cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amirullah
Contact Email
amirullah8505@unm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.pattingalloang@unm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Pattingalloang : Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23552840     EISSN : 26866463     DOI : https://doi.org/10.26858/pattingalloang.v7i1.12476
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
Jurnal Pattigalloang adalah Publikasi Karya Tulis Ilmiah dan Pemikiran Kesejarahan dan ilmu-ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 334 Documents
 30   31   32   33   34 
Tradisi dan Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Berbasis Keadilan Restoratif Agus, Andi Aco; Bahri, Bahri; Syukur, Muhammad; Hery, Riri Nurfaathirany; Amin, Muhammad
Jurnal Pattingalloang Vol. 12, No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pattingalloang.v12i3.79309

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tradisi hukum adat masyarakat Karampuang; peran pemangku adat serta penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat Karampuang dilihat dari perspektif hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mappogau sihanua dan maddui merupakan bentuk penghormatan masyarakat adat Karampuang kepada leluhurnya dan upaya menjaga keharmonisan sosial. Pemangku adat berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang menjaga nilai sosial, spiritual, dan budaya. Proses musyawarah bertingkat (pettu ana malolo, pettu gella, dan pettu to matoa) memungkinkan seluruh pihak yang bersengketa untuk terlibat aktif, menyampaikan pandangan, sehingga keputusan yang dihasilkan dianggap adil, sah, dan mengikat secara sosial. Penerapan hukum adat yang berorientasi pada keadilan restoratif mampu memperkuat kohesi dan harmoni sosial, serta berkontribusi pada pelestarian identitas budaya masyarakat Karampuang. Di tengah dinamika modernisasi dan perkembangan hukum nasional, praktik penyelesaian sengketa melalui hukum adat tetap relevan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif dan berkeadilan. Kata Kunci: Hukum Adat, Keadilan Restoratif, Masyarakat Karampuang.AbstractThis paper aims to analyze the customary law traditions of the Karampuang community; the role of customary leaders and the application of the restorative justice approach in resolving disputes within the Karampuang community from the perspective of civil procedural law. This study uses a legal research method with a normative-sociological approach. The results show that the traditions of mappogau sihanua and maddui are a form of respect for their ancestors by the Karampuang community and an effort to maintain social harmony. Customary leaders play a role not only as law enforcers but also as mediators who maintain social, spiritual, and cultural values. The multi-level deliberation process (pettu ana malolo, pettu gella, and pettu to matoa) allows all disputing parties to actively participate and express their views, so that the resulting decision is considered fair, legitimate, and socially binding. The application of customary law oriented towards restorative justice can strengthen social cohesion and harmony, and contribute to the preservation of the cultural identity of the Karampuang community. Amid the dynamics of modernization and developments in national law, the practice of dispute resolution through customary law remains relevant as a participatory and equitable dispute resolution mechanism.Keywords: Customary Law, Restorative Justice, Karampuang Community. 
Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Mencegah dan Mengatasi Intoleransi di Lingkungan Akademik Kamaruddin, Syamsu A
Jurnal Pattingalloang Vol. 12, No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pattingalloang.v12i3.68094

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan inklusif dalam mengatasi intoleransi di lingkungan kampus, dengan membandingkan dua perguruan tinggi yakni Universitas Tadulako dan Universitas Nggusuwaru Bima saat melakukan penerapan pendidikan inklusif dalam mengatasi intoleransi pada lingkungan kampus. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan kesadaran multikultural di kalangan mahasiswa. Menggunakan metode penelitian pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, multikulturalisme, dan praktik intoleransi di perguruan tinggi. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan inklusif pada kampus yang berbeda dengan kultur budaya yang sama mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi tindakan intoleransi. Pendidikan inklusif, yang mengutamakan penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman, terbukti dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan saling menghormati. Selain itu, pendidikan inklusif juga berperan dalam membangun kesadaran multikultural yang lebih tinggi di kalangan mahasiswa, dan yang terpenting mampu menciptakan lingkungan kampus yang harmonis dan bebas dari diskriminasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyarankan agar pendidikan inklusif terus diterapkan dan dikembangkan di perguruan tinggi untuk mengatasi permasalahan intoleransi dan memperkuat kebhinekaan dalam masyarakat kampus. Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Intoleransi, Civitas Akademika AbstractThis study aims to analyze the role of inclusive education in addressing intolerance on campus by comparing two universities, Tadulako University and Nggusuwaru University in Bima, in implementing inclusive education to address intolerance on campus. This research focuses on increasing multicultural awareness among students. Using a library research method, this study examines various literature related to inclusive education, multiculturalism, and practices of intolerance in higher education. The sources used include books, journals, scientific articles, and research reports relevant to this topic.The research findings show that implementing inclusive education on campuses with diverse cultural backgrounds significantly reduces acts of intolerance. Inclusive education, which prioritizes respect for differences and diversity, has been shown to enhance students' understanding of the values of tolerance, solidarity, and mutual respect. Furthermore, inclusive education plays a role in fostering greater multicultural awareness among students and, most importantly, fostering a harmonious campus environment free from discrimination. Therefore, this research suggests that inclusive education should continue to be implemented and developed in universities to address intolerance and strengthen diversity within the campus community. Keywords: Inclusive Education, Intolerance, Academic Community
The Existence of the Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Organization in Jakarta 2010-2024 Michelson, Hans Wilhem; Jati, Slamet Sujud Purnawan
Jurnal Pattingalloang Vol. 12, No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pattingalloang.v12i3.80745

Abstract

Penelitian ini berusaha mengkaji eksistensi organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) di Jakarta dari tahun 2010 hingga 2024, serta inisiatif yang dilakukan untuk mengadvokasi legalisasi ganja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahap: pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang berdirinya LGN dikarenakan adanya UU RI Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pengkategorian ganja sebagai psikotropika golongan I, faktor internal meliputi transisi kepemimpinan dari Dhira Narayana ke Riyadh Fakhruddin dan faktor eksternal mencakup tantangan yang ditimbulkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, dan fraksi-fraksi lain di DPR yang mendorong penelitian ganja untuk pengobatan, serta dampak eksistensi LGN bagi masyarakat telah mengubah pembicaraan publik tentang ganja dari masalah kriminal menjadi masalah kesehatan, hak asasi manusia, dan peluang ekonomi, sehingga mendorong kebijakan yang didasarkan pada sumber ilmiah.Kata Kunci : eksistensi; Lingkar Ganja Nusantara; Jakarta AbtractThis study seeks to examine the existence of the Lingkar Ganja Nusantara (LGN) organization in Jakarta from 2010 to 2024, as well as the initiatives undertaken to advocate for the legalization of cannabis in Indonesia. This study uses a historical method consisting of five stages: topic selection, heuristics or source collection, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the study show that the background to the establishment of LGN was due to Indonesian Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which categorizes cannabis as a Class I psychotropic substance. Internal factors include the transition of leadership from Dhira Narayana to Riyadh Fakhruddin, while external factors include challenges posed by the National Narcotics Agency (BNN), the Ministry of Health, and other factions in the House of Representatives to promote cannabis research for medical purposes. The existence of the LGN has also shifted public discourse on cannabis from a criminal issue to one of health, human rights, and economic opportunities, thereby promoting policies based on scientific data.Keywords : existence; Lingkar Ganja Nusantara; Jakarta
Klientelisme Politik Punggawa-Sawi Di Pelabuhan Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone Kamal, Babra; Amirullah, Amirullah
Jurnal Pattingalloang Vol. 12, No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pattingalloang.v12i3.79465

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika klientelisme politik dalam relasi Punggawa–Sawi di Pelabuhan Tuju-tuju, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis: (1) faktor-faktor yang memungkinkan para punggawa membangun dan mendominasi jaringan politik lokal, dan (2) Bagaimana Reproduksi Kekuasaan Politik para punggawa dalam kontestasi politik lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi selama enam bulan kerja lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi, pola perekrutan berbasis kekerabatan, serta modal simbolik berperan penting dalam mempertahankan relasi kerja yang tidak seimbang. Selain itu, Punggawa memanfaatkan sumber daya ekonomi, jaringan sosial, dan gengsi simbolik untuk mengerahkan dukungan politik. Temuan ini menunjukkan bagaimana struktur ekonomi kemaritiman berkelindan dengan praktik politik lokal, sehingga memperkuat pola patronase tradisional dalam demokrasi kontemporer.Kata kunci: klientelisme, punggawa-sawi, kekerabatan, modal simbolik, politik localAbstractThis study examines the dynamics of political clientelism within the Punggawa–Sawi relationship at Tuju-tuju Port, Kajuara District, Bone Regency. The research aims to analyze (1) the factors that enable local Punggawa to build and dominate political networks and (2) How the Political Power of the officials is reproduced in local political contests. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation during six months of fieldwork. The results reveal that economic dependence, kinship-based recruitment, and symbolic capital play significant roles in maintaining the asymmetrical Punggawa–Sawi relationship. Furthermore, Punggawa actors utilize their economic resources, social networks, and symbolic prestige to mobilize support during elections. These findings demonstrate how maritime economic structures intersect with political practices, reinforcing traditional patronage patterns in contemporary local democracy.Keywords: clientelism, Punggawa–Sawi, kinship, symbolic capital, local politics

Page 34 of 34 | Total Record : 334

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12, No. 3 (2025) Vol. 12, No. 2 (2025) Vol 12, No. 1 (2025) Vol 11, No. 3, Desember 2024 Vol 11, No. 2, Agustus 2024 Vol 11, No. 1, April 2024 Vol. 10, No. 3 Desember 2023 Vol. 10 No. 2, Agustus 2023 Vol. 10, No. 1 April 2023 Vol. 10, No. 1, April 2023 Vol. 9 No. 3, Desember 2022 Vol. 9 No. 3 Desember 2022 Vol. 9, No 2, Agustus 2022 Vol. 9, No. 1 April 2022 Vol. 8, No. 3 Desember 2021 Vol. 8, No. 2 Agustus 2021 Vol. 8, No. 1, April 2021 Vol. 7, No. 3, Desember 2020 Vol. 7, No. 2, Agustus 2020 Vol. 7, No. 1, April 2020 Vol. 6, No. 3, Desember 2019 Vol. 6, No. 2, Agustus 2019 Vol. 6, No. 1, April 2019 Vol. 5, No. 3, Desember 2018 Vol. 5 No. 2, Agustus 2018 Vol. 5 No. 1 Januari - Maret 2018 Vol. 5, No. 1, April 2018 Vol. 4, No. 3, Desember 2017 Vol. 4, No. 2, Agustus 2017 Vol. 4, No. 1, April 2017 Vol. 3 No. 4 Oktober - Desember 2016 Vol. 3 No. 2 April - Juni 2016 Vol. 3 No. 1 Januari - Maret 2016 Vol. 2 No. 3 Juli - September 2015 Vol. 2 No. 2 April - Juni 2015 Vol. 2 No. 1 Januari - Maret 2015 Vol. 1 No. 2 April - Juni 2014 Vol. 1 No. 1 Januari - Maret 2014 More Issue