Garuda - Garba Rujukan Digital

Faktor Risiko Masalah Mental Emosional Pada Anak Prasekolah Di Kota Sukabumi Shinta Utami; Dewi Hanifah
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 24 No 3 (2021): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/hsr.v24i3.4066

Impairment of mental and emotional development in children can be an early sign of crime at a young age. Risk factors for mental and emotional disorders in children are influenced by external and internal factors. This study aims to determine the prevalence and factors influencing mental-emotional problems in pre-school children in Sukabumi City in 2020. The study design was cross-sectional. The number of samples of pre-school children is 385 children. The data was collected with the help of a checklist and a questionnaire on psychological emotional problems (KMME). Logistic regression was used in the data analysis. The result of the prevalence of mental emotional disorders is 25.7% (99 children). The results of the multivariate analysis showed that emotional psychological problems in children caused by authoritarian upbringing [OR = 5.88 (95% CI; 3.45-10.02)], birth complications [OR = 3.36 (95% CI); 1.95-5.81)] is affected. , divorced parents [OR = 3.00 (95% CI; 1.09–8.23)], working mother [OR = 1.77 (95% CI; 1.04–3.00)] and mother with a low level of education [OR = 1.74 (95% CI; 1.02–2.95.))], authoritarian upbringing is the dominant factor in emotional psychological problems in children. Routine detection by health workers is required so that mental emotional problems in children can be detected as early as possible. Abstrak Perkembangan mental emosional anak yang terganggu dapat menjadi tanda awal kejahatan pada usia remaja. Faktor risiko masalah mental dan emosional pada anak dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Studi ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah mental emosional pada anak prasekolah di Kota Sukabumi pada tahun 2020. Disain studi potong lintang. Jumlah sampel anak prasekolah adalah 385 anak. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan daftar ceklist dan juga kuesienor masalah mental emosional (KMME). Analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil prevalensi masalah mental emosional sebesar 25,7% (99 anak). Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa masalah mental emosional terdapat pada anak dipengaruhi oleh pola asuh otoriter [OR =5,88 (CI 95%;3,45-10,02)], komplikasi saat lahir [OR=3,36 (CI 95%;1,95-5,81)], orangtua bercerai [OR=3,00 (CI 95%; 1,09-8,23)], ibu bekerja [OR= 1,77 (CI 95%;1,04-3,00)], dan pendidikan ibu rendah [OR=1,74 (CI 95%; 1,02-2,95)], Faktor yang paling dominan terhadap masalah mental emosional anak adalah pola asuh otoriter. Perlu dilakukan deteksi secara rutin oleh tenaga kesehatan agar masalah mental emosional pada anak dapat terdeteksi sedini mungkin.

Religiositas Dan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Anak Asep Kusnali; Teguh Dartanto
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 24 No 3 (2021): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/hsr.v24i3.4181

Information on the absence of basic immunization due to religious reasons and the general overview of immunization coverage among religious believers in Indonesia is still limited. This study aims to examine the relationship between parental religiosity and basic immunization status on children because there are still many children who are not fully immunized in Indonesia. This study used cross-sectional data of the Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2007 and 2014 with the unit of analysis for families having children aged 1-5 years. Our estimations using ordered logistic regression confirm that there is a relationship between religiosity on the parents' decision to perform basic immunization on their children. The differences in religiosity patterns in 2007 and 2014 illustrate changes in individual religious behavior towards the basic immunization program. These changes occur through religious social support. Abstrak Informasi tidak dilakukannya imunisasi dasar karena alasan agama masih terbatas dan gambaran cakupan imunisasi di antara pemeluk agama di Indonesia secara aktual belum dapat diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara religiositas orang tua dengan status imunisasi dasar pada anak dikarenakan masih banyaknya anak yang tidak diberikan imunisasi secara lengkap di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan sumber data Indonesia Family Life Survey (IFLS) Tahun 2007 dan 2014 dengan unit analisis keluarga yang memiliki anak usia 1-5 tahun dan dianalisis menggunakan regresi ordered logistic. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara religiositas terhadap keputusan orang tua untuk melakukan imunisasi dasar pada anaknya. Perbedaan pola religiositas tahun 2007 dan 2014 menggambarkan adanya perubahan perilaku beragama individu terhadap program imunisasi dasar. Perubahan tersebut dapat terjadi melalui dukungan sosial keagamaan.

Pengelompokan Provinsi berdasarkan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular untuk Upaya Pengendalian Penyakit dengan Pendekatan Multidimensional Scaling (MDS) Herti Maryani; Lusi Kristiana; Astridya Paramita; Pramita Andarwati; Nailul Izza
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 24 No 3 (2021): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/hsr.v24i3.4196

This study aims to group provinces in Indonesia based on the prevalence of communicable and non-communicable diseases (CDs and NCDs) for disease control efforts. The results of grouping can find out the priority of communicable and non-communicable disease control areas based on seven variables related to infectious diseases and ten variables related to NCDs based on Basic Health Research 2018. A Multidimensional Scaling (MDS) technique was used as the analytical strategy. The MDS analysis resulted in four groups of provinces based on the prevalence of CDs and NCDs. Provincial groups with the highest prevalence of infectious diseases (group 2) were NTT, Central Kalimantan, Maluku, West Papua, and Papua. Provincial groups with the highest NCDs prevalence (group 3) were Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, East Kalimantan, North Kalimantan, and North Sulawesi. The two groups of provinces were the priority groups in controlling CDs and NCDs. The focus of communicable disease control is URI, hepatitis, malaria, and filariasis in the highest priority groups of provinces with the highest prevalence of infectious diseases. In groups of provinces with the highest NCDs prevalence, the NCD control should focus on asthma, cancer, diabetes, heart disease, hypertension, stroke, chronic renal failure, and joint disease. Further research is suggested adding risk factor analysis variables for CDs and NCDs using the MDS method to help provides a more comprehensive picture of regional groupings. Coordination between central and local governments is needed to accelerate efforts to control CDs and NCDs in priority area groups. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan prevalensi penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM) dalam upaya pengendalian penyakit. Hasil pengelompokan dapat diketahui prioritas wilayah pengendalian PM dan PTM berdasarkan tujuh variabel terkait PM dan 10 variabel terkait PTM dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Jenis penelitian ini adalah cross-sectional menggunakan data sekunder Riskesdas 2018. Analisis pengelompokan provinsi menggunakan Multidimensional Scaling (MDS). Analisis MDS menghasilkan empat kelompok provinsi berdasarkan prevalensi PM dan PTM. Kelompok provinsi dengan prevalensi PM tertinggi (kelompok 2) adalah NTT, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua Barat dan Papua. Kelompok propinsi dengan prevalensi PTM tertinggi (kelompok 3) adalah Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Kedua kelompok provinsi ini merupakan kelompok provinsi prioritas dalam pengendalian PM dan PTM. Pada kelompok provinsi dengan PM tertinggi, fokus pengendalian PM adalah ISPA, hepatitis, malaria dan filariasis. Fokus pengendalian untuk PTM adalah asma, kanker, diabetes, penyakit jantung, hipertensi, stroke, gagal ginjal kronis, dan penyakit sendi. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel analisis faktor risiko PM dan PTM dengan menggunakan metode MDS untuk membantu memberi gambaran yang lebih lengkap pada pengelompokan wilayah. Diperlukan koordinasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk percepatan upaya pengendalian PM dan PTM di kelompok wilayah prioritas.

Faktor Pendukung Perilaku Seksual Remaja Di Provinsi Maluku elpira asmin; Sari Kistiana
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 24 No 3 (2021): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/hsr.v24i3.4281

Premarital sexual behavior among adolescents of Maluku Province is four percent, which was higher than the national figure, making it the fifth-highest in adolescents’ premarital sexual behavior, after West Papua (10%), Papua (5%), North Sulawesi (5%) and North Maluku (4%). This study is based on the 2019 Adolescents’ Performance and Accountability Survey of Population, Family Planning, and Family Development to analyze the relationship between enabling factors and adolescents’ sexual behavior. This research is a quantitative study, which is correlative analytic with a cross-sectional study approach. The total sample was 241 adolescents age 10-24 years and not married. The analysis found significant factors related to adolescents’ sexual behavior were exposure to family planning information (p = 0.011), exposure to“genre” information (p = 0.015), exposure to STIs information (p <0.001), exposure to HIV / AIDS information (p = 0.001), exposure to drugs information (p = 0.026) and discussion of menstruation / wet dreams (p <0.001). This study suggests a breakthrough innovation in providing information which is not only through mass media but also social media such as Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, or reproductive health applications. Abstrak Maluku merupakan provinsi yang berada pada urutan kelima dengan persentase hubungan seksual pranikah di kalangan remaja tertinggi, setelah Papua Barat (10%), Papua (5%), Sulawesi Utara (5%) dan Maluku Utara (4%). Angka hubungan seksual pranikah di Provinsi Maluku pada tahun 2019 tiga persen lebih tinggi dari angka nasional, yaitu empat persen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung perilaku seksual remaja di Provinsi Maluku berdasarkan data Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP) Remaja Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat analitik korelatif dengan pendekatan cross sectional study. Besar sampel dalam analisis 241 remaja yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah. Hasil regresi logistik menunjukkan lima variabel keterpaparan informasi yang signifikan berhubungan dengan perilaku seksual remaja, antara lain keterpaparan informasi tentang KB (p=0,011), keterpaparan informasi tentang generasi berencana (p=0,015), keterpaparan informasi tentang IMS (p<0,001), keterpaparan informasi tentang HIV/AIDS (p=0,001), keterpaparan informasi tentang NAPZA (p=0,026) dan diskusi haid/mimpi basah (p<0,001). Disarankan perlunya inovasi dalam saluran pemberian informasi, tidak hanya media massa tetapi juga melalui media sosial seperti Instagram, facebook, twitter, melalui youtube ataupun juga melalui aplikasi khusus mengenai kesehatan reproduksi.

Kepemilikan Asuransi Kesehatan Dan Hubungannya Dengan Persalinan Pada Dukun Bayi Terry Y.R. Pristya; Fajaria Nurcandra; Azizah Musliha Fitri
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 24 No 3 (2021): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/hsr.v24i3.4458

Delivery by traditional birth attendants (TBAs) has become a culture in several regions in Indonesia. The absence of health insurance ownership and lack of knowledge have supported the decision to choose TBA by the expectant mothers. This study aimed to determine the relationship between health insurance ownership with delivery by TBA. This research was a cross-sectional study with 120 samples of women aged 15-49 years who had ever given birth in the last five years and lived in Sangiangtanjung Village, Lebak, Banten. Multivariate logistic regression analysis was used in this study consist of health insurance ownership with delivery by TBAs controlled by age, education, socioeconomic, knowledge, antenatal care provider, frequency of antenatal care, and danger of pregnancy. The results showed that women who did not have health insurance were 3.20 times higher (95%CI= 1.10-9.30) for choosing delivery by TBAs compared to women who had health insurance after being controlled by knowledge. This study concluded that there was a significant relationship between health insurance ownership with delivery by TBAs. This study suggests that it is needed to conduct maternity care about health insurance ownership and positive health-seeking behavior, and the system of integrating TBAs with skilled birth attendants especially midwives in which TBAs as birth companions. Abstrak Persalinan oleh dukun bayi sudah menjadi budaya di beberapa daerah di Indonesia. Tidak adanya jaminan kesehatan dan pengetahuan menjadi pendorong dalam pemilihan dukun sebagai penolong persalinan. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan antara kepemilikan asuransi kesehatan dengan persalinan oleh dukun bayi. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain potong lintang dengan 120 sampel. Sampel merupakan wanita berusia 15-49 tahun yang melahirkan dalam lima tahun terakhir dan tinggal di Desa Sangiangtanjung, Lebak, Banten. Analisis multivariat regresi logistik digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan asuransi kesehatan dengan persalinan oleh dukun bayi dan dikontrol oleh usia ibu, pendidikan ibu, sosial ekonomi, pengetahuan, tenaga pemeriksa kehamilan, frekuensi pemeriksaan kehamilan, dan bahaya kehamilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang tidak memiliki asuransi kesehatan 3,20 kali lebih tinggi (95% CI = 1,10-9,30) untuk melakukan persalinan oleh dukun bayi dibandingkan dengan ibu yang memiliki asuransi kesehatan setelah dikontrol oleh pengetahuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdappat hubungan antara kepemilikan asuransi kesehatan dengan persalinan oleh dukun bayi. Diperlukan asuhan maternitas tentang kepemilikan asuransi dan perilaku pencarian kesehatan yang positif, serta pengintegrasian dukun bayi dengan tenaga kesehatan terutama bidan di mana dukun bayi perlu ditetapkan kembali perannya sebagai pendamping kelahiran.

Penempatan Bidan Sebagai Tenaga Pelaksana Gizi Di Puskesmas : Profesionalisme dan Kebutuhan Organisasi Rosita Rosita; Iin Nurlinawati
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 24 No 2 (2021): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/hsr.v24i2.3296

Nutrition services at the primary health center (PHC) are ideally carried out by a nutritionist. At present not all PHC has nutritionists. All PHC without nutritionists in West Bandung Regency and Depok were assigning midwives as nutrition officer. The study was conducted to analyze the utilization of midwives as nutrition officer in PHC of professionalism and organizational needs and function. The study was conducted qualitatively in two health centers, one each in West Bandung Regency and Depok City. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The informants consisted of midwives who served as nutrition officer, coworkers, PHC heads and cadres, as well as nutrition managers at the health centers. The results showed that the utilization of midwives as nutrition officer at PHC was carried out by the head of the PHC due to limited health workers. The selection of midwives as nutrition officers was appointed through an appointment letter taking into consideration the function of midwives in maternal and child health services which were considered to be closely related to nutrition services. The midwife's performance as a nutrition officer was considered quite good, but the midwife herself felt that being a nutrition officer was not in accordance with their profession. For this reason, it is necessary to recruit nutritionists for nutrition services so that midwives can be posted at the right position. Nutritionists recruitment can be carried out independently by PHC by using BLUD funds . Abstrak Pelayanan gizi di puskesmas idealnya dilakukan oleh seorang nutrisionis. Saat ini belum seluruh puskesmas memiliki nutrisionis. Semua puskesmas di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Depok yang tidak memiliki nutrisionis memberdayakan bidan sebagai tenaga pelaksana gizi (TPG). Penelitian dilakukan untuk menganalisis pemberdayaan bidan sebagai TPG di puskesmas berdasarkan aspek profesionalisme dan kebutuhan puskesmas. Penelitian dilakukan secara kualitatif di dua puskesmas, masing-masing satu puskesmas di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta telaah dokumen. Informan terdiri dari bidan yang bertugas sebagai TPG, rekan kerja, kepala puskesmas dan kader posyandu, serta pengelola program gizi Dinkes di wilayah studi. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan bidan sebagai TPG di puskesmas dilakukan oleh kepala puskesmas dikarenakan keterbatasan tenaga gizi. Pemilihan bidan sebagai TPG dilakukan melalui surat penunjukkan dengan pertimbangan fungsi bidan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dinilai erat kaitannya dengan pelayanan gizi. Kinerja bidan sebagai TPG dinilai cukup baik, namun bidan sendiri merasa bahwa sebagai TPG tidak sesuai dengan profesinya. Untuk itu diperlukan upaya pengadaan nutrisionis puskesmas melalui proses perencanaan sehingga bidan dapat menjalankan sikap profesional terhadap profesinya sebagai bidan. Pengadaan nutrisionis dapat dilakukan secara mandiri oleh puskesmas melalui pemanfaatan dana BLUD dengan memperhatikan regulasi yang berlaku.

Hubungan Status Gizi Dan Kejadian Tuberculosis Paru Pada Anak Usia 1-5 Tahun Di Indonesia Nabilla Niken Widyastuti; Wahyu Pudji Nugraheni; Tri Yunis Miko Wahyono; Yovsyah Yovsyah
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 24 No 2 (2021): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/hsr.v24i2.3793

Tuberculosis is one of the causes of morbidity and mortality that often occurs in children. WHO 2018 data states that there are 1.1 million cases of TB in children each year. One of the causes of TB in children is nutritional status. Poor nutritional status led to weak immunity and thus easier to be infected by tuberculosis. This study aims to analyze the correlation of nutritional status and the occurrence of TB in children aged 1-5 years old in Indonesia. This research is a quantitative study with a cross-sectional design using Riskesdas 2018 data. The sample of the study was children aged 1-5 years old with a total sample of 27779. The confounding variables were sex, residence area, BCG immunization, parents’ education status, parents’ employment status, the existence of smokers, and the physical condition of the house. Bivariate analysis using Chi-Square test and regression logistic for multivariate analysis. The variable associated with TB in children was nutritional status (p-value 0.02) PR 1.78 (95% CI; 1.1-2.9). Other variables related were the area of residence (p <0.05) PR 2.336 (95% CI 1.449-3.768) and the employment status of the father (PR 3.943 95% CI 1.584-9.815). There was a correlation between nutritional status and pulmonary tuberculosis in children aged 1-5 years in Indonesia. Further research is needed by using different designs and other variables. Abstrak TB paru merupakan salah satu penyebab kesakitan dan kematian yang sering terjadi pada anak. Data WHO 2018 menyebutkan terdapat 1,1 juta kasus TB anak terjadi setiap tahunnya. Salah satu penyebab TB anak adalah status gizi. Status gizi yang buruk membuat imunitas anak rentan sehingga dapat terserang TB paru. Penelitian ini bertujuan unuk melihat ada tidaknya hubungan status gizi terhadap kejadian TB paru anak usia 1-5 tahun di Indonesia. Penelitian kuantitatif studi crossectional dengan menggunakan data Riskesdas 2018. Sampel penelitian adalah anak usia 1-5 tahun dengan jumlah sampel 27779. Variabel perancu jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, imunisasi BCG, status pendidikan orang tua, status pekerjaan orang tua, keberadaan perokok, dan kondisi fisik rumah. Analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square dan multivariate menggunakan analisis regresi logistic ganda. Variabel yang berhubungan dengan TB paru anak adalah status gizi (p value 0,020) PR 1,78, (95% CI; 1,1-2,9). Variabel lainnya yang berhubungan adalah wilayah tempat tinggal (p value 0,00) PR 2,336 (95%CI 1,449-3,768) dan status pekerjaan ayah (PR 3,943 95%CI 1,584-9,815). Terdapat hubungan antara status gizi terhadap kejadian TB paru anak usia 1-5 tahun. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan desain yang berbeda dan variabel lainnya.

Sikap Masyarakat terhadap Penerapan Imbauan Social/Physical Distancing saat Pandemi COVID-19 Delfirman Delfirman; Rudy G. Erwinsyah; Bilal As'adhanayadi
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 24 No 2 (2021): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/hsr.v24i2.3797

Since the first case of COVID-19 was found in Indonesia, the government has started to appeal to the public to always keep their distances (social/physical distancing). For the public, this appeal was new and its implementation requires adaptation. This is what encourages us to find out more about people attitudes in implementing this social/ physical distancing appeal. This research was conducted one month after the first case was found and before the Indonesia large-scale social restrictions/PSBB was implemented. This research used a descriptive quantitative approach with data collection techniques through online surveys distributed through social media. The results showed that in general the attitude of the community in implementing social/physical distancing has a high enough value. There are three aspects of attitude that are assessed, namely cognition, affection, and conation. The majority of respondents realized that social/ physical distancing needed to be done to prevent the spread of COVID-19 and had also applied various appeals regarding this matter. Even though the affection component related to the application of appeals to worship at home has a low value compared to other appeals related to social/ physical distancing which have an average value of above 90 percent. The mass media has provided information to the general public, but there are several aspects that require a more persuasive and personal approach. Therefore, increasing public awareness of social/physical distancing calls through community leaders is important. Abstrak Sejak ditemukan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, pemerintah mulai mengimbau agar masyarakat senantiasa menjaga jarak (social/physical distancing). Bagi masyarakat imbauan ini merupakan hal yang baru dan penerapannya memerlukan adaptasi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh terkait sikap masyarakat dalam penerapan imbauan social/physical distancing. Penelitian ini dilakukan satu bulan sejak kasus pertama ditemukan dan sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui survey daring yang disebarkan melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan secara umum sikap masyarakat dalam penerapan social/physical distancing memiliki nilai yang cukup tinggi, melalui penilaian aspek sikap yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Mayoritas responden menyadari bahwa social/physical distancing perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan telah menerapkan berbagai imbauan terkait hal tersebut. Meskipun pada komponen afeksi terkait penerapan imbauan untuk beribadah di rumah memiliki nilai yang rendah dibandingkan dengan imbauan lain terkait social/physical distancing yang memiliki nilai rata-rata di atas 90 persen. Media massa telah memberikan informasi kepada masyarakat umum, namun ada beberapa aspek yang membutuhkan pendekatan lebih persuasif dan personal. Sehingga, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap imbauan social/physical distancing melalui tokoh masyarakat menjadi penting .

Jejaring Ibu Nyai Pesantren Untuk Penguatan Kampanye Kesehatan Masyarakat Samsul Arifin
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 24 No 2 (2021): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/hsr.v24i2.3850

Ibu Nyai (female scholars from pesantren) have high social capital in a paternalistic society, but their existence has yet to be studied. This paper aims to describe the potences of Ibu Nyai, concern for healthy lifestyles, and the network of Ibu Nyai pesantren which can be used for education related to the public health. The research method used a qualitative hermeneutic-ethnographic approach. This research indicate that first, Ibu Nyai has a great potential and plays an important role to the decision-making of female students. Second, Ibu Nyai cares about a healthy and hygiene lifestyle with a strong religious rationalization. Ibu Nyai plays as a role model for female students in developing health care. Third, Ibu Nyai has a very close social network to both physical and inner relationships among her fellows. Thus, the district health office have to strengthen cooperation with the pesantren to provide a better public health education. Abstrak Ibu nyai memiliki modal sosial (social capital) yang tinggi pada masyarakat paternalistik namun keberadaan mereka masih banyak yang belum diungkap. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi, kepedulian terhadap pola hidup sehat, dan jejaring ibu nyai pesantren yang dapat dimanfaatkan untuk edukasi terkait kesehatan masyarakat. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif hermeneutik-etnografi. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pertama, ibu nyai mempunyai potensi yang besar dan berperan penting dalam pengambil keputusan para santriwati. Kedua, ibu nyai memiliki kepedulian terhadap pola hidup sehat dan bersih dengan rasionalisasi keagamaan yang kuat. Ibu nyai berperan sebagai teladan bagi santriwati dalam menumbuhkembangkan kepedulian kesehatan. Ketiga, ibu nyai mempunyai jejaring sosial (social of network) yang sangat erat, meliputi hubungan lahiriyah dan batiniyah dengan para pengikutnya. Dinas kesehatan diharapkan menjalin kerjasama yang lebih baik dengan kalangan pesantren untuk memberikan edukasi kesehatan masyarakat.

Quo Vadis Diversifikasi Pendidikan Kebidanan Di Indonesia Umi Sa'adatun Nikmah; Dian Agung Wicaksono
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 24 No 2 (2021): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/hsr.v24i2.3876

The enactment of Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery (Midwifery Law) provides its euphoria for the midwifery profession in Indonesia. The purpose of establishing the Midwifery Law is to improve the quality of midwives and midwifery services, provide protection and legal certainty to midwives and clients, and improve the health status of the community. Do the provisions in the Midwifery Law support the realization of these goals? This research tries to see whether the principle of clear objectives (beginsel van duidelijke doelstelling) as a material principle in the formation of the Midwifery Law has been manifested in the formulation of norms in the Midwifery Law, or other words whether the formulation of norms in the Midwifery Law supports the realization of the objectives of the formation of the Midwifery Law. This research specifically looks at the aspects of midwifery education as a starting point and a central point in improving the quality of midwives and midwifery services in Indonesia. This research is a qualitative study using the method of reviewing regulations and literature related to the regulation of midwifery education in Indonesia. As for normative legal research, it used a statutory approach. The results of the study indicate that the norms in the Midwifery Law, particularly related to midwifery education, are counterproductive with the aim of the formation of the Midwifery Law to improve the quality of midwives and midwifery services in Indonesia. Abstrak Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (UU Kebidanan) memberikan euforia tersendiri bagi profesi bidan di Indonesia. Tujuan dibentuknya UU Kebidanan adalah untuk meningkatkan mutu bidan dan pelayanan kebidanan, memberikan pelindungan, dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Apakah pengaturan dalam UU Kebidanan mendukung terwujudnya tujuan tersebut? Penelitian ini mencoba untuk melihat apakah asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling) sebagai asas materiil dalam pembentukan UU Kebidanan telah diwujudkan dalam perumusan norma-norma dalam UU Kebidanan, atau dengan kata lain apakah perumusan norma dalam UU Kebidanan mendukung terwujudnya tujuan dibentuknya UU Kebidanan. Penelitian ini spesifik melihat aspek pendidikan kebidanan sebagai titik awal dan titik sentral dalam peningkatan mutu bidan dan pelayanan kebidanan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode review peraturan serta literatur terkait pengaturan pendidikan kebidanan di Indonesia. Adapun sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach). Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa norma dalam UU Kebidanan, khususnya terkait pendidikan kebidanan, kontraproduktif dengan tujuan dibentuknya UU Kebidanan untuk meningkatkan mutu bidan dan pelayanan kebidanan di Indonesia.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pusbullhsr@yahoo.com

Editorial Address
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official pusbullhsr@yahoo.com

Editorial Address Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pusbullhsr@yahoo.com

Editorial Address
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA