cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syaiful Bahri
Contact Email
jurnalintekom@gmail.com
Phone
+6281263823278
Journal Mail Official
jurnalintekom@gmail.com
Editorial Address
Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
INLAW
Published by PT. Inovasi Teknologi Komputer
ISSN : 30323614     EISSN : 30323622     DOI : https://doi.org/10.60076/inlaw
Core Subject :
INLAW: Indonesian Journal of Law adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang hukum dan memiliki tujuan utama untuk menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, serta temuan terbaru dalam berbagai aspek ilmu hukum di Indonesia. Jurnal ini berkomitmen untuk memajukan pemahaman hukum di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi artikel-artikel berkualitas.
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Bank Kepada Data Nasabah Dalam Serangan Phishing Jose Timothy Tanonggi; Indah Pusparini; Cantika Putri Limbong; Geby Thiffani; Sylvia Novelia Siagan
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada jurnal ini, penulis mengangkat permasalahan pada pertanggungjawaban bank kepada data nasabah dalam serangan phishing. Lembaga pemerintah khususnya lembaga yang berwenang mengatur Undang-Undang telah mengatur mengenai pertanggungjawaban bank kepada data nasabah dalam serangan phishing. Penulis menelaah lebih spesifik mengenai regulasi dan upaya hukum terhadap nasabah yang mengalami serangan phishing dan sejauh mana nasabah tersebut mendapat perlindungan hukum.Berdasarkan permasalahan tersebut, pada jurnal ini, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah : (1) Apa saja regulasi yang mengatur tentang pelindungan data pribadi nasabah dalam konteks layanan perbankan elektronik Indonesia?, (2) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan nasabah bank untuk menuntut ganti rugi terhadap bank atas kerugian yang disebabkan oleh kebocoran data pribadi dalam layanan perbankan elektronik?. Dalam hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa lembaga pemerintah terutama lembaga yang berwenang mengatur Undang-Undang telah menciptakan regulasi dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap nasabah yang mengalami serangan phishing, namun regulasi tersebut penulis teliti kembali guna menghindari adanya kekaburan hukum yang dapat terjadi
Perspektif Hukum : Kearifan Lokal Sarung Tenun Kota Samarinda Dalam Gempuran Industrialisasi Di Kalimantan Timur Gilvina Grace Bulam Abram; Syarief Hidayatullah; Aulia Vivi Yulianingrum
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Samarinda woven sarongs symbolize local wisdom reflecting the cultural identity of East Kalimantan. This research explores the challenges and conservation efforts amidst industrialization and globalization. Analyzing initiatives such as the One Village One Product (OVOP) program and legal protections under the 1945 Constitution, the study unveils strategies to enhance competitiveness and promote local cultural values. Despite significant efforts, the Samarinda woven sarong industry faces issues like raw material supply and limited youth interest. A holistic approach involving government support, local communities, and youth education is crucial for sustainability and industry growth. In conclusion, Samarinda woven sarongs not only safeguard cultural heritage but also hold economic potential in the global market
Kearifan Lokal Suku Bugis Sigajang Laleng Lipa dan Kaitannya Dengan Hukum di-Era Revolusi Industri Ana Andayani; Muhammad Darlis; Elieser Andi Patanan; Aullia Vivi Yulianingrum
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspek hukum turut dipengaruhi dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman, terutama nilai-nilai keleluhuran Masyarakat adat yang tidak terlepas dari permasalahan dan hukum. Seperti mulai pudarnya tradisi Sigajang Laleng Lipa yang merupakan alternatif penyelesaian masalah adat suku bugis yang dinilai ekstrim dan berbahaya untuk dilakukan di era modern seperti saat ini. Oleh karna itu melalui tulisan ini penulis mencoba untuk membahas terkait dengan “Kearifan Lokal Suku Bugis Sigajang Laleng Lipa dan Kaitannya Dengan Hukum Di-era Revolusi Industri”. Sehingga masalah yang ingin diangkat adalah terkait bagaimana kaitan antara Sigajang Laleng Lipa dengan situasi hukum di-era revolusi industri saat ini. Dengan tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman terkait alasan Sigajang Laleng Lipa ini tidak lagi relevan diterapkan era revolusi industri seperti saat ini, namun dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang ada didalamnya. Metode yang digunakan adalah dengan metode penelitian normatif dengan bahan hukum sekunder atau berdasarkan jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya. Adapun hasil tulisan ini adalah Sigajang Laleng Lipa sudah tidak relevan untuk diterapkan namun nilai-nilai baik yang terkandung didalamnya masih perlu untuk dikenalkan kemasayarakat luas, serta dengan kondisi diera seperti sekarang pemerintah telah menentukan Upaya-upaya atau alternatif-alternatif penyelesaian masalah dengan baik, baik dengan litigasi maupun non-litigasi
Tinjauan Yuridis Putusan Banding pada Upaya Hukum Derden Verzet (Studi Kasus Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT. SMR) Taufik Wijoseno; Sunariyo Sunariyo
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakim dalam mempertimbangkan sesuatu merupakan salah satu unsur terpenting dalam menentukan penyampaian nilai putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di sisi lain juga mengandung kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait langsung, lalu bagaimana hakim mempertimbangkannya. Hal ini harus disikapi dengan hati-hati, baik hati, dan hati-hati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Bersifat yuridis normatif, yaitu penulisannya dilakukan dengan mengacu pada bahan pustaka (Library Research) atau dengan data sekunder. Dalam hal perlawanan ini pihak ketiga yang menjadi lawan adalah Usman Jaya sebagai lawan I, Fandy Wijaya Oeij sebagai lawan II dan Irwan Wijaya sebagai lawan III dimana mereka melawan lawan yaitu Hendro Sujarwo sebagai lawan I, Fusanto Wijaya sebagai lawan II, Cv . Alaska Prima Coal sebagai kooptasi I, H. Iriyansyah sebagai kooptasi II, Abd. Jafar sebagai rekan III dan H. Syaili Akbar sebagai rekan IV. Dengan diberikannya perlawanan pihak ketiga penggugat pada putusan tingkat banding, maka sita eksekusi yang sebelumnya telah diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama untuk menempatkan sita eksekusi pada bidang tanah milik para pelapor, penyitaan eksekusi ditunda atau dengan kata lain penyitaan eksekusi diadakan secara batal dan juga putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda.
Limitasi Terhadap Perlindungan Hak Korban Oleh LPSK Menurut Perspektif Keadilan Muhammad Ghazali
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspek penegakan hukum terhadap persoalan hukum tentang rasa keadilan pasca Undang-Undang No 31 Tahun 2014 menimbulkan perubahan yang signifikan, Mengenai limitasi dan/ batas waktu perlindungan yang diberikan tidak memberikan rincian berapa lama masa perlindungan itu diberikan oleh LPSK. Penelitian ini dilakukan menggunakan metoed penelitian yang berupa jenis penelitian hukum normatif tipe penelitian adalah kekosongan hukum. Kesimpulan dari peneltiian dan pembahasan ini dapat di tarik. Pertama, Perhatian terhadap korban yang diberikan oleh negara terjadi cukup signifikan pasca diterbitkannya UU LPSK khususnya Pasal 5 dan pasal 8. LPSK mempunyai kekurangan dalam hal memberikan perlindungan yang berkeadilan kepada korban. Dalam hal pengarusutamaan perspektif keadilan bagi korban tindak pidana pada sistem peradilan pidana dan penegakan hukum dinilai sangat penting untuk memenuhi hak-hak korban. Kedua, pada hakikatnya nilai keadilan itu dapat diartikan dengan keadaan yang seimbang apabila dikatakan dengan perlindungan korban maka dalam perspektif pemerintah dan perspektif korban dan pelaku kepentingannya akan sama-sama terakomodir dan seimbang dalam norma atau peraturan perundang-undangan.
Kepastian Hukum Jangka Waktu Tembusan Surat Penahanan Kepada Pihak Keluarga Muhammad Ali Sariati
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari beberapa komponen penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, setiap komponen dari sitem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada pihak penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum untuk melakukan tindakan hukum. Untuk mengkaji suatu penelitian agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan maka diperlukan suatu metode pendekatan yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Maka dalam hal ini metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif/doktrinal. Hasil dari penelitian menunjukkan tentang bagaimana persyaratan penahanan sebagai upaya paksa menurut KUHAP. Pertama, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oloeh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Kepastian waktu pemberian surat tembusan penahanan kepada pihak keluarga menjadi sorotan utama dalam dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini akan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penahanan membuka ketidak pastian hukum terkait jangka waktu surat tembusan kepada pihak keluarga.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Andre Julian; Lutfian Ubaidillah
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dikenal sebagai "otonomi daerah", dan itu adalah pengalihan kekuasaan dari pemerintah federal. Pasal 12 UU Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki tugas yang didukung oleh tindakan nyata dalam memperluas koperasi, industri dan perdagangan, investasi, dll. Untuk memastikan bahwa UKM mendapatkan prioritas, kepastian, peluang, perlindungan, dan dukungan berdasarkan keberlanjutan, pemerintah daerah harus memberdayakan UKM secara sinergis dengan menetapkan kebijakan dan undang-undang di berbagai bidang kehidupan ekonomi. pasal 2 UMKM. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif, yang didasarkan pada review sumber sekunder dan buku perpustakaan di bidang hukum. Pendekatan konseptual dan legislatif digunakan. Temuan studi Usaha mikro, kecil, dan menengah (MSMB) di Kabupaten Jember masih terbatas pada jadwal dan lokasi acara dan bazar karena ini adalah satu-satunya metode yang digunakan pemerintah kabupaten untuk mempromosikan kebijakannya. Pemerintah daerah Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk memberlakukan kebijakan yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu dan yang harus ada kontrol daerah yang menyeluruh. Memastikan kelangsungan hidup jangka panjang pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan regulasi yang menyeluruh sejalan dengan Pasal 2 UU UMKM tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis keberlanjutan
Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Galuh Apatyarajni Nareswari; Lutfian Ubaidillah
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tahun 2020 adalah tahun yang menantang bagi umat manusia di semua wilayah di dunia. Untuk lebih spesifiknya, China mengaku telah mengidentifikasi virus baru yang menargetkan sistem pernapasan manusia dan memiliki tingkat penularan yang cepat dan mematikan. Covid-19 adalah nama patogen ini. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 diterbitkan pada 16 Maret 2020, oleh Bapak Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintahan daerah. Di antara pemerintah daerah yang mengambil tindakan untuk membendung penyebaran pandemi COVID-19 di daerahnya masing-masing adalah pemerintah Kabupaten Jember. Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, mengatakan bahwa Rp 400 miliar telah disisihkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember terkait pandemi COVID-19 sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020, yang membahas respons cepat pemerintah daerah Jember terhadap pandemi virus corona 2019. Metode regulasi konseptual dan undang-undang digunakan dalam penelitian ini, yang bersifat yuridis normatif. Temuan kajian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember sejalan dengan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Masyarakat masih belum mempercayai kebijakan COVID-19 Pemkab Jember karena betapa buramnya kebijakan tersebut
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Polyhexamethylene Guanidine Sebagai Disinfektan Pelembab Udara Tasia Alya Ningtias
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan Polyhexamethylene Guanidine (PHMG) sebagai bahan dalam disinfektan pelembab udara. PHMG, yang umumnya digunakan dalam produk-produk disinfektan pelembab udara, telah diketahui memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan manusia, termasuk risiko serius seperti masalah pernapasan. Penelitian ini termasuk kedalam studi hukum, dimana penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan memberikan solusi terhadap masalah yang ada dengan karakter normatif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang dikumpulkan secara kepustakaan yang kemudian dianalisis.Skripsi ini mengeksplorasi isu-isu hukum yang berkaitan dengan penggunaan PHMG, dengan fokus pada perlindungan konsumen. Di tengah kekhawatiran akan efek samping kesehatan yang timbul, pentingnya regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dari bahaya potensial PHMG perlu ditekankan. Perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen harus memastikan bahwa produk-produk disinfektan pelembab udara yang mengandung PHMG mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. PHMG dalam disinfektan pelembab udara berdampak negatif signifikan pada kesehatan, termasuk risiko pernapasan serius, sehingga diperlukan regulasi ketat untuk melindungi konsumen. Di Indonesia, regulasi bahan kimia industri diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 74 Tahun 2001. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dengan membentuk tim khusus untuk memantau kepatuhan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran.
Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Trt Di Pengadilan Negeri Tarutung Sumatra Utara ) Nur Muhammad Ahyar Fauzi; Dara Pustika Sukma
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah kejahatan terhadap kehidupan. Para penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dalam karyanya. Dengan menggunakan Pasal 44 KUHP sebagai pedoman, hakim berpendapat bahwa para pembunuh tidak dapat dihukum karena riwayat gangguan panik skizofrenia mereka dan dengan demikian tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana. Hal ini didasarkan pada hasil perkara yang menunjukkan bahwa para tergugat bebas atau tidak dikenakan tuntutan hukum apapun. Dalam putusan ini, pengadilan gagal mempertimbangkan perilaku pelaku, meskipun pelaku melakukan pembunuhan yang mengerikan - jenis perilaku yang mungkin dilakukan oleh seorang psikopat -. Pengadilan perlu mempertimbangkan perbuatan pelaku selain latar belakang penyakit mentalnya.

Page 3 of 12 | Total Record : 116

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 8 (2026): INLAW - Agustus 2026 Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026 Vol. 3 No. 6 (2026): INLAW - JUNI 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): INLAW - Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): INLAW - Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026 Vol. 2 No. 11 (2025): INLAW - Oktober 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): INLAW - September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): INLAW - JULI 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): INLAW - JUNI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): INLAW - MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): INLAW - APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): INLAW - MARET 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): INLAW - Januari 2025 Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024 Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): INLAW - AGUSTUS 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): INLAW - JULI 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): INLAW - MEI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): INLAW - APRIL 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): INLAW - FEBRUARI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): INLAW - JANUARI 2024 More Issue