Articles
1,565 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP KLAIM TERTANGGUNG DALAM PELAKSANAAN ASURANSI MARINE HULL AND MACHINERY ]]>
<![CDATA[Rinitami Njatrijani, Aminah, Marhara Novi F N*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.659 KB)
<![CDATA[Peningkatan aktivitas di laut meningkatkan risiko yang dapat terjadi pada kapal. Risiko adalah suatu kejadian yang tidak terduga sebelumnya yang terjadi secara tiba-tiba yang menimbulkan kerugian yang dapat dihindari dengan asuransi. Asuransi yang diperuntukkan bagi kapal adalah asuransi Marine Hull and Machinery. Salah satu perusahan asuransi yang menawarkan produk asuransi ini adalah PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Pelaksanaan asuransi Marine Hull and Machinery sendiri tidak terlepas dari adanya potensi timbulnya pelanggaran hukum dimana seringkali pengalihan risiko dengan asuransi yang ditujukan untuk mengurangi adanya kerugian akibat suatu kejadian yang tidak terduga tetapi malah menimbulkan suatu masalah yang diakibatkan pelaksanaan asuransi tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang mengaturnya. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal hukum ini adalah bagaimana tanggung jawab penanggung terhadap klaim dalam asuransi Marine Hull and Machinery, bagaimanakah penyelesaian dalam hal munculnya klaim dari tertanggung dalam asuransi Marine Hull and Machinery serta hambatan yang ditemui dalam hal pemenuhan hak-hak tertanggung dalam asuransi Marine Hull and Machinery. Dimana permasalahan-permasalahan tersebut akan dibahas menggunakan prinsip-prinsip asuransi yang diatur di dalam KUHPerdata, KUHD, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai asuransi di Indonesia.  ]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS DIGITAL CURRENCY (MATA UANG DIGITAL) DALAM PRESPEKTIF KEUANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdurrohim, Muhammad Dzakki]]>;
<![CDATA[Prananingtyas, Paramita]]>;
<![CDATA[Lestari, Sartika Nanda]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.103 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi pasca terjadinya revolusi informasi oleh internet semakin mendorong modernisasi diberbagai sektor termasuk sektor keuangan. Teknologi dalam sektor keuangan terdorong munculnya alternatif yang dapat memberikan pelayanan lebih baik, murah, cepat dan aman.Transaksi pasca terjadinya revolusi informasi telah berubah dari transaksi tradisional yang mengandalkan uang tunai, menjadi transaksi cashless. Kemunculan digital currency merupakan salah satu alternatif pembayaran yang bersifat non-tunai, namun di Indonesia peraturan yang mengatur digital currency masih belum spesifik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah latar belakang tumbuh dan berkembangnya digital currency dan juga terkait pengaturan digital currency di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa penggunaan digital currency merupakan salah satu dari bentuk kemajuan teknologi pada sektor finansial. Pemerintah diberbagai negara juga mengambil kebijakan untuk mengatur penggunaan digital currency, baik dengan cara melarang, melegalkan maupun menjadikan digital currency dalam masa percobaan, namun mayoritas negara anggota World Bank melakukan penelitian terhadap digital currency sebelum mengeluarkan regulasi lebih lanjut.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN) ]]>
<![CDATA[Kartika Irwanti*, Nur Rochaeti, Pujiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (463.704 KB)
<![CDATA[Pelaku dari kejahatan pada saat ini, tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja dan juga tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak juga melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia orang yang melakukan tindak pidana.Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak saat ini dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak kekerasan putusan nomor. 3/Pid/Sus/A/2015/PN.CN. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dari beberapa instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan nasional tentang anak. Dasar pertimbangan hakim dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah pertimbangan bersifat yuridis dan non yuridis.Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah pemerintah, masyarakat, dan orang tua seharusnya mengikuti sosialisasi-sosialisasi mengenai masalah anak dan Hakim anak seharusnya mengikuti pelatihan-pelatihan agar mengetahui peraturan perundang-undangan yang terbaru.]]>
<![CDATA[Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Pengadilan Tipikor Semarang) ]]>
<![CDATA[Anna Thresia Silitonga, Pujiyono, Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Corruption is a crime that can undermine the values of democracy and morality, because it acts slowly as a culture. Where in the case of corruption found many problems une of them on payment of compensation under the provosions of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001, judge legal considerations, constraints judge in the imposition of criminal and efforts to overcome it. The research method used in the writing of this law is a normative juridical approach, an emphasis on the study of jurisprudence, beginning with an analysis of the law governing the Corruption, especially in the chapters relating to the payment of compensation issues. Besides normative juridical approach also uses empirical juridical approach is a method by studying the constraints faced by the Judge in the case of criminal punishment for compensation and seek ways to overcome these obstacles. From the results of research by the author, or the results obtained the conclusion that if the guilty party does not pay the compensation that should be his property seized by prosecutors and auctioned off to cover the compensation. Before the judge impose additional criminal, he must first be able to see the criminal elements in the Article 18 of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001. In addition, the judges must see first whether the defendant enjoys the results of his alleged corruption. If it is not proven that he can not be imposed additional punishment. So the judges do not experience problems because judges in deciding its properties here just to use the Act only.]]>
<![CDATA[ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No:174/Pid.B/2009/PN.Pwt) ]]>
<![CDATA[Mas Toha Wiku Aji*, Umi Rozah Aditya, Purwoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (853.725 KB)
<![CDATA[Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi fokus seluruh kalangan. Guna mendukung hal tersebut pembentuk Undang-undang mengeluarkan berbagai aturan berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain, nampak bahwa produk hukum yang dikeluarkan justru tidak menjamin kepastian hukum. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus penyaluran bantuan bencana di Kabupaten Banyumas. Permasalahan yang muncul adalah rumusan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dapat ditafsirkan terlampau luas, sehingga sulit untuk dipahami perbuatan yang termasuk dalam bidang hukum administrasi negara dan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustkaan (library research) yang bahan hukumnya beraasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Metode anilisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.Berdasarkan dari hasil penelitian, keputusan majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) kepada terdakwa adalah tepat. Adanya suatu tindak pidana korupsi tentunya didasarkan pada adanya niat jahat (mens rea) dan tindak pidana (actus reus). Perbuatan korupsi dapat terwujud apabila secara melawan hukum pelaku mendapatkan keuntungan, dan terhadap keuntungan yang diperoleh pelaku secara kausalitas mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Terhadap kasus a quo terungkap fakta bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan atas perbuatan terdakwa negara tidak dirugikan merupakan alasan yang lebih dari cukup untuk terdakwa dibebaskan. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN LELANG ATAS BARANG MILIK DAERAH MELALUI INTERNET (E-AUCTION) OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG ]]>
<![CDATA[Marjo, Moch. Djais, Permata Arina Iasya Landina*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.063 KB)
<![CDATA[Barang bergerak milik daerah yang dapat dilelang adalah kendaraan dinas operasional. Mulai tahun 2014 pelelangan umum barang milik daerah melalui KPKNL dilakukan secara e-auction. Pelaksanaan lelang harus memenuhi asas dan unsur lelang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan lelang atas barang milik daerah melalui internet/e-auction yang memenuhi asas dan unsur lelang, keunggulan dan kelemahan pelaksanaan lelang melalui internet/e-auction dibandingkan dengan pelaksanaan lelang secara konvensional, serta kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan lelang melalui internet/e-auction oleh KPKNL Semarang dan upaya penyelesaiannya. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa pelaksanaan lelang atas barang milik daerah melalui internet/e-auction yang memenuhi asas dan unsur lelang yaitu antara lain: terbuka untuk umum, didahului dengan pengumuman lelang, dilakukan melalui ALE yang dibuka pada alamat domain KPKNL pada waktu yang telah ditentukan menggunakan waktu server ALE, penawaran dilakukan secara tertulis menggunakan email tanpa kehadiran peserta lelang, dilakukan oleh pejabat lelang namun tidak secara langsung berhadapan dengan pejabat lelang dan dibuat risalah lelang. Keunggulan e-auction yaitu tidak memerlukan tempat, lebih ekonomis dan efisien, lebih kompetitif, lebih objektif dan mengurangi risiko konflik. Kelemahan e-auction tidak semua barang dapat dilelang secara e-auction, tergantung dari kondisi objek lelang. Kendala yang dihadapi oleh KPKNL Semarang dan upaya penyelesaiannya, yaitu jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan pelaksanaan lelang menjadi terhambat dan harus ditunda untuk sementara waktu sampai internet dapat digunakan lagi. ]]>
<![CDATA[PROSES PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA SEBELUM PUTUSAN HAKIM DI WILAYAH HUKUM POLRETBES SEMARANG ]]>
<![CDATA[Rachma Dewi Hariantika*, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (544.353 KB)
<![CDATA[Peneltian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penanganan kasus Narkoba yang sedang marak beberapa tahun terakir bahaya mengguakn Narkoba, dimana korban dari zat terlarang tesebut telah merengkut masa depan para penerus bangsa tidak sedikit efeksamping yang di timbulkan,selain tipu daya yang di lakukan oleh para pengedar , banyaknya remaja bakan usia lanjut yang menganggap bahwa dengn membeli obat obtan tersebut seseorang remaja dapat di katakan gaul dan pada usia dewasa atau lanjut peggunaan narkoba dapat di katakan sebagai penambah stamina, namun evek yang timbul justru membuat si pengguna atau pengkonsumsi menjadi ketagihan bahkan tidak sdikit meninggal setelah mengkonsumsi obat terlarang tersebut bahkan yang terihat juga seorang pengguna menjadi brutal, cuek, bahkan sampai berani melakukan tindakan kriminal lainnya yang merugikan banyak pihak. Berdasarkn hal tersebut telah terbukti bahwa pengunaan narkoba dampak penggunaan narkoba sangat di larang untuk siapapun ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN ]]>
<![CDATA[Rahajeng Kinasih*, Hayim Asy’ari, Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.682 KB)
<![CDATA[Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk mengawasi program siaran dan isi siaran sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah serta hambatan-hambatan dalam proses memberikan sanksi. Hasil penelitian ini menunjukkan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah. Pengawasan terhadap isi siaran dan program siaran yang ditayangkan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan kewenangan. Adapun hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah cakupan wilayah penyiaran yang luas serta lemahnya sumber daya manusia dalam lembaga penyiaran sehingga kurang mampu menyajikan program siaran yang bekualitas dan pantas untuk ditayangkan. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah masyarakat yang kurang paham media sehingga mengakibatkan tayangan yang kurang edukatif tetap ditonton karena alasan untuk hiburan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/PERMEN-KP/2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[Nita Melisa Sianipar*, Amalia Diamantina, Sekar Anggun Gading Pinilih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.543 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat Atas PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Kabupaten Jepara, dan mengetahui pelanggaran, serta upaya mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara sebagai pelaksana peraturan telah melaksanakan tugas dan wewenang nya. Terdapat pula beberapa hambatan yaitu : belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur, masih melekatnya keterikatan dengan tengkulak/juragan, kesenjangan sosial antara nelayan dengan kapal kecil dan nelayan kapal besar. Hambatan diatasi dengan cara, seperti membentuk POKMASWAS, pembinaan secara langsung, dan operasi gabungan. Diharapkan dengan diajukan nya pembentukan peraturan daerah yang mengatur dapat memudahkan pelaksanaan operasi penangkapan dan kesejahteraan nelayan Kabupaten Jepara.]]>
<![CDATA[DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN GADAI SERTIFIKAT DEPOSITO DI PT.BANK MANDIRI(PERSERO) CABANG PEMUDA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Bhisma Wijaya Mulia*, Kashadi, R.Soeharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (593.117 KB)
<![CDATA[Dalam praktik pemberian kredit perbankan , salah satu jaminan yang dapat diikat gadai adalah sertifikat deposito dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan, sehingga sertifikat tersebut merupakan surat yang berharga karena mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya dan mudah diperjualbelikan. Pelaksanaan jaminan gadai sertifikat deposito ini cukup berkembang dan dalam perlindungan hukum kepada bank ternyata sangat efektif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis mengenai pengikatan gadai sertifikat deposito yang bukan dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri sebagai jaminan fasilitas kredit, apakah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk memperoleh gambaran tentang praktik eksekusi terhadap agunan kredit berupa sertifikat deposito yang diikat gadai, apabila debitor wanprestasi.Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji apakah pengikatan gadai sertifikat deposito sesuai dengan hukum yang berlaku mengenai gadai barang bergerak tidak berwujud dan bagaimana praktik eksekusinya apabila debitor wanprestasi.Dari hasil penelitian dapat diketahui: 1). Bentuk pengikatan lembaga gadai untuk agunan kredit berupa sertifikat deposito yang bukan dikeluarkan oleh Bank Mandiri sangatlah dimungkinkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku mengenai pengikatan gadai untuk barang bergerak tidak berwujud. Hal ini karena sertifikat deposito merupakan surat berharga yang dapat di pindahtangankan atau di perjualbelikan. Hal tersebut dengan teori kaidah hukum yang berlaku bahwa hak gadai adalah mungkin atas dapat bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sejauh mana benda bergerak tersebut diperiualbelikan pada akhirnya hasilnya untuk melunasi kewajiban debitor kepada bank apabila debitor wanprestasi. 2). Penyelesaian pejanjian kredit dengan jaminan sertifikat deposito di PT.Bank Mandiri Cabang Pemuda Semarang apabila debitor wanprestasi adalah dengan menggunakan Surat Kuasa dari Pemberi Gadai kepada bank untuk mencairkan sertifikat deposito yang digadaikan. Pencairan sertifikat deposito dilakukan melalui bank penerbit dengan menyerahkan asli sertifikat deposito yang dikuasai oleh bank. Hasil pencairan sertifikat deposito tersebut dengan diperhitungkan dengan kewajiban debitor yang harus diselesaikan kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit. ]]>
