cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arikha Saputra
Contact Email
dinamikahukum@edu.unisbank.ac.id
Phone
+6224-8451976
Journal Mail Official
dinamikahukum@edu.unisbank.ac.id
Editorial Address
Jl. Tri Lomba Juang No 1 Kota Semarang 50241
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Dinamika Hukum
Published by Universitas Stikubank
ISSN : 14123347     EISSN : 27465772     DOI : 10.35315//dh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
FOKUS Fokus JURNAL DINAMIKA HUKUM adalah menyediakan artikel ilmiah hukum sesuai tema yang dikembangkan yang disajikan melalui publikasi artikel, laporan penelitian, dan resensi buku. CAKUPAN JURNAL DINAMIKA HUKUM adalah jurnal terbitan Program Studi Ilmu Hukum UNISBANK Semarang Indonesia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu hukum. JURNAL DINAMIKA HUKUM terbuka untuk kontribusi para ahli penulisan dari disiplin ilmu terkait. Artikel-artikel yang dikirim antara lain topik-topik pokok dalam: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Kriminal, Hukum Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 133 Documents
 10   11   12   13   14 
Analisis Yuridis Penerapan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Peradilan Pidana Ditinjau Dari Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Rahman, Muhammad Faiz; Husna, Aqila; Mihrab, Nurrahmah Stephanie; Oktaviana, Malkah Melia; Dariyah H, Salsabila Poetri
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i1.10070

Abstract

Abstract Indonesia is a country based on law and not based on mere power. A rule of law has a commitment to uphold every human right (HAM) and guarantees that every citizen has equal status before the law. Law has the aim of achieving peace, justice and benefits for society, in order to achieve order and tranquility in order to realize the supremacy of law. To realize legal supremacy, law enforcers are needed. This research uses a type of normative legal research, which is carried out by looking at secondary data or library sources which include primary and secondary legal documents. Criminal justice mechanisms in Indonesia still involve neglect of the Procedural Code. Criminal Procedure Code (KUHAP), especially in article 56. This is caused by law enforcers who think that the state is only obliged to offer and provide legal advice to accompany the defendant. If sanctions are not regulated for refusing to provide legal advice to the defendant, this will result in losses for the defendant in the investigation process starting from the police level to the judicial process, in which case it can be said that there is a legal vacuum. Keywords: Article 56 KUHAP, Legal Certainty, Legal Justice
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I Rifai, Choirur; Haryono, Waty Suwarty; Wiryadi, Uyan
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i1.10088

Abstract

Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan deli sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika. Dengan demikian tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dimaksud dalam Putusan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., dan Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel., yaitu seorang yang tidak berhak atas Narkotika Golongan I atau yang menggunakannya tidak untuk kepentingan pengobatan, tidak mendapatkan izin, dan melakukan perantara jual beli dengan melawan hukum. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan tindak pidana tersebut menurut hukum pidana. Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dan analisis yang digunakan adalah Teknik analisis isi (Content Analysis), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwa dengan dakwaan kesatu. Jual beli narkotika memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dari perbuatan tersebut pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi hukuman karena dalam perkara ini pelaku melakukan tindak pidana.
ASPEK KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH Prabowo, Rhesa Yusuf; Wiryadi, Uyan; Bhakti, Teguh Satya
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i1.10090

Abstract

Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 which annuls PKPU No. 9 of 2020. Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 relates to changes in the minimum age requirements for regional head candidates. In the decision, the Supreme Court granted the lawsuit filed by the General Chairperson of the Garuda Party, Ahmad Ridha Sabana, who challenged Article 4 paragraph (1) letter d of PKPU No. 9 of 2020 concerning the Nomination of the Election of Governor, Deputy Governor, Regent, Deputy Regent, Mayor, and Deputy Mayor. The problem is, what are the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 which annuls PKPU No. 9 of 2020 concerning the fourth amendment to PKPU Number 3 of 2017 concerning the Nomination of the Election of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor? How are the Aspects of Benefit and Legal Certainty in the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 regarding the Age Limit for Regional Head Candidates? Normative legal research method. In conclusion, the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 which revoked PKPU No. 9 of 2020 concerning the Fourth Amendment to PKPU Number 3 of 2017 concerning the Nomination of the Election of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor. This decision has various legal implications that not only change the regulatory framework for regional elections, but also raise two (2) problems from the decision, namely: (a) Impact on the hierarchy of laws and regulations; (b) Impact on the nomination process. The Aspects of Benefit and Legal Certainty in the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 regarding the Age Limit for Regional Head Candidates reflect efforts to realize a balance between the aspects of benefit and legal certainty in the general election system in Indonesia. Overall, from the aspect of utility, this decision does not provide a substantive solution to the community's need for clear and inclusive regulations, especially regarding the participation of the younger generation. From the aspect of legal certainty, this decision actually creates a vacuum of norms, opens up opportunities for new disputes, and creates instability in the implementation of regional elections. Thus, although this decision is legally valid, its impact shows weaknesses in creating utility and legal certainty.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN BPP) Aida, Nur; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i1.10095

Abstract

This research discusses the legal protection for children involved in drug abuse as transaction intermediaries. The main focus of this research is the application of rehabilitation in the juvenile criminal justice system, emphasizing the importance of recovery rather than punishment. This research utilizes the normative literature method and approaches legislation, cases, and conceptual. The decision was analyzed to determine the form of legal protection that can be given to children with drug abuse cases. The findings indicate that Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System emphasizes that children must receive protection from the investigation stage until the legal process takes place. However, in practice, judges still often impose prison sentences without considering aspects of social and medical rehabilitation. This research recommends that the justice system prioritize rehabilitation to ensure optimal recovery and social reintegration of children, which is in line with child protection theory and restorative justice theory. Keywords: Legal Protection, Children, Rehabilitation
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN: ANALISIS BERDASARKAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Pane, Musa Darwin; Endang Renika Siahaan, Genesistha
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i1.10097

Abstract

The use of criminal law in crime prevention efforts tends to only function as a treatment step for symptoms that appear, not as a tool that is able to eliminate the root causes of crime itself. Criminal law focuses on imposing sanctions on perpetrators as a form of retribution and special prevention, but often does not touch on the underlying factors that drive a person to commit a crime, such as economic conditions, social environment, and education. One of the most frequent forms of crime in society is theft, which reflects the existence of structural problems that have not been fully resolved This research uses a descriptive method of analysis. Where the analysis is carried out in accordance with the provisions of the rule of law with a conceptual approach, which refers to the provisions of the law and other legal disciplines. The type of approach in this research is carried out through normative juridical means. By doing legal interpretation associated with legislation, it also examines and tests secondary data, namely primary legal material in the form of the Criminal Code Article 362 concerning Theft, secondary legal material in the form of doctrine or expert opinion, and tertiary legal material in the form of papers, articles and others, The conclusion of this research is that theft is a criminal offense in the Criminal Code which is classified based on the method, place and conditions of its implementation. Article 362 of the Criminal Code defines theft as the act of taking property belonging to another person unlawfully for possession. In addition, there are other types of theft, such as theft with aggravation (Article 363), theft with violence (Article 365), petty theft (Article 364), and theft in the family (Article 367), each with different sanctions. Keywords : Responsibility, theft, Criminal Code.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN METODE DOWN PAYMENT Arifin, Arifin; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Pongantung, Ronald Jolly
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 2 (2025): Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i2.10206

Abstract

Cases of non-performance of contract. on the part of the aggrieved party bring the case to the criminal realm. The charge reported is the fraud article, even though the criminal offense has not been fulfilled. So that it has the potential to cause wrong criminalization, the main problem is the inaccurate use of the fraud article against defaults which are basically civil. The research method uses normative juridical with decision analysis and criminal and civil law studies related to non-performance of contract. and fraud. The results show that non-performance of contract. can only turn into a criminal offense of fraud if there are elements of intent, bad faith, use of deception, or falsification of agreements with the intention of benefiting oneself against the law. Therefore, law enforcement officials should be careful in distinguishing non-performance of contract. and fraud cases to avoid abuse of the law that harms the parties concerned. The hopes and solutions proposed are proportional law enforcement by paying attention to the element of malicious intent in determining criminal offenses, as well as legal education to the public so that they understand the difference between the civil and criminal domains in contractual disputes.
TINJAUAN YURIDIS TUNJANGAN HARI RAYA BAGI OJEK ONLINE BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENTRIAN KETENAGAKERAAN REPUBLIK INDONESIA Cahyana Effendi, Muhammad Aldo; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Pongantung, Ronald Jolly
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 2 (2025): Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i2.10208

Abstract

Religious Holiday Allowance is a mandatory worker's right that companies in Indonesia must fulfill as part of their legal responsibilities, which should also extend to online motorcycle taxi drivers. The platform worker status of online motorcycles taxi, who are typically bound only by work agreements, raises questions regarding their entitlement to this Religious Holiday Allowance. This paper aims to highlight the Circular Letter from the Ministry of Manpower Number M/3/HK.04.00/III/2025, which regulates the provision of Religious Holiday Allowance for online motorcycles taxi in the form of a religious holiday bonus. Using a socio-legal research method, this writing emphasizes the correlation between prevailing laws and regulations concerning the Religious Holiday Allowance for online motorcycles taxi drivers. The research findings indicate that online motorcycle taxi drivers have not comprehensively received their Religious Holiday Allowance rights due to their legal status as partners not being formally recognized within prevailing labor regulations. Furthermore, Circular Letter Number M/3/HK.04.00/III/2025 is non-binding, making the implementation of religious holiday bonus provisions contingent upon the individual policies of each platform company.
IMPLIKASI HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DEEPFAKE TERHADAP KEJAHATAN IDENTITAS DIGITAL Aprillia, Nabila; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Pongantung, Ronald Jolly
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 2 (2025): Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i2.10209

Abstract

The development of artificial intelligence technology has given birth to deepfake technology which has the potential to be misused to damage a person's digital identity. This research aims to analyze the mode of misuse of deepfake technology in Indonesia, examine its legal implications based on applicable laws and regulations, and examine the urgency of special regulation of deepfake in the Indonesian legal system. Applicable, as well as examining the urgency of special arrangements against deepfake in the Indonesian legal system. The research method used is normative juridical legal research with statutory and conceptual approaches, and data collection is carried out through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials tertiary. The results show that deepfake abuse can take the form of spreading fake videos, face forgery and digital identity-based fraud that harms victims socially, legally and psychologically. Although several articles in the ITE Law, Personal Data Protection Law, and Criminal Code can be used to charge perpetrators, these regulations have not specifically and explicitly regulated the characteristics and technical aspects of deepfake-based crimes. This creates obstacles in law enforcement and victim protection. Therefore, it is necessary to establish special regulations or amend existing laws so that the legal system in Indonesia is able to answer the challenges of deepfake technology appropriately, fairly, and effectively.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI METODE ALTERNATIF (STUDI KASUS PENUTUPAN AKSES MASJID DI KOJA) Amara, Nouna Shaina
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 2 (2025): Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i2.10292

Abstract

In Indonesia, waqf generally takes the form of land that is used for mosques, prayer rooms, schools, cemeteries and homes for orphans, although the object of waqf is not limited to land alone. A clear waqf certificate is important to provide legal certainty regarding the ownership and use of waqf land, because without this certainty, ownership or management disputes could hamper the use of waqf assets for the public interest. Law Number 41 of 2004 concerning Waqf regulates waqf as a concrete effort to deal with waqf problems, but many people have not officially registered waqf land, which has the potential to cause conflict in the future. An example is the case that occurred at the Jami Nurul Islam Mosque, which is located in Koja, North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. This research will discuss the legal consequences of the absence of a waqf pledge deed and resolving waqf land disputes through alternative methods, using normative legal research Keywords : Waqf, Waqf Disputes, Alternative Methods.
PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK SIBER Surayda, Helen Intania; Dwi Nuryanto, Ahmad; Suwandi, Dedi; Hartono Ilham, Ismoro
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 2 (2025): Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i2.10348

Abstract

Perang siber adalah suatu kondisi konflik dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikas dimana menjadi sebuah fenomena sosial dalam relasi internasional yang menjadi masalah serius bagi bangsa-bangsa di dunia dalam membangun stabilitas internasional. Mmenghadapi variasi bentuk perang siber, dibutuhkan adanya proses pembangunan nasional berbasis keamanan siber/cyber security sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa bangsa-bangsa di dunia. Perang siber sesungguhnya merupakan bentuk dari perang dunia ketiga yang sudah terjadi. Kekosongan dalam literatur hukum internasional membuat model serangan siber semakin menunjukkan kesiapannya untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik siber, yang melibatkan serangan terhadap sistem komputer dan jaringan digital, menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter yang ada dapat diterapkan dalam konteks konflik ini. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal study research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dari bahan primer dan sekunder. Tantangan HHi dalam mengatur konflik siber mulai dari definisi, pelacakan pelaku, perlindungan masyarakat, sampai penyesuaian hukum dengan teknologi baru. Diperlukan pembaruan hukum, peningkatan kerja sama antar negara, dan penguatan cara penegakan hukum agar perlindungan kemanusiaan tetap terjaga di zaman digital. HHI dapat diterapkan pada konflik siber tetapi perlu adaptasi melalui instrumen baru atau interpretasi progresif sebagaimana Kasus Rusia-Ukraina yang menjadi bukti urgensi penyesuaian hukum.

Page 13 of 14 | Total Record : 133

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 2 (2025): Edisi Oktober 2025 Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025 Vol 25 No 2 (2024): Edisi Oktober 2024 Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024 Vol 24 No 2 (2023): Edisi Oktober 2023 Vol 24 No 1 (2023): Edisi April 2023 Vol 23 No 1 (2022): Edisi April 2022 Vol 22 No 2 (2021): Vol. 22 No. 2 Edisi Agustus 2021 Vol 22 No 1 (2021): Vol. 22 No. 1 Edisi April 2021 Vol 21 No 2 (2020): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2020 Vol 21 No 1 (2020): Vol. 21 No. 1 Edisi April 2020 Vol 20 No 2 (2019): Vol. 20 No. 2 Edisi Agustus 2019 Vol 20 No 1 (2019): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2019 Vol 19 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018 Vol 19 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018 Vol 18 No 2 (2017): Vol. 19 No. 2 Edisi Agustus 2017 Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017 Vol 17 No 2 (2016): Vol. 17 No. 2 Edisi Agustus 2016 More Issue