cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 374 Documents
 8   9   10   11   12 
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PANGKEP sukriRAHMAT RASDI; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.2 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan memberi gambaran mengenai penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten  Pangkep 2) Mengetahui dan memberi gambaran  mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten  Pangkep dan 3) Mengetahui dan memberi gambaran  mengenai pengawasan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten  Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten  Pangkep, mengetahui dan memberi gambaran  mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten  Pangkep dan mengetahui dan memberi gambaran  mengenai pengawasan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten  Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Reklame dalam hal penentuan target pajak reklame di Kabupaten Pangkep sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten pangkep 2) Pelaksanaan dalam hal ini adalah pemungutan pajak. Dalam hal pemungutan pajak masih ada kendala yang ditemukan seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak yakni orang maupun perusahaan tentang pentingnya pembayaran pajak 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda dalam Pengelolaan Pajak Reklame sudah maksimal.Kata Kunci : Pengelolaan Pajak Reklame   ABSTRACT: This study aims to: 1) Knowing and gives an overview of planning the installation of billboards by governments Pangkep 2) Knowing and gives an overview of the implementation of advertisement taxation in service revenues of Regency Pangkep and 3) Knowing and gives an overview of oversight advertisement tax that has been done by the Government Pangkep. To achieve these objectives the researchers used a technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to find and gives an overview of planning the installation of billboards by governments Pangkep, knowing and gives an overview of the implementation of advertisement taxation in service revenues of Regency Pangkep and know and gives an overview of supervision of advertisement tax that has been done by the Government Pangkep. The results of this study show that: 1) Advertisement Tax Management Plan in terms of targeting the advertisement tax in Pangkep are in accordance with the applicable provisions in the District Pangekp 2) Implementation in this case is the collection of taxes. In terms of tax collection is still no problems were found as the low awareness of the taxpayer that individuals and companies about the importance of tax payment 3) Monitoring carried out by Revenue in the Advertising Tax Management is maximal.Keywords: Advertising Tax Management
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DESA DESA DI DESA MASSILA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE HASNIATI .; MUHAMMAD AKBAL; A. ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.289 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk mengetahui penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa Massila, Ketua BPD. Sekertaris BPD, dan empat masyarakat Desa Massila. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana desa, adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Belum berjalan secara efektif karena pembagian ketentuan 30% digunakan untuk biaya oprasioanal pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008. sedangkan dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi Dana Desa harus di catat dan dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak transparan dan Laporan Pertanggung Jawaban di satukan dengan pelaporan APBDesa lainya. (2) Kendala  dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpenga Kabupaten Bone, yaitu terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana  sehingga menyebabkan adanya pembangunan yang tidak terlaksanan. Sedangkan kendala dalam pertanggung jawaban ADD yaitu terlambatnya panitia pelaksana dalam mengumpulkanKata Kunci : Implementasi, Alokasi Dana DesaABSTRACT: This study aims. (1) To know the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. (2) To know the obstacles in the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 7 people namely Village Head Massila, Chairman of BPD. Secretary of BPD, and four communities of Massila Village. The data has been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: (1) The use and accountability of Village Fund Allocation, while the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has not been effective yet because the 30% division is used for rural government operational costs and 70% is used for community empowerment activities that are not in accordance with regional regulation number 11 in 2008. while in account of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has been in accordance with regional regulation number 11 of 2008 that all income and expenditure as a result in the grant of Village Fund Allocation must be recorded and recorded in the form of accountability report. Although the implementation is not transparent and the Report of Responsibility is united with the reporting of other APBDesa. (2) Obstacles in the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpenga Sub-district of Bone District, namely the late disbursement of funds, improper timing and the limited facilities and infrastructures resulting in the development of un-implemented. While the obstacle in the responsibility of ADD is the delay of the organizing committee in collecting the report.Keywords: Implementation, Allocation of Village Funds
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI PADA KANTOR PENGADILAN AGAMA KLAS IA MAKASSAR) SUMARNI B.; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.331 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus perceraian tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder (dokumen resmi atau berkas perkara perceraian dari tahun 2012-2014). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara (Hakim Pengadilan Agama Makassar) dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh kemudian diolah dengan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang penyebab perceraian ialah (1) Poligami tidak sehat (2) Krisis akhlak (3) Cemburu (4) Kawin paksa (5) Ekonomi (6) Kekejaman fisik dan mental (7) Gangguan pihak ketiga (8) Tidak adanya keharmonisan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut terlihat pada amar putusannya. Yakni Mengabulkan gugatan. Menjatuhkan talak satu Ba’in Shugraa Tergugat (PENGGUGAT), terhadap Penggugat (TERGUGAT). Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci : Perceraian This study aims to find out the background of divorce in Makassar Class IA Religious Court and to determine the legal consequences arising from the divorce case. To achieve these objectives, the researchers used a qualitative approach. This study took place in the Religious Class I.A Makassar, which is located on Jl. Pioneer Independence KM.14, Power Makassar. The types and sources of data used in this research is the primary data sources (informants) and secondary data sources (official documents or files a divorce case from years 2012-2014). Data collection techniques in this research is interview techniques (Religious Court Judge Makassar) and documentation. Technical analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis techniques where the data obtained are then processed with descriptive analysis. Based on the results of the study found that the background causes of divorce are (1) Polygamy is not healthy (2) Crisis morals (3) Jealous (4) Forced marriage (5) Economics (6) Cruelty physical and mental (7) Impaired third parties (8) the absence of harmony. The legal consequences arising from divorce is seen in passing sentence. Namely grant the lawsuit. Dropping divorce only Ba'in Shugraa Defendant (PLAINTIFF), against the Plaintiff (Defendant). Religion Makassar ordered the Clerk to send this verdict to the Employee Nikah Registrars Office for Religious Affairs and the District Subdistrict Tallo Makassar Makassar was to be recorded in a list provided to it. Charge case in accordance with the legislation in force.Keywords: Divorce
PERSEPSI NORMATIF MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT ( STUDI DI KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR ) MUHAMMAD SYAFITRA; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.497 KB)

Abstract

ABSTRAK :.Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang: 1). Persespi normatif masyarakat terhadap kondisi pembayaran zakat fitrah di kecamatan Mamajang kota Makassar. 2) Faktor yang mendorong masyarakat kecamatan Mamajang kota Makassar membayarkan zakat fitrah secara langsung ke mustahik 3). Kendala yang dihadapi masyarakat mamajang  dalam membayarkan zakat fitrah ke Badan amil zakat zakat. 4). Upaya upaya apa saja yang ditempuh oleh badan amil zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakatnya ke badan amil zakat. Penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif dengan sampel sebanyak 175 kepala keluarga. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik area probability sample dan proporsive sampling. Sedangkan tekhnik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan penyebaran angket, serta teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil peneltian ini menemukan: 1). Persepsi Normatif masyarakat terhadap Kondisi pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di kecamatan Mamajang kota Makassara. Yaitu, masyarakat setuju dengan pengumpulan zakat fitrah melalui undangan, masyarakat setuju penyaluran zakat fitrah disalurkan melalui kupon kepada para mustahik dan masyarakat setuju pelaporan zakat fitrah disampaikan secara tertulis kepada masyarakat 2). Faktor yang mendorong masyarakat membayarkan zakat fitrah secara langsung yaitu, tidak adanya sosialisasi mengenai fungsi badan amil zakat, tidak adanya himbauan dari pemerintah setempat untuk mengajak masyarakat membayar zakat fitrah ke badan amil zakat, keterbukaan dari badan amil zakat, pelayanan yang baik dari pengurus badan amil zakat, tidak adanya bimbingan tata cara berzakat ke badan amil zakat, tradisi masyarakat, Persepsi badan amil zakat yang tidak dapat mengurangi kemiskinan, menganggap lebih afdal membayar zakat fitrah secara langsung daripada membayar melalui badan amil zakat, menganggap pembayaran zakat secara langsung merupakan hal yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W dan merupakan kebiasaan masyarakat. 3).Kendala-kendala yang dihadapi yaitu, kebiasaan, sikap kurang percaya kepada badan amil zakat dan tradisi masyarakat. 4 ).Upaya-upaya yang dilakukan oleh badan amil zakat di kecamatan Mamajang kota Makassar yaitu, dengan Memperkuat sosialisai melalui undangan ,melalui spanduk dan melalui lisan yang disampaikan pada saat sebelum tarwih dan sebelum khotbah sholat jum’atKata Kunci : Persepsi normatif masyarakat, zakat fitrah, lembaga amil zakatABSTRACT: This .Peneltian aims to identify and collect data about: 1). Persespi normative society to the condition of payment of tithes in the district Mamajang Makassar. 2) factors encouraged Makassar district community Mamajang pay tithes directly to mustahik 3). Obstacles encountered Mamajang community in paying tithes to the Agency for zakat zakat. 4). Efforts to what is being pursued by amil zakat board to increase public awareness to the body to pay their zakat zakat. This study is a qualitative research with a sample of 175 households. Sampling method in this research is to use a technique proporsive area probability sample and sampling. While the techniques of collecting data through observation, interviews and questionnaires, as well as data analysis using descriptive analysis. The results of this research found: 1). Normative public perception of the condition of zakat fitrah payment implementation in the district Mamajang Makassara city. Namely, the people agreed with the collection of tithes by invitation, the people agreed distribution of tithes channeled through the coupons to the public agrees mustahik and reporting tithes submitted in writing to the community 2). Factors that encourage people to pay tithes directly, namely, lack of socialization regarding bodily functions amil zakat, the absence of an appeal from the local government to urge people to pay tithes to the amil zakat board, the openness of amil zakat board, good services from the management of the agency amil zakat, the absence of guidance ordinances tithe to amil zakat board, community traditions, perceptions amil zakat board that it can not reduce poverty, considers more afdal pay tithes directly rather than paying through amil zakat board, assume the payment of zakat directly is exemplified by the Prophet Muhammad and the habits of the people. 3) .Kendala-constraints faced namely, habits, a lack of trust to the amil zakat board and the local tradition. 4) .Upaya measures taken by amil zakat board in the district of Makassar city Mamajang namely, the Strengthening of socialization by invitation, through banners and through oral delivered on time before tarwih and before the Friday prayers sermonKeywords: Perception of normative society, zakat fitrah, zakat institutions
STUDI TENTANG PELAKSANAAN ADAT PASSO PADA MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN BAURUNG KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE Amina, St.; Umar, Firman; Sudirman, Muh
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.903 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3728

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan yaitu: (1) untuk mengetahui proses pelaksanaan Adat Passo di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, (2) untuk mengetahui faktor pendukung pelaksanaan Adat Passo di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, (3) untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan Adat Passo di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dioleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengambil informan yaitu pemangku adat, masyarakat adat, Kepala Kelurahan Baurung, Kepala Lingkungan Baurung, Panitia Pelaksana, Imam Mesjid Baurung dan masyarakat nelayan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses pelaksanaan Adat Passo membutuhkan waktu kurang lebih empat puluh hari yang dimulai dengan tahap persiapan meliputi musyawarah masyarakat, kemudian mengumpulkan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan serta harus dilengkapi dengan bahan utama yaitu 1 ekor kambing, ayam bakaka, beras ketan merah dan hitam putih, pa’belo-belo, songkol, dan bahan makanan khas mandar lainnya. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan meliputi pemotongan kambing, pemotongan dan pembakaran ayam bakaka, pembacaan barazanji, sambutan dari pemerintah setempat, makan bersama dan acara terakhir yaitu balapan kapal pada sore hari, (2) Faktor pendukung pelaksanaan Adat Passo adalah dorongan dari pihak pemerintah, faktor keyakinan dan kepercayaan masyarakat Baurung, serta faktor agama, (3) Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat passo yaitu nilai religius, nilai sosial serta nilai ekonomi. Kata Kunci : Adat Passo, Masyarakat Nelayan, Kebudayaan  ABSTRACT The purpose of this research are: (1) to know the process of implementation of Passo Adat in Kelurahan Baurung Subdistrict of East Banggae Majene Regency, (2) to know the supporting factor of Passo Adat implementation in Kelurahan Baurung Subdistrict of East Banggae Majene Regency, (3) - the value contained in the implementation of Passo Customs in Baurung Village, East Banggae Subdistrict, Majene Regency. The data obtained from the research results were obtained by using qualitative descriptive analysis by taking informants, namely adat stakeholders, indigenous peoples, Head of Baurung Village, Head of Baurung Environment, Executing Committee, Imam Mosque Baurung and fishermen community. The result of the research indicates that: (1) The process of Passo Adoption takes approximately forty days starting with preparation stage covering community consultation, then collecting the necessary materials and tools and must be equipped with the main ingredient that is 1 goat, , glutinous rice and black and white, pa'belo-belo, songkol, and other mandar special food. Furthermore, the implementation stage includes cutting goats, slaughtering and bakaka chicken burning, barazanji readings, welcome from local government, eating together and the last event is the race ship in the afternoon, (2) The supporting factors of the implementation of Adat Passo is a boost from the government, and beliefs of Baurung people, as well as religious factors, (3) The values contained in the implementation of adat passo namely religious values, social values and economic value. Keywords: Passo Custom, Fisherman Society, Culture
PERSEPSI SISWA TENTANG PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER DI SMK KOMPUTER MUTIARA ILMU MAKASSAR HARMIYUNI .; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.588 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesipan siswa dalam mengahadapi ujian nasional berbasis komputer, pandangan siswa mengenai pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, keunggulan dan kendala yang dihadapi oleh siswa dalam ujian nasional berbasis computer. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kels XII di SMK Komputer Mutiara Ilmu sebanyak 117 siswa. Sedangkan jumlah sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik cluster random sampling yaitu dengan jumlah sampel dalam penelitian ini  24 siswa. Dalam penelitian ini jumlah informan 3 orang, yaitu guru di SMK Komputer Mutiara Ilmu yang bertindak sebagai proctor dalam ujian nasional berbasis komputer. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMK Komputer Mutiara Ilmu telah siap mental dalam mengahadapi ujian nasional berbasis komputer. Adapun persespsi siswa terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer menyatakan bahwa mereka setuju dan senang sekolah mereka melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Dan mereka berpendapat dengan ujian nasional berbasis komputer dapat mengurangi kecurangan-kecurangan dalam ujian. Ujian nasional berbasis komputer memiliki keunggulan yaitu: (1) lebih efektif, (2) pengehematan anggaran negara, (3) mengurangi terjadinya kecurangan-kecurang yang dilakukan berbagai pihak baik itu pihak sekolah maupun siswa itu sendidri serta pihak-pihak yang ingin mengambil keuntugan dari pelaksanaan ujian nasional dengan menjual kunci jawaban, (4) pengiriman hasil ujian siswa lebih cepat. Namun karena merupakan sistem yang baru dilaksanakan maka terdapat beberapa kendala pada sekolah seperti: (1) kecepatan jaringan yang lambat dan terjadinya gangguan jaringan pada saat cuaca buruk seperti hujan, (2) pernah terjadi pemadaman listrik, (3) serial number yang berubah ketika windows komputer server lokal terupdate. Namun, sekolah telah melakukan upaya mengatasi kendala listrik dan jaringan dengan melakukan kerjasama dengan PLN, Lintas Arta dan Telkom serta masalah serial number dengan menyediakan satu server cadangan.Kata Kunci : Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer This study aims to determine kesipan facing students in national examinations based computer, students' views on the implementation of the national exam-based computer, the advantages and constraints faced by students in national examinations based computer. This research method is descriptive and the population was all students kels XII SMK Mutiara Computer Science as many as 117 students. While the number of samples determined by using cluster random sampling with a sample size of 24 students in this study. In this study the number of informants 3, namely teachers at SMK Mutiara Computer Science acting as proctor in national examinations based computers. The results showed that students of SMK Mutiara Computer Sciences was ready mentally in facing the national exam-based computer. The persespsi students towards computer-based implementation of national examinations stating that they agree and are happy their schools implement the national exam-based computer. And they argued with computer-based national examinations can reduce cheating in exams. The national examination-based computer has the advantages of: (1) more effectively, (2) pengehematan state budget, (3) reduce fraud-kecurang carried out by various parties, both the school and students were sendidri as well as parties who want to take keuntugan of national exam to sell the answer key, (4) delivery of student test results more quickly. But because it is a new system implemented then there are some constraints on schools such as: (1) the network speed is slow and the occurrence of network disruption during bad weather such as rain, (2) had a blackout, (3) the serial number that changes when windows local server computers updated. However, the school has made efforts to overcome the constraints of electricity and network through cooperation with PLN, Lintas Arta and Telkom as well as the serial number problem by providing a single backup server.Keywords: Computer-Based Implementation of National Examination
KONTRIBUSI TATA TERTIB SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR PKN SISWA PADA SMP NEGERI 1 BAJENG KABUPATEN GOWA MULYADI RASYID; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.869 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kontribusi antara tata tertib sekolah dengan prestasi belajar PKn siswa pada SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa, (2) Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam penegakan tata tertib, (3)  Upaya-upaya yang dilakukan  pihak sekolah dalam penegakan tata tertib sekolah  di SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Bajeng, yang berjumlah 150 peserta didik sehingga dilakukan penerikan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, dan mengambil paralel setiap kelasnya sehingga jumlah sampel sebanyak 30  peserta didik dan 2 guru sebagai Informan penelitian yang terdiri dari guru BK dan guru PKn. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah uji korelasi Product Moment. Dari analisis uji hipotesis melalui rumus korelasi Product Moment dari Pearson bahwa ada kontribusi tata tertib sekolah terhadap prestasi belajar PKn siswa pada SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa, hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,998 kemudian dikonsultasikan denga nilai pada taraf signifikan α= 5% dengan ketentuan jika nilai hitung > nilai tabel pada taraf signifikan α=5% maka hipotesis diterima , sebaliknya jika nilai hitung < dari nilai tabel pada taraf signifikan α=5% maka hipotesis ditolak. Adapun hasil perhitungan tabel pada taraf signifikan α=5% menghasilkan nilai hitung= 0,998, sedangkan nilai tabel =0,361 karena nilai hitung > nilai tabel maka hipotesis yang diajukan diterima. Artinya ada kontribusi tata tertib sekolah dengan prestasi belajar PKn siswa pada SMP Negeri 1 Bajeng, adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam penegakan tata tertib antara lain:(1) kerja sama antara guru BK dengan guru mata pelajaran dan wali kelas belum maksimal,(2) orang tua siswa belum terlalu peduli pada anaknya. Selain itu juga adapun upaya-upaya yang ditempuh pihak sekolah dalam penegakan tata tertib antara lain:(1) memberikan pengarahan,(2) menjalin kerja sama dengan orang tua siswa,(3) pemberian contoh keteladanan.Kata Kunci: Tata tertib Sekolah, Prestasi Belajar  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) The contribution of school discipline and academic achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng Gowa, (2) constraints faced by the school in enforcing the regulations, (3) Efforts carried out by the school in enforcing the school rules in SMP Negeri 1 Bajeng Gowa. This research is quantitative descriptive with population of all students in grade VIII SMP Negeri 1 Bajeng, totaling 150 students that do penerikan sample using purposive sampling techniques, and take parallel each class so that the total sample of 30 students and 2 teachers as informants the research consisted of teachers and teacher BK Civics. Data collection techniques used were questionnaires, interviews, and documentation, analysis of the data used is the product moment correlation test. From the analysis of hypothesis testing through correlation formula of Pearson Product Moment that no contribution the school rules on learning achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng Gowa, it is shown on the value of the correlation coefficient of 0.998 were consulted premises value at significance level α = 5% with the provision that if the calculated value> value table at significance level α = 5%, then the hypothesis is accepted, whereas if the calculated value <value table at significance level α = 5%, then the hypothesis is rejected. The results of the calculation table at significance level α = 5% yield calculated value = 0.998, while the value table for the calculated value = 0.361> table value then the hypothesis is accepted. This means that any contribution school discipline and academic achievement Civics students at SMP Negeri 1 Bajeng, while the constraints faced by the school in the enforcement of the order include: (1) cooperation between BK teachers with subject teachers and homeroom is not maximized, (2) the parents have not been too concerned about his son. In addition, as for the efforts taken by the school in the enforcement of the order include: (1) provide guidance, (2) establish cooperation with parents, (3) the provision of exemplary examples.Keywords: Rules Schools, Achievement
KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PPKN (STUDI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BANTAENG) IRMAWATI .; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.034 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengempulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi profesional guru PPKn yang telah lulus PLPG di MAN Bantaeng belum sepenuhnya terlaksana  dengan baik hal ini di tunjukkan bahwa dari lima indikator kompetensi profesional diantaranya: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata palajaran yang diampu, Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreati, Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, Memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Masih ada indikator dari kompetensi profesional yang belum terlaksana yaitu memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi, sementara dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam menggunakan tekhnologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. (2) Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di MAN Bantaeng datang dari sarana dan prasarana sekolah yaitu minimnya LCD, masih adanya kelas yang tidak memiliki instalasi listrik dan kurangnya buku mata pelajaran untuk peserta didik. Kata Kunci : Kompetensi Profesional, Guru ABSTRACT: This study aims to determine (1). Professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Barriers arising in improving professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. To achieve these objectives, the researcher uses data collecting technique through, documentation, observation, and interview. The data that have been obtained from the research results are processed by using qualitative analysis. The results showed that (1) The professional competence of PPKn teachers who have passed the PLPG in MAN Bantaeng has not been well implemented. This shows that from the five indicators of professional competence are: Mastering the materials, structure, concepts, and thinking patterns that support the eyes skilled, proficient in the competency and basic competencies of subjects / fields of development that are developed, develops creativity-enhanced subject matter, develops professionally in a continuous manner with reflective actions, utilizes information and communication technologies to communicate and develop themselves. There are still indicators of professional competence that have not been implemented that is utilizing information and communication technology, while in the curriculum 2013 teachers are required to have the ability or competence in using information and communication technology in the learning process. (2) Obstacles that arise in improving the professional competence of teachers in MAN Bantaeng PPKn come from school facilities and infrastructure is the lack of LCD, there is still a class that does not have electricity installation and lack of textbooks for learners. Keywords: Professional Competence, Teacher    
FAKTOR BERPENGARUH DALAM PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI BIDANG KEPEGAWAIAN ( STUDI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR) S, MUH. BUSTANIL; SUYITNO, IMAM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.684 KB)

Abstract

Penelitian ini di fokuskan pada pengungkapan secara deskriptif analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian.Penelitian ini adalah penelitian sosiologis .Sumber data adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dianggap representatif  memberikan data yang di butuhkan (hakim yang berpengalaman  menangani sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian),Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang terkumpul di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian meliputi : 1).Faktor Hakim (Faktor internal), berasal dari latar belakang hakim itu sendiri,yakni pendidikan,pemahaman hakim,sosio Kultural(budaya) dan pengalaman kerja, 2).Faktor alat bukti (Faktor eksternal) dan keyakinan hakim. Para pihak berperan dalam menghadirkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut dalam hal ini melalui pengacara atau lawyer. Dalam pengambilan keputusan terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian ,dari hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian yaitu : Para pihak kurang kooperatif menghadirkan bukti-bukti yang di bebankan .Hal ini terjadi karena sistem dokumentasi yang kurang baik terkhusus pada pihak tergugat  (karena bukti biasanya di simpan oleh tergugat) lembaga eksekutif yang bersengketa sebagai lembaga yang mengeluarkan surat keputusan (SK) yang di persengketakan.KATA KUNCI : Pertimbangan Hakim, Tata Usaha Negara, Kepegawaian This study focused on the disclosure of descriptive analysis of the factors that influence the consideration of the judge and the constraints faced in deciding the dispute of the state administration in the field of sociological research kepegawaian.Penelitian are .Sumber the data is judge on the State Administrative Court Makassar is considered representative provide the data needed (judges experienced in handling disputes of state administration in the field of personnel), data was collected through observation, interviews, and documentation. Data collected in a qualitative descriptive analysis. Research shows that the factors that influence the consideration of the judge in deciding the dispute of the state administration in the field of personnel include: 1) .Faktor Judge (internal factors), derived from the judge's own background, education, understanding judge, socio Cultural ( culture) and work experience, 2) .Faktor evidence (external factors) and the judge's conviction. The parties play a role in presenting evidence related to the case in this case through a lawyer or a lawyer. In decision-making are the constraints faced by judges in deciding the dispute of the state administration in the field of personnel, from judges to decide disputes in state administration in the field of personnel that is: The less cooperative party presenting the evidence is in charge .This happened because of poor documentation system especially those of the defendant (because evidence is usually stored by the defendant) executive agency to the dispute as the agency that issued the decree (SK) which disputed.KEYWORDS: Consideration Justice, State Administration of Civil Service
KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI PADA KANTOR DISPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN) AHMAD AKHYAR ABDUL AHAD; HASAN BASRY
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.165 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Tahapan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2)  Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 3) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di  kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian yaitu di Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana sumber data primer didapatkan dari informan. Adapun informannya terdiri atas 5 yaitu Kepala Bidang Pajak Daerah Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, Kasi Pendataan dan Penetapan, Kasi Perencanaan, Petugas Pemungut Pajak, dan Pemilik Kendaraan. Sumber data sekunder didapatkan dari data-data seperti, data jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan, data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, data target dan realisasi pajak provinsi di Sulawesi Selatan, dan data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana data tersebut diperoleh dari tahun 2013, 2014, dan 2015. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tahapan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan dimulai dengan pelaporan atau pendaftaran kendaraan oleh wajib pajak, setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan SKPD. Selanjutnya dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimana pembayarannya dilunasi sekaligus di muka untuk 12 bulan. Dilakukan penagihan dengan menerbitkan surat teguran  bagi wajib pajak yang jatuh tempo dan bagi wajib pajak yang tidak segera melunasi pajaknya dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 2) Selama periode tahun 2013, 2014, dan 2015, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 kontribusi sebesar 28,23%, sedangkan pada tahun 2014 kontribusi turun menjadi 26,69%, dan pada tahun 2015 kontribusi naik menjadi 27,74%. Sehingga penulis dapat simpulkan bahwa rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD sebesar 27.52% atau sebesar Rp. 814.521.234.794,00. 3) Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan tidak terlepas dari berbagai hambatan, berupa: (1) kelengkapan berkas wajib pajak seperti KTP dan BPKB, (2) banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, (3) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, (4) ketidaktahuan masyarakat tentang tempat-tempat pembayaran pajak, (5) pelayanan yang masih sering dipersulit.Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah This study aims to determine: 1) Phase of the taxation of motor vehicles in the office Dispenda South Sulawesi Province, 2) Contribution of the motor vehicle tax on revenue of South Sulawesi province, 3) Obstacles encountered in the collection of motor vehicle tax in the office DISPENDA South Sulawesi Province. This research is a qualitative descriptive study. Research Location is in South Sulawesi Provincial Revenue Office. Where is the source of primary data obtained from informants. The informant made up 5 ie Head of Local Tax Revenue South Sulawesi Province, Head of Data Collection and Determination, Head of Planning, Officer Perceptions and Vehicle Owners. Sources of secondary data obtained from such data, data on the number of motor vehicles in South Sulawesi, target data and the realization of revenue from motor vehicle tax, target data and realization of provincial tax in South Sulawesi, and data Local Revenue South Sulawesi province where the data was obtained from 2013, 2014, and 2015. the data collection procedures used were interviews, observation, and documentation. While the analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that: 1) The stages in the implementation of tax collection vehicles starting with reporting or registration of the vehicle by the taxpayer, after it emerged with a clear and definite object and subject-based PKB SPPKB, then published SKPD. Furthermore, the payment of motor vehicle tax, which is paid at the same time paid in advance for 12 months. Billing is done by issuing letters of reprimand for taxpayers due and for taxpayers who do not immediately pay taxes subject to administrative sanctions and criminal sanctions. 2) During the period 2013, 2014 and 2015, the contribution to the PAD PKB South Sulawesi fluctuate, which in 2013 accounted for 28.23%, whereas in 2014 contributions fell to 26.69%, and in 2015 contributions rose to 27.74%. So that the authors can conclude that the average contribution of the PKB against revenue of 27.52% or Rp. 814,521,234,794.00. 3) The implementation of tax collection vehicle is not in spite of various obstacles, such as: (1) the completeness of the file taxpayer such as ID cards and reg, (2) the number of objects delinquent motor vehicle tax, (3) the improvement of the tax (4) ignorance of the community on places of payment of tax, (5) service is often complicated.Keywords: Motor Vehicle Tax, Local Revenue

Page 10 of 38 | Total Record : 374

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue