cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syaiful Bahri
Contact Email
jurnalintekom@gmail.com
Phone
+6281263823278
Journal Mail Official
jurnalintekom@gmail.com
Editorial Address
Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
INLAW
Published by PT. Inovasi Teknologi Komputer
ISSN : 30323614     EISSN : 30323622     DOI : https://doi.org/10.60076/inlaw
Core Subject :
INLAW: Indonesian Journal of Law adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang hukum dan memiliki tujuan utama untuk menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, serta temuan terbaru dalam berbagai aspek ilmu hukum di Indonesia. Jurnal ini berkomitmen untuk memajukan pemahaman hukum di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi artikel-artikel berkualitas.
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 3   4   5   6   7 
Analisis Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) (Studi Kasus : Putusan 3095K/PID.SUS/2018) Az-Zahrotu Zaahin Harahap; Rizki Ardita; Armilati Suryani Putri Gaja; Bambang Fitrianto
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas mengenai kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yaitu yang tertuang dalam putusan 3095K/Pid.Sus/2018, sebuah agen perjalanan umrah di Indonesia. Kasus ini melibatkan ribuan korban dengan kerugian finansial yang sangat besar, yang menunjukkan skala besar dari kejahatan kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT First Travel dari tahun 2015 sampai dengan 2017. PT First travel melakukan penipuan dengan membuat penawaran paket umrah dengan harga terjangkau, sehingga membuat banyak konsumen yang tertarik dan membeli paket umrah tersebut. Namun sayangnya, perjalanan yang dinanti-nantikan oleh para konsumen tidak kunjung terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pendiri PT First Travel, jenis pelanggaran hukum yang telah dilakukan, dan upaya pencegahan agar kejahatan bisnis khususnya tindak pidana pencucian uang seperti kasus PT First Travel ini dapat diminimalisir kejadiannya di masa depan.
Perkembangan Teknologi Dan Tantangan Hukum Dalam Penanganan Kejahatan Mayantara: Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Ahmad Fauzi M; Amelia Komalasari; Brahmantika Satria; Fatimah Zahra R. N; Ria Anggraeni Utami
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tantangan yang dihadapi oleh hukum pidana dalam menanggapi perkembangan teknologi terkait kejahatan mayantara (cybercrime) di Indonesia dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat, terutama di bidang kejahatan mayantara, terdapat beberapa kasus yang menggambarkan kompleksitas penanganan kejahatan mayantara, seperti kasus peretasan data pribadi oleh Bjorka. Meskipun telah dikeluarkan undang-undang perlindungan data pribadi, masih banyak kebocoran data yang terjadi, yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Literasi teknologi yang meningkat juga menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang melakukan kejahatan mayantara di indoneisa. Hukum pidana yang harus terus mengikuti perkembangan kejahatan sehingga dapat memastikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum terkait kejahatan mayantara di Indonesia, bentuk-bentuk cybercrime yang umumnya dikenal telah ada dalam berbagai macam bentuk, dengan itu telah muncul kendala-kendala dalam penanggulangan kejahatan mayantara di Indonesia, upaya hukum pidana dalam menangani permasalahan ini terus dilakukan, seperti merumuskan pasal-pasal dalam undang-undang terbaru seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Mencegah Korupsi Di Kalangan Gen Z Melalui Pendidikan Dan Penerapan Nilai Pancasila Irfan Rais; Naufal Afnan; Sonya Yohana; Suci Rahmadani; Sylvia Anggraini; Tegar Wicaksono
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah pencegahan korupsi di kalangan generasi Z (Gen Z) melalui pendidikan dan penerapan nilai Pancasila. Penerapan nilai pancasila merupakan hal penting dalam menanamkan integritas dan moral pada Gen Z hal ini juga sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang bebas dari korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengkaji literatur dan sumber informasi terkait pendidikan karakter anti korupsi dengan menganalisis artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2024 dengan total 25 jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya Pendidikan Karakter dan Pendidikan Anti Korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, pendidikan karakter yang berbasis nilai Pancasila merupakan kurikulum yang efektif untuk meningkatkan integritas generasi muda (Gen Z). Penelitian ini merekomendasikan supaya integritas nilai pancasila sebagai pendekatan strategis dalam membangun kesadaran anti-korupsi pada generasi Z (Gen Z) untuk menciptakan masyarakat bebas korupsi.
Analisis Kontrak Baku dalam Perspektif Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Ilham Fajar Janwar Sadeli; Tjahyo Putro Baskoro; Helsa Arama; Sharla Naswa Aurelia Rasyidin; Dwike Ayu Rachmalia
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak baku memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, terutama karena efisiensinya dalam praktik hukum modern. Namun, sifatnya yang disusun secara sepihak sering kali mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, sehingga merugikan konsumen yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam kontrak baku di Indonesia berdasarkan kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014. Dengan metode penelitian normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum, masih terdapat celah yang memungkinkan pelaku usaha mencantumkan klausul-klausul yang tidak adil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan klausul yang adil, transparansi dalam kontrak, penguatan pengawasan, dan edukasi hukum bagi konsumen untuk menciptakan hubungan hukum yang lebih adil. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan kontrak baku sebagai instrumen hukum yang tidak hanya efisien tetapi juga seimbang, mendukung keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Malpraktek : Suatu Pendekatan Alternatif Minar Mushari; Abdul Rahman Maulana Siregar
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus malpraktik medis menawarkan alternatif dari litigasi tradisional yang cenderung berfokus pada penghukuman dan kompensasi finansial semata. Artikel ini membahas manfaat penerapan prinsip keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui proses mediasi dan tanggung jawab langsung dari pelaku. Dengan menggunakan metode review literatur, penelitian ini menganalisis keuntungan dan tantangan implementasi keadilan restoratif dalam kasus malpraktik medis di Indonesia, yang dihadapkan pada keterbatasan regulasi dan budaya hukum yang lebih mengutamakan litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif mampu memberikan pemulihan psikologis yang lebih komprehensif bagi korban serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pada tenaga medis. Namun, penerapan penuh pendekatan ini memerlukan dukungan regulasi dan perubahan budaya hukum di Indonesia agar dapat berfungsi secara optimal sebagai solusi yang manusiawi dan efektif dalam penyelesaian sengketa medis.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Konsumen Dalam Transaksi Digital Naufal Akbar; Handro Kurnia Sitorus; Muhammad Yasir Arifin Putra Nasution
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ITE menjadi landasan awal dalam mengatur transaksi elektronik dan melarang akses ilegal terhadap data pribadi, sedangkan UU PDP memperkuat aturan terkait persetujuan pengguna dan pemberian sanksi tegas bagi pelanggaran. Meski kedua regulasi tersebut telah diberlakukan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran pelaku usaha, dan minimnya literasi digital di kalangan masyarakat. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi membutuhkan sinergi antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan konsumen. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum, sementara pelaku usaha wajib menerapkan sistem keamanan yang memadai untuk mengurangi risiko kebocoran data. Di sisi lain, konsumen juga diharapkan lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi dan meningkatkan kesadaran terkait potensi risiko transaksi digital. Melalui penerapan regulasi yang efektif dan edukasi literasi digital, diharapkan ekosistem transaksi digital di Indonesia dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital.
Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Pekerja Perempuan Di Malam Hari Ahyar Dinda Alamsyah Harahap; Krisnanto Aditya Rizky; Khairul Imam
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keselamatan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari menjadi salah satu perhatian utama dalam dunia ketenagakerjaan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi dan tanggung jawab hukum perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi CEDAW, telah diterapkan dalam melindungi pekerja perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggabungkan analisis perundang-undangan, konsep hukum, serta studi lapangan di kawasan industri seperti MM 2100, EJIP, dan Jababeka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum mewajibkan perusahaan menyediakan fasilitas transportasi aman, menjaga norma kesusilaan, dan memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak pekerja perempuan menghadapi risiko seperti pelecehan seksual, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap fasilitas yang layak. Selain itu, pengawasan dari pihak pemerintah dianggap belum memadai, sehingga pelanggaran sering terjadi tanpa konsekuensi yang jelas. Artikel ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat, sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar, serta peningkatan kesadaran perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi pekerja perempuan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tidak hanya kesejahteraan pekerja yang meningkat, tetapi juga produktivitas perusahaan yang lebih berkelanjutan.
Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di TPS 1 Desa Ujung Karang Egi Putu Wijaya; Zahra Widya Ningsih; Titi Darmi
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan tahapan pilkada tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku terkhusus pada ruang lingkup TPS 1 Desa Ujung Karang. Mahasiswa selaku bagian dari Masyarakat dianggap netral yang tidak dapat diganggu guat, yang merupakan agen perubahan terhadap pengamalan demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia yang mampu mengawal tahapan pilkada yang jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan deskriptif melalui kegiatan pengawasan dan observasi tahapan pelaksanaan pilkada 2024 secara langsung yang dimulai pada tanggal 24 November hingga 30 November 2024 yang dimulai pada pengawasan terhadap masa tenang pilkada selama tiga hari dimulai pada tanggal 24 November 2024 hingga tanggal 26 November 2024, selanjutnya dilakukan pengawasan secara langsung persiapan pemungutan suara, proses pemungutan suara, proses perhitungan suara hingga Pengawasan Penyerahan dan Pendistribusisian Kotak Suara kepada PPK yang dilakukan selama satu hari pada tanggal 27 Novermber 2024, kemudian melakukan pengawasan pada rapat rekapitulasi suara oleh PPK dari seluruh TPS se-Kecamatan Karang Tinggi yang dilakukan selama satu hari pada tanggal 30 November 2024. Hasil penelitian ini adalah bahwa kegiatan pelaksanaan tahapan dilakukan sesuai dengan peraturan baik itu Masyarakat maupun petugas. Namun terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pasangan calon mengenai atribut kampanye yang ditemukan selama proses pengawasan berlangsung. Dari hasil ini juga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja dan juga permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah yang dapat menjadi perbaikan bagi kegiatan seperti ini selanjutnya
Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk UMKM Di Sumatera Utara Anisa Aini; Anggi Widia Tarihoran; Bambang fitrianto
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap produk kreatif yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara dalam perspektif hak kekayaan intelektual (HAKI). Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, UMKM telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian daerah. Namun, permasalahan utama yang dihadapi adalah perlindungan produk kreatif dari ancaman pembajakan dan pelanggaran HAKI. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur HAKI bagi UMKM di Sumatera Utara, termasuk analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan regulasi terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan perlindungan HAKI, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam terkait perlindungan HAKI bagi UMKM di Sumatera Utara serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas perlindungan HAKI guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di wilayah tersebut.
Strategi Penerapan Nilai Pancasila Untuk Mencegah Korupsi Dikalangan Gen Alpha Melalui Pendidikan Salma Dwi Putri Ardina; Khoirani; Savina Fitri; Dinda faradilla; Fatisah Hasibuan
Indonesian Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter antikorupsi di kalangan generasi Alpha. Penelitian ini mengadopsi metode kajian literatur dengan meninjau 53 artikel jurnal yang terbit antara tahun 2015 hingga 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi utama yang relevan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter antikorupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti religiusitas, gotong royong, keadilan sosial, dan integritas merupakan aspek utama yang sering diangkat dalam penelitian terkait penerapan nilai Pancasila. Selain itu, strategi penerapan yang sering dibahas melibatkan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, partisipasi aktif lembaga pendidikan, serta peran penting masyarakat dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam membangun karakter antikorupsi generasi Alpha. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan studi dan masa waktu penelitian serta mendalami analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan perubahan signifikan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia.

Page 5 of 12 | Total Record : 116

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026 Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026 Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026 Vol. 2 No. 11 (2025): INLAW - Oktober 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): INLAW - September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): INLAW - MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): INLAW - APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): INLAW - MARET 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025 Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024 Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024 More Issue