cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 7   8   9   10   11 
KEBIJAKAN POLITIK OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SUTRISNO, AHMAD
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul, kebijakan politik otonomi daerah berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan sistem otonomi sebagai tatanan yang membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemeritahan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945. Adapun tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui pengaturan sistem otonomi sebagai tatanan yang membagi wewenang, tugas dan tanggungg jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah pendekatan normatif dan doktrinal dengan menggunakan metode perbandingan dan historis. Dalam hasil penelitian pada dasarnya Pasal 18 UUD 1945 menghendaki pembagian daerah atas daerah besar dan kecil. Kepada daerah diberikan hak otonomi dengan cara pembagian urusan rumah tangga daerah berdasarkan sistem otonomi. Kata Kunci : Kebijakan Politik Otonomi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL) ANHAR, ANHAR
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12 /Pid.B /2009/ PN.PL) dengan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut? Dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut ?. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Palu dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjukserta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidananya yaitu 5 (lima) tahun penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakuknya sendiri dan tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan. Pemberiaan efek jera (deterrent effect) dan daya cegah (prevency effect) disini, dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek prevensi general yaitu masyarakat akan berusaha mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping adanya efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (prevensi special). Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, pemberatan, berlanjut.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM MENANGANI RAZIA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA CHANDRA, ARDI
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Direktorat lalu lintas Polda bertugas sebagai Pembina fungsi Satlantas jajaran dalam meneruskan kebijaksanaan /Perintah /Jukrah Pimpinan dan juga sebagai peksanaan operasional dibilang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam rangka penegakan hukum dibilang lalu lintas. Dalam kasus-kasus tilang proses tilang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk sidang diberikan surat tilang yang dilakukan dengan tindakan penyitaan berupa STNK / SIM atau sepeda motor / kendaraan. Namun tidak semua pengendara yang melanggar diberikan surat tilang hanya diberikan teguran. Teguran ini berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan razia menyangkut penerapan hukum, kualitas moral dan etika para aparat penegak hukum, budaya dan sarana dan prasarana jalan belum memadai untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kata Kunci : Pelaksanaan Razia,Penegakan Hukum, Lalu Lintas Angkutan Jalan.
ASPEK HUKUM PENGELOLAAN HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM RANGKA PEMANFAATAN LAHAN SECARA OPTIMAL AURI, AURI
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem hukum pertanahan di Indonesia di dalam UUPA (sesuai dengan Tujuan Negara) bersifat normatif yaitu, “memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial”,yang kemudian didelegasikan lebih lanjut. Pengertian Bumi yaitu, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Hal di atas sebagai dasar hak penguasaan negara yang mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki Negara. Berangkat dari hal ini perlu adanya uraian yang mengemukakan dan menjelaskan tentang pengaturaan hak pakai atas tanah negara dalaam perspektif hukum pertanahan nasional dan menjelaskan hak pakai atas tanah yang berasal dari tanah negara yang dijadikan sebagai agunan,dengan tujuan agar memberi nilai tambah terhadap pengayaan wawasan khususnya segi-sei hukum perdata tentang penyerahan hak pakai dalam hukum tanah kita. Kata Kunci : Hak Pakai atas Tanah
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK MENGENAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ROTINSULU, FANI FADILA
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari skripsi ini adalah ”Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pembalikan beban pembuktian dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. (2) Bagaiamana hubungan pembuktian terbalik terhadap keputusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatife. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembalikan beban pembuktian dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara sangat penting penerapannya dalam tindak pidana korupsi, maka keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara akan dapat diperoleh secara maksimal pula, dan mengenai hubungan pembuktian terbalik dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat juga dikatakan masih sangat kecil pengaruhnya karena walaupun terdakwa dapat membuktikan bahwa harta benda atau harta benda istri maupun anak tidak didapat dari tindak pidana korupsi tetapi jaksa penuntut umum masih diberi kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang kemungkinan telah mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusannya, sehingga pembuktian terbalik lemah memberikan pengaruh terhadap penjatuhan keputusan hakim (vonis). Kata Kunci : Pembuktian Terbalik, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 RANGKA, GREDLY LAURENS
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul,Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimanakah peran BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan juga Kendala-kendala apakah yang dihadapi BPSK dalam mengimplementasikan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,karenanya pendekatan yang di gunakan adalah yurdis normatif melalui studi kepustakaan.Untuk mendapatkan bahan hukum sebagai bahan analisis,di upayakan melakukan penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dimaksud yakni yang pertama Bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, yang kedua yakni Bahan hukum sekunder, misalnya : makalah dan buku – buku yang ditulis para ahli, dan karangan berbagai panitia pembentukan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan bagaimana peran BPSK sebagai lembaga penylesaian sengketa konsumen dan juga kendala-kendala yang dihadapi BPSK dalam menginplementasikan Undang-undang perlindungan konsumen. Hasil penelitian normatif dalam penulisan bahwa, di dalam Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 yakni kedudukan lembaga BPSK dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen belum efektif, karena pelaksanaan tugas BPSK belum sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam UUPK dan juga dalam melaksanakan putusan, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusannya, sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh suatu badan peradilan. Di dalam pelaksanaan UUPK terdapat pula kendala-kendala seperti,kendala kelembagaan, kendala pendanaan, kendala sumber daya manusia dan kendala peraturan. Kata Kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Perlindungan konsumen.
TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI PENDIRI DAN PEMEGANG SAHAM PT. BANK SULTENG HARDYANTO, HARDYANTO
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan Terbatas (PT). Bank Sulteng semula bernama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, kemudian beralih menjadi PT. Bank Sulteng, perubahan status ini secara yuridis mengakibatkan status Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Guebernur berubah pula, artinya yang semula berhak untuk membuat kebijakan sendiri dalam pengelolaan bank yang bersangkutan, namun setelah berubah status menjadi PT. Bank Sulteng posisi Gubernur hanyalah merupakan pemegang saham mayoritas, dan untuk membuat suatu kebijaksanaan pada Bank Sulteng tidak bisa dilakukan sendiri oleh gubernur, melainkan harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana ditentukan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas. Secara yuridis modal yang disertakan Provinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng bukan lagi milik Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi merupakan modal yang dimilliki oleh PT. Bank Sulteng yang berasal dari modal yang disetorkan, artinya modal yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah yang disetorkan kepada PT. Bank Sulteng, dan penggunaannya sepenuhnya tergantung pada kepentingan PT. Bank Sulteng sebagimana diatur dalam Anggaran Dasarnya. Dan selanjutnya Provinsi Sulawesi Tengah tidak bisa turut campur secara langsung, kecuali dalam statusnya sebagai pemegang saham, itupun harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham RUPS). Dan dari hasil penelusuran bahwa selama ini tidak pernah dilaksanakan RUPS untuk membicarakan penambahan modal PT. Bank Sulteng, tetapi secara sepihak diputuskan oleh Pemerintah Sulawesi Tengah dengan berkoordinasi dengan DPRD. Padahal penambahan modal dalam suatu Perseroan ada ketentuannya dalam. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU. Perseroan) Kata Kunci : Kewenangan, PT. Bank Sulteng, dan Pemegang Saham
ANALISA HUKUM TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI LOMPIO KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA KRISYOHAN, KRISYOHAN
Legal Opinion Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat desa dan Pelayanan. Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer yaitu peraturan perudang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Teknik Analisa Bahan Hukum yang digunakan yaitu data-data yang dikumpul disusun secara kualitatif kemudian memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan, sehingga mendapatkan suatu kebenaran dengan menguraikan bahan hukum yang sudah terkumpul dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perangkat desa Lompio dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada juklak sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen Perangkat desa untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya. Kemudian Perangkat desa Lompio lebih mementingkan kepentingan pimpinan daripada kepentingan masyarakat pengguna jasa. Perangkat desa Lompio kadang tidak merasa bertanggungjawab kepada masyarakat, melainkan bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasannya, sehingga pelayanan yang dilakukan perangkat desa Lompio belum berjalan secara maksimal. Kata Kunci : Tugas Pokok, Fungsi, Perangkat Desa dan Pelayanan
TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI MALPRAKTIK MEDIK YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT AZIZ. A.H, ABDUL
Legal Opinion Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. Permasalahan yang dihadapi adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik yang yang dilakukan perawat dan upaya apa yang dapat dilakukan untu mencegah terjadinya malpraktik medik oleh perawat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif,dengan mengkaji atau menganalisis data yang berupa data primer dan data sekunder.Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat di simpulkan bahwa malpraktik medik yang dilakukan oleh perawat di Indonesia masih sangat tinggi olehnya itu di perlukan peran serta masyarakat untuk membantu aparat beserta pemerintah dalam menaggulangi malpraktik medik yang dilakukan oleh perawat. Kata Kunci : Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat
FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN PENJUALAN VCD BAJAKAN (Studi Kasus Kota Palu) HANIIF, ABDULLAH
Legal Opinion Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan” dengan identifikasi masalah, Faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya penjualan VCD bajakan, Bagaimana upaya yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi penjualan VCD bajakan yang banyak beredar di kota Palu, dan Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam mencegah dan menanggulangi peredaraan VCD bajakan yang banyak beredar di kota Palu. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab maraknya penjualan VCD bajakan, untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi Peredaran Video Compact Dist (VCD) bajakan, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam pencegahan peredaran VCD bajakan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya peredaran VCD bajakan adalah, Faktor Budaya, Faktor Ekonomi, Faktor Teknologi, Faktor Penegak Hukum, Faktor Pendidikan, Faktor Pengangguran, Faktor Lingkungan. Kedua, Perlindungan Hukum Terhadap karya cipta seseorang sudah selayaknya mendapat perhatian serius dari para aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian, dimana dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap para pemegang hak cipta mengenai peredaran VCD bajakan belum dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian. Ketiga, Faktor-faktor penghambat penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum di bidang hak cipta khususnya terhadap peredaran VCD bajakan, setidak- nya ada tiga faktor yang patut mendapat perhatian, yaitu faktor Undang-undang, faktor Penegak Hukum, dan faktor Masyarakat dan Budaya. Kata Kunci : Penanggulangan Peredaran VCD bajakan

Page 9 of 39 | Total Record : 386

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue