cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syaiful Bahri
Contact Email
jurnalintekom@gmail.com
Phone
+6281263823278
Journal Mail Official
jurnalintekom@gmail.com
Editorial Address
Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
INLAW
Published by PT. Inovasi Teknologi Komputer
ISSN : 30323614     EISSN : 30323622     DOI : https://doi.org/10.60076/inlaw
Core Subject :
INLAW: Indonesian Journal of Law adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang hukum dan memiliki tujuan utama untuk menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, serta temuan terbaru dalam berbagai aspek ilmu hukum di Indonesia. Jurnal ini berkomitmen untuk memajukan pemahaman hukum di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi artikel-artikel berkualitas.
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional Nuriah Sari Dewi; Florista Dea Avita; Henderina Julia Vindi Putri
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional, mengeksplorasi evolusi norma dan implementasi hak asasi manusia sejalan dengan perubahan dinamika global. Melalui metode penelitian studi literatur, penelitian ini menganalisis peran lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, tantangan-tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini menginvestigasi peran masyarakat sipil dan LSM dalam mendukung dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menggambarkan kontribusi mereka dalam mendorong kesadaran publik, memberikan bantuan hukum, dan menjadi suara kritis dalam advokasi hak asasi manusia. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kompleks perlindungan hak asasi manusia dalam ranah hukum internasional dan merangsang pertimbangan untuk perbaikan lebih lanjut dalam kerangka kerja hukum ini.
Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif Syaiful Asmi Hasibuan; Christian Antonio Pardamean Tarigan; Nugraha Manuella S. Meliala; Rachel Agatha Christi Hutabarat
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan restoratif berarti melibatkan semua pihak terkait dalam proses tersebut, memperhatikan kebutuhan korban, mengakui kekerasan dan kerugian, memungkinkan pihak-pihak terkait untuk kembali ke masyarakat, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab. Restorative Justice adalah jenis hukum progresif yang diterapkan di Indonesia dan bertujuan untuk melengkapi, bukan menggantikan, prinsip keadilan retributif yang telah lama menjadi dasar sistem hukum. Restorative Justice menawarkan pendekatan yang fokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian konflik kriminal. Sambil mempertahankan keadilan retributif sebagai landasan hukum yang kuat, implementasi Restorative Justice di Indonesia menghadapi tantangan untuk menggabungkan konsep-konsep yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ada. Penelitian ini melihat bagaimana Restorative Justice dapat diterapkan dalam kerangka hukum yang ada dan bagaimana masyarakat dan lembaga hukum siap menerima ide ini. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kemungkinan, hambatan, dan cara untuk memasukkan Restorative Justice sebagai bagian dari hukum progresif di Indonesia tanpa merusak aspek penting keadilan retributif yang telah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisis literatur yang relevan.
Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional Aisyah Putri Nabila; Nathania Aurell Manabung; Aquilla Cinta Ramadhansha
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi penanganan kejahatan cyber dalam konteks hukum internasional. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga membuka pintu bagi kejahatan cyber. Kejahatan ini bersifat transnasional dan memerlukan kerja sama internasional. Instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Cyber serta memiliki peran penting dalam penanggulangan. Meskipun banyak negara telah mengadopsi instrumen ini, terdapat banyak tantangan terutama dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada hukum normatif, menganalisis aspek-aspek kejahatan cyber dan upaya penanganannya melalui studi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait.
The Issue in the Implementation of Child’s Rights to be Protected from Economic Exploitation for Children in Congo Nanda Yuniza Eviani; Muhammad Rafli Nur Rahman
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tantangan dalam implementasi Hak Anak untuk Dilindungi dari Eksploitasi Ekonomi pada anak di Kongo dan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan setidaknya ada dua permasalahan utama dalam pelaksanaan hak anak untuk dilindungi. Permasalahannya adalah penegakan peraturan perundang-undangan dan faktor sosial budaya. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan penegakan hukum dan peraturan serta membuat program sosial baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
Keseimbangan Alam Dan Kota Dalam Rencana Tata Ruang Di Kawasan IKN Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Sandy Kurniawan; Prasetyo Noto Susilo; Ryan Afjune Supriyanto Putra; Novi Nur Indahsari; Facry Zueniar
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini ialah mengidentifikasi dan menganalisa keseimbangan alam & kota pada rencana tata ruang di kawasan IKN. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif (normative law research) atau yang biasa diujar pengkajian hukum doktrinal. Penelitian mengenai perbandingan, sistematika, taraf sinkronisasi maupun asas-asas hukum merupakan penelitian hukum doktrinal. Jenis bahan yang diterapkan pd pemeriksaan ini yaitu bukti sekunder, karena data terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur, data yang dipublikasikan dan data-data lain yang diperoleh atas lembaga yang bersangkutan. Sebelum memulai proyek konstruksi, berbagai kajian persiapan dilaksanakan, termasuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lalu juga telah diadakan analisis dampak lingkungan serta mencakup usaha untuk mengontrol dan mengelola lingkungan.
Pengedar Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati Ary Kurniawan
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas penerapan sanksi pidana mati dalam tindak pidana pelaku pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji penerapan sanksi pidana mati pengedar narkotika berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengkaji kebijakan hukum dalam pelaksanaan pidana mati bagi pengedar narkotika di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkotika. Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan ata mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang isu kontroversial ini dan kontribusi terhadap perdebatan publik mengenai efektivitas sanksi pidana mati dalam menangani kejahatan narkotika
Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris Di Indonesia Lia Syarifah Kastella
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris, selain menyiapkan akta-akta hukum, juga diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM), yang merupakan dokumen penting yang menegaskan status seseorang sebagai ahli waris. SKHM dirancang khusus untuk WNI keturunan Tionghoa dan Eropa, dibuat sesuai keinginan para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab atas formalitas akta, sedangkan para pihak bertanggung jawab terhadap isinya. Permasalahan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah keterlibatan Notaris dalam pembuatan SKHM di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu menganalisis teori, konsepsi, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKHM yang dibuat oleh Notaris adalah dalam bentuk aslinya, bukan salinan. Hal ini menunjukkan bahwa SKHM tersebut masih dalam keadaan aslinya dan telah ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan. Sebelum pembuatan SKHM, maka Notaris dapat meminta keterangan dari para ahli waris yang dikonstantir ke dalam bentuk autentik yang dinamakan Akta Pernyataan, namun ada pula Notaris yang langsung membuat SKHM tanpa membuat Akta Pernyataan terlebih dahulu
Implikasi Prinsip Kedaulatan Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Acara Perdata Internasional Muhamad Rijal; Wiwit Damayanti; Fika Agustini
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi prinsip kedaulatan negara dalam konteks penyelesaian sengketa Hukum Acara Perdata internasional. Prinsip kedaulatan negara menjadi pijakan utama dalam hubungan internasional, tetapi ketika terlibat dalam sengketa Hukum Acara Perdata internasional, prinsip ini dapat menimbulkan tantangan dan kompleksitas. Penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan negara memengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Pentingnya menghormati kedaulatan negara dalam konteks penyelesaian sengketa diakui, namun perlu diperhatikan bahwa ketidakseimbangan antara kedaulatan negara dan keadilan internasional dapat menghambat proses penyelesaian. Penelitian ini juga mengeksplorasi upaya-upaya untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara kedaulatan negara dan perlindungan hak-hak individu atau kepentingan umum. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip kedaulatan negara dapat diintegrasikan dengan efektif dalam penyelesaian sengketa Hukum Acara Perdata internasional tanpa mengorbankan keadilan. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat membantu merumuskan pedoman bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum internasional dalam mengembangkan mekanisme yang adil dan efektif untuk menyelesaikan sengketa, sambil tetap menghormati prinsip kedaulatan negara
Inovasi Hukum Industri Industri Dalam Implementasi Undang-Undang Penemuan Hukum Industri Dalam Regulasi Perlindungan Konsumen Muhamad Rijal; Fika Agustiani; Ekin Sura Totonta Bangun; Gratiarius Zendrato
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi hukum industri menjadi sebuah aspek krusial dalam implementasi undang-undang, terutama dalam konteks regulasi perlindungan konsumen. Artikel ini membahas upaya-upaya inovatif dalam penerapan undang-undang penemuan hukum industri dalam regulasi perlindungan konsumen. Pendekatan inovatif dalam hukum industri bertujuan untuk mengatasi tantangan yang timbul seiring dengan perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Penerapan undang-undang penemuan hukum industri melibatkan pembentukan kebijakan yang progresif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Inovasi hukum industri dalam konteks ini mencakup pengembangan mekanisme penegakan hukum industri yang efektif, penguatan kerja sama antar lembaga terkait, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi bagi konsumen. Artikel ini juga mengulas tentang pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, termasuk konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dengan melibatkan beragam pihak, regulasi perlindungan konsumen dapat lebih komprehensif dan mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat. Melalui penelitian dan implementasi praktik terbaik, inovasi hukum industri dalam regulasi perlindungan konsumen diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkeadilan, di mana hak-hak konsumen dilindungi secara efektif dan efisien. Demikianlah, inovasi hukum industri menjadi kunci dalam memastikan bahwa undang-undang penemuan hukum industri dapat diterapkan secara optimal dalam konteks perlindungan konsumen, mengakomodasi perubahan dan dinamika yang terus berkembang dalam masyarakat modern
Kajian Hukum Perdata Terhadap Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata Atas Jaminan Debitur di Indonesia Rizka Putri Febritama; Tamaulina Br. Sembiring
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata terkait jaminan debitur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif analitis dengan melakukan kajian kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan pendukung lainnya. Kerangka hukum ini penting untuk memastikan perlindungan hak kreditur dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Studi kasus mengilustrasikan penerapan Pasal 1131 dalam eksekusi jaminan hipotek oleh kreditur terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajiban pinjaman. Hasil analisis menyoroti tantangan praktis seperti interpretasi hukum, persyaratan yang kompleks, dan penyelesaian sengketa. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam, pelatihan, dan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi hak kreditur dan keadilan dalam penyelesaian sengketa jaminan debitur.

Page 1 of 12 | Total Record : 116

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026 Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026 Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026 Vol. 2 No. 11 (2025): INLAW - Oktober 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): INLAW - September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): INLAW - MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): INLAW - APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): INLAW - MARET 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025 Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024 Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024 More Issue