cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 318 Documents
 19   20   21   22   23 
Retracted : Kritik Hukum Alasan Poligami dan Perceraian Sebab Istri Tidak Dapat Memberikan Keturunan Anggraeni, Leni; Badruzaman, Dudi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RETRACTION TO:Leni Anggraeni and Dudi Badruzaman. “Kritik Hukum Alasan Poligami dan Perceraian Sebab Istri Tidak Dapat Memberikan Keturunan.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 13, no. 2 (2021). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.12905.This article has been retracted by Publisher based on the following reason:Based on an investigation from the editorial team, the author has committed an ethical violation by publishing articles with similar content in other journals. this article has publised in:Anggraeni, Leni. “Kritik Hukum Terhadap Alasan Perceraian Dan Poligami Kaitannya Dengan Pihak Istri Yang Tidak Dapat Memberikan Keturunan.” Al-Intifa’ : Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah 3, no. 1 (July 5, 2021): 33–44. http://jurnal.staisabili.net/index.php/Alintifa/article/view/17 One of the conditions of submission of a paper for publication in this journal is that authors declare explicitly that their work is original and has not appeared in a publication elsewhere. Re-use of any data should be appropriately cited. As such this article represents a severe abuse of the scientific publishing system. The scientific community takes a very strong view on this matter and apologies are offered to readers of the journal that this was not detected during the submission process.
Kontruksi Hukum Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara Melalui Skema Non-APBN Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional Karsayuda, M. Rifqinizamy; Fadli, Moh; Kusumaningrum, Adi; Nurjannah, Nurjannah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.14533

Abstract

Abstract:Indonesia needs a huge investment in infrastructure. Of the total funding needs for strategic infrastructure from year 2019 to 2024, it is projected that the country is only able to provide less than half. Hence, Indonesia needs to seek another source to finance its infrastructure. This research aims to review and provide input to the government on the construction of state-owned infrastructure financing policies to realize national economic resilience. Through legal construction methods using a statutory approach, a conceptual approach, and a multidisciplinary approach. The results of this study show that the right state-owned infrastructure financing model to realize national economic resilience is with the Non-APBN scheme, which is a cooperation between the government and all stakeholders. The infrastructure development is supported by the VfM (Value for Money) method, with a new financing scheme in the form of participation of the entire community through the issuance of securities by the sharia-based government. The development of infrastructure with the Non-State Budget scheme will maintain the country's financial stability and reduce the burden of dependence on foreign debt.Keywords: Infrastructure, Financing, Non-APBNAbstrak:Indonesia membutuhkan investasi Infrastuktur yang sangat besar. Dari total pendanaan ivestasi strategis infrastruktur untuk kurun waktu 2019 sampai dengan. 2024, pemerintah hanya mampu menyediakan pendanaan kurang dari separuhnya saja. Pemerintah perlu mencari alternatif sumber pendanaan lain guna mendanai kebutuhan infrastrukturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan masukan kepada pemerintah terhadap konstruksi kebijakan pembiayaan infrastruktur milik negara untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional. Melalui metode konstruksi hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan multidisipliner. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa model pembiayaan infrastruktur milik negara yang tepat untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional adalah dengan skema Non-APBN, yang merupakan kerjasama antara pemerintah dan seluruh stakeholders. Pembangunan  infrastruktur tersebut didukung dengan metode VfM (Value for Money), dengan skema pembiayaan baru berupa partisipasi seluruh masyarakat melalui penerbitan surat berharga oleh pemerintah yang berbasis syariah. Penerpan pembanguan infrastruktur dengan skema Non-APBN akan menjaga stabilitas keuangan negara dan mengurangi beban ketergantungan terhadap hutang luar negeri.Kata Kunci: Infrastruktur, Pembiayaan, Non-APBN
Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia Hidayah, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.13137

Abstract

Abstract: The Warehouse Receipt System (WRS) is a form of state protection for farmers in Indonesia. Through WRS, farmers can access capital and obtain proper selling prices of agricultural commodities. The implementation of WRS is still interesting to study, especially in Malang Regency. This article aims to analyze the factors of the ineffectiveness of WRS in Malang Regency in terms of legal benefit theory. This article is based on empirical law research with a sociological approach. The results showed that the implementation of WRS in Malang Regency has not been able to provide solutions to farmers' problems. The policies issued by the Ministry of Agriculture are easier and less costly. This study can be used as a recommendation for the government to review the WRS arrangements so that the legal objective of WRS to provide maximum benefit to farmers and society in general can be achieved.Keywords: warehouse receipt system; farmer; agriculture; policy.Abstrak: Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap petani di Indonesia. Melalui SRG petani dapat mengakses modal dan mendapatkan harga penjualan komiditas pertanian secara layak implementasi SRG masih menarik untuk dilakukan kajian, khususnya di Kabupaten Malang. Artikel ini bertujuan menganalisis factor kurang efektifnya SRG di Kabupaten Malang ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRG di Kabupaten Malang belum mampu memberikan solusi bagi persoalan petani. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian lebih memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi pemerintah untuk mengkaji ulang pengaturan SRG sehingga tujuan hukum SRG untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi petani dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai.Kata Kunci: sistem resi gudang; petani; pertanian; kebijakan.
Quo Vadis Mekanisme Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing di Indonesia Melalui Putusan Pengadilan Lailawati, Fadilla Dwi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.5246

Abstract

Adoption is a means of forming a happy family. Adoption also aims to provide fulfillment of children's rights. Adoption of children can be carried out by Indonesian citizens or foreign nationals. However, they both have different settings. This article aims to describe the mechanism and legal implications of adopting children by foreign nationals in Indonesia through court decisions. This article is derived from normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the Indonesian government has enacted a number of rules regarding international adoption. Foreign nationals who wish to adopt a child must obtain a court decision. This aims to realize the protection of children from inhumane behavior due to cultural differences and to ensure the fulfillment of children's rights. The legal consequences of adopting a child by a foreign citizen are the obligation to fulfill the child's basic rights, inheritance relationships, and guardianship.Pengangkatan anak merupakan sarana membentuk keluarga yang bahagia. Pengangkatan anak juga bertujuan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Namun, keduanya memiliki pengaturan yang berbeda. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan mekanisme dan implikasi hukum pengangkatan anak oleh warga negara asing di Indonesia melalui putusan pengadilan. Artikel ini berasal dari penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah aturan tentang adopsi internasional. Warga negara asing yang hendak melakukan pengangkatan anak wajib memperoleh putusan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak dari perilaku tidak manusiawi akibat perbedaan budaya dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Akibat hukum dari pengangkatan anak oleh warga negara asing yaitu kewajiban memenuhi hak dasar anak, hubungan waris, hingga perwalian.
Maqāṣid Sharī'ah Flexibility to Overcome COVID-19 in Indonesia: From Government Policies to Fatwā of Council of Indonesian Ulema (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah Mashuri, Mashuri; Nur, Iffatin; Muttaqin, Muhammad Ngizzul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.13280

Abstract

Abstract: Since its first appearance in Wuhan, China, the COVID-19 has become a worldwide concern, and now its impact as a pandemic has been felt globally. The number of cases, the death tolls, the steps that each country’s government must take, and the activities of social life that must be practiced by all people, among others, are interesting phenomena to study. This paper tries to examine from the Islamic perspective, regulations issued by the Indonesian Government and edicts issued by religious institutions and organizations in Indonesia, especially of the Indonesian Council of Ulema (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah, in response to the COVID-19 outbreak in Indonesia. This study is qualitative research with a discourse analysis that discusses the legal-socio-contextual aspects of the rules and fatwās/edicts with the maqāṣid sharī'ah (purposefulness of Islamic law) approach. The results show that the regulations and edicts are in accordance with fundamental values in the discourse of obtaining the objectives of Islamic law (maqāṣid sharī’ah), and the necessity to preserve one’s soul is prioritized over preserving one’s religion since practicing religious teachings can only be conducted whenever one’s soul is preserved.Keywords: Pandemic; COVID-19; Fatwā; Indonesian Regulation; Maqāṣid Sharī'ah. Abstrak: Sejak pertama kali muncul di Wuhan, China, COVID-19 telah menjadi perhatian dunia dan kini dampaknya sebagai pandemi sudah terasa secara global. Banyaknya kasus, jumlah korban meninggal, langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah masing-masing negara, dan aktivitas kehidupan sosial yang harus dilakukan oleh semua orang menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Tulisan ini mencoba mengkaji, dari perspektif Islam, peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga dan organisasi keagamaan di Indonesia, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, dalam menyikapi mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis wacana yang membahas aspek legal-sosio-kontekstual terhadap aturan dan fatwa dengan pendekatan maqāṣid syari'ah (tujuan hukum Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan fatwa tersebut sesuai dengan nilai-nilai fundamental dalam wacana pencapaian tujuan hukum Islam (maqāṣid syari'ah) dan keharusan memelihara jiwa lebih diutamakan daripada memelihara agama karena mengamalkan ajaran agama hanya dapat dilakukan manakala jiwa seseorang terpelihara.Kata Kunci: Pandemi; COVID-19; Fatwa; Peraturan Indonesia; Maqāṣid Sharī'ah.
Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi Lutfi, Mustafa; Supriyadi, Aditya Prastian
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.10384

Abstract

Abstract :The Covid-19 pandemic has slowed the pace of economic growth in Indonesia. As a result, several business sectors in the community experienced a decline, so the state issued a legal policy to take steps to resolve it. Legal politics as a form of government policy in an effort to restore the national economy is a necessity. This article uses a type of normative juridical research method, with a statutory and conceptual approach, legal materials (primary, secondary, tertiary) are analyzed using the content analysis method. This article shows and emphasizes the urgency of the government's legal politics in efforts to recover the national economy due to the Covid-19 pandemic. In the process of its formation, it certainly requires a comprehensive, integrated and targeted policy set. The 1945 Constitution Article 22 paragraphs (1-3) provides space for the government to stipulate Perpu No. 1 of 2020 becomes Law No. 2 of 2020 as a legal umbrella in an effort to maintain the resilience of all elements of the nation from all threats that endanger the safety of the people of the nation and state. The role of the government's legal policy in national economic recovery has a central position in anticipating a fragile "system" and management. The national economic recovery policy cannot be separated from the legal politics policy itself, of course by taking into account the principles of prudence, good faith and full integrity and remains based on the principles of good governance, accountability, and transparency.Keyword: Legal Politics, Economic Recovery, Covid-19, Economic Constitution.Abstrak :Pandemi Covid-19 memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akibatnya beberapa sektor usaha bisnis di masyarakat mengalami penurunan, sehingga negara mengeluarkan kebijakan hukum untuk mengambil langkah penyelesaian. Politik hukum sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional menjadi keniscayaan. Artikel ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum (primer, sekunder, tersier) dianalisis menggunakan metode content analysis. Artikel ini menunjukan dan menekankan urgensi politik hukum pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Dalam proses pembentukannya tentu membutuhkan perangkat kebijakan yang komprehensif, terintegrasi dan tepat sasaran. Konstitusi UUD 1945 Pasal 22 ayat (1-3) memberikan ruang bagi pemerintah menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No. 2 Tahun 2020 sebagai payung hukum dalam upaya dan menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari segala ancaman yang membahayakan keselamatan masyarakat bangsa dan negara. Peran kebijakan hukum pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, memiliki kedudukan sentral guna mengantisipasi “sistem” dan manajeman yang rapuh. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional tidak lepas dari kebijakan politik hukum itu sendiri, tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, itikad baik dan penuh integritas serta tetap berlandaskan pada asas tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi.Kata Kunci : Politik Hukum, Pemulihan Ekonomi, Covid-19, Konstitusi Ekonomi.Abdullah, Irwan. “COVID-19: Threat and Fear in Indonesia.” Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 12, no. 5 (July 2020): 488–90. https://doi.org/10.1037/tra0000878.Adhe, Kartika Rinakit, Rohmatul Maulidiya, Muchamad Arif Al Ardha, Wulan Patria Saroinsong, and Sri Widayati. “Learning During the Covid-19 Pandemic: Correlation Between Income Levels And Parental Roles.” Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5, no. 1 (June 8, 2020): 293-302–302. https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.554.Ali, Imran, and Omar M. L. Alharbi. “COVID-19: Disease, Management, Treatment, and Social Impact.” The Science of the Total Environment 728 (August 1, 2020): 138861. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138861.Altig, Dave, Scott Baker, Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Philip Bunn, Scarlet Chen, Steven J. Davis, et al. “Economic Uncertainty before and during the COVID-19 Pandemic.” Journal of Public Economics 191 (November 1, 2020): 104274. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104274.Asshiddiqie, Jimly. “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi.” Jurnal Hukum PRIORIS 3, no. 2 (May 17, 2016): 1–26.Astomo, Putera. “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi.” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (May 20, 2016): 577–99. https://doi.org/10.31078/jk%x.Bhuiyan, A. K. M. Israfil, Najmuj Sakib, Amir H. Pakpour, Mark D. Griffiths, and Mohammed A. Mamun. “COVID-19-Related Suicides in Bangladesh Due to Lockdown and Economic Factors: Case Study Evidence from Media Reports.” International Journal of Mental Health and Addiction, May 15, 2020, 1–6. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00307-y.Bonal, Xavier, and Sheila González. “The Impact of Lockdown on the Learning Gap: Family and School Divisions in Times of Crisis.” International Review of Education, September 15, 2020. https://doi.org/10.1007/s11159-020-09860-z.Burhanuddin, Chairul Ihsan, and Muhammad Nur Abdi. “KRISIS EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19).” AkMen JURNAL ILMIAH 17, no. 1 (March 31, 2020): 90–98.Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Leicester: Islamic Foundation, 2003.Coccia, Mario. “The Relation between Length of Lockdown, Numbers of Infected People and Deaths of Covid-19, and Economic Growth of Countries: Lessons Learned to Cope with Future Pandemics Similar to Covid-19 and to Constrain the Deterioration of Economic System.” The Science of the Total Environment 775 (June 25, 2021): 145801. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145801.Dewantara, Reka, and Dien Nufitasari. “POLITIK HUKUM PENGATURAN MENGENAI TINDAKAN PENCEGAHAN NON PERFORMING LOAN PADA BANK DALAM MASA PANDEMIK DENGAN PENDEKATAN KONSEP BIFURKASI HUKUM.” Jurnal Bina Mulia Hukum 6, no. 1 (September 30, 2021): 66–83. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.176.Fitria, Tira Nur. “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2, no. 03 (November 19, 2016). https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3.Friedman, Lawrence M. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar. Translated by Wisnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa, 2001. http://books.google.com/books?id=0Bg7AQAAIAAJ.Gupta, Anubhab, Heng Zhu, Miki Khanh Doan, Aleksandr Michuda, and Binoy Majumder. “Economic Impacts of the COVID−19 Lockdown in a Remittance-Dependent Region.” American Journal of Agricultural Economics 103, no. 2 (2021): 466–85. https://doi.org/10.1111/ajae.12178.Hermanto, Asep Bambang. “Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu?” Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) 5, no. 2 (December 31, 2019): 31–43. https://doi.org/10.35814/selisik.v5i2.1687.Indaryanto, Wisnu. “DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 3 (September 30, 2021): 309–23. https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.777.“Indonesia: Expanding Access to Islamic Finance for SMEs.” Accessed December 31, 2021. https://www.firstinitiative.org/stories/indonesia-expanding-access-islamic-finance-smes.KAHF, Monzer. Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.Kurniawan, Muhamad Beni. “Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan.” Jurnal HAM 12, no. 1 (April 22, 2021): 37–56. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56.Mahfud MD", Moh. Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.Masoed, Mochtar. Ekonomi-politik internasional dan pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.MD, Mahfud, and Abdul Gani. “Membangun Politik Menegakkan Konstitusi.” In Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.Mikhael, Lefri. “Covid-19 Vaccination as Part of The Basic Right to Health, Should It Be Mandatory During The Covid-19 Pandemic.” SASI 27, no. 4 (November 27, 2021): 423–29. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.682.Otoritas Jasa Keuangan. “Syariah.” Accessed December 31, 2021. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx.Radjagukguk, Erman. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia. Jakarta: UI Press, 1997. http://lib.ui.ac.id.Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.“Resesi Ekonomi Indonesia: Pemerintah Disarankan Fokus ‘menangani Pandemi’ Demi Perbaikan Ekonomi - BBC News Indonesia.” Accessed December 31, 2021. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994.Sadeq, AbulHasan Muhammad. Development Issues in Islam. Kuala Lumpur: Research Centre IIUM, 2006.Santoso, Yusuf Imam. “Ini Delapan Dampak Negatif Bagi Perekonomian Indonesia Akibat Wabah Virus Corona.” Accessed December 31, 2021. https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona.Satria, Adhi Putra. “Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Di Indonesia.” Indonesian State Law Review (ISLRev) 2, no. 2 (May 28, 2020): 111–18. https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37317.Sen, Amartya Kumar. Beyond the Crisis: Development Strategies in Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000.Silva Neto, Raimundo Monteiro da, Cicero Jonas Rodrigues Benjamim, Poliana Moreira de Medeiros Carvalho, and Modesto Leite Rolim Neto. “Psychological Effects Caused by the COVID-19 Pandemic in Health Professionals: A Systematic Review with Meta-Analysis.” Progress in Neuro-Psychopharmacology Biological Psychiatry 104 (January 10, 2021): 110062. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110062.Simanjuntak, Rico Afrido. “Pemerintah Tak Ingin Tiru Italia Dan India Gagal Dengan Lockdown.” Accessed December 31, 2021. https://nasional.sindonews.com/berita/1575424/15/pemerintah-tak-ingin-tiru-italia-dan-india-gagal-dengan-lockdown.Soemitro, Ronny Hanitijo. Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum. Semarang: CV. Agung, 1989.Sudirman, Sudirman, Ramadhita Ramadhita, Syabbul Bachri, Erfaniah Zuhriah, and Zaenul Mahmudi. “The Family Corner for the Post-COVID 19 Revitalization of Family Function.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 1 (June 30, 2021): 88–107. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9122.Sugianto, Danang. “Seberapa Dahsyat Efek Corona Ke Ekonomi RI?” Accessed December 31, 2021. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5055905/seberapa-dahsyat-efek-corona-ke-ekonomi-ri.Vago, Steven, and Steven E Barkan. Law and Society. Milton: Taylor Francis Group, 2021. http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6507082.Wang, Chunlei, Dake Wang, Jaffar Abbas, Kaifeng Duan, and Riaqa Mubeen. “Global Financial Crisis, Smart Lockdown Strategies, and the COVID-19 Spillover Impacts: A Global Perspective Implications From Southeast Asia.” Frontiers in Psychiatry 12 (2021): 1099. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.643783.Wildan, Muhammad. “Pertumbuhan Ekonomi Global Diprediksi -2,2 Persen Bagaimana Dampaknya Ke RI?” Accessed December 31, 2021. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200414/9/1226850/pertumbuhan-ekonomi-global-diprediksi-22-persen-bagaimana-dampaknya-ke-ri.Zuraya, Nidia. “Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI | Republika Online.” Accessed December 31, 2021. https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid-19-bagiekonomi-ri.
Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim Perspektif Pekerja Publik di Kota Malang Azmi, Miftahudin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.15695

Abstract

The Indonesian Ulama Council (MUI) is one of the religious organizations that is expected to maintain interaction between religious communities in Indonesia, but several MUI fatwas are actually considered contrary to this goal, one of which is a fatwa on the law using non-Muslim religious attributes. This study aims to analyze the MUI fatwa on the use of non-Muslim religious attributes in the context of a pluralistic Indonesian society. This study uses an empirical juridical approach by knowing the facts that occur in the community, and identifying problems in order to find the right solution. The results showed that the fatwa caused a polemic for public sector workers. Some public workers were intimidated for using non-Muslim attributes. The use of these attributes in the perspective of Islamic law must be seen for its illat, even all schools agree that the use of non-Muslim attributes is not punished as infidel.Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu organisasi keagamaan yang diharapkan menjaga interaksi antar umat beragama di Indonesia, namun beberapa fatwa MUI justru dianggap berlawanan dengan tujuan tersebut, salah satunya adalah fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa MUI tentang penggunaan atribut keagamaan non-muslim dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengetahui fakta yang terjadi di masyarakat, serta mengidetifikasi masalah agar ditemukan solusi yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tersebut menimbulkan polemik bagi pekerja sektor publik. Beberapa pekerja publik diintimidasi karena menggunakan atribut non-muslim. Penggunaan atribut tersebut dalam perspektif hukum Islam harus dilihat illatnya, bahkan eluruh madzhab sepakat jika penggunaan atribut non-muslim tidak dihukumi kafir. 
Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Fakhruudin, Fakhruudin; Pratomo, Ahmad Sidi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.15485

Abstract

Micro Waqf Bank (BKM) is a form of community empowerment innovation through Islamic philanthropy. Even so, its development must still be measured using sharia principles so that it is in accordance with the teachings of Islam. This article aims to describe the potential and role of BKM in empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. This article is based on empirical research with a conceptual approach. The location of this research is micro waqf bank located in three provinces, namely East Java, Yogyakarta, and West Nusa Tenggara. The results showed that the micro waqf bank which was the object of the research carried out financing through Corporate Social Responsibility (CSR) funds. The micro waqf banks studied are microfinance institutions that run their business activities based on sharia principles, so all agreements made must be guided by the DSN-MUI fatwa. Micro waqf banks participate in maintaining qasd al-syari' (God's purpose) through financing to their customers in order to realize prosperity.Bank Wakaf Mikro (BKM) merupakan wujud inovasi pemberdayaan masyarakat melalui filantropi Islam. Meskipun dmeikian perkembangannya harus tetap diukur menggunakan prinsip syariah agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Artikel ini bertujuan  mendeskripsikan potensi  dan peran BKM  dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah   (UMKM) di  Indonesia.  Artikel ini  berdasarkan penelitian empiris dengan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian ini adalah bank wakaf mikro yang berada di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank wakaf mikro yang menjadi objek penelitian melakukan pembiayaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Bank wakaf mikro yang diteliti merupakan lembaga  keuangan  mikro  yang menjalankan kegiatan usahanya  berdasarkan  prinsip syariah, sehingga seluruh kesepakatan  yang dilakukan harus berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Bank wakaf mikro turut menjaga qasd al-syari’ (tujuan Allah) melalui pembiayaan kepada nasabahnya agar terwujud kesejahteraan.
Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer Badruddin Badruddin; Aditya Prastian Supriyadi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i1.15512

Abstract

Perubahan sosial yang terjadi di era kontemporer mengakibatkan hukum Islam perlu merespon secara dinamis. Hal ini mengingat ajaran Islam yang bersifat inklusif tidak boleh tertutup dengan perkembangan zaman. Aktualisasi ajaran Islam perlu dilakukan agar dapat mengakomodir perubahan sosio-kultural di era kontemporer yang tetap relevan dengan pedoman Al-quran dan Al-Hadist. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana pengaruh sosio-kultur terhadap aktualisasi hukum Islam Indonesia di era kontemporer. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menelaah segala sumber bahan pustaka sebagai bahan primer untuk menganalisis isu yang menjadi topik kajian. Pendekatan penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan content analysis berdasarkan korelasi isi sumber bahan yang selaras dengan problematika isu kajian. Hasil penulisan artikel menunjukkan aktualisasi hukum Islam di Indonesia sebenarnya sudah pernah diterapkan di masa lampau. Akan tetapi di era komtemporer saat ini, aktualisasi Hukum Islam tidak boleh berhenti. Revolusi Industri 4.0 sebagai faktor utama telah mempengaruhi dinamika sosio-kultural dari segi Ekonomi, Sosial, Budaya, Moral, teknologi yang semakin modern. Perlu upaya reaktualisasi ajaran islam yang relevan dalam merespon perkembangan faktor tersebut mengingat hukum Islam yang tersedia belum tentu mengakomodir problematika terkini. Hasil reaktualisasi ajaran Islam memiliki urgensi bagi positivisasi hukum di Indonesia terutama dalam mengatur tata prilaku umat di era kontemporer yang tidak keluar dari koridor tatanan Islam. 
Providing Incentive Guarantees and Privileges for Health Services in the Implementation of Legal Protection for Health Workers During the Covid-19 Pandemic Muhammad Aziz; Maftuh Maftuh; Bayu Mujrimin; Moh. Agus Sifa'; Sandro Wahyu Permadi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i1.15280

Abstract

Abstract: The research aims to explain the implementation of legal protection for health workers in Indonesia during the COVID-19 pandemic. Health workers are people who are engaged in the health sector to provide assistance to people who need healing of physical conditions. Indonesia is being hit by the Covid-19 outbreak which has killed many health workers in their work. At the same time, health workers are intimidated by people who are worried about the spread of the virus to their homes, so that health workers become victims of bullying by the community. The research method used is normative juridical with analytical prescriptive research specifications and is carried out with an analytical approach, a law approach, a literature approach, a concept approach, equipped with primary, secondary, and tertiary legal materials as data fulfillment in this study. This research concludes that the implementation of the protection of health workers in Indonesia is carried out through a policy of providing high incentive guarantees, privileges in health services, and special family insurance for health workers. Such a model for implementing the protection of health workers needs to be given, in order to guarantee legal protection and human rights in their duties to provide assistance to humanity and the safety of the nation in the context of treating and preventing the Covid-19 virus outbreak.Keywords: covid-19; worker; health.Abstrak:Riset bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan di Indonesia selama pandemic covid-19. Tenaga kesehatan adalah orang yang bergerak di bidang kesehatan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan penyembuhan kondisi fisik. Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19 yang telah menewaskan banyak tenaga kesehatan dalam pekerjaannya. Pada saat yang sama, petugas kesehatan diintimidasi oleh orang yang khawatir terhadap penyebaran virus ke tempat tinggalnya, sehingga petugas kesehatan menjadi korban bullying oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis dan dilakukan dengan pendekatan analitik, pendekatan undang-undang, pendekatan literatur, pendekatan konsep, dilengkapi dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai pemenuhan data dalam penelitian ini. Riset ini menyimpulkan, bahwa pelaksanaan perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia dijalankan melalui sebuah kebijakan pemberian jaminan insentif yang tinggi, pengistimewaan dalam layanan kesehatan (dosis vaksis khusus), dan jaminan keluarga tenaga kesehatan yang istimewa (santuan kematian). Pelaksanaan perlindungan tenaga kesehatan semacam itu perlu diberikan, dalam rangka mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam tugasnya memberikan bantuan bagi kemanusiaan dan keselamatan bangsa dalam rangka pengobatan dan pencegahan wabah virus Covid-19.Kata kunci: covid-19; pekerja; Kesehatan.

Page 21 of 32 | Total Record : 318

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue