Articles
1,565 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYERANGAN TERHADAP STAF PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) OLEH TALIBAN DI AFGHANISTAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Ridho Ramadhenta]]>;
<![CDATA[Peni Susetyorini]]>;
<![CDATA[Elfia Farida]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.759 KB)
<![CDATA[Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan tugasnya melalui utusannya dilindungi oleh hak kekebalan dan keistimewaan yang diatur dalam Konvensi Wina 1975 dan Convention on the privilege and immunities of the United Nations 1946.Namun dalam praktiknya penerapan kekebalan dan keistimewaan belum dapat diterapkan secara maksimal. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus penyerangan terhadap staf PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) oleh Taliban di Afghanistan yang menewaskan diantaranya 2 (dua) delegasi PBB yaitu Lydia Wonwenne dan Jossie Esto yang sedang bertugas mengawal pemilihan presiden di Afghanistan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pelindungan terhadap staf PBB menurut ketentuan hukum internasional dan pertanggungjawaban Afghanistan sebagai negara penerima dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan staf PBB.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI TATA CARA PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Hasyim Asy’ari, Lita Tyesta A.L.W, Okky Singgih Laksono Waskita Aji*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (571.918 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimanakah tata cara partai politik dalam hal rekrutmen politik pada Pemilu 2014 dan bagaimana seharusnya rekrutmen politik yang dilakukan oleh parpol agar tercipta suatu pemerintahan yang baik. Dalam penulisan hukum ini metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, rekrutmen politik yang terjadi pada Pemilu 2014 belum berjalan dengan baik karena masih ada kesan asal pilih pada pemilihan kader-kader yang maju dalam Pemilu 2014. Kedua, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan pengisi jabatan yang bersih, dan untuk menghasilkan pengisi jabatan yang bersih diperlukan pemilu yang jurdil. Untuk mewujudkan pemilu jurdil proses rekrutmen politik harus sesuai dengan AD/ART dan peraturan internal partai. Bukan hanya merupakan keputusan Ketua Umum atau pengurus inti partai, namun anggota partai juga mempunyai hak menentukan kebijakan serta memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Asas demokrasi dalam pengelolaan partai politik ‘kedaulatan partai berada pada tangan anggota’ haruslah ditegakan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DALAM PENGATURAN ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Daisy Puji Gayatri, Agus Pramono, Joko Setiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.446 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi udara di era globalisasi saat ini sangatlah cepat. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan mobilitas yang sangat tinggi dalam aktifitas masyarakat yang ada di dalam negeri, dari dan keluar negeri. Dalam penyelenggaraan penerbangan sipil baik internasional maupun nasional harus mengacu pada norma-norma hukum internasional maupun nasional yang berlaku. Oleh karena itu penulis mengangkat judul yaitu “Implementasi Konvensi Penerbangan Sipil Internasional Dalam Pengaturan Aspek Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di Indonesia”.Permasalahan yang terdapat di dalam penulisan hukum ini adalah tentang bagaimana implementasi konvensi penerbangan sipil internasional (Konvensi Chicago 1944) khususnya dalam hal pengaturan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan serta bagaimana tanggung jawab negara dalam mengatasi keselamatan dan keamanan dalam penerbangan Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Metode analisis data yang menggunakan metode kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam hal pengaturan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan penerapan Safety Management System (SMS). Selain itu Indonesia juga menganut konsep tanggung jawab hukum praduga tak bersalah (presumption of liability) dalam mengatasi keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia. Kata kunci: Konvensi penerbangan sipil internasional, Keselamatan dan keamanan penerbangan. ABSTRACTThe technological developments in the field of the air transportation in the current of the era globalization is very fast. This is due to the very high increase of the activity in the domestic and international mobility. In the implementation of the national and international civil aviation should refer to the norms of the national and international laws. Therefore, the writer has raised the title of “Implementation of the International Civil Aviation Convention in the Aspects of Safety and Security Flights Regulations in Indonesia”.The issue contained in the writing of the law is about how the implementation of the international civil aviation convention (Chicago Convention 1944), especially in terms of the aspect of the flight safety and security regulation, and how the responsibilities of the state in dealing with the Indonesian airlines.The methods used in this study, namely the writing of the legal normative juridical approach, the specification is the descriptive analytical study, the methods of the data collection in the form of the library research. Its data analysis method is by using the qualitative methods.Based on the research conclusions that can be drawn is in terms of setting the safety and security aspects of the Indonesian airlines are on the Indonesia Republic Act no. 1 of 2009 about the flight and the implementation of the Safety Management System (SMS). In addition, Indonesia also embraced the concept of the legal liability presumption of the innocence in addressing the aviation safety and security of the Indonesian flight.Keywords: Convention of international civil aviation, Savety and aviation security.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PENUMPANG DALAM PENOLAKAN PENGANGKUTAN OLEH MASKAPAI UDARA ]]>
<![CDATA[Masithah Meilia Rizkita]]>;
<![CDATA[Budiharto Budiharto]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.643 KB)
<![CDATA[Kerugian konsumen maskapai udara masih seringkali terjadi. Biasanya diakibatkan oleh kelalain dari pihak maskapai. Demikian juga kasus perbuatan melawan hukum yang dialami oleh penumpang maskapai udara, yakni Regina Goenawan. Ia dianggap melakukan kekerasan terhadap awak kabin maskapai tanpa dasar bukti yang jelas sehingga mengakibatkan maskapai PT. Indonesia Air Asia Extra menolak pengangkutan terhadap Regina Goenawan. Dari kasus tersebut, penelitian ini akan melakukan kajian perlindungan konsumen bagi Regina Goenawan dan keluarga sebagai penumpang maskapai udara. Kajian ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Penerbangan, Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata, serta tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Indonesia Air Asia Extra kepada Regina Goenawan berdasar Konvensi Warsawa 1929, Konvensi Montreal 1999 dan Permenhub Nomor 77 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan dalam penelulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penulisan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tuduhan tanpa bukti yang mengakibatkan Regina Goenawan termasuk ke dalam daftar hitam maskapai merupakan dasar adanya perbuatan melawan hukum. Tuduhan tersebut dapat dibantah oleh penumpang karena kedudukan keduanya sejajar berdasarkan Undang-Undang Penerbangan yang sebagai ratifakasi Indonesia dalam Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999. Dua konvensi ini menyatakan bahwa maskapai wajib bertanggung jawab atas segala kerugian, terutama jika ditemukan kesalahan yang disengaja dari pihak maskapai.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM BENTUK KERJASAMA PENGUSAHA BATIK DI KOTA PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, Mochammad Kaffin Najmisalam*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.522 KB)
<![CDATA[Ada beberapa macam bentuk kerjasama usaha yang dikenal dalam hukum bisnis dan salah satu bentuk kerjasama usaha adalah koperasi. Koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang terjadi antar pengusaha batik di Kota Pekalongan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (field research). Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (library research) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian, pengusaha batik di Kota Pekalongan melalukan suatu bentuk kerjasama yang berbentuk Koperasi Pengusaha Batik Setono. Koperasi ini dibentuk oleh para pengusaha batik di Kota Pekalongan guna mengajak usaha bersama untuk mempermudah pembelian bahan baku keperluan pembuatan batik bersama-sama sehingga mendapatkan harga yang relatif lebih murah. Koperasi ini dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi ini menjalankan kegiatan usaha antara lain unit pasar grosir, unit layanan umroh dan haji plus serta unit simpan pinjam dan unit usaha yang paling dominan adalah pengelolaan pasar grosir. Dengan adanya Koperasi Pengusaha Batik ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pengusaha batik di Kota Pekalongan. ]]>
<![CDATA[TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG DALAM UPAYA PELAKSANAAN “WAKTUNYA SEMARANG SETARA” ]]>
<![CDATA[Vidi Hasiholan Simanjuntak, Amiek Soemarmi, Retno Saraswati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.545 KB)
<![CDATA[The implementation of regional autonomy in accordance with Law No. 32/2004 had many changes, many local communities have gained a little experience of organizing Local Government (LG) system is a new closer. The delivery of government affairs of the central government to the regions was intact in the sense of starting from planning, implementation, and evaluation of all delegated to the regions. In addition, the delivery of government affairs also coupled with the delivery of funding that is encapsulated in the concept of financial balance between central and local Based on extensive and real autonomy to local governments and municipalities, each local government is required to find and develop core strength by the potential of each area. The discovery core strength is very important because it will be a mainstay and major capital to develop the area in question. It is also of course made by the Regional Government of Semarang in the framework of regional autonomy, realizing the vision and mission of Semarang City Government with the title " Waktunya Semarang Setara ". Department of Hygiene and Gardener is one of the local agencies that have a role in implementing the tasks that are required and function effectively as possible. Through local agencies as implementing autonomy, local governments are expected vision and mission can be accomplished with either.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH HAK MILIK DI BANK JATENG CABANG PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Azka Faizan*, Kashadi, Siti Malikhatun B]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (708.083 KB)
<![CDATA[Bank Jateng Cabang Pekalongan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan besar dalam memacu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah pada umumnya khususnya masyarakat Pemalang. Sebagai lembaga yang dikelola secara profesional, Bank Jateng tentunya menganut prinsip kehati-hatian sesuai dengan perturan yang berlaku serta mengutamakan prinsip independensi yang objektif dan bebas dari benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun. Akan tetapi terdapat permasalahan yang didapatkan, antara lain mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan atas tanah hak milik di Bank Jateng Cabang Pekalongan dan akibat hukum yang timbul apabila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan hak tanggungan atas tanah hak milik di Bank Jateng Cabang Pekalongan.Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan atas tanah hak milik pada Bank Jateng Cabang Pekalongan serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul apabila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan hak tanggungan atas tanah hak milik. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan penelitian, kemudian dikaji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Bank Jateng Cabang Pekalongan, ternyata Bank Jateng Cabang Pekalongan telah menerapkan prinsip kehati – hatian sesuai UUHT serta menganut pada PERMENAG No 4 Tahun 1996. Hal ini terbukti dengan tidak dilakukan pembuatan APHTdan tidak dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan terhadap kredit tertentu pada plafond pinjaman dibawah 50 juta rupiah dan hanya melakukan pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan pada plafond pinjaman diatas 50 juta rupiah Kemudian mengenai akibat hukum yang timbul adalah. Apabila pada kredit yang bukan termasuk kredit tertentu tidak dibuat APHT dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan, SKMHT tidak berlaku sampai berakhirnya perjanjian kredit tersebut dan dianggap sebagai kredit biasa. Maka kreditor berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Selain itu dengan tidak didaftarkannya Hak Tanggungan maka tidak terdapat sertipikat Hak Tanggungan yang memberikan hak eksekutorial dan apabila terdapat permasalahan, maka penyelesaiannya melalui Pasal 1131 KUHPerdata. Oleh karena itu apabila debitor wanprestasi maka kekayaan debitor akan disita untuk melunasi hutang-hutang si debitor kepada para kreditor. ]]>
<![CDATA[PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG LAGU ]]>
<![CDATA[Hedyana Adri Asdiwati*, Budhi Wisaksono, Pujiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (456.221 KB)
<![CDATA[Lagu merupakan suatu hal yang telah diperdengarkan oleh manusia selama lebih dari berabad-abad yang lalu. Lagu memiliki suatu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang didalamnya terdapat hak ekonomi yang memaksa siapapun untuk membayar royalti terhadap pencipta apabila lagu tersebut digunakan untuk kepentingan komersial. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai salah satu penegak hukum yang menangani tindak pidana hak cipta di bidang lagu, melakukan praktek penegakan hukum terhadap pelaku dengan mengacu pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan dalam peraturan tersebut termasuk dalam delik aduan. Apabila ada pengaduan dari pencipta atau pihak yang ditunjuk barulah pihak kepolisian akan melakukan penegakan hukum. Begitu juga sebaliknya apabila tidak ada pengaduan dari korban, maka praktek penegakan hukum tidak akan dilakukan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Adrianus Terry Febriken*, Nur Rochaeti, Endah Sri Astuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (702.865 KB)
<![CDATA[Gelandangan dan Pengemis merupakan orang-orang yang terasing dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik kota. Keberadaan mereka dianggap sebagai sumber persoalan kota. Faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya pengetahuan/ keterampilan, terbatasnya fisik/kesehatan, pengaruh pola pikir/ budaya masyarakat, urbanisasi, terbatasnya/ ketiadaan lapangan pekerjaan dan sebagiannya yang akhirnya banyak diantara anggota masyarakat demi mempertahankan hidupnya tinggal secara menggelandang. Untuk mencegah kenaikan jumlah angka gelandangan dan pengemis di Kota Semarang perlu di upayakan usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Semarang tanpa mengesampingkan hak-hak sipil para gelandangan dan pengemis.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM PENYALAHGUNAAN DEPOSITO UNTUK INVESTASI (STUDI KASUS BANK BTPN CABANG BSD TANGERANG) ]]>
<![CDATA[Risa Ayuta Naomi*, Budiharto, Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (655.823 KB)
<![CDATA[Bank khususnya Bank Umum bukan sekedar sebagai lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana tetapi juga merupakan fondasi dari keuangan setiap negara yang bergerak dalam kegiatan usaha dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak selalu mengikuti prosedur yang benar dan terkadang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Kesalahan yang dilakukan salah satunya merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah secara tidak langsung untuk mengantisipasi kerugian terhadap nasabah yang seharunya diterapkan dengan baik guna menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank dan mencegah timbulnya kerugian nasabah atas tindakan atau perbuatan melawan hukum dari pihak bank itu sendiri serta mencegah menurunnya tingkat kesehatan bank. Dari metode penelitian dalam penulisan ini yang melalui pendekatan yuridis normative dan dilakukan dengan penelitian kepustakaan, disimpulkan bahwa bank harus bertanggungjawab sebagai wujud pemberian perlindungan hukum atas segala kerugian yang dirasakan oleh nasabahnya dan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya harus sesuai peraturan yang sudah ditentukan serta menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencapai tujuan perbankan itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan tercapainya tujuan pembangunan nasional. ]]>
