cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syaiful Bahri
Contact Email
jurnalintekom@gmail.com
Phone
+6281263823278
Journal Mail Official
jurnalintekom@gmail.com
Editorial Address
Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
INLAW
Published by PT. Inovasi Teknologi Komputer
ISSN : 30323614     EISSN : 30323622     DOI : https://doi.org/10.60076/inlaw
Core Subject :
INLAW: Indonesian Journal of Law adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang hukum dan memiliki tujuan utama untuk menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, serta temuan terbaru dalam berbagai aspek ilmu hukum di Indonesia. Jurnal ini berkomitmen untuk memajukan pemahaman hukum di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi artikel-artikel berkualitas.
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 8   9   10   11   12 
Problematika Pengelolaan APBD Dan Pelayanan Dasar Pasca Pemekaran Papua Barat Daya Dan Mewujudkan Efektivitas Pemerintahan Daerah Alifia Ramadhanti Ananta; Amanda Reviana; Allycia Rhamadhanti
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru merupakan langkah pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengelolaan APBD dan pelayanan dasar pasca pemekaran Papua Barat Daya serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBD di Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, ketergantungan terhadap transfer pusat, serta belum optimalnya perencanaan dan pengawasan anggaran. Di sisi lain, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih belum merata akibat keterbatasan sumber daya dan kondisi geografis wilayah. Untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, diperlukan penguatan tata kelola keuangan daerah, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi koordinasi antarlembaga, serta pengalokasian anggaran yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemekaran daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik dapat tercapai secara lebih optimal
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Yang Mengalami Phk Saat Hamil Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Studi Kasus PT Hong FA International Amanda Reviana; Alifia Ramadhanti Ananta; Allycia Rhamadhanti; Givari Usnawas
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diskriminasi terhadap pekerja perempuan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi reproduksi seperti kehamilan, masih menjadi persoalan serius dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam mengatur perlindungan terhadap buruh wanita yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) saat hamil serta menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam perjanjian kerja, dengan memfokuskan kajian pada studi kasus PT Hong Fa International. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023 secara tegas melarang PHK atas alasan hamil. Namun, pada kasus PT Hong Fa International terjadi pelanggaran sistemik berupa pemaksaan pengunduran diri (constructive dismissal), status PKWT yang melanggar hukum, serta pengabaian hak normatif. Selain itu, asas kebebasan berkontrak disalahgunakan secara sepihak (pseudo freedom of contract) dan mengesampingkan asas itikad baik karena tidak adanya transparansi kontrak serta pelanggaran hak reproduksi pekerja
Pergeseran Paradigma Standing Citizen Lawsuit Di Peradilan Tata Usaha Negara (Analisis Konvergensi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dan Nomor 1 Tahun 2023) Pebri Anwar
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralihan kompetensi mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa ke PTUN melalui PERMA 2/2019 memperluas objek sengketa hingga mencakup tindakan faktual. Namun, perluasan ini memicu kekosongan hukum acara karena karakteristik sengketa publik berbeda dengan sengketa tata usaha negara konvensional. Penelitian hukum normatif ini menemukan adanya kegagalan sistemik berupa procedural deadlock pada perkara citizen lawsuit. Hukum acara PTUN masih terikat asas point d’interet, point d’action, yang mewajibkan pembuktian kerugian langsung (direct interest), sehingga menjegal hak gugat publik. Kebuntuan tersebut diselesaikan melalui integrasi doktrin progresif dalam PERMA 1/2023 yang mengakomodasi indirect interest dan potential damage. Penelitian menyimpulkan bahwa konvergensi PERMA 2/2019 dan PERMA 1/2023 berhasil menyusun cetak biru hukum acara citizen lawsuit yang universal di PTUN. Melalui penemuan hukum, doktrin indirect interest harus dianalogikan secara ekstensif pada sengketa publik non-lingkungan hidup demi memulihkan akses keadilan. Konstruksi ini penting demi menjamin kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas
Urgensi Pengaturan Standar Keamanan Siber Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Dari Kejahatan Phising Dan Skimming Erma Zahro Noor; Muhammad Amiruddin Widodo
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital sektor perbankan Indonesia menghadirkan ancaman kejahatan siber berupa phishing dan skimming yang terus meningkat intensitasnya, sementara kerangka regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum membentuk standar keamanan siber yang komprehensif, terukur, dan adaptif sebagai instrumen perlindungan konsumen perbankan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perbankan Indonesia mencakup UU P2SK, UU PDP, UU ITE, dan POJK terkait belum menetapkan minimum cybersecurity standard yang seragam, serta mekanisme pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat kegagalan siber masih menempatkan nasabah pada posisi yang secara struktural dirugikan akibat beban pembuktian yang tidak proporsional. Diperlukan reformasi regulasi melalui pembentukan lex specialis keamanan siber perbankan, penerapan prinsip strict liability dan pembuktian terbalik, kewajiban cyber insurance, serta penguatan kapasitas LAPS-SJK guna mewujudkan perlindungan konsumen yang substantif dan berkeadilan
Perlindugan Hak Perkerja Dalam Sistim Hukum Ketenegakerjaan Indonesia:Analisi Hubungan Industrial Pada Era Modern Ifan Herdiansyah; Alberto; Galingga Arya P
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Perkembangan dunia usaha, transformasi digital, serta perubahan pola hubungan kerja menimbulkan berbagai tantangan yang memerlukan pengaturan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta mengkaji implementasinya dalam hubungan industrial pada era modern. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia telah mengatur berbagai aspek penting, antara lain hubungan kerja, sistem pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, perlindungan terhadap pekerja perempuan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meskipun demikian, pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan sebagian perusahaan, keterbatasan pengawasan ketenagakerjaan, meningkatnya penggunaan sistem kerja kontrak dan alih daya, serta berkembangnya model pekerjaan berbasis platform digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang adaptif, penguatan fungsi pengawasan, dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pihak guna mewujudkan hubungan industrial yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online Tas Melalui Media Sosial Patricio Eduardo Matthew; Wulan Windiarti
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi konvensional menjadi perdagangan elektronik (e-commerce ), namun fenomena ini turut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli online. Konsumen kerap dirugikan oleh praktik wanprestasi seperti barang tidak dikirim, tidak sesuai pesanan, atau penjual yang tidak dapat diidentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online, menilai tanggung jawab platform digital, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam KUHPerdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU ITE jo. UU Nomor 1 Tahun 2024, dan PP Nomor 80 Tahun 2019. Namun, implementasinya masih lemah karena minimnya pengawasan, kurangnya tanggung jawab dari platform e-commerce , serta kesulitan pembuktian dalam sengketa digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi regulasi dan penguatan peran BPSK untuk menjamin perlindungan konsumen yang adil dan efektif

Page 12 of 12 | Total Record : 116

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026 Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026 Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026 Vol. 2 No. 11 (2025): INLAW - Oktober 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): INLAW - September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): INLAW - MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): INLAW - APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): INLAW - MARET 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025 Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024 Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024 More Issue