Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS DAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM ]]>
<![CDATA[Afattar, Muhammad Galuh Wiryadi]]>;
<![CDATA[Susanto, Sri Nur Hari]]>;
<![CDATA[Suhartoyo, Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.43564
<![CDATA[Negara memiliki kewajiban untuk memberi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas termasuk dalam menggunakan transportasi umum. Hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi dalam penyediaan layanan transportasi umum adalah hak aksesibilitas dan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih belum maksimalnya penyediaan fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan menguraikan pengaturan terkait pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum; melakukan identifikasi dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum; dan melakukan identifikasi dan menguraikan hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiolegal, yaitu berfokus kepada implementasi kebijakan hukum positif secara faktual di masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data berupa penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum belum terpenuhi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban bagi penyelenggara transportasi umum untuk menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus dalam melayani penyandang disabilitas yang belum optimal. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum meliputi alokasi anggaran yang terbatas, lahan yang terbatas, Sumber Daya Manusia belum memadai, dan penyelenggaraan layanan oleh operator. Adapun solusi yang diberikan terhadap hambatan tersebut adalah penyediaan fasilitas ramah disabilitas secara bertahap, penyediaan lahan yang lebih memadai, optimalisasi petugas dan teknologi sebagai alat informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan SPM dan pengawasan kepada operator.]]>
<![CDATA[ANALISIS BUY BACK GUARANTEE DALAM PERJANJIAN ANTAR BANK DENGAN DEVELOPER PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH ]]>
<![CDATA[Qatrunnada, Alicia]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>;
<![CDATA[Prananda, Rahandy Rizki]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.43520
<![CDATA[Buy back guarantee adalah jaminan membeli kembali yang terdapat di dalam perjanjian jual beli yang lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak. Dalam pelaksanaannya buy back guarantee dapat dilihat pada perjanjian antar bank dengan Perusahaan Pembangunan Rumah (developer) pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami mengenai pengaturan dan legalitas perjanjian buy back guarantee sebagai bentuk jaminan dalam KPR antara bank dengan developer serta tanggung jawab developer pada user (nasabah) dan bank terkait buy back guarantee pada KPR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini ialah legalitas perjanjian buy back guarantee antara bank dengan developer dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme di mana para pihak dibebaskan untuk menyepakati isi perjanjian dan objek perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pertanggung jawaban developer pada KPR didasari adanya perjanjian dengan bank dan user.]]>
<![CDATA[PENSERTIPIKATAN TANAH WARISAN YANG DIAKUI SEBAGAI HIBAH OLEH SALAH SEORANG AHLI WARIS MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (STUDI KASUS DI DESA BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Tyaranissa, Hayyu]]>;
<![CDATA[Adhim, Nur]]>;
<![CDATA[Muhyidin, Muhyidin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.43631
<![CDATA[Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdapat surat pernyataan tertulis ini banyak terjadi tindakan penyelewengan seperti yang terjadi di Desa Banyubiru. Suatu bidang Tanah Letter C dilakukan pensertipikatan melalui PTSL yang mana merupakan tanah peninggalan warisan dan diakui sebagai hibah oleh salah seorang ahli waris dengan membuat surat pernyataan tertulis sepihak. Pensertipikatan ini tidak diketahui oleh ahli waris lainnya sehingga menimbulkan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis akibat hukum terhadap penerbitan sertipikat yang diakui sebagai hibah oleh salah seorang ahli waris melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan upaya penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara para pihak yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis emipiris. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum dari pensertipikatan yang terjadi adalah sertipikat batal demi hukum. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dapat melalui jalur litigasi atau non-litigasi berupa musyawarah.]]>
<![CDATA[PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN BAGI KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nasution, Angelica Vanessa Audrey]]>;
<![CDATA[Suteki, Suteki]]>;
<![CDATA[Lumbanraja, Anggita Doramia]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.43617
<![CDATA[Teknologi deepfake sebagai produk dari kecerasan artifisial sedang marak diperbincangkan masyarakat karena kecanggihannya dalam menggantikan wajah subjek asli dengan wajah subjek lain dalam bentuk video atau foto yang hasilnya hiper-realistis. Hal ini kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk membuat konten pornografi non-konsensual yang memakan banyak korban. Konten-konten tersebut kemudian disebarluaskan di platform-platform media sosial beserta dengan identitas korban. Berkaitan dengan hal tersebut, korban berhak untuk mendapatkan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten (RtBF) dengan menempuh jalur litigasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (2) huruf l UU TPKS. Namun, pemenuhan RtBF bagi para korban deepfake pornography mengalami banyak hambatan di lapangan, baik karena peraturan pelaksana daripada UU TPKS yang belum ada, aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif gender dan keberpihakan terhadap korban, budaya hukum yang buruk, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal, guna mengkonseptualisasikan fenomena sosial yang ditinjau dari aspek hukum terhadap kejahatan pemalsuan yang didukung oleh teknologi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI TRAVEL AGENCY DALAM PERJALANAN WISATA LUAR NEGERI YANG GAGAL BERANGKAT ]]>
<![CDATA[Yumna, Lonita Aini]]>;
<![CDATA[Aminah, Aminah]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.42960
<![CDATA[Perjanjian adalah upaya sadar yang memiliki akibat hukum mengikat antara dua orang atau lebih sehingga para pihak yang terikat wajib memenuhi apa yang telah menjadi kesepakatan, namun kenyataannya MBTrip sebagai travel agency tidak memenuhi kewajiban atas apa yang telah disepakati sedari awal dengan konsumen, yaitu dengan melakukan pengunduran jadwal keberangkatan secara terus menerus dan tidak dikembalikannya pengembalin dana kepada konsumen, dalam hal ini MBTrip dikatakan melakukan wanprestasi, sehingga konsumen perlu mendapat perlindungan hukum. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur wanprestasi oleh MBTrip dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan oleh MBTrip Tour and Travel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memiliki analisis kualitatif. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa MBTrip melakukan wanprestasi dengan dibuktikan dari terpenuhinya unsur wanprestasi yang dilakukan MBTrip, sehingga menimbulkan upaya perlindungan hukum konsumen yang sudah dilaksanakan secara preventif maupun represif berdasarkan pada KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi MBTrip tetap tidak melakukan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen tersebut. Dengan demikian, bagi konsumen seharusnya lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih travel agency untuk mengurus perjalanan wisata, dan bagi MBTrip seharusnya lebih memerhatikan kewajibannya untuk memberangkatkan konsumen, serta tanggung jawabnya dalam menjamin hak konsumen agar terpenuhi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN ]]>
<![CDATA[Nurhadi, Amalia]]>;
<![CDATA[Diamantina, Amalia]]>;
<![CDATA[Indarja, Indarja]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.43526
<![CDATA[Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan. Keberadaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di wilayah tersebut. Permasalahan yang kerap timbul dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola pelabuhan perikanan serta adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akibat ketidakselarasan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dengan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang menjadi fokus penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara guna mendukung validitas dan ketepatan data. Untuk menganalisis temuan, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan telah mengalami perkembangan, terutama terkait asal penugasan dan ruang lingkup tugas pembantuan. Permen KP No. 41 Tahun 2021 lebih fleksibel dan fokus pada kegiatan fisik, sedangkan Permen KP No. 3 Tahun 2023 lebih spesifik dan berbasis pada jenis urusan pemerintahan. Pelaksanaan tugas pembantuan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah didasarkan pada Perda Provinsi Jateng No. 1 Tahun 2013 dan PP No. 27 Tahun 2021. Namun, belum dilaksanakan dengan baik, karena Dinas hanya mengelola sebagian pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Provinsi. Hal ini disebabkan oleh perubahan kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi, yang belum sepenuhnya diikuti oleh semua Daerah Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan sehingga menimbulkan potensi penyimpangan hukum. Hambatan utama juga muncul dalam keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang diatasi melalui pendekatan strategis seperti penggunaan dana anggaran dari pusat dan APBD serta pelatihan bagi staf di pelabuhan perikanan untuk menangani kekurangan sumber daya manusia.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA ]]>
<![CDATA[Sandy, Valencya Arya]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>;
<![CDATA[Sarono, Agus]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.43471
<![CDATA[Pembatalan perkawinan yang artinya perkawinan tersebut sudah terjadi atau sudah dilangsungkan, lalu setelah terjadinya perkawinan tersebut ditemukannya syarat-syarat yang tidak memenuhi dalam melangsungkan perkawinan tersebut atau terdapatnya suatu ancaman ataupun salah sangka pada diri suami atau istri yang pada akhirnya perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan adanya putusan Pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena istri mengalami gangguan jiwa dan perspektif hukum terkait pengampuan istri sebelum dan setelah pembatalan perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di lapangan dengan wawancara dan studi kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan perkara dan jurnal hukum. Hasil penelitian pada penulisin ini telah menunjukan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan perkara 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg perkawinan yang sudah terjadi diantara suami dan istri akan dianggap tidak pernah ada sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan harta bersama dalam perkawinan kembali kepada masing-masing pihak suami dan istri. Dalam perkawinan tersebut telah melanggar Pasal 433 KUH Perdata karena istri tidak berada di bawah pengampuan, oleh karena itu setelah terjadinya pembatalan perkawinan dapat melakukan permohonan pengampuan terhadap diri istri guna melindungi hak yang dimiliki olehnya terutama dalam melakukan perbuatan hukum.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP HAK-HAK PEKERJA (STUDI TERHADAP FACE RECOGNITION BOARDING GATE DI STASIUN SEMARANG TAWANG BANK JATENG) ]]>
<![CDATA[Kamal, Muhammad Yusuf]]>;
<![CDATA[Azhar, Muhamad]]>;
<![CDATA[Suhartoyo, Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.43580
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan terkait penggunaan artificial intelligence pada bidang ketenagakerjaan di Indonesia serta implikasi penggunaan artificial intelligence terhadap hak hak pekerja di PT Kereta Api Indonesia pasca penggunaan face recognition boarding gate di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Penelitian dilakukan dengan pendekatan non doktrinal dengan pengonsepan hukum sebagai law in actions atau hukum dalam dunia nyata. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pengambilan data secara observasi dan wawancara dengan pekerja PT Kereta Api Indonesia di Kantor Daerah Operasi IV Semarang sehingga menghasilkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia belum terdapat aturan khusus yang mengatur penggunaan artificial intelligence secara eksplisit utamanya di bidang ketenagakerjaan, aturan yang sudah ada berupa aturan aturan parsial mengenai teknologi yang belum bisa dikatakan termasuk jenis artificial intelligence. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan face recognition boarding gate di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng memang mempunyai implikasi terhadap pekerja, namun ke arah yang positif, yaitu mengurangi beban kerja petugas check in untuk memeriksa tiket pelanggan. Mengenai hak hak pekerja, tidak terdapat implikasi dari penggunaan face recognition boarding gate, hak hak pekerja tetap terpenuhi sama seperti sebelum penggunaan face recognition boarding gate.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN CILACAP NOMOR 159/PID.B/2021/PN CLP) ]]>
<![CDATA[Sitorus, Elloynoor Mangiring Tua]]>;
<![CDATA[Sukinta, Sukinta]]>;
<![CDATA[Utama, Kartika Widya]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.43674
<![CDATA[Belakangan ini, banyak terjadi tindak pidana. Salah satunya tindak pidana penghinaan pada kasus dengan Nomor Perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp. Dalam kasus tersebut, Santi Nanda Sari ditetapkan menjadi terdakwa. Adapun perbuatan dari terdakwa ini dilakukan saat rapat malam hari yang membahas terkait sanksi bagi Ayah terdakwa. Penelitian kualitatif ialah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder diterapkan dalam membuat tugas akhir dengan bentuk studi kasus hukum. Adapun data – data didapatkan dari hasil wawancara terbuka serta secara pustaka. Berdasarkan analisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Hakim memutus Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp, menggunakan berbagai pertimbangan. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana yang diatur pada pasal 310 KUHP ayat (1), sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara satu bulanpenjara dengan masa percobaan dua bulan, di mana pengenaan pidana tersebut suidah sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif.]]>
