cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 7, No 1 (2019)" : 10 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN WASIT SAAT PERTANDINGAN SEPAK BOLA Firgiawan, Andry; Tahir, Ridwan; Itam Abu, Harun Nyak
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut termasuk “perasaan” atau “bathiniah”. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Penganiayaan terbagi atas dua pengertian yaitu penganiayaan menurut doktrin ialah setiap perbuatan yang mengakibatkan perubahan fisik dan rasa sakit pada seseorang disebut penganiayaan dan penganiayaan menurut yurisprudensi ialah setiap perbuatan yang didasari terpaksa menimbulkan rasa sakit dan perubahan fisik pada seseorang tapi tunjuannya untuk mendidik atau untuk alasan medis itu tidak dapat dikatakan penganiayaan, contohnya guru memukul anak muridnya dan dokter menyuntik pasienya. Penganiayaan diatur dalam KUHP Bab XX tentang penganiayaan. Dalam sepak bola, tindak Pidana penganiayaan yang sering terjadi adalah penganiayaan terhadap wasit sepak bola. Metode yang digunakan untuk menulis adalah metode penelitian normatif.Penganiayaan terhadap wasit merupakan suatu tindakan sebagian/sekelompok oknum yang sengaja ingin mencelakai wasit selaku pemimpin/pengadil dalam pertandingan, dikarenakan tidak setuju dengan keputusan wasit yang merugikan tim yang mereka dukung. karena terlalu sering terjadi kasus seperti ini, hingga menjadi hal yang lumrah dalam dunia persepakbolaan di Indonesia. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN IJAB KABUL JARAK JAUH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Ramadani, Sari; Ayyub, Muh. Rusli; Ridwan, Ashar
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan sah menurut hukum perkawinan dan hukum Islam jika terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Akad nikah dilakukan dengan adanya ijab kabul yang merupakan bagian terpenting dalam suatu perkawinan.sebagai pelaksanaan mengikatkan diri antara pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Pelaksanaan ijab kabul yang sudah banyak kali dilakukan di Indonesia yaitu ketika kedua pasangan berada di dalam satu ruangan.               Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, ijab kabul mulai dipraktekkan dengan menggunakan bantuan alat telekomunikasi sehingga dilaksanakan dalam jarak jauh walaupun belum ada aturan yang mengatur mengenai keabsahannya. Sehingga kedepannya kepada Pemerintah agar segera untuk membuat suatu peraturan agar pelaksanaan ijab kabul jarak jauh memiliki kepastian hukum.
KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD TAHUN 1945 Dai, Dedi Rahmat; Chalid, Idham; Imran, Imran
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kekuasaan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta prosedur pengangkatannya menurut UUD tahun 1945 dengan melakukan analisis terhadap konstitusi dan UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.  Berdasarkan hasil analisis tersebut maka penulis menarik garis besar bahwa presiden dalam kewenangan UUD 1945 tidak dijelaskan secara detail mengenai kewenangan presiden dalam pengisian dan pemberhentian kepala kepolisian negara republik indonesia, namun bukan berarti presiden tidak punya kewenangan, dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat” . jelas bahwa presiden memiliki kewenangan yang besar dalam pengisian dan pemberhentian kapolri tersebut, namun dalam prinsip check and balances Presiden dalam hal ini belum mendapatkan pengawasan yang konstitusianal disebabkan belum adanya payung hukum tentang lembaga kepresidenan, sehingga penulis menyarankan dapat dibentuknya UU tentang lembaga kepresidenan tersebut.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH) Hasanuddin, Hasanuddin; Yusman, Benny Diktus; Mardin, Nurhayati
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Salah Tangkap Yang Dilakukan Kepolisian (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kepolisian daerah Sulawesi Tengah)”. Permasalahan pokok yang hendak dikaji adalah upaya apa saja dilakukan korban jika penyidik melakukan salah salah tangkap dan apa saja hambatan-hambatan dalam melakukan upaya tersebut. Penelitian merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan.Penelitian ini dilaksanakan di POLDA SULTENG dan dikediaman korban salah tangkap di Desa Pambalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong. Data yang diperoleh adalah data primer data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan penelitian dilapangan.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyaknya kepolisian yang lalai dalam melakukan tugasnya, sehingga perlindungan terhadap korban salah tangkap belum bisa maksimal atau bisa dikatakan tidak ada. Hal itu dikarenakan dalam undang-undang No. 13 Tahun 2006 tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat dan upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mempertahan atau bahkan mengembalikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara yang telah terampas oleh kesalahan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi, dalam upaya pengembalian hak-hak korban salah tangkap praktis hanya bisa memanfaatkan aturan-aturan yang ada dalam KUHAP yaitu mengenai banding dan kasasi, serta peninjauan kembali dengan upaya hukum yang pamungkas yaitu pra peradilan. Sehingga tidak dapat dipungkiri banyak sekali kasus-kasus korban salah tangkap yang dilakukan aparat kepolisian dan korban hanya bisa terdiam dan merelakan hak-haknya dirampas serta masih bebas melenggangnya oknum-oknum aparat yang lalai dalam tugasnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Mawaddah, Dinda; Yusman, Benny Diktus; Mardin, Nurhayati
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya. Di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan lain sebagainya. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya. Dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2014 di harapkan dapat memberikan perlindungan kepada pencipta. Namun masih ada kerancuan mengenai hak cipta yang belum di daftarkan yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi tersebut bukan tidak mungkin bagipara pencipta lagu atau pemegang hak tersebut akan mengalami kerugian, baik secara materi, ekonomi dan sebagainya. Permasalahan yang akan di bahas disini adalah : Sistem pembuktian dalam perkara pelanggaran hak cipta lagu ; Bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
SEWA-MENYEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA Sutradi, I Wayan; Sahrul, Sahrul; Fadjar, Adfiyanti
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang timbulnya sewa rahim (surrogate mother) adalah karena adanya program bayi tabung ( fertilisasi in vitro). Salah satu jenis fertilisasi in vitro ini menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian zygote yang dihasilkan dipindahkan ke rahim ibu pengganti. Kontrak surogasi merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu surogat, di mana Ibu surogat akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan, sedangkan orang tua pemesan berkewajiban untuk menanggung biaya yang timbul pada masa mengandung dan melahirkan, serta haknya menerima bayi yang dilahirkan Ibu surogat, sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati antara keduanya.Para ahli tidak ada kesamaan pandang tentang legalitas dari kontrak surogasi ini. Ada yang berpendapat bahwa kontrak surogasi tidak sah karena tidak terpenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang  berkaitan dengan syarat yang keempat, yaitu adanya causa yang halal. Kontrak ini bertentangan dengan undang-undang, dan kesusilaan yang baik. Sedangkan ada pendapat yang mengatakan bahwa kontrak surogasi ini adalah sah karena dibuat secara bebas oleh para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata.
PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WATERFALL SYSTEM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1982 DENGAN STAIR SYSTEM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS A. Azis, Fadli; Tahir, Ridwan; Itam Abu, Harun Nyak
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanggungjawaban pidana penting menjadi pembahasan, ada dua sistem pertanggung jawaban pidana yang terdapat didalam Undang-undang Pers, yakni Waterfall system dan Stair system. Pertanggungjawaban pidana Waterfall system yang ada dalam UU No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers ini maksudnya adalah, bahwa ketika seorang pimpinan pers yang dimintai pertanggungjawaban pidana dapat melimpahkan atau menurunkan tanggung jawab itu kepada bawahannya, begitu seterusnya sampai pada bagian yang paling bawah.Sedangkan Pertanggungjawaban pidana Stair system didalam UU No. 40 Tahun 1999 jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat lebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ATAS KEBERADAAN MASYARAKAT SEKITAR (STUDI PADA PT. PIPIT MUTIARA JAYA DI KABUPATEN NUNUKAN) Johari, Johari; Palinge, Suarlan Datu; Fadjar, Adfiyanti
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya melalui perusahaan-perusahaan dengan tujuan melakukan pengelolaan terhadap SDA, untuk maksud tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya dan membuat berbagai aturan dan kemampuan perusahaan dapat memberikan pendapatan terhadap Negara dan memajukan masyarakat. Peraturan tersebut tertulis jelas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial  dan lingkungan Perseroan Terbatas yang didalamnya mengatur salah satu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang sering disebut dengan CSR (Corporate social Responsibility). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi CSR PT Pipit Mutiara Jaya terhadap masyarakat sekitar pertambangan batu bara. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kabupaten nunukan kecamatan sebuku desa pembeliangan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa implementasi CSR PT. Pipit mutiara jaya terfokus pada 5 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, agama, dan budaya. 
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA (ZEEI) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palu No.127/Pid.Sus/2015/PN.Pal) Utama, Dio Alif; Tahir, Ridwan; Malaragan, Kartini
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara itu.Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu Negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoprasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasidan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang di tetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional.Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegitan perikanan yang melanggar hukum. Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat illegal fishing yang terjadi di WPP-RI, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, (2005-2010) dapat disimpulkan bahwa illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE ( Exlusive Ekonomi Zone ). Kegiatan illegl fishing juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KIA).Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan KII, anatar lain: Penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Periakan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaiman ditetapkan (pelanggaran daerah  penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan,registrasi, dan perizinan kapal),transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestrarikan sumberdaya ikan.
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELANGGARAN ADAT DI DESA SKAR SARI KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI Putra, Kadek Ariana; Allang, Achmad; Awaliah, Awaliah
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Adat di Desa Sekar Sari. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Jenis-jenis pelanggaran yang di jatuhi sanksi adat di Desa Sekar Sari, bagaimanakah proses penyelesaian penerapan sanksi pidana Adat di  Desa Sekar Sari, dan bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi Pidana Adat di Desa Sekar Sari. Meode penelitian  yaitu yuridis empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Penerapan Sanksi Pidana Adat di Desa Sekar Sari diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam awig-awig Desa Sekar Sari. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan ringan. Pemberian sanksi/ denda berupa denda dengan tenaga, denda dengan uang, denda penghasilan, denda kesepekang, denda penyucian pura dan dilakuan oleh kelihan desa adat. Proses penyelesaian penerapan sanksi pidana adat tidak melalui peradilan, sehingga bukan pidana yang dikenakan melainkan diselesaikan oleh sangkepan (rapat) desa dan dijatuhkan sanksi adat berupa sanksi upacara seperti pemarisudan atau prayascita (penyucian).Hambatan-hambatan dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat di Desa Adat Sekar Sari yaitu kurangnya sosialisasi terus menerus seperti pada saat sangkep (rapat) sehingga awig-awig betul-betul tertanam dan dapat dijadikan pedoman dalam diri setiap warga masyarakat adat. 

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue