cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syaiful Bahri
Contact Email
jurnalintekom@gmail.com
Phone
+6281263823278
Journal Mail Official
jurnalintekom@gmail.com
Editorial Address
Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
INLAW
Published by PT. Inovasi Teknologi Komputer
ISSN : 30323614     EISSN : 30323622     DOI : https://doi.org/10.60076/inlaw
Core Subject :
INLAW: Indonesian Journal of Law adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang hukum dan memiliki tujuan utama untuk menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, serta temuan terbaru dalam berbagai aspek ilmu hukum di Indonesia. Jurnal ini berkomitmen untuk memajukan pemahaman hukum di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi artikel-artikel berkualitas.
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Untuk Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Konsumen Yang Melakukan Fake Review Negatif Dalam Transaksi E-Commerce Olivia Syalsabela Purnama; Anjar Sri Ciptorukmi
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pelaku usaha terhadap tindakan konsumen yang melakukan fake review, mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan pelaku usaha terhadap tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha dan menganalisis upaya yang dapat diambil untuk mengatasi tindakan fake review oleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka (library research). Kemudian, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum kualitatif dengan logika deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk pelaku usaha terhadap perbuatan fake review negatif dapat dibagi menjadi perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal terdapat pada syarat dan ketentuan layanan platform. Perlindungan hukum eksternal terdapat pada KUH Perdata, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE dan PP No 80 Tahun 2019 tentang PMSE. Upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Upaya penyedia platform e-commerce untuk menghentikan tindakan fake review negatif adalah dengan memberlakukan perjanjian yang mengikat antara platform dan konsumen terkait pemberian ulasan yang mengacu pada sebuah kejujuran.
Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Online Berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata Bagus Gunawan; Tamaulina Br. Sembiring
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal 1365 KUHperdata dalam konteks transaksi online, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh penjual yang meyebabkan kerugian bagi pembeli. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus penipuan transaksi online. Hasil penelitian menunjukan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kasual, dapat di terapkan pada kasus-kasus penipuan dalam jual beli online, sehingga pembeli berhak menuntut ganti rugi kepada penjual
Sanksi Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Yang Menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Tidak Melakukan Pengelolaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu NO.432/PID.B/LH/2020/PN Sky) Benedictus Haryo Gona Perdana; Irwan Triadi
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan hidup merupakan suatu ekologi rumit yang memerlukan kelestarian lingkungan hidup, sehingga perlu dilindungi keberadaannya, khususnya bagi kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Namun demikian, pencemaran limbah B3 yang merugikan ekosistem seringkali terjadi akibat praktik pembuangan yang tidak sah di Indonesia. Contoh sampah tersebut adalah limbah B3 yang terletak di Jalan Lintas Sekayu – Lubuk Linggau, Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Bayuasin. Teks ini membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana lingkungan hidup terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan pembuangan limbah B3, serta penerapan sanksi pidana dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 432/Pid.B/LH/2020/PN. Langit adalah subjek penyelidikan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara tidak benar, serta penerapan sanksi tersebut dalam putusan pengadilan. Secara khusus, perhatian diarahkan pada tindakan hukuman terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang mengarah pada terciptanya limbah B3 dan tidak memenuhi kewajiban pengelolaan yang tertuang dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam menentukan pidana suatu perkara, penting untuk memperhatikan “Pasal 102 juncto 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014” tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta prinsip hukuman. karena dianggap tidak cukup bagi Tergugat.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Penyebaran Film Agak Laen di Media Sosial TikTok Shefina Ja Ashari; Annisa Amalia Ramadhani; Fifi Rezkiani
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam melindungi hak-hak dari pencipta dan pemilik hak kekayaan intelektual saat ini sedang marak dengan yang namanya penyebaran film maka hal ini kemudian menjadi isu penting dalam dunia perfilman indonesia. Dapat kita ketahui bahwa menyebarkan film tanpa izin merupakan tindakan ilegal yang mana sama hal nya dengan kasus yang akan dibahas. Saking banyaknya kasus pembajakan film yang berdampak merugikan bagi pencipta hingga dapat menghilangkan pendapatan serta peluang untuk menyebarkan konten berbahaya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis ketentuan hukum serta upaya hukum apa yang ada untuk melindungi pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan yuridis normatif, yang mana dari hal ini maka akan dikaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang peredaran film serta pelanggaran hal cipta. Yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada terkait peredaran film dan pelanggaran hak cipta.
Analisis Yuridis Atas Materi Muatan Perda Kota Samarinda No 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan Muhammad Rivaldy Usman; Ikhwanul Muslim
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembatalan 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan oleh menteri dalam negeri pada tahun 2016 sedikitnya ada 7 peraturan daerah kota samarinda yang juga dibatalkan. Hal ini menjadi penggerak bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap perda kota samarinda, Peraturan Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan menjadi objek penelitian dengan menyelaraskan perda ini dengan asas materi muatan yang diatur dalam UU No.12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Target mengenai riset ini yakni memberikan masukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda dalam proses pembentukan perda untuk tetap konsisten tidak keberpihakan manapun, dengan dibuatnya perda ini maka diharapkan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan mendapatkan pembinaan dan perlindungan tersebut sesuai dengan dasar negara yakni Pancasila serta tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas materi muatan yang terkandung dalam perda ini dan apakah perda ini sudah memenuhi unsur-unsur asas materi muatan sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011. Metode penelitian tersebut dilakukan penulis gunakan adalah metode deskriptif yang menggunakan study literature review (studi kepustakaan) kemudian teknik analisa data yang digunakan ialah metode kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Adapun penempatan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terhadap hukum positif cukup melalui rumusan umum terhadap batang tubuh undang-undang, sementara ilustrasi tersebut dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai pada bagian penjelasan perundang-undang. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan telah sesuai dengan 10 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011
Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terkait Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Az-Zahrotu Zaahin Harahap; Tamaulina Br. Sembiring
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam mengadili perkara perceraian untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menghimbau kepada seluruh Pengadilan Agama untuk menjalin kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan Pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui surat edaran Nomor:1960/DjA/HK.00/6/2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya integrated-system dengan lembaga tertentu dalam pelaksanaan putusan yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang solutif dengan memanfaatkan dan meningkatkan kerja sama yang telah ada di Pengadilan Agama untuk mengoptimalkan pembayaran nafkah pasca perceraian dari mantan suami kepada mantan istri. Dengan demikian, putusan pengadilan agama terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dapat dilaksanakan secara efektif sebelum integrated-system tersebut dapat terealisasi.
Penyempurnaan Regulasi Investasi: Perluasan Cakupan Regulasi Untuk Melindungi Investor Dari Risiko Yang Tidak Terduga Albert Hasoloan Limbong
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi, berperan signifikan dalam menentukan produktivitas dan perkembangan ekonomi suatu negara. Investasi meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong inovasi teknologi. Setiap negara berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor, termasuk investor asing. Penanaman modal asing memberikan keuntungan, meningkatkan output, membawa teknologi mutakhir, dan meningkatkan daya saing. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sumber daya melimpah, membutuhkan dana besar untuk pembangunan. Meskipun banyak peluang investasi, literasi finansial yang rendah menjadi tantangan, sering menyebabkan keputusan investasi yang kurang tepat. Kasus PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan pentingnya regulasi yang kuat untuk melindungi investor. Pemerintah telah memperkuat regulasi melalui OJK, membentuk Lembaga Penjamin Pemegang Polis, dan merestrukturisasi Jiwasraya untuk melindungi investor. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek penting investasi, termasuk jenis-jenis instrumen, strategi investasi, serta tantangan dan peluang di pasar keuangan. Dengan analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang praktik investasi yang merugikan dan strategi untuk melindungi investor.
Urgensi Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Guntoro; Listyowati Sumanto
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cryptocurrency telah menjadi fenomena global yang semakin populer dan diadopsi oleh banyak negara. Namun, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk mengatur penggunaan dan perdagangan cryptocurrency. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi regulasi cryptocurrency di Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diatur dalam regulasi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan regulasi cryptocurrency yang komprehensif untuk melindungi konsumen, mencegah penyalahgunaan, memastikan kepatuhan perpajakan, serta mendorong inovasi dan perkembangan industri keuangan digital. Regulasi ini perlu mengatur aspek-aspek seperti perlindungan konsumen, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, perpajakan, tata kelola perusahaan cryptocurrency, kepastian hukum, keamanan data, dan inovasi teknologi. Dalam menyusun regulasi, Indonesia dapat melakukan benchmarking dengan negara-negara yang sudah memiliki regulasi cryptocurrency yang baik, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan regulasi yang disusun dapat diterima dan efektif dalam mengatur cryptocurrency di Indonesia.
Krisis Pangan dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi di Indonesia: Tantangan dan Prospek Dwi Oktareza; Andrean Noor; Erlyando Saputra; Aulia Vivi Yualianignrum
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisis pangan di Indonesia menjadi perhatian serius dalam beberapa dekade terakhir, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tulisan ini menganalisis krisis pangan dari perspektif hukum dan sosiologi, menggali dampaknya secara mendalam pada masyarakat Indonesia. Dalam pendekatan hukum, penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan dan regulasi yang ada, seperti UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis ini juga mencakup peran pemerintah dan pengaruh perjanjian internasional terhadap kebijakan pangan nasional. Dari perspektif sosiologi, penelitian ini mengeksplorasi dampak krisis pangan terhadap kelompok rentan, ketimpangan akses pangan antara wilayah urban dan rural, serta adaptasi sosial masyarakat dalam menghadapi krisis tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan hukum dan faktor sosial saling mempengaruhi dalam konteks krisis pangan, serta bagaimana masyarakat dapat diberdayakan untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia. Melalui reformasi kebijakan, penggunaan teknologi pertanian modern, dan penguatan inisiatif lokal, diharapkan dapat tercipta langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis pangan di masa depan
Implikasi Hukum Kepailitan terhadap Koperasi SimpanPinjam Gagal Bayar Calvin; Listyowati Sumanto
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan melibatkan penyitaan semua aset debitur pailit yang dikelola serta diselesaikan oleh kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas, menurut aturan yang diatur dalam undang-undang. UU KPKPU juga memberi definisi yang luas mengenai utang, yang termasuk inti masalah dalam kepailitan. Akibatnya, koperasi yang tidak mendapatkan dana dari koperasi bisa langsung mengajukan permohonan kepailitan terhadap koperasi jika terjadi gagal bayar. Situasi ini bertentangan dengan berbagai asas kekeluargaan yang menjadi dasar pembentukan koperasi. Masalah yang dibahas pada studi ini ialah kejelasan regulasi badan hukum koperasi di Indonesia dalam menghadapi perubahan karakteristik koperasi di era modern. Studi ini mempergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi bahan pustaka. Data yang dipergunakan ialah data sekunder yang dianalisa secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan mempergunakan logika deduktif. Adapun Hasil studi memperlihatkan jika Surat Edaran MA No 1 Tahun 2022 membatasi koperasi untuk mengajukan permohonan kepailitan, namun penegakan hukum terhadap kepailitan koperasi tetap berlaku sesuai keputusan pihak berwenang serta mekanisme hukum yang ada.

Page 2 of 12 | Total Record : 116

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026 Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026 Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026 Vol. 2 No. 11 (2025): INLAW - Oktober 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): INLAW - September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): INLAW - MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): INLAW - APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): INLAW - MARET 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025 Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024 Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024 More Issue