cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 6   7   8   9   10 
PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM MEMPEROLEH SUAKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA JULIYANTI, JULIYANTI
Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suaka adalah suatu perlindungan yang di berikan kepada individu sebagai subjek hukum internasional yang memenuhi kriteria-kriteria menurut instrumen hukum internasional. Perlindungan terhadap hak-hak individu telah mendapat pengakuan dan jaminan dalam Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia hal tersebut diatur dalam Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokolnya, Deklarasi PBB Tentang Suaka Teritorial 1967, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Pada praktek negara-negara pemberian suaka berbeda satu dengan lainnya seperti Pemberian suaka terhadap Etnis Hutu dengan alasan Genosida atau pemusnahan etnis yang dilakukan oleh Etnis Tutsi, Pemberian suaka Etnis Rohingya dengan alasan diskriminasi agama dan pelanggaran HAM di Negara Asalnya serta pemberian suaka terhadap Keluarga Khadafi dengan alasan kemanusiaan karena keluarga Khadafi tidak terlibat dalam aktivitas politik Khadafi. Penolakan suaka dari praktek negara-negara suaka pun berbeda-beda seperti dalam kasus penolakan suaka Edward Snowden oleh Pemerintah Australia karena alasan ketentuan hukum Italia, dan penolakan suaka yang dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap nelayan Nusa Tenggara Timur, asal Indonesia dengan alasan tujuan nelayan tersebut hanya imigran ekonom yang mencari penghidupan yang layak di Australia. Kata Kunci : Perlindungan Hak Individu, Suaka, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN TERUS MENERUS SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No. 334/Pdt.G/2013/PA.PAL) LAGUNI, MUHAMAD RAMTO
Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu No.334/Pdt.G/2013/PA.PAL”.Manusia sebagai mahluk sosial dan mahluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi yang di hadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlanya tidak terbatas, sedangkan alat pemulus kebutuhan manusia jumlanya terbatas, undang-undang No.1tahun 1947 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya kesatuan tujuan di dalam keluarga, dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus di capai bersama-sama, maka dapat di bayangkan bahwa keluarga itu akan muda mengalami hambatan-hambatan jauh pengadilan agama palu pada tahun 2012-2014 telah menerima, memeriksa dan memutuskan beberapa perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Perkara-perkara tersebut tentunya menarik dikaji karena perceraian terjadi bukan di sebapkan suami tidak memberi nafkah, melainkan nafkah yang di berikan oleh suami di angap masih kurang. Adapun pertimbangan- pertimbangan hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dipertimbangkan dari kurang terpenuhinya nafkah, yaitu tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehinga tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang kekal berdasarkan ketuhanan maha esa tidak tercapai. Adapun dasar hukum yang di gunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah pasal 1 dan pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat di terima apabila tidak cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Setelah terbukti secara jelas bahwa tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penyebab Perceraian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palu.
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG (Suatu Analisis Kriminologis) MUHLIS, MUHLIS
Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berkenaan dengan studi salah satu kajian kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di desa toribulu kabupaten parig mouton. Pokok permasalahan adalah faktor-faktor penyebab dan upacaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan anak. Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak ini seperti gunung es, apa yang terekam dan terdata hanya bagian puncaknya saja. Sedangkan bawahnya tidak di ketahui berapa banyak anak yang menjadi pecandu atau calon pecandu narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode penelitiaan hukum empiris, yang mengumpulkan data berupa keterangan dari penyalahguna narkotika melaluai wawancara yang dilakukan berkaitan dengan topik diteliti. Kata Kunci : Kajian kriminologi, Narkotika, Anak
ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 NOVALDI, NOVALDI
Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini membahas dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak Sempurnanya pelaksanaan eksekusi jaminan oleh kurator, serta berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif yaitu menelusuri berabai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan putusan kepalitan dan penundaan pembayaran sejak pengadilan niaga dibentuk hingga saat ini tidak banyak penyelesaian keputusan Pengadilan Pernyataan Pailit secara tuntas yaitu, sampai diumumkannya daftar pembagian harta (obyek) benda yang akan di eksekusi tersebut. Kendala yang dijumpai kebanyakan dari debitur yang tidak Koperatif dan kurator kurang aktif serta kurang memahami ketentuan yang terkait dengan berbagai macam peraturan perundan-undangan yang dapat memperkuat alasan dalam eksekusi harta perusahaan yang dinyatakan Pailit atau penundaan pembayaran. Adanya perbedaan penafsiran tentang ketentuan undang-undang antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung atau antar Hakim Agung yang menambah panjang jangka waktu penyelesaian putusan pailit apalagi jika menghadapi masalah yang belum ada ketentuan yang mengatur penyelesaian Sengketa Kepailitan seperti insolvensi lintas batas. Kata Kunci : hambatan pelaksanaan putusan kepailitan
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA TERHADAP PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Di Polresta Palu) PUTRA DJAMAN, PRASETYO DARMANSYAH
Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah aturan yang melegalkan tindakan-tindakan aparat penegak hukum terhadap penangkapan , oleh karena itu, KUHAP dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan setiap tindakan aparat penegak hukum yang sebenarnya adalah merampas kemerdekaan manusia. Tindakan yang merupakan perampasan kemerdekaan tersebut diantaranya penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan dalam pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur oleh undang-undang. Hakekatnya, setiap pengekangan seseorang adalah perampasan kemerdekaan, oleh karena itu pengekangan dalam penangkapan tersebut adalah perampasan Hak Asasi Manusia. Namun, tindakan pengekangan tersebut telah dilegalkan dengan syarat dan tatacara sebagaimana diatur dan tunduk pada peraturan yang melegalkan tindakan tersebut. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif atau empiris mengenai prosedur penangkapan tersangka oleh penyidik polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Kata Kunci : Perlindungan Hak Tersangka Tindak Pidana Pencurian
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DWIYANA, RAHMI
Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Tindak lanjut dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa diantara para pihak. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pengambilan fotokopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses peradilan yang dilakukan penyidik, penuntut hukum atau hakim harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, ketika adanya sengketa antara para pihak terkait akta yang dibuat oleh notaris maka penyidik, penuntut umum atau hakim dalam mengambil fotokopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tidak perlu dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/201
TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KABUPATEN MOROWALI SULISTIATI, ROSA
Legal Opinion Vol 1, No 6 (2013)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul tinjauan hukum terhadap sistem pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Morowali, dengan identifikasi masalah proses/ pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Morowali dan Hambatan Yang Dihadapi Masyarakat Dalam melakukan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik di Kabupaten Morowali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali dan Hambatan-hambatan yang timbul dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang timbul dalam Sistem Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Morowali. Lokasi penelitian ini bertempat di kantor pertanahan di Kabupaten Morowali dengan metode penelitian hukum empirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan langsung kepada kantor pertanahan pada loket pendaftaran dengan membayar biaya administrasi serta menyerahkan (melampirkan) persyaratan antara lain surat ketarangan penguasaan tanah/surat Penyerahan , surat pernyataan ahli waris, foto kopy KTP, foto kopy kartu kluarga, foto kopy SPPT dan PBB dua tahun berjalan, materai Rp. 6.000,- serta surat permohonan format dari kantor pertanahan. Hambatan yang dihadapi kantor pertanahan Kabupaten Morowali dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dapat sebagai hambatan internal dan eksternal. Hambatan itu terdiri dari tidak adanya surat-surat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendaftarannya, dan kurangnya akses atau pengetahuan masyarakat akan prosesdural pelaksanaan pendaftaran tersebut. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Secara Sporadik.
PERDAGANGAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL RUKMANA, A. INDRA
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan global tentang perdagangan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini dimaksudkan untuk : 1) Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional. 2) Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 3) Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran untuk mencapai tujuan-tujuan narkotika tersebut diatas. Di Indonesia perdagangan narkotika termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan dan penyalahgunaan narkoba secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung pada penurunan ekonomi nasional. Hal tersebut tentu merupakan ancaman besar terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia khususnya Indonesia yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kata Kunci : Perdagangan, Narkotika,Pidana, dan Internasional.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LISENSI WAJIB DAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PERJANJIAN TRIP’S ICHSAN, ACHMAD AMRI
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Lisensi Wajib Dan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Berdasarkan Perjanjian TRIPs. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala implementasi lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah dari perspektif perjanjian TRIPs dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan paten terutama paten obat di satu sisi member manfaat terhadap pemegang paten, namun disisi lain menyulitkan bagi anggota masyarakat di negara-negara berkembang terhadap akses obat-obatan yang dibutuhkan. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut perjanjian TRIPs memungkinkan pemerintah negara anggota WTO memberikan lisensi wajib kepada perusahaan nasional, namun implementasi lisensi wajib diperhadapkan pada beberapa kendala. Kendala pertama adalah pemberian lisensi wajib acapkali menimbulkan reaksi dan tuntutan pembatalan dari perusahaan pemegang paten. Kedua banyak negara berkembang tidak memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan lisensi wajib. Ketiga produk obat-obatan berdasar lisensi wajib sebelum deklarasi DOHA dilarang diekspor ke negara lain.Perjanjian TRIPs juga memungkinkan pelaksanaan paten oleh pemerintah namun masih banyak negara berkembang yang belum mampu mengimplementasikan secara optimal ketentuan tersebut. Sebagai contoh di Indonesia paten yang dilaksanakan oleh pemerintah baru dapat terbatas pada produk obat antiviral dan obat antiretroviral. Kata Kunci : lisensi wajib, pelaksanaan paten oleh pemerintah, perjanjian TRIPs
ANALISIS HUKUM TANGGUNG GUGAT NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM PEMBUAT AKTA DALAM BIDANG HUKUM KEPERDATAAN BANGKA, AFRIANDI
Legal Opinion Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, kurang pengalaman, atau kurang pengertian. Demikian pula dengan kesalahan notaries dalam menjalankan jabatan, kadangkala disebabkan oleh kekurangan pengetahuan notaries terhadap persoalan yang dimintakan oleh klien baik dari aspek hukum maupun aspek lainnya. Bagi notaries tertentu, terutama yang baru dan kurang pengalaman dalam menghadapi persoalan yang diajukan oleh klien, maka tidak jarang terjadi dalam menuangkan maksud dan permintaan klien ke dalam akta yang dibuat. Kesalahan notaries dalam menjalankan jabatannya dapat menimbulkan kerugian kepada klien dan pihak lain. Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan tersebut dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti kerugian kepada notaries yang bersangkutan. Kata Kunci : Tanggung Gugat,  Notaris, dan Akta Tanah

Page 8 of 39 | Total Record : 386

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue