cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Tomalebbi
ISSN : 23556439     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018" : 15 Documents clear
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DESA SALUKANAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG ZUL FIRMAN .H; . RIFDAN; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.414 KB)

Abstract

masyarakat dari aspek: A, Pengetahuan masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), B, Pemahaman masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) C, Sikap masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB (2) Kendala yang dihadapi masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah Aparatur desa, Staf yang membidangi IMB di Kecamatan Baraka, Dinas terkait DPMPTSP serta Dperkim-TR dan 23 orang masyarakat di Desa Salunan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif partisipatoris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kesadaran hukum dari aspek: A,Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban dalam mengurus Izin Mendirikan Banguan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden kurang mengetahui akan adanya  Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, B,Tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden tidak memahami akan adanya Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung C, Tingkat sikap masyarakat mengenai persyaratan dan prosedural terkait Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, (2). Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengurus IMB adalah  persoalan pengetahuan dan pemahaman yang masih kurang, dalam hal ini diperlukan peran aparatur terkait untuk sesegera mungkin melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk pengedukasian kepada masyarakat akan pentingnya IMB dari segi manfaat dan kegunaan dari IMB itu sendiri, sehingga nantinya berdampak baik terhadap sikap dan pola berprilaku hukum didalam masyarakat. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Izin Mendirikan Bangunan  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) community legal awareness of aspects: A, Knowledge of the people in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in managing Building Permits (BMI), B, Understanding the community in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang District in handling Building Permit (IMB) C, The attitude of the people in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in handling Building Permit (IMB (2) Constraints faced by the community in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in handling Building Permit (IMB), To achieve the objectives The researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation.With primary data sources are the village apparatus, staff in charge of IMB in Baraka sub-district, related services DPMPTSP and Dperkim-TR and 23 people in the village of Salunan, Baraka District, Enrekang District. which has been obtained from the results of the study processed with n using participatory descriptive analysis techniques. From the results of the study showed that; (1) Legal awareness of aspects: A, The level of public knowledge of the obligations in managing the Building Permit (IMB) in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency, that some respondents are not aware of the existence of Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this is evidenced by the number 114 is not aware of the existence of the Regional Regulation. B, The level of public understanding about the benefits and purpose of managing Building Permit (IMB) in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency, that some respondents did not understand the existence of Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this was evidenced by the number 147 did not understand the Regulation The area. C, The level of public attitudes regarding requirements and procedures related to Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this is evidenced by the number 92 disagreeing about the requirements and procedures related to the regulation. (2). The constraints faced by the community in managing the IMB are the lack of knowledge and understanding, in this case the role of the relevant apparatus is needed as soon as possible to carry out socialization as a form of socialization to the community of the importance of IMB in terms of the benefits and usefulness of the IMB itself, so that it will have a good impact towards attitudes and patterns of legal behavior in society. Keywords: Legal Awareness, Building Permit
PENERAPAN TATA TERTIB DI SMP NEGERI 2 WATANSOPPENG HIDAYATULLAH, AINUN; SAILAN, MANAN; TAHIR, HERI
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.486 KB)

Abstract

ABSTRAK:  Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kepatuhan siswa terhadap tata tertib di SMP Negeri 2 Watansoppeng, (2) mengetahui upaya mengatasi terjadinya pelanggaran tata tertib pada siswa di SMP Negeri 2 Watansoppeng, dan (3) mengetahui perilaku siswa setelah penerapan tata tertib di SMP Negeri 2 Watansoppeng. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Watansoppeng. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) siswa SMP Negeri 2 Watansoppeng belum sepenuhnya mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah tersebut. Tingkat kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah bervariasi yang disebabkan perbedaan karakter pada masing-masing siswa, (2) Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi pelanggaran tata tertib pada siswa adalah melakukan sosialisasi tata tertib kepada siswa, dan upaya penindakan atau penarapan sanksi yang tegas terhadap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib, di antaranya melalui peringatan tertulis, pencatatan dibuku pelanggaran, dan siswa membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran tata tertib, (3) terjadi perubahan perilaku yang signifikan kearah yang positif pada perilaku siswa yang sering melakukan pelangaran setelah penerapan tata tertib sekolah. Kata Kunci: Penerapan, Tata Tertib  ABSTRACT: This study aims to (1) find out the students' adherence to the rules in Watansoppeng Junior High School 2, (2) find out the efforts to overcome the occurrence of disciplinary violations in students at Watansoppeng Middle School 2, and (3) find out the behavior of students after the application of discipline at Watansoppeng Middle School 2. This type of research is qualitative descriptive carried out at Watansoppeng Middle School 2. Data sources used are primary and secondary data with procedures for collecting data through observation, interviews and documentation. While data analysis techniques through the process of data reduction, data verification data presentation, and conclusion drawing. The results showed that; (1) students of SMP Negeri 2 Watansoppeng have not fully complied with and implemented the school rules. The level of student adherence to varied school discipline is due to differences in character in each student, (2) Efforts carried out in order to overcome violations of discipline in students is to socialize the rules to students, and enforcement efforts or the imposition of strict sanctions against students those who committed violations of the rules, including through written warnings, bookkeeping violations, and students made a written statement not to repeat violations of the rules, (3) a significant change in behavior towards the behavior of students who often violated after applying orderly school. Keywords: Application, Code of Conduct
TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PIDANA BERSYARAT OLEH HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI BARRU (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BARRU) .B, UMYATUL UMRAH; TAHIR, HERI; MUIN, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.111 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru.(2) Untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru sebagai berikut : pertimbangan dari segi hukum (yuridis) seperti dakwaan jaksa penuntut umum yang berupa dakwaan atau tuduhan yang memuat rumusan tindak pidana terhadap terdakwa, keterangan terdakwa yang berupa apa yang dinyatakan oleh terdakwa sesuai dengan apa yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, keterangan saksi berupa apa yang saksi nyatakan di depan pengadilan dan dapat menjadi salah satu alat bukti dan pasal-pasal dalam unndang-undang tindak pidana. Pertimbangan dari segi non hukum (non yuridis) berupa pertimbangan yang bersifat sosiologis dan psikologis, serta hakim menelaah terlebih dahulu mengenai adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan. (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat belum terlaksana secara efektif dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur sanksi pengawasan pidana bersyarat baik itu pengawasan secara yuridis maupun pengawasan secara administrasinya serta pelaksanaannya kurang disiplin. Selain itu, pengawasan hanyalah berupa laporan dan pemberitahuan dari jaksa tentang adanya penjatuhan pidana bersyarat. Kata Kunci: Putusan, Pidana Bersyarat, Hakim  ABSTRACT: This study aims (1) to find out the judge's consideration in imposing conditional crimes in the Barru District Court. (2) To find out the supervision of the implementation of a conditional criminal decision at the Barru District Court. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used is descriptive qualitative. The results of the study show (1) consideration of the judge in deciding conditional crimes in the Barru District Court as follows: legal considerations (juridical) such as the indictment of the public prosecutor in the form of an indictment or charge containing the formulation of a criminal act against the defendant, the defendant's statement in the form of what stated by the defendant in accordance with what he did or knew himself or experienced by himself, witness testimony is in the form of what the witness stated before the court and could be one of the evidence and articles in the criminal act laws. Consideration in terms of non-legal (non-juridical) in the form of sociological and psychological considerations, and the judge examines in advance the existence of aggravating and mitigating elements. (2) Supervision of the implementation of conditional criminal decisions has not been carried out effectively in the absence of specific rules governing sanctions for conditional criminal supervision, both juridical and administrative supervision and lack of discipline. In addition, the supervision is only in the form of reports and notifications from prosecutors regarding the imposition of conditional crimes. Keywords: Decision, Conditional Criminal, Judge
TINJAUAN KRIMINOLOGIS FENOMENA PENGGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KABUPATEN BANTAENG MAR'AH SHALEHA; FIRMAN MUIN; RIRIN NURFAATHIRANY HERI
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.724 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena penggunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Bantaeng, (2) upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam tindak pidana penggunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengambil 11 orang informan sebagai data primer yang terdiri dari 2 anak pelaku tindak pidana senjata tajam, 2 dari pihak kepolisian, 2 dari pihak rumah tahanan, dan 5 keluarga. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Latarbelakang seorang anak melakukan kejahatan penggunaan senjata tajam diapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, tingkat pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi fisik. Diantara berbagai faktor tersebut, 35% lingkungan menjadi faktor anak melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam yaitu teman-teman bergaul anak, kemudian 27% tingkat pendidikan yaitu putus sekolah, selanjutnya karena faktor keluarga 28%, dan kondisi ekonomi anak 10% (2) upaya pencegahan dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantaeng yaitu dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan dan patroli rutin, selain itu keluarga juga perlu menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, memberikan perhatian dan pengawasan serta penanaman nilai-nilai agama, budi pekerti dan disiplin. Penanganan hukum dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantaeng  dan upaya pembinaan oleh Rutan Kelas IIB Bantaeng. Penanggulanganya membutuhkan kerjasama antara setiap elemen yaitu orangtua, guru disekolah, aparat penegak hukum dan pemerintah setempat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kata Kunci: Kriminologi, Senjata Tajam, Anak.  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) the factors behind the phenomenon of the use of sharp weapons by children in Bantaeng Regency, (2) prevention, handling, and countermeasures carried out by parties related to the use of sharp weapons by children in the District Bantaeng. To achieve this goal the researcher used a descriptive qualitative approach to the type of case study research using data collection techniques through interviews, observation and documentation by taking 11 informants as primary data consisting of 2 children who committed crimes of sharp weapons, 2 from the police, 2 from the detention house, and 5 families. The data obtained is then presented descriptively. The results of this study indicate that: (1) The background of a child committing a crime in the use of sharp weapons can be influenced by environmental, economic, educational level, family circumstances and physical conditions. Among these various factors, 35% of the environment becomes a factor for children to commit crimes using sharp weapons, namely friends hanging out with children, then 27% education level, namely dropping out of school, then because of family factors 28%, and economic conditions of children 10% (2) prevention efforts carried out by the Bantaeng Resort Police by providing socialization, counseling and routine patrol, besides that the family also needs to create harmonious family conditions, giving attention and supervision and planting religious values, manners and discipline. Legal treatment is carried out by Bantaeng Resort Police and coaching efforts by the Bantaeng Class IIB Detention Center. The response requires collaboration between each element, namely parents, teachers in schools, law enforcement officials and the local government so that similar incidents do not happen again. Keywords: Criminology, Sharp Weapons, Children.
IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IIB MAMUJU SULAWESI BARAT YUNI ULFA DIAYANTI; LUKMAN ILHAM; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.445 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat, dan 2) Faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mamuju. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis penelitian kualitatif, sumber data primer yaitu informan penggugat sebanyak 2 orang, hakim 3 orang dan panitera 2 orang dan data sekuder yaitu dokumen, buku, jurnal dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari pihak Pengadilan dan faktor dari pihak penggugat/tergugat; (2) Faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mamuju adalah: a) Faktor dari pihak pengadilan yaitu kurangnya hakim dan pegawai, luasnya wilayah hukum, hakim berada diluar pada saat jadwal sidang karena adanya kegiatan dinas luar, sidang sering ditunda dan tidak  sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, tidak adanya Posbakum, Panitera lambat membuat berita acara sehingga hakim lambat membuat putusan dan biaya perkara sering tidak sesuai dengan SOP. b) Faktor dari pihak penggugat/tergugat adalah tidak hadir saat persidangan, tidak dapat menghadirkan saksi, alamat tergugat yang tidak jelas, jauhnya wilayah tempat tinggal dan belum semua daerah terjangkau teknologi informasi.  Kata Kunci: Implementasi, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, Perceraian  ABSTRACT: This study aims to determine 1) the application of simple, fast and low-cost principles in divorce cases in the Religious Courts of Class II B Mamuju West Sulawesi, and 2) Factors affecting the application of simple, fast and low-cost principles in divorce cases in the Religious Courts Mamuju. To achieve this goal the researcher used a qualitative descriptive approach, a type of qualitative research, a primary data source, namely 2 plaintiff informants, 3 judges and 2 court clerks and secondary data namely documents, books, journals and legislation. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that: (1) The application of simple, fast and low-cost principles in divorce cases in the Religious Courts Class II B Mamuju West Sulawesi has not been effective. This is due to several factors, namely factors from the Court and factors from the plaintiff / defendant; (2) Factors that influence the application of simple and fast principles and low costs in the divorce case in the Mamuju Religious Court are: a) Factors on the part of the court, namely the lack of judges and employees, the extent of the jurisdiction, the judge being outside at the hearing due to external service activities , hearings are often postponed and not in accordance with a predetermined time schedule, absence of Posbakum, Registrar is slow to make minutes, so judges are slow to make decisions and court fees are often not in accordance with SOP. b) Factors from the plaintiff / defendant are not present at the trial, unable to present witnesses, address of the defendant that is unclear, far from the area of residence and not all areas of information technology are affordable. Keywords: Implementation, Simple Fast and Low Cost Principle, Divorce
PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 (K13) MATA PELAJARAN PPKn DI SMAN 4 MAKASSAR ENRI RUSNAENI; FIRMAN UMAR; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1.) Pelaksanaan kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar 2.) Hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. 3.) Upaya yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer sebanyak 4 orang guru mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. Hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar belum berjalan secara efektif disebabkan karena sebagaian guru belum menguasai kurikulum 2013 berupa RPP, silabus, KI-KD, prota, prosem, indikator, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. (2) Hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar meliputi beberapa hal yakni: a. Guru masih kurang mengikuti pelatihan-pelatihan seperti MGMP tingkat kabupaten kota, dan lainnya. b. minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn seperti buku pegangan baik guru maupun peserta didk dan kurangnya LCD di sekolah yang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. (3) Upaya yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu: a. Melakukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan atau workshop tentang kurikulum 2013 seperti pelatihan MGMP dan diskusi antara guru tentang kurikulum 2013. b. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum 2013 se perti buku revisi kurikulum 2013 dan LCD misal penggunaan LCD secara bergilir. Kata Kunci: Pelaksanaan, Kurikulum 2013, Pendidikan Kewarganegaraan   ABSTRACT: This study aims to determine 1.) Implementation of the 2013 PPKn Subject Curriculum at SMAN 4 Makassar 2.) Obstacles experienced by teachers in implementing the 2013 curriculum on PPKn subjects at SMAN 4 Makassar. 3.) Efforts made by PPKn subject teachers in overcoming the obstacles faced in the implementation of the 2013 curriculum. To achieve these objectives the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis with primary data of 4 PPKn subject teachers at SMAN 4 Makassar. The results of the study on the 2013 Curriculum Implementation on PPKn subjects at SMAN 4 Makassar showed that: (1) Implementation of the 2013 Curriculum PPKn subjects in SMAN 4 Makassar had not been effective because some teachers had not mastered the 2013 curriculum in the form of RPP, syllabus, KI-KD, prota, prosem, indicators, learning methods, learning strategies, learning approaches and assessment of learning outcomes. (2) Obstacles experienced by teachers in the implementation of the 2013 curriculum in PPKn subjects at SMAN 4 Makassar include several things, namely: a. Teachers are still lacking in training such as the district level MGMP, and others. b. the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of the 2013 curriculum in PPKn subjects such as the handbook of both teachers and students and the lack of LCD in schools which is one of the factors inhibiting the implementation of the 2013 PPKn subject curriculum at SMAN 4 Makassar. (3) Efforts made by PPKn subject teachers in overcoming the obstacles faced in the implementation of the 2013 curriculum, namely: a. Improving teacher competencies through training or workshops on the 2013 curriculum such as MGMP training and discussions between teachers on the 2013 curriculum. B. Provision of facilities and infrastructure to support the implementation of the 2013 curriculum such as the 2013 curriculum revision book and LCD for example the use of LCD in rotation. Keywords: Implementation, 2013 Curriculum, Citizenship Education
PENGELOLAAN TAMBANG BATU DAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 2009 DI KELURAHAN BONTOKADATTO KABUPATEN TAKALAR . PUTRIANI; MUHAMMAD AKBAL; MUHAMMAD SUDIRMAN
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.464 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pengelolaan  tabang batu dan tanah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar. (2) Dampak pengelolaan tambang batu dan tanah (3) Upaya pemerintah dalam mengawasi  pengelolaan tambang batu dan tanah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengambil 8 orang informan sebagai  sumber data primer yang terdiri dari 1 orang dari Kelurahan Bontokadatto, 1 orang dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, 4 orang petambang lokal dan usaha, 2 orang masyarakat umum. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengelolaan tambang batu dan tanah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dilaksanakan secara maksimal di karenakan tingkat pemahaman  masyarakat dan pemerintah terkait Undang-Udang tersebut masih sangat kurang, hal ini dapat di lihat dari banyaknya pengelolaan tambang ilegal baik tambang lokal maupun tambang usaha di Kelurahan Bontokadatto Kabupaten Takalar. (2) Dampak pengelolaan tambang batu dan tanah pada mulanya memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat Akan tetapi seiring berjalangnya waktu dampak pengelolaan tambang batu dan tanah lebih memberikan kontribusi negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup seperti rusaknya lingkungan, rusaknya jalan, banyaknya debu dan dampak lainnya, hal ini disebabkan karena  banyaknya usaha pertambangan batu dan tanah yang bersifat ilegal yang tidak di lengkapi surat izin dan dokumen UKL-UPL dalam mengelola Tambang Batu dan Tanah. (3) Upaya pemerintah dalam mengawasi pengelolaan tambang batu dan tanah belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena pengawasan hanya dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Selain itu  tidak adanya perda khusus serta penerbitan izin lingkungan  yang langsung dilimpahkan ke pihak Provensi Sulawesi Selatan memberikan batasan pemerintah setempat dalam melakukan pengawasan seperti saling mengharapkan antara istansi satu dengan istansi lain. Kata Kunci: Pengelolaan Tambang Batu dan TanahABSTRACT: This study aims to find out: (1) How is the management of stone and soil structures according to Law No. 32 of 2009 in the District of Bontokadatto, Takalar Regency. (2) Impact of management of rock and land mines (3) Government efforts to supervise the management of stone and land mines. To achieve this goal the researcher used collection techniques through observation, interviews, and documentation by taking 8 informants as the primary data source consisting of 1 person from Bontokadatto Village, 1 person from the Hygiene and Environment Office, 4 local miners and businesses, 2 people in general. While secondary data is obtained from legislation and documents. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that: (1) Management of stone and land mines according to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management has not been implemented optimally because the level of understanding of the community and government related to the Shrimp Law is still very lacking, this can be seen from the many illegal mining management both local and business mines in the Bontokadatto Village, Takalar Regency . (2) The impact of the management of rock and land mining initially contributed positively to the environment and the community. However, as time went on the impact of the management of rock and soil mines made more negative contributions to the community and the environment such as damage to the environment, damage to roads, amount of dust and other impacts This is due to the many illegal mining and land mining businesses that are not equipped with UKL-UPL permits and documents in managing the Batu and Tanah Mine. (3) The government's efforts in supervising the management of rock mines and land have not gone as they should, this is because supervision can only be done if there are reports from the public who feel aggrieved. In addition, the absence of special regional regulations and the issuance of environmental permits that are directly delegated to the South Sulawesi Provention provide restrictions on local government in conducting supervision such as mutual expectation between one institution and another. Keywords: Stone and Soil Mine Management
UPAYA PENINGKATAN KOMPETESI SOSIAL GURU PPKN DI SMP NEGERI 2 BARAKA KABUPATEN ENREKANG . SAHARA; . MUSTARI; IMAM SUYITNO
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.635 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data: (1) upaya yang dilakukan dalam peningkatan kompetensi sosial guru PPKn di SMP Negeri 2 Baraka Kabupaten Enrekang. (2) Kendala-kendala yang dihadapi guru PPKn dalam peningkatan kompetensi sosial di SMP Negeri 2 Baraka Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu guru PPKn di SMP Negeri 2 Baraka yang berjumlah satu orang Sedangkan data sekundernya berupa dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi: Wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya peningkatan kompetensi sosial guru PPKn di SMP Negeri 2 Baraka Kabupaten Enrekang, yaitu Mengikuti pelatihan berkomunikasi yang dilakukan dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); Melakukan kursus komputer yang dilakukan sendiri; Berinteraksi secara efektif dengan sesama pendidik, orang tua/wali peserta didik dan peserta didik, melalui kegiatan rapat dengan sesama pendidik; Mengikuti pertemuan dengan orang tua/wali siswa disekolah; Melakukan diskusi dengan siswa; Melakukan kunjungan ke rumah siswa (home visit); bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar, namun belum maksimal. (2) Kendala yang dihadapi guru PPKn dalam peningkatan kompetensi sosial di SMP Negeri 2 Baraka Kabupaten Enrekang yaitu guru merangkap sebagai petani kebun sehingga minimnya waktu untuk berbaur dengan masyarakat sekitar; Guru berperan sebagai sekertaris pembangunan masjid Madata sehingga kurangnya waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat; Kurangnya pemahaman guru terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ITC) guna melancarkan pembelajaran dan memperluas komunikasi dalam hal ini leptop dan LCD. Kata Kunci : Upaya, Peningkatan, Kompetensi Sosial  ABSTRACT: This study aims to obtain data: (1) efforts made in improving the social competence of PPKn teachers in Baraka 2 Public Middle School in Enrekang Regency. (2) The constraints faced by PPKn teachers in improving social competence in Baraka 2 State Middle School in Enrekang Regency. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. Data sources used are primary data and secondary data. Primary data is the PPKn teacher in Baraka State Junior High School 2, amounting to one person, while the secondary data is in the form of documents. Data collection techniques include: Interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used in this qualitative research are data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study showed that: (1) efforts to improve the social competence of PPKn teachers in Baraka Middle School 2, Enrekang Regency, were following the communication training conducted in the Subject Teachers Meeting (MGMP); Conduct computer courses that are done alone; Interact effectively with fellow educators, parents / guardians of students and students, through meetings with fellow educators; Join meetings with parents / guardians of students at school; Conduct discussions with students; Make a visit to the student's home (home visit); get along politely with the surrounding community, but not maximal yet. (2) Constraints faced by PPKn teachers in improving social competence in Baraka State 2 Junior High School, Enrekang Regency, namely teachers concurrently as garden farmers so that there is little time to mingle with the surrounding community; The teacher acts as the secretary for the construction of the Madata mosque so that there is a lack of time to interact with the community; Lack of teacher understanding of the use of information and communication technology (ITC) to expedite learning and expand communication in this case leptop and LCD. Keywords: Efforts, Improvement, Social Competence
PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR TERONG KOTA MAKASSAR RISKAWATI SYAM; IMAM SUYITNO; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.279 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan sampah di Pasar Terong kota Makassar, upaya pemerintah dalam pengelolaan  sampah di Pasar Terong kota Makassar dan partisipasi masyarakat di Pasar Terong Kota Makassar dalam mengelolah sampahnya. Jenis penelitian ini adalah yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu Kepala pasar Terong Kota Makassar, Petugas Kebersihan 2 orang, dan pedagang di pasar Terong Kota Makassar Sedangkan data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti dan lembar pedoman wawancara, dan teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan sampah di Pasar Terong tidak melakukan pemilahan sampah, sampah dikumpulkan oleh pedagang dan/atau petugas kebersihan dan diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan gerobak celeng dan/atau gerobak motor ke armada truk dan/atau kontainer ataupun langsung diangkut menggunakan armada truk. 2) Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah pasar yaitu melakukan pengangkutan sampah setiap hari agar tidak ada sampah yang menumpuk serta ikutnya petugas kebersihan kecamatan membantu mengangkut sampah di pasar Terong. 3) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dipasar terong adalah dengan aktif membersihkan dan mengumpulkan sampahnya kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik atau karung untuk memudahkan petugas mengangkutnya serta taat membayar retribusi jasa jualan dan pelayanan harian Rp.5000 setiap harinya. Kata Kunci: Pengelolaan, Sampah  ABSTRACT: This study aims to find out how the waste management process in the Terong Market of Makassar city, the government's efforts in waste management in the Terong Market of Makassar city and community participation in Makassar City Eggplant Market in managing the garbage. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are the Head of Makassar City Terong market, 2 Cleaners Officers, and traders in Makassar City Eggplant market, while secondary data are legislation and documents. The instrument used in this study was the researcher and interview guide sheet, and data collection techniques included: Observation, Interview and Documentation. The results of the research show that 1) Waste management in Pasar Terong does not segregate waste, waste is collected by traders and / or janitors and transported by cleaning staff using boar carts and / or motorized carts to trucks and / or containers or directly transported using a truck fleet. 2) The government's effort in managing market waste is to carry out garbage every day so that there is no rubbish piling up and the sub-district cleaning officers help transport garbage in the Eggplant market. 3) Community participation in waste management in the eggplant market is to actively clean and collect waste and then put it in a plastic bag or sack to make it easier for officers to transport it and obey paying sales fees and daily services of Rp. 5,000 per day. Keywords: Management, Waste
PERSEPSI GURU PPKn TERHADAP PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI SMA NEGERI 18 MAKASSAR NELLY AGUSTIN; ANDI ACO AGUS; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.99 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013, sikap/ penerimaan guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013, dan dampak positif dan negatif yang dialami guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar. peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan mengumpulkan data, mereduksi data, mendisplaykan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tentang Persepsi Guru PPKn Terhadap Pelaksanaan Kurikulum 2013 Di SMA Negeri 18 Makassar menunjukkan (1) Pemahaman guru PPKn terhadap kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar sangat paham/bagus, ditinjau dari metode, dan model pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun metode, dan model pendekatan yang dimaksud sebagai berikut: a. Metode Inquiry, b. Model pembelajaran, diantaranya: 1. Berbasis masalah (problem based learning) 2.Berbasis projek (Problem based project), 3.Model pembelajran melalui penyingkapan/penemuan (discovery/inqury), c.pendekatannya menggunakan saintifik. (2) Sikap guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar, yaitu para guru sangat merespon atau menyetujui, karena peserta didik dituntut untuk lebih pro aktif dibandingkan guru. (3) Dampak positif dan negatif yang dialami oleh guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar. Adapun dampak positifnya adalah guru hanya menyajikan materi sebesar 30%, selebihnya peserta didik yang lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga guru tersebut melatih peserta didik berpikir kritis dan lebih mandiri dalam memecahkan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu guru dituntut untuk menilai peserta didik dengan 4 ranah penilaian, sementara waktu yang diberikan hanya 2 jam tatap muka, serta perbandingan rasio guru dan peserta didik tidak sebanding. Kata Kunci: Persepsi, Guru, Kurikulum 2013  ABSTRACT: This study aims to determine the understanding of PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum, the attitude / acceptance of PPKn teachers towards the implementation of the 2013 curriculum, and the positive and negative impacts experienced by PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA. researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis with the stages of collecting data, reducing data, displaying data, and drawing conclusions. The results of the study on PPKn Teachers' Perceptions of 2013 Curriculum Implementation at Makassar 18 SMA show (1) PPKn teacher's understanding of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA is very well understood, in terms of the method, and the approach model used in the learning process. The method and approach model are as follows: a. Inquiry Method, b. Learning models, including: 1. Based on problems (problem based learning) 2. Based on the project (Problem based project), 3. Learning model through disclosure / discovery (discovery / inqury), c. Approach using scientific. (2) The attitude of the PPKn teacher towards the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA, namely the teachers strongly respond or approve, because students are required to be more pro-active than teachers. (3) Positive and negative impacts experienced by PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA. The positive impact is the teacher only presents the material by 30%, the rest of the students are more active in the learning process, so the teacher trains students to think critically and more independently in solving themselves without the help of others. While the negative impact is that the teacher is required to assess students with 4 domains of assessment, while the time given is only 2 hours face to face, and the ratio of teacher and student ratio is not comparable. Keywords: Perception, Teacher, 2013 Curriculum

Page 1 of 2 | Total Record : 15