Articles
386 Documents
<![CDATA[PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN OLEH YUDIKATIF (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG NOMOR 23P/HUM/2009) ]]>
<![CDATA[Taufik, Muhamat Irfan]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Suatu produk hukum di Indonesia berupa peraturan (regels) yang bersifat mengatur (regelling) dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, sedangkan beschiking dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian vonis dapat digugat lagi melalui upaya banding, kasasi sampai peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selain dari ketiga produk hukum tersebut dalam lingkup pemrerintahan terdapat suatu produk hukum yaitu peraturan kebijakan (bleidsregel) yang dikeluarkan pejabat pemerintah hasil dari penggunaan diskresi (Ermessen). Kemudian pertanyaanya Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkanya suatu peraturan kebijakan tersebut, bagaimana upaya hukum terhadap peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, atau bisa dikatakan bagaimana upaya perlindungan hukum untuk masyarakat atas tindakan pemerintah tersebut. Disisi lain sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa warga negara ataupun badan hukum tidak dapat mempermasalahkan peraturan kebijakan ke hadapan hakim maupun pengadilan. peraturan kebijakan bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, Mahkamah Agung pernah melakukan pengujian peraturan kebijakan yang berbentuk Surat Edaran, yaitu terhadap Surat Edaran Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Nomor 03/31/DJB/2009, Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia perkara No. 23P/HUM/2009 dan dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menerima dan mengabulkanya. Olehnya tulisan ini akan menganalisis putusan Mahkamah Agun tersebut. Melalui analisis tersebut akan mengetahuai dasar-dasar argumentasi dibalik putusan tersebut yang melatar belakangi Mahkamah Agung melakukan uji materil terhadap peratutam kebijakan. Kata Kunci : Diskresi, Peraturan Kebijakan, dasar pertimbangan hakim, Pengujian.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRA PERADILAN ]]>
<![CDATA[Adhiprabowo, I Gede Chakradeva]]>;
<![CDATA[Mappalahere, Farid]]>;
<![CDATA[Awaliah, Awaliah]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Hak Asasi Manusia yang dilanggar akibat adanya upaya paksa dari penyidik dalam menetapkan seorang sebagai tersangka. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah mengatur penetapan tersangka sebagai objek Pra Peradilan  dan menjelaskan tentang minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Dengan demikian tindakan-tindakan penyidik haruslah berdasarkan peraturan yang berlaku dan bukan merupakan asumsi belaka. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang prosedur dan mekanisme Pra Peradilan  dalam proses penetapan tersangka sebagai objek gugatan Pra Peradilan  dan tindakan-tindakan penyidik yang dapat menjadi objek Pra Peradilan . Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui prosedur dan mekanisme proses Pra Peradilan  dijalankan, serta mengetahui tindakan-tindakan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Penyidik yang dapat menjadi objek Pra Peradilan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa, dalam menetapkan seorang tersangka haruslah berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur didalam KUHAP pasal 184 dan tidak boleh berdasarkan perkiraan atau asumsi belaka. Hal ini dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penuntutan, hingga penetapan tersangka, baik di sertai dengan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA YANG DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Samauna, Syamsuri S.]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya merupakan suatu pemaksaan terhadap anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan. Dalam hal ini korban dan pelaku memiliki hubungan darah yang sama, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan sedarah dan hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku jauh lebih berat dari pelaku tindak perkosaan biasa. Apakah tepat penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 287 KUHP terhadap kasus persetubuhan anak dibawah umur oleh ayah kandung? Dan bagaimana proses pembuktiannya. Pengadilan Kab. Mamuju Utara menjatuhkan vonis selama 15 tahun penjara. Telah terpenuhi unsur - unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Prosedur pembuktian dalam sidang kasus persetubuhan terhadap Irmawati oleh ayah kandungnya sendiri dilangsungkan secara terbuka. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 287 Ayat (1) KUHP dan Pasal 81 Ayat (2) Undang â Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Setiawan, Suluh]]>;
<![CDATA[Yodo, Sutarman]]>;
<![CDATA[Korompot, Ratu Ratna]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jurnal ini berjudul âPerlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Media Sosialâ,penulis akan meneliti tentang keabsahan suatu kontrak dalam jual beli online tanpa pertemuan langsung antar kedua belah pihak dan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari Hukum Kontrak sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan seluruh aturan mengikat yang berlaku di Indonesia. Kondisi e-commerce di satu pihak membawa keuntungan terutama karena efisiensi, namun di pihak lain membawa keraguan terutama untuk permasalahan hukum mengenai kepastian hukum Perlindungan Konsumen dan keabsahan transaksi bisnis. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa âPerlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumenâ, dalam transaksi yang biasanya menggunakan paper based economy, akan tetapi dalam transaksi melalui media elektronik berubah menjadi digital  electronic economy perlunya penanganan khusus dalam kacamata hukum itu sendiri. KUHPerdata Pasal 1320 kiranya berbasis pada kekuatan hukum yang dimilki oleh konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa âInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan daripada hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sudah dapat menjadi awal yang baik bagi kepastian hukum untuk konsumen.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN KOTA DI PALU ]]>
<![CDATA[Arif, Arif]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan Angkutan kota. Angkutan kota sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna Angkutan kota ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Rumusan masalah yang dibahas adalah : Pertama Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan kota di kota palu ? Kedua Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut.                      Tujuan Penulisan ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut : Pertama Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang Angkutan kota. Kedua Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan dari pengangkut. Adapun Pengumpulan data dalam studi kasus ini menggunakan kajian yuridis normatif dan yuridis empiris. Kesimpulan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah :Pertama Perlindungan hukum terhadap pengguna Jasa Angkutan Kota (Angkot) di Kota Palu sangat diperlukan dalam menjamin keselamatan penumpang itu sendiri sehingga tercipta perasaan aman dan tentram dalam menggunakan jasa Angkutan kota yang ada di Kota Palu. Kedua Menurut Peraturan Daerah Kota Palu mengenai lalulintas dan angkutan jalan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang Ketentuan Pidana yang dapat menyebabkan Angkutan Kota yang melakukan pelanggaran terhadap kenyamanan penumpang dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Kambuno, Herman]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini mengangkat tentang âPemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahâ, dengan identifikasi masalah sebagai berikut, (1) Bagaimanakah prosedur pemekaran daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014?, dan (2) Bagaimanakah solusi pengaturan bagi daerah pemekaran yang gagal melaksanakan otonomi daerah?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mengetahui dan memahami tindak lanjut daerah otonom baru hasil pemekaran yang gagal menyelenggarakan otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian yuridis normatif. Selain itu, juga digunakan penelitian yuridis historis dan penelitian yuridis komparatif. Hasil dari penulisan ini adalah, pertama, prosedur pemekaran sedikit mengalami perbedaan dengan diberlakukanya UU No. 23 Tahun 2014. Dimana UU No. 23 Tahun 2014 hanya menentukan 2 (dua) persyaratan untuk memekarkan satu daerah. selain itu UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. Kedua, selama ini pemerintah hanya terfokus pada pembentukan daerah (pemekaran) dan telah mengabaikan salah satu ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah yang menjadi solusi bagi daerah yang gagal melaksanakan otonomi daerah.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI KOTA PALU (Studi Kasus Perumahan Griya Bukit Hijau di Kota Palu) ]]>
<![CDATA[SETIAWAN, WAHYU]]>;
<![CDATA[SUPRIADI, SUPRIADI]]>;
<![CDATA[SAHRUL, SAHRUL]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Akibat hukum dari pembatalan perjanjian perikatan jual beli tanah adalah para pihak harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperjanjikan, perjanjian perikatan jual beli dibuat dalam akta otentik sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.Penelitian ini merupakan penelitian tipe yuridis-empirisLokasi penelitian di kantor notaris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari pengamatan langsung dilapangan serta wawancara dengan notaris dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku.Berdasarkan hasil peneltian menggambarkan suatu perjanjian tidak senantiasa berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya, terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang berakibat suatu perjanjian harus berakhir tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Perjanjian dapat diakhiri dengan wanprestasi (ingkar janji) yang akan dikenakan sanksi, yang dilakukan oleh pihak pertama (penjual) yang tidak memenuhi isi perjanjian. Sehingga pihak pertama harus menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Notaris untuk mengembalikan sejumlah uang pembayaran pertama kepada pihak yang telah dirugikan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN SOFTWARE BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[ISRAL, ISRAL]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia telah memiliki undang-undang dibidang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-undang tersebut yang memungkinkan diterapkan pada pelanggaran pembajakan perangkat lunak komputer. berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dapat di rumuskan permasalahannya yaitu bagaimana  penegakan hukum yang di lakukan oleh polda  sulawesi tengah terhadap peredaran software bajakan dan hambatan  yang di hadapi kepolisian dalam menanggulangi peredaran software bajakan di kota palu. Tujuan karya ilmia ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah terhadap peredaraan software bajakan yang melanggar UU No. 19 Tahun 2002 dan hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi peredaraan software bajakan di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan pada karya ilmia ini adalah melakukan penelitian di wilayah hukum Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu dengan cara melakukan penggumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 3AYAT (11) PP No. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKANTOR CAMAT BAMBALAMOTU KABUPATEN MAMUJU UTARA ]]>
<![CDATA[HELMIANI, HEKMIANI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara yang berkedudukan dan berperan penting sebagai abdi masyarakat, menyelenggarakan pelayanan secara adil dan baik kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indeonesia 1945. Eksistensi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Negara sangat penting dalam menentukan keberhasilan Negara kedepan, karena sebagai pelaksana dari berbagai kebijakan publik, kebijakan negara dalam mencapai tujuan nasional. Untuk itu dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu harus secara terstruktur dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah serta didukung oleh partisipasi dan peran aktif serta kontrol dari masyarakat. Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, akan tetapi sering terjadi di dalam suatu instansi pemerintah pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan penyimpangan â penyimpangan lainnya yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan pada hal tersebut, Pegawai Negeri Indonesia dipandang masih banyak kekurangan yaitu kurang adanya menghargai kedisiplinan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN ASET NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[WIBOWO, DESKY]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan pokok yang hendak dikaji adalah bagaimana upaya jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan pengembalian aset nagara hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengembalian aset tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian Hukum Normatif, Metode penelitian Hukum Normatif atau metode penelitian pustaka merupakan penelitian yang mengkaji study dokumen yakni mengunakan berbagai data sekunder berupa prengkat aturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.Dapat disimpulkan bahwa tindakan dari Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum diperoleh fakta secara nyata telah ada kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum sehingga akan memudahkan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan gugatan perdata. bahkan dapat diketahui sejak awal penyidikan diketahui tersangka, terdakwa dan terpidana memiliki harta benda untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, dengan mempersiapkan bukti formil dan dalil-dalil yang di kenal sebagai beban pembuktian guna untuk mencapai tujuan pengembalian aset negara melalui gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi. dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengalami beberapa kendala yang cukup menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam proses upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tersebut, dinatara kendala-kendala tersebut ialah korupsi sistemik, penyalahgunaan kekuasaan (Abuse Of Power) dan transformasi hukum nasional.]]>
