cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syaiful Bahri
Contact Email
jurnalintekom@gmail.com
Phone
+6281263823278
Journal Mail Official
jurnalintekom@gmail.com
Editorial Address
Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
INLAW
Published by PT. Inovasi Teknologi Komputer
ISSN : 30323614     EISSN : 30323622     DOI : https://doi.org/10.60076/inlaw
Core Subject :
INLAW: Indonesian Journal of Law adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang hukum dan memiliki tujuan utama untuk menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, serta temuan terbaru dalam berbagai aspek ilmu hukum di Indonesia. Jurnal ini berkomitmen untuk memajukan pemahaman hukum di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi artikel-artikel berkualitas.
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 2   3   4   5   6 
Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Oknum Anggota Polisi Lalu Lintas Ryo Martin Sopian
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mematuhi peraturan lalu lintas merupakan hal yang wajar bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah mengatur secara rinci tentang tata cara apabila tidak mematuhinya. Akan tetapi, praktik suap dalam penyelesaian denda masih terus berkembang menjadi masalah yang serius di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya akan merugikan pemasukan negara dari denda, tetapi juga akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan memperburuk kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara rinci praktik suap dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji berbagai jenis suap yang sering terjadi, faktor-faktor yang perlu diperhatikan yang mendorong terjadinya tindakan suap, dan juga tindakan hukum yang telah diambil untuk menanggulanginya.
Akibat Hukum Bagi Bank Atas Tindakan Pengikatan Jaminan Kebendaan Milik Debitur Yang Berpotensi Diletakkan Sita Oleh Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Perbankan Dan Hukum Jaminan Di Indonesia Aprilia Icha Radevi; Etty Mulyati; Nun Harrieti
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank yang melanggar prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya dapat menyebabkan kerugian bagi bank itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan ketentuan yang mengaturnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan penelitian kepustakaan untuk menelusuri data primer dan data sekunder serta wawancara dengan pihak yang relevan dengan topik penelitian untuk mendukung data sekunder sehingga terkumpul berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan akan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum bagi bank yang telah melakukan pengikatan jaminan kebendaan terhadap harta benda milik debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan adalah ketidakpastian hukum hak bank untuk mengeksekusi jaminan kebendaan berdasarkan melalui parate eksekusi. Kemudian, tanggung jawab bank atas tindakan pengikatan jaminan kebendaan terhadap harta benda debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan adalah tanggung jawab untuk memperoleh kembali pinjaman yang telah diberikan kepada debitur melalui mekanisme sita jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata.
The Changing Nature of News Media: Exploring The Impact of Digitalization And Social Media on Journalism Practices And Audiences Budi Saroso
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri media berita telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena meluasnya adopsi teknologi digital dan munculnya media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perubahan ini terhadap praktik jurnalisme dan khalayak. Dengan menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini akan menganalisis bagaimana organisasi berita beradaptasi dengan digitalisasi dan media sosial, bagaimana khalayak mengonsumsi berita, dan implikasi dari perubahan ini terhadap kualitas, keragaman, dan kredibilitas berita. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang perubahan sifat media berita dan memberikan wawasan tentang bagaimana industri dapat mengatasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh digitalisasi dan media sosial.
Persepsi Risiko Dan Imbal Hasil Dalam Investasi Berkelanjutan: Tinjauan Behavioral Finance Dan Implikasi Hukum Yuliana Damayanti
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan finansial dimana dalam pengambilan keputusan finansial persepsi risiko dan harapan imbal hasil yang terkait tetap menjadi tantangan. Keseluruhannya dapat dipengaruhi oleh psikologi manusia dan bias-bias keputusan yang mungkin saja tidak rasional. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan secara konseptual khusus menelaah regulasi undang-undang investasi dan prinsip Behavioral Finance dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana investor memahami dan menilai risiko hubungan antara risiko dan ekspektasi imbal hasil dalam mengambil keputusan investasi yang rasional, serta mengeksplorasi implikasinya terhadap hukum investasi bagaimana regulasi dan kebijakan dapat membantu meningkatkan peluang investasi terutama dalam konteks investasi berkelanjutan serta meningkatkan kualitas keputusan investor. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi risiko, seperti ketersediaan informasi, pengalaman sebelumnya, dan bias kognitif dengan mengadopsi berbagai karya literatur dan peraturan perundang-undangan. Implikasi hukum juga dibahas, menyoroti pentingnya regulasi dalam memberikan informasi yang transparan dan melindungi investor. Sehingga temuan ini memberikan pengetahuan mendalam bagi masyarakat, lembaga keuangan, juga para investor dalam memahami dinamika antara risiko dan imbal hasil dalam konteks investasi berkelanjutan.
Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Hak Narapidana Dan Tahanan Kelompok Rentan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam Tony Budianto Sianturi; Fadlan; Ramon Nofrial
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian menggunakan landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli. Untuk grand theory menggunakan teori perlindungan hukum, middle theory menggunakan teori sistem hukum serta applied theory menggunakan teori kebijakan kriminal. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum tentang pemenuhan hak-hak narapidana dan tahanan kelompok rentan telah diatur dalam Undang Undang dan Peraturan Menteri sebagai dasar dalam pemberian hak narapidana dan tahanan kelompok rentan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Implementasi dalam pemenuhan hak hak tahanan dan narapidana kelompok rentan belum terpenuhi sepenuhnya di karenakan berbagai kendala yang ada. Faktor yang menghambat pemenuhan hak hak tahanan dan narapidana kelompok rentan antara lain kelebihan kapasitas hunian narapidana dan tahanan, keterbatasan anggaran, tidak adanya dokter, sarana dan pra sarana kesehatan yang masih minim. Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak hak narapidana dan tahanan kelompok rentan dilakukan dengan mengusulkan penerimaan pegawai negeri baru untuk tenaga dokter selain dari itu juga menjalin kerjasama dengan Puskesmas Baloi untuk dilakukan visit dokter untuk memenuhi hak kesehatan narapidana dan tahanan kelompok rentan. Upaya lain yang dilakukan dengan mengajukan renovasi gedung dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam ke Kementerian Hukum dan HAM agar bisa menyediakan ruangan khsusus bagi narapidana dan tahanan kelompok rentan terpisah dari tahanan dan narapidana lainnya, serta mengajukan revisi anggaran semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan narapidana dan tahanan kelompok rentan
Tinjauan Yuridis Pengaturan Pembuktian Ilmiah Dalam Produk Hukum Positif Di Indonesia Dino Rizka Afdhali; Handar Subhandi Bakhtiar
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi alat bukti sangat vital dalam penegakan hukum pidana, mengingat hukum pidana sangat bersentuhan dengan hak asasi manusia dan tujuan penegakan hukum adalah untuk mengejar kebenaran materiil. Penegakan hukum, mulai dari tahap dilakukan penyidikan dari pihak Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan hingga persidangan oleh lembaga pengadilan, memerlukan kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa. Tiada dasar proses pembuktian yang sesuai dengan hukum pembuktian, maka penegakan hukum pidana akan bias terhadap hakikat keadilan dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaturan pembuktian ilmiah dalam produk hukum positif di indonesia. Hasil dari penelitian eksistensi pembuktian ilmiah sebagai salah satu metode pembuktian di sidang pengadilan sudah diakomodir dan diatur dalam produk hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari produk hukum berupa Undang-Undang dan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang akan hal itu
Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia Moh Puji Sulistyono; Adi Saputra Ramadani; Ade Ramadhani; Tomas Apriansa; Tryssa Ananta; Rahma Fitri
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Pidana di Indonesia idealnya digunakan sebagai upaya hukum terakhir (ultimum remedium), meskipun hukum pidana telah semakin bergeser menjadi upaya hukum pertama (primum remedium). Terkait erat dengan kebijakan hukum pidana, yang tetap berfokus pada pembalasan, hukuman pidana terutama menekankan pada pengingkaran kebebasan, khususnya melalui penjara. Masalah yang akan diteliti adalah, pertama, perlunya penggunaan asas Ultimum Remedium dalam kerangka penegakan hukum pidana di Indonesia, dan kedua, bagaimana konsistensi penegakan hukum pidana di Indonesia diwujudkan melalui penggunaan asas Ultimum Remedium. Penelitian ini menggunakan teknik hukum normatif, dengan fokus pada penyelidikan dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Ultimum Remedium dalam kerangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Temuan penelitian ini menggarisbawahi relevansi signifikan konsep Ultimum Remedium dalam mencapai keadilan dalam penegakan hukum pidana Indonesia, meskipun masih ada kendala dalam memastikan keseragaman dan penegakan hukum. Artikel ini menawarkan analisis komprehensif tentang konsep Ultimum Remedium dalam hukum pidana Indonesia melalui kerangka hukum normatif
Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Investasi Langsung Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Norman David
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi asing langsung (PMA) memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama untuk mengatasi kekurangan dana domestik. PMA tidak hanya menawarkan modal finansial, tetapi juga membawa transfer teknologi dan pengetahuan yang mendukung peningkatan efisiensi produksi, inovasi, serta daya saing internasional. Namun, pelaksanaan PMA sering kali menghadapi berbagai konflik antara investor asing dan pemerintah Indonesia, seperti pelanggaran perjanjian, pencabutan izin usaha, dan pengambilalihan perusahaan. Tantangan utama lainnya adalah risiko politik dan ekonomi di negara penerima investasi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berusaha memperkuat perlindungan hukum bagi investor asing melalui peraturan perundang-undangan, perjanjian bilateral dan multilateral, serta lembaga khusus seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Studi ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi investor asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengidentifikasi hambatan hukum dalam penerapannya, serta menilai upaya pemerintah dalam memperbaiki perlindungan hukum melalui revisi dan penerapan undang-undang tersebut. Dengan penekanan pada peran BKPM, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program BKPM dalam menarik investasi asing langsung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Kajian ini menawarkan perspektif praktis dan teoritis bagi pelaku investasi serta pembuat kebijakan dalam merancang strategi investasi yang lebih kompetitif dan efektif di Indonesia
Aspek Hukum Pembentukan Holding Company oleh PT Konstruksi, Tbk. Hervino Hilman Azmi
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek hukum dalam pembentukan perseroan induk di bidang konstruksi oleh PT Konstruksi, Tbk. sebagai perseroan induk, dengan fokus pada perbuatan hukum yang mendasari pembentukan dan lingkup tanggung jawab perseroan induk terhadap perseroan anak. Berdasarkan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan studi kasus pada PT Konstruksi, Tbk. Hasilnya menunjukkan bahwa pemisahan secara tidak murni dan pengambilalihan saham melalui pertukaran utang dengan saham adalah strategi utama dalam membentuk perseroan induk. Namun, ketergantungan finansial perseroan anak memperbesar risiko hukum bagi perseroan induk yang memerlukan pengaturan lebih jelas untuk memastikan efisiensi dan keadilan
Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berupa Chatting Melalui Aplikasi Whatsapp Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PN CKR) Benedictus Haryo Gona Perdana
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem peradilan pidana, termasuk di Indonesia, pada umumnya menganut teori pembuktian hukum negatif, yaitu teori yang menyatakan bahwa pembuktian berdasarkan oleh keyakinan hakim yang bersumber dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan, sebagaimana dinyatakan secara tegas seperti yang diatur pada Pasal 183 KUHAP. Bagaimana nilai pembuktian alat bukti elektronik, khususnya komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, dalam menetapkan tindak pidana perpajakan? UU ITE, memberikan landasan hukum tentang keabsahan alat bukti elektronik, serta kriteria formil dan substantif untuk dapat diterimanya alat bukti elektronik di pengadilan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan historis (historical approach). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif analitis yang menguraikan aturan-aturan yang berkaitan dengan teori hukum dan perkembangannya secara prospektif (ius constituendum). Kesimpulan studi ini akan menawarkan gambaran komprehensif tentang status dan pengakuan bukti elektronik dalam proses peradilan.

Page 4 of 12 | Total Record : 116

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026 Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026 Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026 Vol. 2 No. 11 (2025): INLAW - Oktober 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): INLAW - September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): INLAW - MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): INLAW - APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): INLAW - MARET 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025 Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024 Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024 More Issue