Journal of Juridische Analyse
Journal of Juridische Analyse is one of the oldest published law journal in Indonesia. Published since 2022, Journal of Juridische Analyse focused on various subdiscipline of the legal science, among others basic principle of jurisprudence private law criminal law procedural law economic and business law constiutional law administrative law international law law and society Other than forementioned field, Journal of Juridische Analyse also accepts articles which cover the topic on the cross section between law and other scientific field, such as sociology of law, legal anthropology, law and economics, and others. Published 2 (two) times annually, on April and September. Each of the issue has 6 articles both on review and research article. Journal of Juridische Analyse published in Bahasa Indonesia, but articles written in English are also welcomed.
Articles
59 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PEMANFAATAN TANAH ULAYAT SUKU MANDAILING DIDESA SUKA MAJU KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU ]]>
<![CDATA[Diki Saputra]]>;
<![CDATA[Almadison]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i2.1505
<![CDATA[Desa Suka Maju yang terletak di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau memiliki tanah ulayat yang di namakan tanah ulayat Batang Samo. Tanah ulayat Batang Samo ini sudah banyak dikuasai dan dikelola masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet tanpa sepengetahuan adat setempat. Tanah ulayat ini juga diperjualbelikan tanpa prosedur dan legalitas yang diketahui oleh hukum adat setempat. Untuk itu penulis tertarik mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Pemanfaatan Tanah Ulayat Suku Mandailing di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahnya yaitu bagaimana legalitas dan prosedur dalam pemanfaatan tanah ulayat adat mandailing Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dan Apa sanksi terhadap masyarakat yang telah menguasai tanah ulayat suku mandailing dengan pola jual beli tanah ulayat di desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, atau penelitian. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Secara legalitas tanah ulayat suku mandailing Batang Samo Semenjak orang mandailing bisa mengusir masyarakat Lubu, pada saat itu juga suku mandailing mendirikan tujuh kampung dan seluruh wilayah perkampungan tersebut menggelilingi kerajaan Rambah. Karena perjuangan suku mandailing sangat luar biasa maka Raja Rambah memberikan sebuah hadiah kepada masyarakat mandiling. Prosedur pemanfaatan tanah ulayat sebaiknya masyarakat yang ingin membuka ataupun memanfaatkan lahan ulayat harus menghadap kepada raja adat dan setelah itu raja adat baru melakukan surve bersama masyarakat yang ingin membuka lahan tersebut dan dimana letak atau posisi tanah untuk dibuka atau digunakan masyarakat tersebut. Masyarakat yang menjual tanah tersebut dapat diambil alih langsung oleh datuk-datuk adat setempat jika tanah itu kemudian harinya digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai contoh dikelolah perusahaan sesuai dengan kesepakatan datuk adat setempat maka tanah yang di perjual belikan tersebut dapat di kelola perusahaan tanpa ada ganti rugi kepada masyarakat yang telah membeli tanah tersebut.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Rise Karmilia]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i2.1508
<![CDATA[Praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahanbahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I ]]>
<![CDATA[Masjang Effendi]]>;
<![CDATA[Hendri]]>;
<![CDATA[Budi Yanto]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i2.1744
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dapat dibuktikan secara sah sebagai pengguna bukan pengedar. Pada kasus ini perlindungan hukum yang dimaksud diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perlindungan hukum terhadap hak korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dapat dibuktikan digunakan untuk dirinya senditi. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terwujudnya keadilan bagi masyarakat, utamanya di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Pada tahun 2021 dan 2022 masih banyak korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang secara sah dapat dibuktikan sebagai pengguna yang tetap dijatuhi sanksi hukuman dan kasusnya bahkan diselesaikan melalui vonis Pengadilan Negeri. Faktor anggaran Polres Rokan Hulu yang kurang memadai mengingat jarak tempuh yang jauh antara Kabupaten Rokan Hulu ke lokasi rehabilitasi, maka diperlukan anggaran yang cukup banyak untuk pendampingan korban hingga sampai tempat rehabilitasi medis.]]>
<![CDATA[PERAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DALAM APLIKASI GATHERING REPORTS AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM (GRIPS) DI KABUPATEN ROKAN HULU ]]>
<![CDATA[Syarwan Muliana]]>;
<![CDATA[Rizki Anla Pater]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v1i2.1755
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam sistem pelaporan penyampaian transaksi mencurigakan dan transaksi ilegal serta untuk mengetahui peran Notaris dalam mencegah transaksi ilegal melalui aplikasi GRIPS. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dan sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Peraturan perundang-undangan secara tertulis telah memberikan peranan terhadap Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya tugas dan kewajiban Notaris adalah membuat akta sesuai dengan pernyataaan parapenghadap dihadapan Notaris atau membuat akta sesuai dengan yang dilihat dan didengar oleh Notaris. Dimasukannya Notaris sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan. Notaris berperan sebagai gatekeeper dalam tindak pidana pencucian uang, namun terkendala confidentiality of client yaitu menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai aktanya.Ditjen AHU dan KEMENKUMHAM RI mengharapkan agar seluruh Notaris di Indonesia dapat memanfaatkan aplikasi GRIPS untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dikarenakan sistem aplikasi tersebut ditujukan guna melakukan pencegahan ataupun membedakan lebih awal sertalebih rinci mengenai peristiwa peredaran uang yang dirasa meragukan, sebagaimana disinggung dalam Pasal 1 ayat 5 UU 8/2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.]]>
<![CDATA[ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN: ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Fitri Elfiani]]>;
<![CDATA[Rizki Anla Pater]]>;
<![CDATA[Nofrizal]]>;
<![CDATA[Hendri]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 01 (2023): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v2i01.1803
<![CDATA[Selain peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal juga peraturan-peraturan lainnya, salah satunya yaitu peraturan kebijakan (beleidsregels) seperti surat edaran (SE). Namun, bagaimana halnya jika SE digunakan dengan sewenang-wenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sumber hukum maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan akan melanggar hak-hak warga negara. Pada masa pandemi covid-19 SE yang diterbitkan oleh pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Kadang kala SE tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak jarang juga SE dijadikan sebagai aturan yang mengikat. Maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul untuk mengetahui Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yaitu data sekunder dengan analisis data secara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwasanya kedudukan SE terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bukanlah sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi SE merupakan bentuk peraturan kebijakan yang juga dikenal sebagai Naskah Dinas dalam Tata Naskah Dinas sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Eksistensi dan kekuatan mengikat SE yang diterbitkan selama masa pandemi covid-19 memang menimbulkan pro kontra karena banyaknya surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dari banyaknya SE yang ada, masih banyak SE yang format penulisannya berbeda dari ketentuan yang ada. SE sifatnya hanya informatif, maka tidak boleh mengatur hal-hal yang melampaui kewenagan dan bertenatngan dengan peraturan perundang-undangan. SE yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan pengujian terhadap SE tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN SUSU FORMULA OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF ]]>
<![CDATA[Suci Oktaviani]]>;
<![CDATA[Rizki Anla Pater]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 01 (2023): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v2i01.1804
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan upaya perlindungan konsumen terhadappemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan informasi yang detail tentang pemberian susuformula kepada konsumen serta bagaimana langkah perlindungan konsumen tersebut. Skripsi inimenggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan dalam tehnik penggumpulan data adalah wawancaradan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagaiberikut: bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenagakesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu IbuEksklusif seperti diberikannya hak-hak konsumen yakni kenyamanan, keamanan dan keselamatankonsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnyaakan diberikan sanksi kepada tenaga kesehatan jika tetap memberikan susu formula kepada anakmaupun ibu yang menyusui seperti teguran bahkan sampai pencabutan izin. Sedangkan upaya hukumbagi konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif seperti ada kebijakanyang diambil langsung oleh pemerintah tentang kewajiban pihak kesehatan untuk memberikan ASIkepada anak yang usianya masih dibawah 6 bulan.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENCAIRAN DANA SIMPANAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR SEBAGAI NASABAH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Siska Amelya]]>;
<![CDATA[Rise Karmilia]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 01 (2023): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v2i01.1805
<![CDATA[Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasar pada ketentuan tersebut, maka bank dapat memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dengan membuat perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan kredit serta melalui beberapa tahapan dalam mekanisme pemberian kredit. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat terlihat bahwa proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabah meliputi hal-hal yang bersifat keperdataan dan administrasi. Namun, pada titik tertentu, hal-hal tersebut dapat bersinggungan dengan suatu peristiwa pidana dan menjadi suatu tindak pidana, yaitu apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mana pada ketentuan-ketentuan tersebut memuat sanksi pidana. Bahkan, jika hal tersebut terjadi pada pemutus kredit pada bank pemerintah sebab ketidakhati- hatiannya dalam memutus pemberian kredit kepada debitur sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka terhadap pemutus kredit tersebut dikenakan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TAMBUSAI TIMUR KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Romadhan Lubis]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 01 (2023): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v2i01.1806
<![CDATA[Tujuan khusus penulisan Jurnal ini adalah untuk mengetahui eksistensi fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan PP No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mengetahui hubungan kerjasama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambusai Timur dalam Pembentukan Peraturan Desa telah sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataaan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif kemudian disimpulkan dengan metode deduktif. Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah hubungan tata kerja antara badan permusyawaratan desa (BPD) dan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa serta peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peraturan desa yang telah berlaku serta fungsi sebagai badan legislatif dan penyalur aspirasi masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Hubungan kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tambusai Timur Masih kurang baik hal ini dikarenakan pemerintahan yang sudah berjalan selama 4 tahun belum ada PERDES yang diciptakan dan dilahirkan oleh pemerintah Desa. Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi juga kurang berjalan baik dikarenakan tidak adanya ruang dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat setempat di sertai luasnya wilayah desa yang membuat dari masing-masing wilayah Dusun di Desa Tambusai Timur kurang di jangkau oleh Badan Permusyawaratan Desa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP KEJAHATAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER MENURUT UNDANG –UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Siti Rahma Rahma]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 01 (2023): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v2i01.1887
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Software Komputer dan akibat hukum pengggunaan Software komputer bajakan di lihat dari undang-undang hak cipta berlaku bagi program komputer baik yang masih berbentu rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu.jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum ini terbagi dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dan akibat hukum dari melakukan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta program komputer perbuatan para pelangar hak cipta software komputer mengakibatkan timbulnya akibat hukum baik secra perdata maupun pidana. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana semakin diperberat dibanding undang-undang sebelumnya, baik sanksi penjaranya maupun sanksi ganti ruginya. Pelaku pembajakan bisa diberi sanksi 2 tahun sampai 10 tahun penjara. Meskipun Undang-Undang ini memberatkan pidananya, tidak lantas pembajakan software komputer hilang atau lenyap. solusi yang dapat di tempuh adalah pencipta maupun pemegang hak cipta program computer maupun software sebaiknya tetap melakukan pendaftaran atas ciptaanya meskipun pendaftaran hak cipta tidak bersifat wajib hal ini dilakukan agar mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan perkara hak cipta.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI DESA RAMBAH MENURUT HUKUM ADAT MELAYU ]]>
<![CDATA[Khusnul Anggun Lestari]]>;
<![CDATA[Almadison]]>
<![CDATA[ Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 02 (2023): Journal of Juridische Analyse ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30606/joja.v2i02.2063
<![CDATA[Adat sumondo yaitu jika seorang laki-laki menikahi perempuan dan laki-laki tersebut menggabungkan dirinya ke rumah perempuan dan menetap dirumah istrinya setelah terjadinya pernikahan. Maka dari itu adat sumondo merupakan adat yang mana harta yang didapat selama pernikahan dinamakan dengan harta perempuan karna di adat sumondo yang berhak menguasai harta ketika bercerai adalah istri. Mengenai kedudukan adat sumondo dalam pembagian harta bersama yaitu pembagian harta yang didapat selama menikah itu sangat kuat didapat lebih banyak diberikan kepada pihak perempuan karena didalam adat summondo perempuaanlah yang memiliki tahta tertinggi didalam pembagian harta bersama. Pada masyarakat adat yang ada di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu menurut adat yang berlaku disana bahwasannya ketika terjadi perceraian antara suami istri maka didalam pembagian harta bersama tersebut lebih banyak kepada pihak perempuan dibandingkan kepada pihak laki-laki. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan adat semondo dalam pembagian harta bersama? Serta Mengapa pembagian harta bersama diadat semondo suku melayu lebih berpihak kepada perempuan? Jenis Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yaitu data primer, sekunder dan data tersier. Analisis data dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Adat sumondo merupakan adat yang mana harta yang didapat selama pernikahan dinamakan dengan harta perempuan karna di adat sumondo yang berhak menguasai harta ketika bercerai adalah istri. Kedudukan adat sumondo dalam pembagian harta bersama yaitu pembagian harta yang didapat selama menikah itu sangat kuat didapat lebih banyak diberikan kepada pihak perempuan karena didalam adat summondo perempuaanlah yang memiliki tahta tertinggi didalam pembagian harta bersama.]]>
