretation, the weakening of checks and balances, the rise of excessive legal formalism that neglects substantive justice, and the low integrity of state officials. A prominent example is the Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, which has sparked controversy regarding the independence and ethical conduct of the constitutional court. This condition indicates that the constitution is increasingly reduced to a formal legal instrument to legitimize political interests, thereby weakening democratic quality and public trust. Therefore, a reconstruction of constitutional ethics is necessary through strengthening institutional integrity, reforming constitutional interpretation toward substantive justice, and internalizing constitutional values within legal and political culture. This study is expected to contribute both theoretically and practically to strengthening the rule of law and substantive democracy in Indonesia.
Formulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran TJSLP sebagai Instrumen Pencegahan Kejahatan Lingkungan Korporasi Rise Karmilia; Boy Jerry Even Sembiring; Zulkifli
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4534

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) selama ini lebih dipahami sebagai kewajiban administratif dalam hukum perusahaan, padahal dalam praktiknya kegagalan pelaksanaannya sering berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan lingkungan oleh korporasi. Artikel ini bertujuan merumuskan kebijakan hukum pidana yang menempatkan TJSLP sebagai instrumen pencegahan kejahatan lingkungan korporasi. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana konstruksi hukum TJSLP saat ini serta bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana yang ideal untuk mengintegrasikan TJSLP dalam pencegahan kejahatan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan TJSLP di Indonesia masih bersifat administratif dan belum terhubung secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu diperlukan penguatan melalui kebijakan hukum pidana berbasis pendekatan preventif, termasuk penerapan prinsip strict liability dan integrasi kebijakan penal dan non penal. Kesimpulannya, TJSLP memiliki potensi strategis sebagai instrumen pencegahan kejahatan lingkungan apabila dikonstruksikan dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang komprehensif.
Konstitusionalitas Regulasi Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Inovasi Teknologi dan Perlindungan Hak Konstitusional Siti Rahma; Rizki Anla Pater
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4535

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menghadirkan transformasi signifikan dalam sistem pengambilan keputusan publik, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan konstitusional yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas regulasi AI dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam upaya menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai literatur hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka regulasi AI yang komprehensif, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berpotensi melemahkan prinsip rule of law dan perlindungan hak konstitusional. Penggunaan AI dalam fungsi publik berisiko menciptakan accountability gap, terutama akibat karakter algoritma yang tidak transparan (black box), serta potensi bias yang dapat menghasilkan diskriminasi digital. Regulasi yang ada, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, belum mampu mengakomodasi kompleksitas tata kelola AI secara menyeluruh. Penelitian ini menawarkan model regulasi AI berbasis konstitusi yang mencakup prinsip supremasi konstitusi, akuntabilitas algoritma, transparansi, perlindungan hak konstitusional, serta pendekatan berbasis risiko (risk-based regulation). Model ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pengembangan inovasi teknologi dan perlindungan hak warga negara, serta memperkuat legitimasi negara dalam era digital. Dengan demikian, regulasi AI di Indonesia tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjaga keberlanjutan negara hukum di tengah transformasi teknologi.
Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Anak Jalanan Korban Kekerasan Seksual Hendri; ramadan lubis; Siska Amelya; Widya Melati Sukma
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4544

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perlindungan anak jalanan korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan mengintegrasikan analisis yuridis normatif dan kajian empiris terhadap praktik implementasi hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, serta analisis dokumen hukum dan laporan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum telah progresif dan komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan akses keadilan bagi korban, serta belum optimalnya layanan pemulihan. Anak jalanan sebagai kelompok marginal mengalami kerentanan ganda (double vulnerability) yang menyebabkan mereka sering menjadi “invisible victims” dalam sistem hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana anak masih didominasi oleh paradigma offender-oriented, sehingga perlindungan terhadap korban belum maksimal. Penelitian ini menawarkan rekonseptualisasi efektivitas hukum melalui pendekatan victim-centered justice, yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya integrasi sistem hukum, penguatan layanan terpadu, serta reformasi kebijakan berbasis perlindungan substantif bagi anak korban kekerasan seksual

Page 6 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse Vol. 4 No. 02 (2025): Journal of Juridische Analyse Vol. 4 No. 01 (2025): Journal of Juridische Analyse Vol. 3 No. 02 (2024): Journal of Juridische Analyse Vol. 3 No. 01 (2024): Journal of Juridische Analyse Vol. 2 No. 02 (2023): Journal of Juridische Analyse Vol. 2 No. 01 (2023): Journal of Juridische Analyse Vol. 1 No. 01 (2022): Journal 0f Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse