Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi
FISIENSI - Kajian Ilmu Administrasi adalah jurnal ilmiah dari hasil penelitian dan/atau kajian pustaka dalam bidang ilmu administrasi perkantoran baik dalam bidang kependidikan maupun dalam bidang ilmu administrasi murni dengan fokus dan ruang lingkup pembahasan tentang: 1) Pendidikan Vokasi Administrasi Perkantoran, 2) Manajemen Sumber Daya Perkantoran, 3) Administrasi/Manajemen Perkantoran, 4) Otomatisasi Perkantoran, 5) Teknologi Perkantoran, 6) Hubungan Masyarakat, 7) Simulasi Perkantoran, 8) Manajemen Event, 9) Pelayanan Prima, 10) Kesekretarisan, 11) Korespondensi, 12) Komunikasi, 13) Organisasi, dan 14) Kearsipan.
Jurnal ini diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY secara berkala satu tahun dua kali yakni pada bulan Februari dan Agustus.
Articles
263 Documents
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Eny Kusdarini]]>
<![CDATA[ Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume III, Februari 2003 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (12879.57 KB)
|
DOI: 10.21831/efisiensi.v3i1.3793
<![CDATA[Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari peradilan administrasi sangat dibutuhkan di suatu negera hukum, karena adanya peradilan administrasi negara merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang bertipe Welfare State sudah selayaknya mempunyai Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun peradilan tersebut secara efektif baru berjalan sejah tahun 1991. Peradilan Tata Usaha Negara ini diadakan dalam rangka menberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan termasuk pegawai negara yang merasa dirugikan haknya akibat dari dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh alat administrasi negara, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan suatu instansi pemerintah. Kehadiran Peratun memberikan harapan pada warna masyarakat yang merasa dirugikan haknya oleh badan atau pejabat-pejabat negara maupun pimpinan suatu instansi selaku wakil dari negara. Oleh karena itu dapat kita fahami bahwa di dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara ini pihak penggugat adalah warga masyarakat sedangkan pihak tergugat adalah pejabat pemerintah atau pimpinan instansi pemerintah selaku alat negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan salah satu jenis dari pertanggungjawaban seorang pimpinan di dalam melaksanakan tugasnya, yang dirasa merugikan warga masyarakat.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Fungsi Hubungan Masyarakat dan Publisitas pada Organisasi Non-Profit ]]>
<![CDATA[Voettie Wisataone]]>
<![CDATA[ Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Vol. XV No. 1 Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.268 KB)
|
DOI: 10.21831/efisiensi.v15i1.24482
<![CDATA[Abstrak: Pelaksanaan Fungsi Hubungan Masyarakat dan Publisitas pada Organisasi Non-Profit. Dewasa ini, tidak hanya organisasi profit yang menjalankan berbagai macam strategi pemasaran untuk menjaring konsumen. Organisasi non-profit pun juga melakukan berbagai strategi pemasaran agar tetap eksis, sehingga dapat mendatangkan sejumlah donatur. Salah satu strategi pemasaran yang digunakan adalah dengan menjalankan fungsi hubungan masyarakat (humas) dan publisitas. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) menjalankan fungsi humas dan publisitas, meskipun secara struktur tidak memiliki devisi humas. Peran fungsi humas dan publisitas dijalankan oleh bidang kemitraan. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa fungsi humas dan publisitas yang dijalankan oleh PKPU Yogyakarta, antara lain; persconference, publikasi melalui media sosial, dan bekerjasama dengan media radio. Sasaran dari program tersebut adalah para donatur dan masyarakat secara luas. Tujuannya adalah agar dapat membangun citra yang baik, sehingga donatur dan masyarakat dapat berdonasi melalui PKPU Yogyakarta. Abstract: Implementation of Public Relations and Publicity Functions in Non-Profit Organizations. Today, not only profit organizations run various kinds of marketing strategies to attract consumers. Non-profit organizations also carry out various marketing strategies in order to continue to exist, so that they can bring in a number of donors. One of the marketing strategies used is to carry out public relations and publicity functions. The Community Care Justice Post (PKPU) carries out public relations and publicity functions, even though structurally there is no public relations division. The role of public relations and publicity functions is carried out by the partnership sector. The results of interviews and observations indicate that the functions of public relations and publicity run by PKPU Yogyakarta, among others; persconference, publication through social media, and collaborating with radio media. The objectives of the program are donors and the community at large. The aim is to build a good image, so donors and the community can donate through PKPU Yogyakarta.]]>
<![CDATA[Persoalan Budaya dalam Organisasi Multinasional ]]>
<![CDATA[Rosidah Rosidah]]>
<![CDATA[ Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume V, Februari 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3919.677 KB)
|
DOI: 10.21831/efisiensi.v5i1.3817
<![CDATA[Pengaruh kebudayaan dalam organisasi pada era global tidak bisa dihindari lagi keberadaannya. Peningkatan kinerja organisasi perlu memperhatikan sumberdaya yang dimiliki dari berbagai budaya, yang berasal dari berbagai negara. Dalam eksistensinya manajer perusahaan multinasional harus memiliki ketrampilan global yang terkait dengan hukum internasional, pasar internasional, pergerakan saham, berbagai nilai dan budaya yang ada dalam organisasi. Salah satu aspek yang menjadi .pertimbangan organisasi multinasional adalah ketika mau membuat kebijakan terkait dengan perbedaan budaya di antara para anggota. Agar tidak terjadi kecemburuan di antara pegawai maka perusahaan tidak menitik beratkan atau memberi prioritas terhadap budaya dari etnis/negara tertentu melainkan berorientasi pada tujuan dan kesepakatan yang dibuat di antara mereka. Affirmative Action juga menjadi hal yang perlu diperlakukan dalarn organisasi kaitannya dengan persoalan nilai dan budaya. Bagaimana proses peningkatan kinerja organisasi pada perusahaan multi nasional yang memperhatikan perbedaan kebudayaan akan diungkap dalam tulisan berikut. ]]>
<![CDATA[KOMPETENSI MINIMAL PROFESI SEKRETARIS DIREKSI DI SEPULUH PERUSAHAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Selfiana Selfiana]]>
<![CDATA[ Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Vol. XVI No. 2 Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.473 KB)
|
DOI: 10.21831/efisiensi.v16i2.27418
<![CDATA[Abstrak: Kompetensi Minimal Profesi Sekretaris Direksi di Sepuluh Perusahaan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pemetaan terhadap kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris direksi agar memiiki kemampuan yang tinggi guna penyelesaian tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Diharapkan juga agar penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi calon sekretaris direksi dalam mempersiapkan dengan tepat dalam membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan profesi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi utama yang harus dimiliki sekretaris direksi adalah pribadi yang dapat dipercaya, memiliki perhatian pada pekerjaannya, memiliki pengetahuan berbahasa asing, memiliki keahlian menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing, memiliki ketrampilan berkomunikasi serta memiliki pengalaman kerja di bidang perkantoran dan tata usaha kantor. Abstract: Minimum Competence Secretary of Director in Ten Indonesian Companies. The purpose of this study is to map the minimum competencies that must be owned by a director's secretary so that they have a high ability to properly complete their duties and responsibilities. It is also hoped that this research can be a reference for prospective secretaries of directors in preparing properly in developing competencies that are in accordance with the needs of the profession. This research use desciptive qualitative approach. The results showed that the main competencies that the directors' secretaries must possess are individuals who can be trusted, have attention to their work, have foreign language knowledge, have expertise in using Indonesian and foreign languages, have communication skills and have work experience in office and office administration.Jika Anda menyusun daftar pustaka menggunakan standar American Psychological Association (APA), Anda bisa copy paste teks dibawah ini untuk Anda masukkan pada bagian daftar pustaka Anda!Selfiana, S. (2019). Kompetensi Minimal Profesi Sekretaris Direksi di Sepuluh Perusahaan Indonesia. Efisiensi-Kajian Ilmu Administrasi, 16(2), 22-38. https://doi.org/10.21831/efisiensi.v16i2.27418]]>
<![CDATA[Flat Organization pada Lembaga Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Dwi Harsono]]>
<![CDATA[ Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 2 Volume V, Agustus 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2718.015 KB)
|
DOI: 10.21831/efisiensi.v5i2.3853
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk membedah lebih dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang dilakukan oleh birokrasi. Struktur birokrasi yang besar dan kaku dianggap sebagai biang keladi dari berbagai patologi birokrasi. Bentuk organisasi pipih diharapkan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Hierarki yang pendek dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan mengurangi peluang terjadi penyimpangan di samping meningkatkan koordinasi dalam tiap-tiap bagian birokrasi. Dampaknya adalah peningkatan responsivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Muaranya adalah peningkatan kinerja dari birokrasi karena masyarakat juga ikut mengontrol pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Pembinaan Manajemen Pedagang Sektor Informal dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo ]]>
<![CDATA[Francisca Winarni]]>
<![CDATA[ Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 3 Volume VI, September 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (8318.598 KB)
|
DOI: 10.21831/efisiensi.v6i3.3906
<![CDATA[Tumbuhnya sektor informal pada dekade pasca krisis ekonomi merupakan gejala positif dalam meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usahanya perlu adanya pembinaan manajemen bagi pedagang sektor informal. Permasalahan yang akan dibahas dalam tullsan ini adalah bagaimanakah pola pembinaan manajemen bagi para pedagang sektor informal dalarn rangka program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan yang merupakan instansi kedinasan yang bertanggung jawab telah melakukan pembinaan secara intensif berkaitan dengan aspek pemasaran, peningkatan kualitas produk, modal, dan pengelolaan usahanya. Pelaksanaandilakukan secera berkala dan terkait dengan spesifikasi bidang usaha yang akan dikembangkan. Hasil pembinaan manajemen menunjukkan adanya peningkatan kualitas produk, meluasnya pemasaran, menguatnya modal usaha, tata pelaporan keuangan yang lebih baik, dan meningkatnya jumlah pedagang yang membuka usaha baru. Beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembinaan manajemen pedagang sektor informal dari pihak Dinas adalah fasilitas operasional dan SDM baik jumlah maupun tingkat pendidikan yang sesuai dengan kepentingan lapangan. Sedangkan pada pihak para pedagang antara lain tingkat pendidikan mereka yang relatif rendah, kesesuaian waktu, antara usaha dan waktu pembinaan.]]>
<![CDATA[Kontribusi Evaluasi untuk Efisiensi Pengelolaan Program dan Kebijakan Pendidikan ]]>
<![CDATA[Suranto Aw]]>
<![CDATA[ Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 2 Volume VII, Agustus 2007 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7307.847 KB)
|
DOI: 10.21831/efisiensi.v7i2.3923
<![CDATA[Evaluasi adalah proses untuk menentukan seberapa jauh efisiensi pengelolaan program dan kebijakan pendidikan telah tercapai. Hal ini mengandung maksud bahwa dengan evaluasi, para pengambil kebijakan memperoleh informasi akurat sejauhmana efisiensi tersebut telah tercapai. Dengan informasi tersebut maka program pendidikan itu dapat ditinjau kembali untuk menyusun langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan yang lebih efisien. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa evaluasi akan menghasilkan sejumlah informasi. dan berdasarkan lnformasi itu dapat dilakukan pengambilan keputusan secara komprehensif. Kontribusi evaluasi ialah sumbangsih evaluasi melalui temuantemuan dan rekomendasinya untuk perbaikan program dan kebijakan pendidikan.]]>
<![CDATA[Peran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Menunjang Pengelolaan Administrasi Sekolah ]]>
<![CDATA[Daimatun Nafiah]]>
<![CDATA[ Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Volume XI, No. 1, Februari 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3103.057 KB)
|
DOI: 10.21831/efisiensi.v11i1.3984
<![CDATA[Kegiatan administratif mempunyai pengaruh yang cukup signifikan bagi kelancaran kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan. Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga dapat mencapai tujuan. Dalam mengelola suatu sekolah sangat diperlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana prasarana dan sebagainya. Data-data tentang administrasi sekolah yang tertib dan teratur, sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan kinerja di sekolah tersebut. Untuk memperlancar kegiatan administrasi agar lebih efektif dan efisien diperlukan suatu prosedur yang jelas. Dalam hal ini diperlukan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas, disamping pengelolaan tata arsip yang tertib dan teratur serta adanya sumber daya manusia yang terampil dan kompeten.]]>
<![CDATA[Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat ]]>
<![CDATA[Djihad Hisyam]]>
<![CDATA[ Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume I, Agustus 2001 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2886.895 KB)
|
DOI: 10.21831/efisiensi.v1i1.3737
<![CDATA[Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk membuat suatu perubahan dari keadaan sebelumnya yang kurang baik menjadi keadaan tertentu yang leibh baik. Untuk merealisir pembangunan diperlukan adanya partisipasi masyarakat. karena manusia sebagai obyek dan sekaligus subyek pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat digerakkan dengan beberapa cara, antara lain dengan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara nyata, kegiatan tersebut dapat dijadikan stimulan bagi masyarakat untuk timbulnya respons sebagaimana yang dikehendaki, dan dapat dijadikan sebagai motivasi bagi masyarakat yang bersangkutan untuk menciptakan tingkah laku yang dikehendaki.]]>
<![CDATA[TOTAL QUALITY MANAJEMENT DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN UPAYA PENINGKATANNYA ]]>
<![CDATA[Rosidah Rosidah]]>
<![CDATA[ Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Vol. XIII No. 1 Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (738.116 KB)
|
DOI: 10.21831/efisiensi.v13i1.7856
<![CDATA[Persoalan kualitas merupakan bagian penting dalam bidang pengembangan sebuah institusi pendidikan. Pendidikan mempunyai peran dalam membagun modal sosial, yang membentuk tatanan dan ketertiban umum sehingga lingkungan kondusif untuk melakukan pembangunan. Sistem pendidikan diarahkan untuk mewujudkan RISE (Relevance, Academic Atmosphere, Institutional Management, Suistability, and Efficiency).Kebijakan Pemerintah memberikan ruang pada lembaga pendidikan untuk selalu mengembangkan kualitas serta melakukan pelayanan prima kepada stakeholer-nya. Untuk itu TQM perlu diwujudkan dalam manajemen pendidikan.Salah satu penentu keberhasilan dalam implementasi TQM adalah factor kepemimpinan.Sistem Penjaminan Mutu perlu dibangun. Bebrapa poin penting dalam menjalankan penjaminan mutu perlu memperhatikan: Quality First, Stakeholder,The Next Process in Our Stakeholder, Speak with Data,Upstream Management.]]>
